KEBIJAKAN Pengadaan Barang dan Jasa KeDN

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Dalam Negeri

1. KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA Pusat Pelatihan SDM PBJ

2. OUTLINE Kebijakan dan Strategi PBJ Tugas Pimpinan Organisasi dalam PBJ Integritas PBJ

3. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Siklus Pengelolaan BMN/D Daerah

5. 7 Pusdiklat PBJ LKPP Perumusan Perencanaan Strategis dan Strategi Pengadaan 04

6. Strategi Pengadaan Strategi Pengadaan terdiri dari 3 jenis Istilah strategi pengadaan mengacu pada rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk secara efektif memperoleh Barang / Jasa yang diperlukan dari daftar penyedia yang efisien yang akan mengirimkan Barang / Jasa berkualitas , tepat waktu , dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam kontrak . Strategi pada Level Manajerial Strategi pada Level Kebijakan Strategi Pengadaan pada level manajerial ini bisa berupa formalisasi dari beberapa strategi operasional yang berulang , atau formalisasi dari strategi pengadaan sebagai evaluasi atas pengadaan barang / jasa strategis / bernilai tinggi yang dilakukan sebelumnya , atau juga atas pengadaan barang / jasa yang memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan organisasi . Strategi pengadaan pada level kebijakan merupakan konseptualisasi dari strategi pada level manajerial dan / atau strategi operasional (yang dianggap strategis ) yang diformalisasikan dalam bentuk kebijakan tertulis yang disarankan , disahkan , atau termuat dalam dokumen resmi K/L/PD, bisa dalam bentuk , antara lain, Peraturan Menteri , Lembaga , Gubernur , Bupati / Walikota , dan Ka SKPD. Strategi pada Level Operasional Strategi ini merupakan cara-cara jangka pendek untuk mencapai tujuan dan sasaran , dan m enjelaskan bagaimana , dengan cara apa , dan seperti apa ,  kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama periode operasional yang diberikan , Misalnya : strategi dalam seleksi penyedia barang / jasa ; proses serah terima barang / jasa ; penanganan persediaan dan pergudangan ; penanganan transportasi dan distribusi ; proses inspeksi berkala ; proses penagihan dan pembayaran dlsb

7. Pengembangan Strategi Pengadaan Pengembangan dan perumusan strategi dilakukan berdasarkan beberapa kelompok / kategori yaitu : Strategi yang dikembangkan berdasarkan tujuan dan kebijakan pengadaan Strategi untuk jenis aktivitas rutin , berbasis proyek , dan aktivitas darurat Strategi berdasarkan proses pada tahap perencanaan dan persiapan Strategi berdasarkan kategori barang / jasa model Supply Positioning Model ( routine, Leverage, bottleneck, dan critical ). 1 2 3 4

8. 10 Pusdiklat PBJ LKPP Tujuan PBJ Kebijakan PBJ Strategi PBJ Menghasilkan barang / jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan , diukur dari aspek kualitas , jumlah , waktu , biaya , lokasi , dan Penyedia . Susun dan terapkan pedoman / kriteria penetapan kualitas barang / jasa dan penyedia . Lakukan monitoring perencanaan , persiapan , dan pelaksanaan PBJP yang lebih ketat untuk pemenuhan target waktu . 2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri Mendorong penggunaan barang / jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Susun Pedoman perencanaan pengadaan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri. (kebijakan) 3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro , Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro , Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Susun Pedoman Membuat spesifikasi kebutuhan internal untuk pembinaan kemampuan usaha kecil . 4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional Wajibkan usaha asing bermitra dengan usaha nasional 5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang / jasa hasil penelitian Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif ; dan Beli hasil penelitian atau inovasi perorangan , tim , atau badan usaha . Fasilitasi hasil penelitian atau inovasi perorangan , tim , atau badan usaha dalam katalog nasional , local, ataupun sectoral . 6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif . Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif ; dan Usulkan Kerjasama dengan fungsi terkait inustri kreatif ( misalnya SKPD industri , Bekraf ) 7. Mendorong pemerataan ekonomi . Usulkan pada SKPD terkait untuk melakukan intervensi pembangunan pada daerah yang belum terjangkau . 8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan . Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan Susun Pedoman kriteria seleksi yang tajam dalam pemenuhan kriteria ekonomi , social, dan lingkungan . Berdasarkan Tujuan dan Kebijakan PBJP Pengembangan Strategi Pengadaan 1 Contoh

9. 11 Pusdiklat PBJ LKPP Berdasarkan Jenis Aktivitas Pengembangan Strategi Pengadaan PBJP Aktivitas Rutin PBJP untuk aktivitas ini dapat dipenuhi dalam pengadaan langsung atau pembelian melalui eKatalog . Untuk jasa bisa dilakukan melalui pengadaan langsung jasa lainnya . Untuk jasa yang lebih besar bisa dilakukan melalui seleksi jasa konsultan atau jasa lainnya PBJP Aktivitas Proyek / Investasi Aktivitas berbasis proyek bersifat unik karena proyek terdiri dari serangkaian aktivitas / operasi khusus yang dirancang untuk mencapai tujuan tunggal . Aktivitas proyek terdiri dari aktivitas pekerjaan konstruksi , teknologi informasi , dan pengorganisasian aktivitas ( event ). PBJP untuk mendapatkan penyedia dilakukan melalui tender, seleksi , atau penunjukan langsung PBJP Aktivitas Tanggap Darurat Aktivitas tanggap darurat adalah a ktivitas kerja yang menangani situasi yang tidak terduga yang terkait dengan peristiwa luar biasa diluar dugaan seperti kecelakaan dan bencana ( force majeure ). 2

10. Pengembangan Strategi Pengadaan Berdasarkan Jenis Barang / Jasa Pada Tahap Perencanaan dan Persiapan PBJP Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi : Penyusunan spesifikasi teknis /KAK; Penyusunan perkiraan biaya /RAB; Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa ; Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa ; dan Penyusunan biaya pendukung . Sedangkan persiapan pengadaan barang / jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan : Menetapkan HPS; Menetapkan rancangan kontrak ; Menetapkan spesifikasi teknis /KAK; dan / atau Menetapkan uang muka , jaminan uang muka , jaminan pelaksanaan , jaminan pemeliharaan , sertifikat garansi , dan / atau penyesuaian harga . 3

11. Pengembangan Strategi Pengadaan Berdasarkan Kategori Barang / Jasa Model Supply Positioning Model 4

12. Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet , consectetur adipiscing elit , sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua . Lorem ipsum dolor sit amet , consectetur adipiscing elit , sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua . Lorem ipsum dolor sit amet , consectetur adipiscing elit , sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua . Lorem ipsum dolor sit amet , consectetur adipiscing elit , sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua . PERANAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

13. PELAKU PENGADAAN B/J POKJA PEMILIHAN PEJABAT PENGADAAN Penyelenggara Swakelola PPK UKPBJ Proses Pemilihan dan Penetapan Pemenang Persiapan , Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak Menyelenggarakan Swakelola Penyedia Barang / Jasa mengangkat PA/KPA membentuk Menteri/Kepala Daerah

14. KATEGORI PPK Europe PPK PPK TIPE C PPK TIPE B PPK TIPE A Sederhana Kompleks Pengelolaan Kontrak yang kompleks, yaitu memiliki risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, menggunakan penyedia jasa asing, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Contoh : PPK untuk pembangunan bendungan umum atau lazim ada dalam suatu organisasi , namun tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana . Contoh : PPK untuk pembangunan gedung sekolah , konsultan perencanaan jembatan , dll . bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi. Contoh : PPK untuk pengadaan ATK, konsumsi rapat, dll.

15. KEDUDUKAN JABATAN PIMPINAN ORGANISASI DALAM PBJP 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Di Dalam PBJP PA KPA PPK Penanggungjawab Program/ Kegiatan

16. PERAN JABATAN PIMPINAN ORGANISASI DALAM PBJP 18 APBN bertindak selaku PA adalah Menteri/Kepala Badan/Kepala Lembaga APBD bertindak selaku PA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Contoh: Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Camat).

17. KEDUDUKAN JABATAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN/LEMBAGA (APBN)DALAM PBJP 19

18. KEDUDUKAN JABATAN PIMPINAN OPD/SATKER DAERAH DALAM PBJP 20 Setda Provinsi Setda Kabupaten /Kota OPD Propinsi / Kabupaten /Kota

19. KEDUDUKAN JABATAN PIMPINAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM PBJP 21

20. PERAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA SEBAGAI PELAKU PENGADAAN (1) 22 No Tahap / Kegiatan Pelaku Keterangan PA KPA PPK Lain A PERENCANAAN           1 Identifikasi kebutuhan T   S S Disusun oleh PPK/ unit kerja perencana 2 Identifikasi pengadaan T   S S 3 Penetapan pengadaan T   S   S : Disusun T : DItetapkan   4 Pemaketan / konsolidasi T   S   5 Cara pengadaan T   S   6 Spesifikasi Teknis/KAK T   S   7 RAB T   S S Disusun oleh PPK/ unit kerja perencana 8 Jadwal pengadaan T   S S 9 RUP T   S S

21. PERAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA SEBAGAI PELAKU PENGADAAN (2) 23 No Tahap / Kegiatan Pelaku Keterangan PA KPA PPK Lain B PERSIAPAN PENGADAAN             PBJ melalui Swakelola           1 Penetapan Penyelenggara Swakelola T   S   Termasuk menandatangani MoU pada Swakelola Tipe II 2 Rencana kegiatan     T S Disusun oleh Tim Persi-apan di penanggungjawab anggaran (Tipe I, II, III), dan oleh Tim Persiapan Pokmas (Tipe IV) 3 Jadwal pelaksanaan     T S 4 Reviu perencanaan     T S 5 Reviu spesifikasi teknis     T S 6 Reviu RAB     T S   PBJ Melalui Penyedia           1 Reviu dokumen rencana     T S  Dapat dibantu oleh tenaga ahli atau JF PPBJ 2 Spesifikasi teknis     T  S 3 HPS     T S 4 Rancangan kontrak     T  S C PEMILIHAN PENYEDIA          

22. PERAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA SEBAGAI PELAKU PENGADAAN (3) 24 No Tahap / Kegiatan Pelaku Keterangan PA KPA PPK Lain C PEMILIHAN PENYEDIA           1 Reviu dokumen persiapan       T Pokja Pemilihan 2 Penetapan dokumen pemilihan       T 3 Pelaksanaan pemilihan       T 4 Penetapan pemenang T     T Utk paket B/PK/JL >Rp 100 M atau JK>10 M oleh PA/KPA 5 Penetapan Tender/seleksi ulang gagal S     T Penetapan oleh Pokja Pemilihan atas Persetujuan PA/KPA 6 Penunjukkan langsung karena pemilihan ulang gagal S     T Penunjukan langsung oleh Pokja atas Persetujuan PA/KPA. 7 Sanggah       T Pokja Pemilihan 8 Sanggah Banding   T   S KPA menjawab Sanggah Banding ( Pekerjaan Konstruksi ) setelah Pokja Pemilihan melakukan verifikasi Jaminan Sanggah Banding.

23. PERAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA SEBAGAI PELAKU PENGADAAN (4) 25 No Tahap / Kegiatan Pelaku Keterangan PA KPA PPK Lain D PENGELOLAAN KONTRAK             Pelaksanaan Swakelola           1 Pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan       T Tim Pelaksana 2 Pembayaran     T   Mengikuti mekanisme terkait pengelolaan keuangan 3 Pengawasan       T Tim Pengawas 4 Serah terima pekerjaan     T   Dari Tim Pelaksana ke PPK 5 Serah terima hasil pengadaan T   S   Dari PPK ke PA/KPA   Pelaksanaan Kontrak melalui Penyedia          

24. PERAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA SEBAGAI PELAKU PENGADAAN (5) 26 No Tahap / Kegiatan Pelaku Keterangan PA KPA PPK Lain   Pelaksanaan Kontrak melalui Penyedia           1 Reviu laporan pemilihan     T     2 Penerbitan SPPBJ     T     3 Finalisasi/persiapan/ penandatanganan kontrak     T     4 Pengendalian kontrak     T     5 Pemutusan kontrak     T     6 Sanksi Daftar Hitam T   S   Diusulkan oleh PPK 7 Serat terima pekerjaan     T   Dari penyedia ke PPK 8 Serah terima barang/jasa T   S   Dari PPK ke PA/KPA

25. KONFLIK KEPENTINGAN PELAYANAN PUBLIK

26. POTENSI RISIKO DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

27. HUBUNGAN TIPE RISIKO KORUPSI PBJ

28. Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 terkait Komponen Pengadaan Barang / Jasa Sumber : KPK, 2023

29. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Beberapa kasus dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dapat berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara: Pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan kebutuhan Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ( kualitas dan volume) Proyek pengadaan barang dan jasa fiktif Pekerjaan yang belum selesai , namun sudah ada serah terima pekerjaan dan pembayaran 100%.

30. HOW TO ENHANCE INTEGRITY AND CURB CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT OECD

31. Terima Kasih.