KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN.pptx

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2. pergi ke koba singgah ke nibung mampir sejenak beli terasi KEPADA PESERTA YANG SUDAH BERGABUNG SELAMAT DATANG DAN SALAM KOMPETENSI

3. GRAND DESIN ASN 2005-2025 1.

4. RPJMN 2015-2019 ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

5. KOMPETENSI ASN 2.

6. L atar Belakang UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Diktum : bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas , profesional , netral dan bebas dari intervensi politik , bersih dari praktik korupsi , kolusi , dan nepotisme , serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen , pengangkatan , penempatan , dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik ;

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI ASN 1. PNS ( Pasal 21) 2. PPPK ( Pasal 22) a. gaji , tunjangan , dan fasilitas ; b. cuti ; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua ; d. perlindungan ; dan e . pengembangan kompetensi (Minimal 20 JP). a. gaji dan tunjangan ; b. cuti ; c. perlindungan ; dan d. pengembangan kompetensi ( Maksimal 24 JP). Pengembangan Karier Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi , kompetensi , penilaian kinerja , dan kebutuhan Instansi Pemerintah . Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkanintegritas dan moralitas .

8. KOMPETENSI ASN Kompetensi meliputi : kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan , pelatihan teknis fungsional , dan pengalaman bekerja secara teknis ; b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan , pelatihan struktural atau manajemen , dan pengalaman kepemimpinan ; dan c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku , dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan .

9. KONSEP PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI ASN

10. PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 3.

11. PENGEMBANGAN KOMPETENSI (UU NOMOR 5 TAHUN 2014 Pasal 70) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi . Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan , seminar, kursus , dan penataran . Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier . Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 ( satu ) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.   Selain pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 ( satu ) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.

12. BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI

13. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI Mandiri oleh internal Instansi Pemerintah yang bersangkutan ; bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu ; atau bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen .

14. PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS, FUNGSIONAL, SOSIO KULTURAL PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PELATIHAN: Dapat dilakukan secara berjenjang Jenis dan jenjang pengembangan oleh instansi teknis Dilaksanakan oleh Lembaga terakreditasi Akreditasi teknis oleh instansi teknis mengacu pedoman LAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL PELATIHAN: Untuk mencapai kompetensi sesuai jenjang JF Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi oleh instansi Pembina JF Dilaksanakan oleh Lembaga Terakreditasi Akreditasi teknis oleh instansi Pembina JF mengacu pedoman LAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL PELATIHAN: Untuk mencapai persyaratan jabatan dan pengembangan karier Pengembangan Kompetensi ditetapkan LAN Dilaksanakan oleh Lembaga Terakreditasi Akreditasi oleh LAN

15. PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG 4.

16. PENYELENGGARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI ( Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2018 ) Pengembangan Kompetensi di Luar BKPSDMD dengan Biaya Kontribusi dari PD; Pengembangan Kompetensi di BKPSDMD; Pengembangan Kompetensi di Luar BKPSDMD dengan Biaya Konstribusi di BKPSDMD; PENYELENGGARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

17. Pengembangan Kompetensi di Luar BKPSDMD dengan Biaya Kontribusi dari PD ( pergub Nomor 47 Tahun 2018 ) Peningkatan kompetensi Pegawai melalui pelatihan , sosialisasi , bimtek , workshop, seminar, magang , training, pertukaran pegawai dan lain sebagainya yang tidak dijadwalkan dalam kalender akademik BKPSDMD dapat diikuti oleh Pegawai di lembaga penyelenggara baik pemerintah maupun swasta di dalam daerah maupun luar daerah sesuai ketentuan ; Usulan mengikuti peningkatan kompetensi yang meliputi pelatihan , sosialisasi , bimtek , workshop, seminar, magang , training, pertukaran pegawai dan lain sebagainya disampaikan oleh Kepala PD pengusul kepada Kepala BKPSDMD untuk mendapatkan rekomendasi ; Usulan pengembangan kompetensi Pegawai ke BKPSDMD terdiri dari : surat pengantar dari PD yang menyatakan pentingnya pengembangan kompetensi yang akan diikuti bagi organisasi ; surat penawaran / informasi pengembangan kompetensi dari lembaga penyelenggara ; dan brosur /leaflet/ informasi relevan terkait program yang akan diikuti .

18. Pengembangan Kompetensi di BKPSDMD ( Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2018 ) Pengembangan kompetensi dasar dan manajerial meliputi Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan TK IV, dan Pelatihan Kepemimpinan TK III serta fasilitasi pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan TK II dan Pelatihan Kepemimpinan TK I ke Lembaga Administrasi Negara Pengembangan kompetensi Teknis dan fungsional meliputi penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional yang menjadi kebutuhan Pegawai berdasarkan analisis kompetensi jabatan usulan dari PD di lingkungan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi pengiriman peserta pelatihan teknis dan fungsional yang belum dapat dilaksanakan di BKPSDMD. Setiap Pegawai yang membutuhkan pengembangan kompetensi teknis dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi Simdiklat untuk mengikuti pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh BKPSDMD dengan melengkapi berkas yang ditentukan .

19. Pengembangan Kompetensi di Luar BKPSDMD dengan Biaya Konstribusi di BKPSDMD ( PERGUB Nomor 47 Tahun 2018 ) Pengembangan Kompetensi di Luar BKPSDMD dengan Biaya Konstribusi di BKPSDMD pelatihan ; bimtek , workshop, seminar; magang ; atau pertukaran pegawai yang mensyaratkan pembayaran sejumlah biaya keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kompetensi melalui mekanisme pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh pihak penyelenggara . Khusus untuk pengembangan kompetensi Teknis Pelatihan Reform Leader Academy (RLA) Lembaga Administrasi Negara dapat diberikan alokasi anggaran pendampingan .

20. Pengembangan Kompetensi di Luar BKPSDMD dengan Biaya Konstribusi MASING-MASING PERANGKAT DAERAH Pengembangan Kompetensi di Luar BKPSDMD dengan Biaya Konstribusi Masing-masing Perangkat Daerah : pelatihan ; bimtek , workshop, seminar; magang ; atau Harus mendapatkan Rekomendasi untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi tersebut . Pengajuan Rekomendasi dilakukan secara paperless melalui aplikasi Renbangkom menu Pengajuan Rekomendasi .

21. PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMPROV. KEP. BABEL 5.

22. HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN (HCDP) Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM atau dalam bahasa inggrisnya Human Capital Development Plan ( HCDP) merupakan Dokumen yang disusun untuk rujukan dalam upaya pengembangan kompetensi ASN berbasis kebutuhan organisasi, potensi pembangunan daerah serta pengembangan karir ASN khususnya ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu data dasar yang digunakan dalam penyusunan Dokumen HCPD tersebut adalah data hasil Rencana Pengembangan Kompetensi yang diusulkan oleh ASN Pemprov. Kep. Babel melalui Aplikasi Renb angkom

23. HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN (HCDP) Operator Perangkat Daerah dapat mengelola dan memantau progres penginputan Renbangkom pegawai Perangkat Daerah masing-masing dengan menggunakan akun operator yang sama dengan e-kinerja. Melalui sso pada satamasn .babelprov.go.id

24. begitu indah si burung cendrawasih jadi penghias di taman istana Mari kita tingkatkan kompetensi agar pribadi Mantap dominan dimana-mana

25. TERIMAKASIH