KEBIJAKAN PENGAWASAN LH PUSDAL di indonesia.pptx

Membahas tentang kebijakan

1. Vinda Damayanti, S.Si ., M.Sc. RACHMA VENITA, ST, M.Si PPLH Direktur Pengaduan , Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024 KEBIJAKAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP PEDOMAN PENGAWASAN PENAATAN SESUAI PERMEN 14 TAHUN 2024 Disampaikan pada: Sosialisasi Penyelenggaraan Pengawasan Palangkaraya , 7 Mei 2025

2. DASAR HUKUM FIGHT AGAINTS X-CRIME

3. ISI PRESENTASI KERANGKA PENGATURAN PERENCANAAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGAWASAN EVALUASI PENGAWASAN FIGHT AGAINTS X-CRIME

4. NO. TANTANGAN DAN DINAMIKA PERUBAHAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGATURAN 1. Kemudahan perizinan harus diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat Fokus pengawasan , pendalaman pelanggaran , peningkatan pemahaman teknis , dan maksimalisasi pendayagunaan segenap instrumen penegakan hukum administrasi 2. Jumlah obyek pengawasan yang wajib dijangkau jauh semakin banyak Diversifikasi cara pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi 3. Penerapan jenis sanksi administratif baru berupa denda administratif Kecermatan dalam menemukan pelanggaran dan kehati-hatian melakukan penghitungan denda administratif dan/ atau denda keterlambatan paksaan pemerintah agar terhindar dari gugatan 4. Integrasi dan sinergi KLHK dalam perlindungan dan pengelolaan LH Keterpaduan kebijakan antar PDLUK, PPKL, PSLB3, dan Gakkum LHK 5. Perbaikan sistem pengawasan dan penerapan sanksi administratif selama ini Peningkatan kapasitas PPLH/PPLHD, perbaikan sistem pendukung , konsistensi , dan standarisasi FIGHT AGAINTS X-CRIME TANTANGAN DAN DINAMIKA PERUBAHAN

5. FIGHT AGAINTS X-CRIME BEBERAPA GAMBARAN PERUBAHAN KEBIJAKAN

6. BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN REKOMENDASI PENEGAKAN HUKUM Penerapan Sanksi Adminisitratif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Penerapan Sanksi Pidana Pasal 63 PERMENLHK NO 14 TAHUN 2024 FIGHT AGAINTS X-CRIME TINDAK LANJUT PENGAWASAN

7. 01 TEGURAN TERTULIS ]\= 03 DENDA ADMINISTRATIF 02 PAKSAAN PEMERINTAH 04 PEMBEKUAN PERIZINAN BERUSAHA 05 PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA JENIS SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 33 PERMENLHK NO 14 TAHUN 2024 FIGHT AGAINTS X-CRIME

8. Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha ; Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha ; Melaksanakan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah , Baku Mutu Emisi sesuai dengan Perizinan Berusaha Tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan ; Melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan LH, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia , luka , luka berat , dan/ atau matinya orang ; Menyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal ; Karena kelalaiannya , melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya 1.Baku Mutu Udara Ambien, 2. Baku Mutu Air, 3. Baku Mutu Air Laut , 4. Baku mutu gangguan , 5. dan/ atau Kriteria Baku Kerusakan LH, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya ; FIGHT AGAINTS X-CRIME KRITERIA DENDA ADMINISTRATIF – PASAL 38 PERMENLHK 14/2024

9. “ Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengetahui dan/ atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Pengawasan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 98 PP No. 22 Tahun 2021 FIGHT AGAINTS X-CRIME

10. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas , tanggung jawab , wewenang , dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/ atau penegakan hukum Lingkungan Hidup . PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pasal 1 angka 98 PP No. 22 Tahun 2021 FIGHT AGAINTS X-CRIME

11. Kewenangan Pengawasan ( Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 UU 32/2009 jo. UU Cipta Kerja ) Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah Pengawasan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh: Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten /Kota Menteri Gubernur Bupati / Walikota Pasal 493 ayat (1) s.d (3) PP 22 Tahun 2021

12. FIGHT AGAINTS X-CRIME

13. KEWENANGAN PENGAWASAN OLEH MENTERI, GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi Pengawasan dilakukan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan Analisis mengenai dampak lalu lintas Pengawasan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan , gubernur , bupati / wali kota sesuai kewenangan PENGECUALIAN Pasal 493 ayat (4) s.d. (6) PP 22 Tahun 2021

14. Pendelegasian Kewenangan Dalam pengawasan kepada pejabat / instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penetapan PPLH Dalam pelaksanaan pengawasan menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional Peraturan PPLH Ketentuan mengenai PPLH diatur dalam Peraturan Pemerintah Menteri , Gubernur , Bupati / Walikota 02 03 04 ( Pasal 71 ayat (2), (3) dan (4) UU 32/2009 jo. UU Cipta Kerja )

15. KETENTUAN UMUM PENGAWASAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF EVALUASI PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KODE ETIK PEMBINAAN PEMBIAYAAN KETENTUAN PENUTUP FIGHT AGAINTS X-CRIME ALUR PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

16. 8 BAB 7 8 PASAL 13 LAMPIRAN KETENTUAN UMUM PENGAWASAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF EVALUASI PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KODE ETIK PEMBINAAN PEMBIAYAAN KETENTUAN PENUTUP FIGHT AGAINTS X-CRIME IKHTISAR ISI PERATURAN MENTERI

17. PERENCANAAN PENGAWASAN Pasal 4 sd 17 PERMENLHK 14/24 FIGHT AGAINTS X-CRIME PERENCANAAN PENGAWASAN DILAKUKAN DENGAN TAHAPAN: IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENENTUAN CARA PENGAWASAN PENYUSUNAN RENCANA PENGAWASAN

18. PERENCANAAN PENGAWASAN Pasal 4 sd 17 PERMENLHK 14/24 FIGHT AGAINTS X-CRIME IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

19. PENGUMPULAN INFORMASI DARI SISTEM INFORMASI

20. PERENCANAAN PENGAWASAN Pasal 4 sd 17 PERMENLHK 14/24 FIGHT AGAINTS X-CRIME PENENTUAN CARA PENGAWASAN

21. PERENCANAAN PENGAWASAN Pasal 4 sd 17 PERMENLHK 14/24 FIGHT AGAINTS X-CRIME PENYUSUNAN RENCANA PENGAWASAN

22. (Pasal 8 PERMENLHK 14 TAHUN 2024 ) FIGHT AGAINTS X-CRIME CARA PENGAWASAN

23. JENIS PENGAWASAN PENGAWASAN INSIDENTAL pelanggaran yang terdeteksi Adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan Pencemaran LH dan/ atau kerusakan LH Adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam kawasan PENGAWASAN REGULER Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan

24. Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat . “ PENGAWASAN LAPIS KEDUA Pasal 73 UU 32 Tahun 2009 jo. UU Cipta Kerja

25. Melaksanakan pemantauan ; KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP Meminta keterangan ; Membuat salinan dari dokumen dan/ atau membuat catatan yang diperlukan ; Memasuki tempat tertentu ; Memotret ; Membuat rekaman audio visual Mengambil sampel Memeriksa instalasi dan/ atau alat transportasi ; dan/ atau Memeriksa peralatan Menghentikan pelanggaran tertentu ( Pasal 74 UU 32/2009 jo. UU Cipta Kerja / Pasal 495 PP 22 Tahun 2021)

26. FIGHT AGAINTS X-CRIME TAHAP PELAKSANAAN PENGAWASAN

27. FIGHT AGAINTS X-CRIME PERSIAPAN PENGAWASAN TAHAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN ADALAH: A. MENYUSUN TELAAHAN DATA DAN INFORMASI DETAIL B. MENYUSUN AGENDA KEGIATAN DETAIL C. MENYIAPKAN CHECKLIST PENGAWASAN D. IDENTIFIKASI PIHAK TERKAIT E. MENYIAPKAN DOKUMEN ADMINISTRASI

28. FIGHT AGAINTS X-CRIME AGENDA PENGAWASAN

29. FIGHT AGAINTS X-CRIME DOKUMEN ADMINISTRASI

30. FIGHT AGAINTS X-CRIME CHECKLIST PENGAWASAN

31. P ertemuan pendahuluan P emeriksaan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan P ertemuan penutup dengan penandatanganan berita acara pengawasan (permen 14 tidak ttd , tapi lebih baik ttd ) P emeriksaan dokumen dan pengisian daftar isian pemeriksaan ketaatan P emeriksaan terhadap seluruh lokasi dan/atau fasilitas produksi, serta fasilitas dan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan P enyusunan berita acara pengawasan Penunjukkan Surat Tugas dan Kartu Tanda Pengenal TAHAP PELAKSANAAN PENGAWASAN

32. FIGHT AGAINTS X-CRIME PEMERIKSAAN DOKUMEN PERUSAHAAN

33. Menyampaikan surat pemberitahuan Menjelaskan maksud dan tujuan dan jadwal pengawasan Memperkenalkan anggota mencakup ( nama , jabatan,dll ) Menjelaskan kewenangan PPLH Menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan berdasarkan urutan agar perusahaan dapat mengefektifkan waktu dan personil pendamping Meminta penjelasan kegiatan secara keseluruhan (proses produksi , sumber pencemar dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup,dll ) Menyesuaikan jadwal dengan personil kunci utk wawancara Menyampaikan aspek - aspek yang akan diperiksa Meminta kepada usaha / kegiatan untuk dapat didampingi dengan orang yang memahami fasilitas kegiatan Melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap informasi pertek dan SLO Melakukan inventarisasi data dan informasi , berikan deadline pengumpulan data dan informasi sebelum pemabahasan Berita Acara Mengkonfirmasikan persyaratan kesehatan dan keselamatan dan memastikan PPLH memperoleh alat perlindungan yang memadai Menetapkan jadwal pembahasan BA dengan pengambil keputusan Tugas ketua Tim Pengawas Lingkungan Hidup pada Pertemuan Pendahuluan FIGHT AGAINTS X-CRIME

34. LINGKUP KEWAJIBAN PENGELOLAAN LH Pengelolaan B3; Pengelolaan Limbah B3; Pengelolaan Limbah non B3 ; Pengelolaan Air Limbah ; Pengelolaan Emisi ; Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut ; Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove; Pengendalian Kerusakan Padang Lamun ; Pengendalian Kerusakan Karst; Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang ; Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa ; Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan / atau Lahan ; Pengelolaan Sampah ; dan/ atau Kewajiban lain yang diwajibkan kepada penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan berdasarkan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan . Pemeriksaan Dokumen Lingkungan ( Kesesuaian Dokling dengan RKL RPL) Pasal 7 ayat (4) PERMENLHK 14 TAHUN 2024 FIGHT AGAINTS X-CRIME

35. No. Rencana Kegiatan Kondisi Eksisting 1. Mobilisasi Alat dan Bahan   Pengadaan Pasir Laut Kebutuhan material pasir urug untuk areal reklamasi : Pulau 2A / D ( luas 310 Ha) dibutuhkan pasir sebesar 20.900.000 m 3 . Pulau 2B / C ( luas 285 Ha) dibutuhkan pasir sebesar 18.663.055 m 3 . Pulau I / E ( luas 275 Ha) dibutuhkan pasir sebesar 19.209.597 m 3 .   Sumber Pengambilan Pasir Supplier material pasir laut dilakukan oleh PT. Star dengan kuasa penambangan pasir laut di wilayah Serang , Banten meliputi : lepas pantai utara Kab . ABCD (Blok I, II) Blok Pulau Pendek dengan luas area 2.076 Ha (20.076.000 m 3 ); lepas pantai utara Kab . ABCD (Blok I) Blok Panting dengan luas area 1.000 Ha (3.000.000 m 3 ); lepas pantai utara Kabupaten ABCD (Blok II) Blok Panting dengan luas area 1.000 Ha (2.500.000 m 3 ); lepas pantai utara Kabupaten ABCD (Blok III) Blok Panting dengan luas area 940 Ha Ha (1.500.000 m 3 ); lepas pantai utara Kabupaten Serang (Blok II) Blok Pontang dengan luas area 1.000 Ha (3.000.000 m 3 ).       Pengadaan Pasir Laut   Ketidaksesuaian pengadaan material pasir urug untuk areal reklamasi : Pulau 2A / D ( luas eksisting + 300 Ha) membutuhkan pasir untuk reklamasi pulau sebesar 23.789.816 m 3 . Pulau 2B / C ( luas eksisting + 109 Ha) Pengukuran volume pasir yang dilakukan diatas kapal sebesar 12.000.000 m 3 ( Pasir dan air laut ). Pulau I / E belum dilakukan reklamasi Perusahaan tidak dapat menjelaskan dengan rinci sumber dan jumlah material urug berupa pasir laut kepada tim pengawas Lingkungan Hidup . Terdapat perbedaaan supplier pasir yang tertera di dalam dokumen ANDAL. PT. ABCD hanya dapat menunjukkan kontrak kerjasama untuk pengadaan pasir dengan PT. EFG dengan nomor kontrak ABCD-11 08 028 DO-I tanggal 1 Juli 2011. Adapun pengadaan pasir dalam kontrak kerjasama tersebut sebesar 20.900.000 m 3 Lokasi quarry pasir berada di Kabupaten ABCD, Provinsi XYZ. PT. ABCD tidak dapat memberikan salinan (copy) kontrak kerjasama dengan PT. EFG pengadaan pasir kepada tim pengawas KLHK   Pemeriksaan Rencana Kegiatan Yang Tercantum Dalam Persetujuan Lingkungan FIGHT AGAINTS X-CRIME

36. Pemeriksaan Kesesuaian dokumen mengacu pada pasal 89 ayat (2) PP 22 Tahun 2021 Perubahan Spesifikasi Teknik, alat produksi , bahan baku , bahan penolong dan / atau sarana usaha dan / atau kegiatan yang terpengaruh terhadap lingkungan hidup Penambahan kapasitas produksi Perluasan lahan usaha dan / atau kegiatan Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan / atau kegiatan Terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam karena akibat lain Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan / atau kegiatan dalam jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak diterbitkannya SKKL Perubahan identitas penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan Perubahan wilayah administrasi pemerintahan Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup SLO Usaha dan / atau Kegiatan yang lebih ketat dari persetujuan lingkungan yang dimiliki Penciutan / pengurangan dan / atau luas areal usaha dan / atau kegiatan , dan / atau Terdapat perubahan dampak dan / atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajiann analisis risiko lingkungan huduo dab/ atau audit llingkungan hidup yang diwajibkan FIGHT AGAINTS X-CRIME

37. Pemeriksaan Lampiran 15 PP 22 Tahun 2021 FIGHT AGAINTS X-CRIME

38. Mencatat kode sampel titik pengambilan sampel, waktu (hari, tanggal dan jam), kondisi cuaca, koordinat dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan ke dalam Berita Acara Pengambilan Sampel Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan sampel (baik teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain) Pengambilan sampel harus mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terbaru Dalam melakukan pengambilan sampel PPLH wajib memiliki sertifikat kompetensi pengambil sampel; Dalam hal PPLH tidak memiliki sertifikat kompetensi pengambil sampel , PPLH dapat menggunakan jasa pengambil sampel yang memiliki sertifikat kompetensi pengambil sampel; Apabila perusahaan menolak atau menghalangi kegiatan pengambilan sampel maka PPLH dapat membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan Pengambilan Sampel FIGHT AGAINTS X-CRIME

39. 01 02 03 Perhatikan peraturan yang dimiliki perusahaan terkait dengan prosedur keselamatan yang telah ditentukan untuk pengambilan foto/video/drone Menghindari pengambilan foto/video/Drone di lokasi-lokasi berbahaya (eksplosif/bertegangan tinggi), gunakan kamera dan video pada tempat-tempat yang aman untuk mengoperasikannya Objek yang diambil gambar , foto , video , rekaman suara , d rone harus menggambarkan kondisi senyatanya Pengambilan Gambar / Foto /Video/ Rekaman Suara /Drone FIGHT AGAINTS X-CRIME

40. M enegosiasikan status penaatan dengan pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap dampak yuridis atau dampak penegakan hukum M erekomendasikan untuk menggunakan jasa atau teknologi tertentu M emberikan informasi rancangan khusus atau desain teknis M enjanjikan sesuatu yang bersifat menguntungkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau M elakukan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan prinsip integritas . Berita Acara Pengawasan. Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan penutup, sebagai berikut: Hasil temuan lapangan; Berita Acara Pengawasan yang telah disusun dan ditandatangani; Untuk menjaga nilai integritas dan profesionalisme Pengawas Lingkungan Hidup, maka berikut ini adalah beberapa hal yang dilarang dalam melakukan pertemuan penutup Pertemuan Penutup FIGHT AGAINTS X-CRIME

41. PENGHENTIAN PELANGGARAN TERTENTU Dilakukan oleh PPLH apabila Usaha dan/ atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius TUJUAN Untuk mencegah : dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan Pencemaran dan/ atau Kerusakan LH kerugian yang lebih besar bagi LH jika tidak segera dihentikan Pencemaran dan/ atau Kerusakan LH Penutupan saluran pembuangan Air Limbah ; Pembongkaran saluran pembuangan Air Limbah ; Penghentian operasi sumber Emisi ; Penutupan lokasi pembuangan limbah ; dan/ atau Upaya lainnya untuk menghentikan pelanggaran tertentu Dilakukan melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/ atau pemasangan garis PPLH dan membuat berita acara penghentian pelanggaran tertentu . BENTUK PENGHENTIAN PELANGGARAN TERTENTU ( Pasal 499 PP 22 Tahun 2021 ) FIGHT AGAINTS X-CRIME

42. FIGHT AGAINTS X-CRIME DAFTAR DOKUMENTASI KEGIATAN PEMERIKSAAN

43. FIGHT AGAINTS X-CRIME TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TAHAPAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN: MENYIAPKAN DATA YANG DIPEROLEH: CHECKLIST, BERITA ACARA, PETA, DIAGRAM ALIR, PETA PROSES PRODUKSI, DOKUMENTASI MELAKUKAN ANALISIS YURIDIS (MENYUSUN RUMUSAN UNSUR-UNSUR PASAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERIZINAN LINGKUNGAN YANG DILANGGAR BERDASARKAN HASIL TEMUAN BERITA ACARA MEMBERIKAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENEGAKAN HUKUM (SANKSI ADMINISTRASI, PERDATA DAN PIDANA) DISERTAI DOKUMEN PENDUKUNG (BERITA ACARA, FOTO, DOKUMEN SAMPLING) DISERAHKAN PIMPINAN BERSAMA-SAMA DENGAN LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN BERKAS/BUKRI PENGGUNAAN MELALUI NOTA DINAS PENYAMPAIAN HASIIL PENGAWASAN KE DIREKTORAT LAIN

44. FIGHT AGAINTS X-CRIME TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KETENTUAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DISAJIKAN SECARA JELAS DAN SISTEMATIS HARUS AKURAT, AKTUAL DAN FAKTUAL HARUS RELEVAN DATA DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN TERKAIT POKOK-POKOK PENGAWASAN HARUS OBYEKTIF, INFORMASI FAKTUAL YANG DISAJIKAN SECARA OBYEKTIF TANPA MEMBERIKAN KONKLUSI DAN BUKAN ASUMSI PRIBADI HARUS JELAS, DITULIS DENGAN BAHASA YANG. MUDAH DIMENGERTI OLEH SEMUA PEMBACA, RINNGKAS, LANGSUNG PADA POKOK PERMASALAHAN DAN HINDARI BAHASA YANG SULIT DIMENGERTI MENGGUNAKAN BAHASA AKTIF BUKAN PASIF (CONTOH: MENGAMBIL SAMPEL, BUKAN SAMPEL DIAMBIL) HINDARI PENGULANGAN KALIMAT

45. FIGHT AGAINTS X-CRIME TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN

46. TERIMA KASIH WE FIGHT AGAINST X-CRIME