KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT.pptx

KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

1. Kamis , 12 September 20 24 KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF KANTOR KEMENAG KAB. KUANTAN SINGINGI

2. K ebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat Peraturan Perundang-Undangan Zakat Nasional Sejarah Perkembangan Pengelolaan Zakat Pengelolaan Zakat di Indonesia

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ZAKAT NASIONAL

4. Undang-Undang Di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

5. P eraturan Pemerintah Di antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Boleh di Kurangkan dari Penghasilan Bruto .

6. Instruksi Presiden Di antaranya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Amilk Zakat Nasional

7. Peraturan Menteri Agama Di antaranya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat Provinsi ; dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2020 tentang Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak , Sedekah , dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

8. Peraturan BAZNAS Di antaranya Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional KEP. 013/BP/BAZNAS/V/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat; dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat.

9. S EJARAH PERKEMBANGAN PENGELOLAAN ZAKAT

10. Zakat dalam Al-Quran Zakat ditinjau dari bahasa merupakan kata dasar ( masdar ) dari zaka yang berarti berkah , tumbuh , bersih , dan baik . Sesuatu dikatakan zaka , jika benda atau orang tersebut baik dan terpuji . Zakat merupakan pembersih dari sekian harta yang dimiliki untuk dibagikan kepada sebagian dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam kepada yang berhak untuk menerima zakat. Pengelola zakat dalam Al-Quran disebut sebagai amil. Amil merupakan individu atau lembaga yang mengumpulkan , mengelola , dan mendistribusikan kepada pihak yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran Surat At Taubah ayat 60, pihak yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan , dan kemudian disebut sebagai mustahik . 8 golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, riqab , gharim , mualaf , fisabilillah , dan ibnu sabil .

11. Pengelolaan Zakat pada Masa Nabi Perintah turunnya kewajiban membayar zakat terjadi di Mekkah sebelum Rasurullah SAW dan umatnya hijrah . Praktik sistem kelembagaan zakat terjadi pada tahun kedua hijrah yakni di Madinah. Perintah zakat pertama kali diturunkan yaitu zakat fitrah pada bulan Ramadan, baru kemudian zakat maal dikenakan pada bulan berikutnya yaitu bulan Syawal . Perintah zakat pertama kali turun di Makkah termaktub di dalam Al-Quran surah Ar -Rum ayat 39.

12. Pengelolaan Zakat pada Masa Khulafaurrasyidin Masa Khalifah Abu Bakar Ash- Shiddiq Pemberlakuan syariat zakat di masa ini mendapatkan gejolak dan tantangan dari umat . Setelah Nabi Muhammad SAW wafat , banyak penduduk yang murtad dan enggan mengeluarkan zakat dengan alasan syariat tersebut hanya perjanjian antara umat dan nabi waktu masih hidup . Khalifah Abu Bakar langsung berlaku tegas kepada para pembangkang yang enggan membayar zakat dengan memerangi secara langsung .

13. Pengelolaan Zakat pada Masa Khulafaurrasyidin Masa Khalifah Umar bin Khattab Kebijakan unik yang dilakukan adalah penghapusan mualaf sebagai salah satu penerima zakat. Hal ini dikarenakan kalangan sahabat yang mualaf , mayoritasnya berasal dari golongan kaya seperti Suhail bin Amr, Aqra ’ bin Habis , dan Muawiyyah bin Abi Sufyan. Pelaksanaan syariat di masa ini dilakukan secara terpusat oleh negara dimulai dengan pemerintahan Abdullah bin Mas’ud di Kuffah di mana porsi zakat dipotong dari pembayaran negara.

14. Pengelolaan Zakat pada Masa Khulafaurrasyidin Masa Khalifah Utsman bin Affan Pada masa ini terjadi ekspansi wilayah secara masif . Dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah Islam, semakin besar pula perolehan zakat. Pengelolaan dibagi menjadi dua pada masa ini yaitu : Zakat al- Amwal adh-Dhahirah ( harta benda yang tampak ) seperti Binatang ternak dan hasil bumi . Zakat al- Amwal alBatiniyah ( harta benda yang tidak tampak / tersembunyi ) seperti uang dan barang perniagaan .

15. Pengelolaan Zakat pada Masa Khulafaurrasyidin Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib Pada masa ini dipenuhi situasi ketegangan politik , pemberontakan , dan peperangan . Meskipun demikian , pengelolaan zakat sangat serius dikarenakan sebagai urat nadi kehidupan bagi pemerintah dan agama. Jenis barang yang wajib dikeluarkan zakat sangat beragam seperti dirham, dinar, emas , dan jenis kekayaan apapun .

16. P ENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

17. BAZNAZ Sebagai Pengelola Zakat Nasional Perjalanan Pengelolaan Zakat di Indonesia Pertama : Masa Kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Islam Aceh, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara wajib kepada setiap warga negaranya . Kantor pembayarannya berlangsung di masjid-masjid berupa pengelolaan zakat, sedekah , hibah , maupun wakaf . Kerajaan Banjar, menarik pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen , dalam bentuk uang atau hasil bumi .

18. BAZNAZ Sebagai Pengelola Zakat Nasional Perjalanan Pengelolaan Zakat di Indonesia Kedua : Era Pemerintahan Kolonoalisme ( Sebelum 1945), pengelolaan zakat yang secara individu cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial karena diduga dana zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan pemerintah Belanda.

19. BAZNAZ Sebagai Pengelola Zakat Nasional Perjalanan Pengelolaan Zakat di Indonesia Ketiga : Era Pemerintahan Orde Lama (1945-1967), awal masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan fokus dalam upaya mempertahankan kemeredekaan Indonesia. Pengelolaan zakat lebih banyak dikelola oleh individu masyarakat muslim .

20. BAZNAZ Sebagai Pengelola Zakat Nasional Perjalanan Pengelolaan Zakat di Indonesia Keempat : Era Pemerintahan Orde Baru (1968-1998), pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah namun tidak sampai ke level undang-undang formal. Implikasinya , berbagai Lembaga amil zakat independent dan non- pemerintah bermunculan .

21. BAZNAZ Sebagai Pengelola Zakat Nasional Perjalanan Pengelolaan Zakat di Indonesia Kelima : Era Pemerintahan Transisi (1999-2000), pada pemerintakan ini , terjadi kemajuan yang cukup baik dengan lahir dan disahkannya UU Pengelolaan Zakat No.38/1999. Dengan terbitnya UU ini , menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan bagi pengelolaan zakat dan bahkan bermunculan Peraturan Daerah zakat di berbagai pelosok Nusantara.

22. BAZNAZ Sebagai Pengelola Zakat Nasional Perjalanan Pengelolaan Zakat di Indonesia Keenam : Era Pemerintahan Pasca Reformasi (1999 - sekarang ), di mana pengelolaan zakat ditandai dengan penguatan institusi zakat nasional dengan lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Pada era ini dengan disahkannya Undang-Undang pengelolaan zakat No 38 Tahun 1999 diakui ada 2 jenis Organiasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah . Ada BAZNAS pusat , provinsi , dan kabupaten / kota .

23. BAZNAZ Sebagai Pengelola Zakat Nasional Dinamika Pengelolaan Zakat Pasca Reformasi Pertama : Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Kedua : Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak , dan Sedekah

24. BAZNAZ Sebagai Pengelola Zakat Nasional Kelembagaan Organisasi Pengelolaan Zakat Pertama : Pembentukan OPZ Mekanisme Pembentukan BAZNAS BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak , dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional . BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural (LNS) yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

25. BAZNAZ Sebagai Pengelola Zakat Nasional Kelembagaan Organisasi Pengelolaan Zakat Pertama : Pembentukan OPZ BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten /Kota Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten / kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten / kota . Kementerian Agama memiliki otoritas untuk membentuk BAZNAS di tingkat provinsi dan BAZNAS di tingkat kabupaten / kota di seluruh Indonesia dengan usulan yang diajukan oleh masing-masing kepala daerah .

26. BAZNAZ Sebagai Pengelola Zakat Nasional Kelembagaan Organisasi Pengelolaan Zakat Pertama : Pembentukan OPZ Mekanisme Pembentukan UPZ UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat ( sesuai dengan Tingkat BAZNAS tersebut ) Mekanisme Pembentukan LAZ Masyarakat dapat mengajukan izin pembentukan LAZ kepada Menteri Agama, dengan terlebih dahulu mengajukan rekomendasi izin pembentukan LAZ dari BAZNAS. Pemberian izin LAZ dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dilakukan oleh Menteri Agama untuk LAZ tingkat nasional , Dirjen Bimas Islam untuk LAZ tingkat provinsi , dan Kanwil Kemenag Provinsi untuk LAZ tingkat kabupaten / kota .

27. TERIMA KASIH