Kebijakan pemerintah yang mendukung koperasi (Pertemuan 12).ppt

Manajemen koperasi

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH
YANG MENDUKUNG
KOPERASI (PERTEMUAN 12)
Team teaching :
Asiani Sijabat, S.E., M.Si
Faras Zulina Ayunani, S.AB, M.M

2. PENGUATAN KAPASITAS & PERAN
KOPERASI
Pendidikan & penyuluhan rutin bagi anggota
Perlindungan usaha koperasi dari gangguan
badan usaha lain
Pengembangan koperasi berbadan hukum
berbasis musyawarah desa
Transparansi sistem pelaporan keuangan

3. TUJUAN KEBIJAKAN
Memperkuat koperasi sebagai soko guru
perekonomian nasional
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Mendukung pembangunan ekonomi inklusif &
berkelanjutan
Menjamin keberlanjutan koperasi di seluruh
daerah Indonesia

4. LATAR BELAKANG
Pemerintah menginisiasi program Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih
 Sebagai strategi pemerataan ekonomi dan
penguatan desa.
Target: Terbentuk 80.000 koperasi desa untuk
mendorong
kemandirian ekonomi rakyat.

5. KEBIJAKAN PEMERINTAH
• Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025:
percepatan pembentukan koperasi
desa/kelurahan.
• Penguatan tata kelola & governansi koperasi
melalui regulasi terbaru.
• Advokasi, pelatihan, dan sistem pelaporan
transparan untuk koperasi.

6. PENDANAAN KOPERASI MERAH
PUTIH
Modal awal dari APBN & Dana Desa.
Pinjaman bank BUMN (Himbara) hingga Rp3
miliar, bunga 6% & tenor 6 tahun.
KUR khusus koperasi sejak Juli 2025, akses
mudah dan terjangkau.
Insentif & dukungan tambahan oleh pemda
sesuai Permendagri No. 13/2025.

7. MEKANISME PENYALURAN DANA
Penyaluran dana non-tunai, digital, diawasi
pemerintah & kepala desa/lurah.
Pendanaan bukan hibah, melainkan fasilitas
pinjaman berjangka ke koperasi desa.
• Relaksasi regulasi & penjaminan pinjaman
oleh lembaga keuangan negara.

8. DAMPAK & TUJUAN PROGRAM
• Pengembangan usaha simpan-pinjam,
distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan,
dan logistik desa.
• Hasil kegiatan koperasi kembali untuk
kesejahteraan masyarakat desa.
• Menuju Indonesia Emas 2045, desa jadi motor
ekonomi nasional.

9. PROGRAM DAN REGULASI
PENDUKUNG
Advokasi & Penyelesaian Regulasi
 Penyelesaian RUU Perkoperasian
 Advokasi kebijakan & penguatan pengawasan
Pelibatan Koperasi dalam Program Pemerintah
 Pengadaan barang & jasa
 Rantai pasok agromaritim & sektor strategis
Kemudahan Permodalan & Jaringan Usaha
 Akses modal dari pemerintah & perbankan
 Jejaring distribusi, logistik, & layanan UMKM desa