Kebijakan Pemberian asi eksklusif pada bayi.pdf

Dukungan Pemberian ASI ekslusif pada bayi sampai usia 6 bulan

1. KebijakanNasional
DukunganKeberhasilanMenyusui
Direktorat Pelayanan KesehatanKeluarga
Kementerian KesehatanRI

2. 2
Status Gizi
Balita
HasilRiskesdas Hasil SSGI/SKI
2013 2018 2019 2021 2022
2023
(SKI)
2024
Stunting 37,2 30,8 27,7 24,4 21,6 21,5
1,7
19,8
Wasting 12,1 10,2 7,4 7,1 7,7 8,5
1,1
7,4
Underweight 19,6 17,7 16,3 17,0 17,1 15,9
0,9
16,8
Overweight 11,8 8,0 4,5 3,8 3,5 4,2
0,8
3,4
Tren Status Gizi Balita Indonesia(2013-2024)
Di tahun 2024 terjadi perbaikan status gizi balita Indonesia secara umum, namun prevalensi underweightmeningkat
Stunting: Z-score TB/U di bawah -2SD
Wasting: Z-score BB/TB di bawah -2SD
Underweight: Z-score BB/U di bawah -2SD
Overweight: Z-score BB/TB di bawah +2SD

3. Jumlah Balita dan Prevalensi Stunting PerProvinsi
Jumlah balita
stunting
Indonesia tahun
2024 =4,482,340
±50% balita
stunting adadi
6Provinsi
(2,241,789)
Jumlah balita stunting byProvinsi
Prevalensi balita stunting byProvinsi
Catatan: Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan tidak dapat dibandingkan karena cakupan sampel hanya 40% dari target.
Sumber data: SSGI 2024 (Kemenkes RI), estimasi menggunakan proyeksi penduduk 2024(BPS)

4. Jumlah Balita dan Prevalensi Stunting PerProvinsi
±80%balita
stunting
ada di 16
provinsi
(3,619,753)
Jumlah balita stunting byProv
Prevalensi stunting by Prov
Catatan: Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan tidak dapat dibandingkan karena cakupan sampel hanya 40% dari target.
Sumber data: SSGI 2024 (Kemenkes RI), estimasi menggunakan proyeksi penduduk 2024(BPS)

5. Stunting : Tinggi Badan Menurut Umur tidak sesuai. Menunjukkan status
pertumbuhan dan perkembangan anak.
•Otak dibentuk pada 5 tahun pertama kehidupan. Gagal tumbuh (stunting) pada periode
ini tidak hanya terjadi pada tampak fisik (pendek) namun juga pada perkembangan
kognitif.
•Perkembangan awal otak memiliki dampak jangka panjang terhadap kemampuan anak
untuk belajar di sekolah maupun dalam kehidupan.
•Intervensi sebelum lahir dan setelah lahir sangat penting.

6. Pemberian ASIsebagai bagian intervensi spesifik dalam upaya penurunanstunting
2
7
Sasaran Program
Spesifik
Sebelum
lahir
Sebelum
hamil
RemajaPutri
1
Screeninganemia
Pemeriksaankesehatantermasukkadarhemoglobinsiswikelas7&10
2
Konsumsitablettambahdarah(TTD)
PemberianTTDsetiapminggudisekolah
Saat
hamil IbuHamil
3
Pemeriksaankehamilan
Pelaksanaanantenatalcare(ANC)6x(2xdengandokter),termasukpenggunaanUSG
4
Konsumsitablettambahdarah(TTD)
Pemberiantablettambahdarahibuhamil(minimal90selamakehamilan)
5
PemberianmakanantambahanbagiIbuKEK
PemberianmakanantambahanbagiibuhamilKEK
Setelah
lahir
Balita
6
Pemantauan pertumbuhan danperkembangan balita
Penimbangan,pengukuranpanjangbadan,danpemantauanperkembanganbalitadiPosyandu
7
ASIeksklusif
PemberianASIeksklusifsejaklahirsampaibayiberusia6bulan
8
Makanan Pendamping ASI(MP-ASI)
PMBAbergiziseimbangkayaproteinhewani.
9
Tatalaksanabalitadenganmasalahgizi
Merujuk balita dengan BB Tidak Naik & bermasalah gizi dari Posyandu ke Puskesmas; memberikan makanan
tambahanlokal,maupunformula75danformula100sesuaimasalahgizinya.Merujukbalitastunting&masalah
giziyangtidaktertanganidiPuskesmaskeRS
10
Peningkatancakupandanperluasanjenisimunisasi
Pelayananrutin,kampanyebulanimunisasidasardan3imunisasitambahan(PCV,Rotavirus,HPV).Imunisasi
tambahanPCVmencegahpneumoniadanRotavirusmencegahdiare,sehinggamencegahterganggunya
pertumbuhan.
Sensitif
Sebelum
dan
Setelah
lahir
Remaja Putri, Ibu
Hamil, Balita &
MasyarakatUmum
11 Edukasiremajaputri,ibuhamil,dankeluargabalita

7. 7
ASI eksklusif menjadi salah satu intervensi
spesifik dalam penurunan stunting, namun
masih ada gap dalam implementasinya
Sumber : SSGI 2021, SKI 2023, SSGI 2024
Sumber : SSGI 2024
52.5
68.6 66.4
52
55.5
2021 2023 2024
Cakupan ASI eksklusif 0-5 bulan dan
cakupan ASI eksklusif
ASI eksklusif 0-5 bulanLulus ASI eksklusif
80.6
74.4
69.5 70.7 68.6
54.1
0 bulan1 bulan2 bulan3 bulan4 bulan5 bulan
ASI eksklusif 0-5 bulan sesuai
kelompok umur
ASI eksklusif lebih kecil cakupannya pada ibu
yang bekerja, dan lebih kecil pada perkotaan
55.1
56.6
Bekerja Tidak Bekerja
ASI eksklusif 6 bulan
Sumber : SKI 2023
65.3
72.9
PERKOTAAN PEDESAAN
ASI EKSKLUSIF 0-5 BULAN SESUAI TEMPAT
TINGGAL

8. 8
83
3.3
2.1
Diberikan semua
Dibuang sebagian
Dibuang semua
Perilaku Ibu terhadap Kolostrum
26.2
69
3.8
1
Kebiasaan Diberitahu
yang harus
dilakukan
Tidak mengerti Lainnya
Proporsi Alasan Ibu terhadap pemberian kolostrum
pada Anak Umur 0-23 Bulan
Sumber : SSGI 2024
Pemberian kolostrum oleh ibu sudah cukup tinggi
Proporsi disusui semakin menurun per kelompok umur
72.9
66.5
55.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
12-15 bulan 16-19 bulan 20-23 bulan
Proporsi Masih Disusui pada anak umur
12-23 bulan berdasarkan kelompok umur
Sumber : SSGI 2023

9. 9
Makanan Prelakteal
adalah makanan / minuman yang diberikan kepada bayi sebelum ASI keluar dengan lancar
kepada bayi baru lahir atau alasan budaya/ tradisi. Makanan prelakteal merupakan makanan atau
minuman selain ASI yang diberikan kepada bayi 0 – 3 hari kelahiran. Biasanya pemberian makanan/
minuman ini dihentikan setelah ASI keluar.
21%
susu formula90%
1,2%susu non formula5,5%madu/madu + air
1,8%air gula
0,5%air tajin
0,4%air kelapa
1,6%air teh8,6%air putih
3,9%
Bubur tepung/bubur
saring
4,1%Pisang dihaluskan
3,7%nasi dihaluskan
Proporsi pemberian
makanan prelakteal pada
anak umur 0-23 bulan
Alasan pemberian makanan
prelakteal terbanyak adalah
ASI tidak/belum keluar yaitu
63,1%.
Alasan lain antara lain:
5,8%Anak tidak mau menyusu
4,5%
7,3%
4,0%
3,9%
0,3%
2,6%
Rawat pisah
Alasan medis ibu
Alasan medis anak
Anak terpisah dari ibunya
Ibu meninggal
Alasan budaya/agama
norma
Sumber : SKI 2023

10. 9
Cakupan ASI eksklusif 0-5 bulan perprovinsi
KalimKepul DI
BaratTimur
ara
Timurh
Nusa Nusa
Kalim Jawa
Kalim
Suma
antan auan Jambi Yogya
Tengg Tengg
antan Tenga
antan
tera
JawaLamp
Sulaw
esiBengk
ara Selata
Barat
Barat ung Tenggulu
Sulaw
esi
Kalim
Suma
Indon
antan
Jawa
Aceh
tera
Selata
n
Papua
n
Riau Selata Bali
antanesi
Kalim Sulaw
Suma
TengaSelata
Utara
u n
tera
Maluk
Papua
Bante
Jakart
a
h
u
esi a
ng
DKI
Sulaw
Maluk
Bangk
Papua
Barat
Papua
Tenga
Utara
Belitu
Daya
Barat
Utara
talo
Sulaw Papua
esi
Goron
Tenga
h
7774,974,874,7
n ara
70,37069,7 69,66968,7
Barat
esia
Barat
Timur
6866,4 65,865,464,363,963,262,762,5
h n
59,7 59,7 58,8 58,4 57,754,5 53,6 53,4 53,1 52,5 52,5 47,5 42,141,4
Tertinggi di Kalimantan Utara (85,2%), terendah di Gorontalo (41,4%), 3 provinsi mencapai target
nasional tahun 2024 (>80%), 21 provinsi di bawah cakupannasional.
85,285
80,9
78,5
77
74,974,874,7
70,37069,769,66968,7
68
66,465,865,4
64,363,963,262,762,5
59,759,7
58,858,4
57,7
54,5
53,653,453,152,552,5
47,5
42,1
41,4
Utara Riau karta
Series1 85,28580,9 78,5
Sumber : SSGI2024

11. Rekomendasi Global Pemberian Makan Bayi dan Anak(PMBA)

12. Peningkatan Jumlah tenaga
Konselor Menyusui dan PMBA
Dilakukan melalui Pelatihan,
ke depan: MOOC dan Pre Services
4
Pembentukan Pokja Pelindungan
PMBA
1
Pembentukan PJ
PMBA 38 Provinsi
2
3Telekonseling Menyusui
5Optimalisasi
edukasi dalam
pelayanan
Kesehatan ibu
dan anak
Upaya Meningkatkan Cakupan Pemberian ASI Eksklusif
Melibatkan lintas sektor dan lembaga terkait
dengan tugas:
•Menguatkan koordinasi antar lembaga
dalam meningkatkan implementasi PMBA;
•Advokasi;
•meningkatkan pemahaman masyarakat
terkait PMBA (kampanye, edukasi);
•Memberikan rekomendasi terhadap
kebijakan PMBA;
•Penguatan 10 LMKM di fasyankes;
•Peningkatan kapasitas terkait PMBA (in
service, pre service);
•Monev (kebijakan, pelaksanaan PMBA,
kode internasional pemasaran produk
pengganti ASI, pelaksanaan 10 LMKM),
Pelaksanaan pemberian MPASI.
Untuk mendekatkan akses layanan
konseling menyusui kepada ibu dan
mendukung praktik menyusui,
diharapkan telekonseling dapat
meningkatkan cakupan ASI eksklusif.
Menguatkan koordinasi Tingkat
provinsi dalam meningkatkan
implementasi PMBA
Integrasi dalam
pelayanan ANC,
kunjungan nifas,
neonates, buku KIA
6Penguatan Kebijakan
Undang-Undang Kesehatan No. 17/2023
yang melindungi pemberian ASI sampai
usia 2 tahun dan MP ASI

13. 13
Jumlah Konselor Menyusui di Indonesia masih belum memadai, baru 4.107
konselor yang terdata dalam dashboard di Kemenkes
Sumber : Dashboard Konselor PMBA per 4 Agustus 2025
Punya
20%
Tidak
punya
80%
Puskesmas yang Mempunyai Konselor
Menyusui (Jumlah Puskesmas : 10.212)
Punya Tidak punya
Punya
10%
Tidak
punya
90%
Rumah Sakit yang Mempunyai Konselor
Menyusui (Jumlah RS : 3.157)
Punya Tidak punya
•Pelatihan konseling menyusui dari berbagai
sumber pembiayaan selain APBN (APBD, CSR,
mengikuti pelatihan mandiri)
•Pengembangan peningkatan kapasitas secara
daring melalui Learning Management System
(LMS) yang dapat diakses oleh seluruh nakes di
Indonesia untuk mencetak nakes-nakes yang
berkualitas dalam mendampingi proses menyusui
para ibu dan melakukan edukasi seputar menyusui.
Upaya Percepatan :
1

14. Pokja Pelindungan Pemberian Makan Bayi dan Anak
25
SK PokjaPelindungan
PMBA
dibentuk mulai 24 Februari 2024 terdiri dari 39 Kementerian/Lembaga,
Organisasi Profesi, Organisasi Penggiat ASI termasukIKMI
Pokja memilikitugas:
Bidang Advokasi danKoordinasi
BidangKIE
Bidang KapasitasSDM
BidangKebijakan
Bidang Pemantauan danEvaluasi
•Menyusun konsep advokasi untuk dukunganPMBA
•Advokasi dan mobilisasikegiatan
•Sosialisasi regulasi PMBA dan Kode; KIE PMBA; menyusun rencana
dan konsep KIE serta komunikasi perubahan perilaku; menyusun
konsep pemberdayaan masyarakat; menyusun kampanyePMBA
•Melakukan pelatihan Kode, melakukan peningkatan kapasitas
terkait konseling menyusui & PMBA; integrasi PMBA kekurikulum
•Memberikan rekomendasi kebijakan dan startegi terhadap PMBA,
menysuun konsep integrasi PMBA pada pelayanan KIA
•Review instrument 10 LMKM; pemantauan pelaksanaan 10 LMKM;
pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan PMBA;
pemantauan implementasi peraturan PMBA dan Kode;
memberikan rekomendasi sanksi pelanggaran Kode dan
pengawasan terhadap rekomendasi sanksi ygdiberikan.
3
2

15. Telekonseling Menyusui
15
Adalah layanan konseling menyusui melalui online (wa, zoom, dll) oleh pada konselor menyusui.
Diperuntukkan bagi ibu yang ingin bertanya atau mempunyai kendala dalam menyusui.
Tujuan Telekonseling Menyusui
Mendekatkan akses bagi ibu yang
membutuhkan bantuan/dukungan
menyusui tanpa terbatas jarak, ruang,
dan waktu
Sebagai upaya dalam memperkecill
kesenjangan jumlah konselor
menyusui yang masih terbatas dan
belum merata
Sebagai bentuk dukungan kepada
ibu menyusui sehingga ibu percaya
diri dalam menyusui
Akses Telekonseling Menyusui melalui Ayo Sehat :
https://link.kemkes.go.id/TelekonselingPMBA
3

16. Strategi meningkatkan konseling menyusui melalui telekonseling
16
Bagaimana menJARING Ibu untuk bergabung di telekonseling?
Face-to-face
•Kelas Ibu
•Pemeriksaan Kehamilan (ANC)
•Kunjungan Nifas
•Kunjungan Neonatal
•Kelas Ibu Balita
•Bina Keluarga Balita (BKB)
•Penimbangan rutin di Posyandu
Media KIE
•Blast pesan ketersediaan layanan di WAG Ibu
(termasuk QR dan link ke aplikasi)
•Social Media, Radio Spot, Podcast, dll
•Standing Banner di Layanan Kesehatan, Posyandu, dll
•QR Code di meja layanan ANC
“Menutup Jarak, Ruang
dan Waktu melalui
Telekonseling Menyusui”
Ibu Ragu, Telekonseling
Menyusui hadir membantu

17. 75 0 45 0
20 0 100 0
74 0 21 0
58 50 51 19
45 38 39 3
3 52 100 0
100 31 46 8
17 11 100 0
69 0 68 0
244 247 194
192 0 0
191 191 191
Pembentukan PJ PMBA 38 Provinsi
17
•Mengawal implementasi Pemberian Makan Bayi dan Anak termasuk Kode Internasional Pemasaran
Produk Pengganti ASI
•Langkah yang tengah dilakukan PJ PMBA di wilayahnya masing-masing :
•Mengidentifikasi regulasi terkait PMBA (IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI)
•Menginisiasi pembentukan Pokja PMBA Tingkat provinsi
•Menginisiasi adanya PJ PMBA Tingkat Kabupaten/Kota
•Mendampingi implementasi praktik IMD, ASI Eksklusif serta MP-ASI
•Melakukan pengawalan terhadap capaian pemberian IMD, ASI Eksklusif serta MP-ASI
•Melakukan advokasi, sosialisasi dan mendorong edukasi terkait ASI dan MP-ASI kepada tenaga
kesehatan/kader/masyarakat di wilayah kerja
Merupakan pengelola program kesehatan keluarga di Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
4

18. 75 0 45 0
20 0 100 0
74 0 21 0
58 50 51 19
45 38 39 3
3 52 100 0
100 31 46 8
17 11 100 0
69 0 68 0
244 247 194
192 0 0
191 191 191
Edukasi pemberian ASI dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak
18
KUNJUNGAN
NEONATUS (KN)
KN1
(6-48 jam)
KN2
(3-7 hari)
KN3
(8-28 hari)
Skrin ing de ngan Bagan Man ajemen Terp adu Balita Sakit
Algoritma B ayi < 2 bu lan
KUNJUNGAN NIFAS (KF)
KONTAK KONSELING MENYUSUI
Kontak 1 Sebelum kelahiran (periode antenatal)
Kontak 2 Selama dan segera setelah lahir (periode perinatal hingga
2-3 hari pertama setelah lahir)
Kontak 3 Pada 1-2 minggu setelah lahir (periode neonatus)
Kontak 4 Dalam 3-4 bulan pertama (awal masa bayi)
Kontak 5 Pada 6 bulan (pada awal pemberian makanan
pendamping)
Kontak 6 Setelah 6 bulan (akhir masa bayi dan anak usia dini)
Kontak Tambahan Kontak tambahan yang diperlukan seperti ketika
berencana untuk kembali sekolah atau bekerja, setiap
saat ketika muncul kekhawatiran atau tantangan
menyusui, atau ketika bersamaan dengan kunjungan lain
seperti imunisasi
ANC
KN & KF
KUNJUNGAN
BAYI
5

19. 75 0 45 0
20 0 100 0
74 0 21 0
58 50 51 19
45 38 39 3
3 52 100 0
100 31 46 8
17 11 100 0
69 0 68 0
244 247 194
192 0 0
191 191 191
100 31 46 8
75 0 45 0
69 0 68 0
74 0 21 0
3 52 100 0
17 11 100 0
20 0 100 0
244 247 194
191 191 191
45 38 39 3
58 50 51 19
192 0 0
199 237 235
EDUKASI ASI EKSKLUSIF
lengkap dalam buku KIA
•Inisiasi Menyusu Dini
•Menyusui untuk kesehatan mental
ibu pasca melahirkan
•Cara menyusui yang benar
•Cara memerah dan menyimpan ASI
•Informasi porsi makan dan minum
sehari untuk ibu menyusui
•Perilaku menyusu bayi

20. 75 0 45 0
20 0 100 0
74 0 21 0
58 50 51 19
45 38 39 3
3 52 100 0
100 31 46 8
17 11 100 0
69 0 68 0
244 247 194
192 0 0
191 191 191
17
Penguatan KualitasProgram
Penguatan Implementasi 10LMKM
10 Langkah Menuju KeberhasilanMenyusui
Dukungan Menyusuidimulai saat
melahirkan
(Nakes dan Faskes) dan Dukungan setelah
pulangdari Faskes
SANGATPENTING

21. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
21
Pasal 42
Pasal 43
Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6
(enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
Pemberian air susu ibu dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun disertai pemberian
makanan pendamping.
Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat wajib mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas
khusus.
Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan di tempat kerja
dan tempat/fasilitas umum.
1
2
3
4
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
melakukan pengawasan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu
eksklusif.
1
Ketentuan lebih lanjut mengenai air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2
6Dukungan Kebijakan untuk mensukseskan pemberian ASI

22. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
22
Pasal 24
•Tujuan pemberian ASI eksklusif
Pasal 25
Terkait hak bayi untuk memperoleh ASI eksklusif sampai
usia 6 bulan, kec atas indikasi medis. Pemberian ASI
dilanjutkan sampai usia 2 tahun disertai makanan
pendamping.
Pasal 26
•Hak ibu untuk difasilitasi dan didukung IMD dan
pemberian ASI eksklusif
•Kewajiban Faskes, tenaga medis dan nakes
menempatkan ibu dan bayi dalam 1 ruangan (rawat
gabung) dan tujuannya
Pasal 27
•Donor ASI (bayi yg terdapat indikasi medis, ibu tidak
ada, ibu terpisah)
•Persyaratan donor ASI (permintaan ibu/keluarga
bersangkutan, identitas jelas, persetujuan donor,
kesehatan donor baik, donor ASI tdk diperjualbelikan)
•Pemberian ASI dari donor dilaksanakan dgn norma
agama dan pertimbangan aspek sosial, budaya,
mutu dan keamanan ASI
Pasal 28
•Kewajiban faskes, medis dan nakes memberikan edukasi dan informasi
ASI eks kepada ibu/keluarga mulai kehamilan sampai periode ASI eks
selesai
•Informasi dan edukasi dapat diberikan oleh UKBM dan kader kesehatan
Pasal 29
•Dalam hal pemberian air susu ibu eksklusif sesuai pasal 24 dan air susu
ibu dari donor tidak dimungkinkan, bayi dapat diberikan susu formula
bayi.
Pasal 30
•Dalam memberikan susu formula bayi tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan wajib memberikan peragaan dan penjelasan atas
penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau
keluarga yang memerlukan susu formula bayi.
Pasal 31
Faskes, UKBM, medis, nakes dan kader dilarang:
•Memberikan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu
lainnya kec seperti yg disebutkan pd pasal 24 & 27
•menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau
produk pengganti air susu ibu lainnya
•menyediakan Pelayanan Kesehatan atas biaya dari produsen dan/atau
distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu
lainnya

23. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
23
Pasal 33
Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk
pengganti ASI lainya dilarang melakukan kegiatan yang dapat
menghambat pemberian air susu ibu eksklusif berupa:
•pemberian contoh produk susu formula bayi dan latau produk
pengganti air susu ibu lainnya secara cuma-cuma, penawaran
kerja sarna, atau bentuk apa pun kepada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat,
Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, kader Kesehatan, ibu hamil,
atau ibu yang baru melahirkan;
•penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi
dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya ke rumah;
•pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam
bentuk apa pun atas pembelian susu formula bayi dan/atau
produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari
penjual;
•penggunaan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, kader
Kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial
untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi
dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada
masyarakat;
•pengiklanan susu formula bayr dan/atau produk pengganti air
susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam
media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang,
dan media sosial; dan/atau
•promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk
pangan dengan susu formula bayr dan/atau produk pengganti
air susu ibu lainnya.
Pasal 34
•Pelarangan penerimaan hadiah/bantuan dengan pengecualian untuk
pembiayaan pelatihan, penelitian dan pengembangan , pertemuan
ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
•Ketentuan bantuan : terbuka; tidak mengikat; hanya melalui faskes,
satuan pendidikan dan/atau OP; tidak menampilkan logo dan nama
produk
Pasal 36
•Tenaga medis & nakes yg menerima bantuan wajib memberikan
pertanyaan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak
mengikat dan tidak menghambat keberhasilan pemberian air susu ibu.
•Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 wajib memberikan pernyataan tertulis
kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak
menghambat keberhasilan pemberian air susu ibu.
•Satuan pendidikan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 wajib memberikan pernyataan tertulis kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat
keberhasilan pemberian air susu ibu.
•Organisasi profesi di bidang Kesehatan yang menerima bantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib memberikan pernyataan
tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat
Pasal 35
•Pengiklanan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu
lainnya dan susu formula lanjutan dikecualikan jika dilakukan pada
media cetak khusus tentang Kesehatan dan mendapat persetujuan
Menteri dan memuat keterangan susu formula bukan pengganti ASI.

24. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
24
Pasal 37
•Penerimaan bantuan dari produsen atau distributor susu formula
bayi ke pemerintah pusat dan/atau pemda untuk biaya
pelatihan, penelitian dan pengembangan , pertemuan ilmiah,
dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, penggunaannya harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
•Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan susu formula
bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 42
•sanksi administratif bagi setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
yang tidak melaksanakan ketentuan
•sanksi administratif bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang
tidak melaksanakan ketentuan
•sanksi administratif satuan pendidikan dan OP yang tidak
melaksanakan ketentuan
•sanksi administratif bagi setiap UKBM dan kader kesehatan yang tidak
melaksanakan ketentuan
Pasal 41
•Jangka waktu pelaporan disampaikan paling singkat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal penerimaan bantuan
Pasal 38
•Pelarangan produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau
produk pengganti air susu ibu lainnya dalam memberikan hadiah
dan/atau bantuan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
satuan pendidikan, organisasi profesi di bidang Kesehatan, serta
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan termasuk keluarganya kec
dgn tujuan seperti disebutkan pd pasal 35
•Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk
pengganti air susu ibu lainnya yang melakukan pemberian
bantuan wajib memberikan laporan kepada Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.
•Syarat laporan
Pasal 39
•Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan, dan/atau
organisasi profesi di bidang Kesehatan yang menerima bantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib memberikan laporan
kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur,
bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk.
•Syarat laporan
Pasal 43
•Dukungan Pengurus atau pengelola tempat kerja dan penyelenggara
tempat fasilitas umumpada program pemberian air susu ibu eksklusif di
tempat kerjamelalui kebijakan dan pembuatan peraturan
internal/perusahaan yang mendukung keberhasilan pemberian air susu ibu
eksklusif; penyediaan n fasilitas khusus untuk men5rusui dan/atau memerah
air susu ibu sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan; kesempatan
kepada ibu yang bekerja untuk memberikan air susu ibu eksklusif kepada
bayi atau memerah air susu ibu selama waktu kerja di tempat kerja

25. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
25
Pasal 44
•Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung
keberhasilan pemberian air susu ibu eksklusif..
Pasal 47
Pasal 48
•Pengawasan terhadap produsen atau distributor susu formula bayi dan
/atau produk pengganti air susu ibu lainnya yang melakukan kegiatan
pengiklanan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun
elektronik, dan media luar ruang dilaksanakan oleh lembaga
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, Menteri,
gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
•Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali
kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemberian air susu ibu eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing.
•Tujuan pembinaan dan pengawasan
•Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan : advokasi dan sosialisasi;
pelatihan tenaga medis; monev. Dapat melibatkan masyarakat.
Pasal 45
•Setiap pengurus atau pengelola tempat kerja dan/atau
penyelenggara tempat fasilitas umum yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Pasal 46
•Dukungan masyarakat untuk keberhasilan ASI eks
•Dukungan dari keluarga/ayah

26. Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu
Pertama Kehidupan
26
Pasal 4
Ibu berhak memberikan air susu ibu eksklusif sejak Anak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan
pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun disertai pemberian makanan pendamping.
Ibu yang bekerja berhak mendapatkan:
cuti melahirkan dengan ketentuan:
1.paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan
2.paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter.
kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja;
a
Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 meliputi:
a. Ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pascapersalinan atau keguguran; dan/
atau b. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi.
2
3
c
5
Pasal 5
Ibu yang melaksanakan hak tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
1
Ibu yang melaksanakan hak berhak mendapatkan upah: a. secara penuh untuk 3 (tiga) bulan pertama; b. secara penuh
untuk bulan keempat; dan c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam.2
3Dalam hal ibu diberhentikan dari pekerjaannya dan/atau tidak memperoleh haknya, Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum

27. Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu
Pertama Kehidupan
27
Pasal 6
Untuk menjamin pemenuhan hak Ibu, suami dan/atau Keluarga wajib mendampingi.
Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada:
masa persalinan, selama 2 (dua) hari dan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari berikutnya atau sesuai
dengan kesepakatan;
a
1
2
3
Pasal 7
Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ibu penyandang disabilitas memperoleh
hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ibu dengan kerentanan khusus memperoleh
hak terkait dengan kerentanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak
pekerja yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
Selain cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), suami diberikan waktu yang cukup untuk mendampingi istri dan/atau Anak
dengan alasan: a. istri yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pascapersalinan atau
keguguran; b. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi; c. istri yang
melahirkan meninggal dunia; dan/atau d. Anak yang dilahirkan meninggal dunia.
Selama melaksanakan hak cuti pendampingan istri suami berkewajiban: a. menjaga kesehatan istri dan Anak; b. memberikan gizi
yang cukup dan seimbang bagi istri dan Anak; c. mendukung istri dalam memberikan air susu ibu eksklusif sejak Anak dilahirkan
sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan; dan d. mendampingi istri dan Anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan
gizi sesuai dengan standar.
4
Pasal 8
Pasal 9

28. HARAPAN kepada seluruh Tenaga Kesehatan
28
1.Implementasi pelaksanaan konseling menyusui serta 10 LMKM di fasyankes
2.Menyebarluaskan informasi terkait edukasi pemberian ASI eksklusif sejak lahir
sampai usia 6 bulan dan melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun
atau lebih
3.Implementasi regulasi dalam pekerjaan sehari-hari untuk mendukung
kesuksesan pemberian ASI Eksklusif
4.Menyebarluaskan informasi keberadaan telekonseling menyusui kepada
Masyarakat sebagai salah satu cara mendekatkan akses ibu yang
membutuhkan bantuan dalam proses menyusui

29. Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 4-9 Blok X-5, RT.1/RW.2, Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta12950
@KemenkesRI;@lifeatkemenkes www.kemkes.go.id Kementerian KesehatanRI