Kebijakan program dan SOSIALISASI IMUNISASI HPV

Imunisasi hpv

1. KE BI J A KA N P R O G RA M I M U N I S A S I H U M A N P A PILL O M A VI R U S ( H PV)

2. Latar Belakang

3. Latar Belakang Penambahan vaksin baru dalam program BIAS yaitu pemberian vaksin HPV pada anak perempuan usia kelas 5 (dosis pertama) dan 6 (dosis kedua) SD/MI/sederajat Pencegahan kanker serviks akan semakin efektif jika dibarengi dengan upaya proteksi spesifik dengan memberikan imunisasi HPV Vaksin HPV sudah tersedia dan sudah dipakai di sektor swasta Rekomendasi ITAGI tentang pelaksanaan program demonstrasi imunisasi HPV Saat ini program nasional pencegahan kanker serviks yang sudah dilaksanakan adalah deteksi dini kanker serviks dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). Pemeriksaan IVA hanya dapat dilakukan pada perempuan yang sudah menikah Program Penapisan dengan IVA belum berjalan optimal

4. WHO Position Paper – Mei 2017 tentang Vaksin HPV Pencegahan kanker serviks karena HPV tipe 16 dan 18 melalui imunisasi, keberhasilannya dapat mencapai 100% jika diberikan sebanyak dua dosis pada saat anak perempuan berusia 9 - 14 tahun dengan interval yang dianjurkan adalah 6 – 15 bulan **

5. Perluasan Introduksi Vaksin HPV KMK No. HK.01.07/Menkes/6779/2021

6. Perluasan Imunisasi Human Papilomavirus Vaccine (HPV) 13 2023 2016 - 2021 Program introduksi bertahap di 20 kab/kota: DKI Jakarta (semua kota administrasi) DIY (semua kabkota) Jawa Tengah (Kab Sukoharjo, Karanganyar) Jawa Timur (Kota Surabaya, Kediri, Lamongan) Bali (Kota Denpasar, Badung)* Sulsel (Kota Makassar) Sulut (Kota Manado) 2022 Perluasan Introduksi bagi anak perempuan kelas 5 di 112 kab/kota (di Provinsi Jateng, Jatim, Bali, Sulut, Gorontalo, Sultra) Total sasaran 889.813 anak (kelas 5 dan 6) dengan target cakupan 95% 2.722.311 anak perempuan kelas 5 & 6 NASIONAL 13 Waktu Pelaksanaan Sasaran Jadwal Pemberian : Agustus - September : Anak perempuan kelas 5 dan 6 SD : - Dosis Pertama (kelas 5 SD) - Dosis Kedua (kelas 6 SD) Rencana perluasan introduksi imunisasi HPV tahun 2022 Tahapan introduksi imunisasi HPV

7. n HPV Vaksin yang digunakan adalah vaksin HPV Kuadrivalen (6,11,16,18) dalam kemasan satu dosis . Telah mendapatkan izin edar dari BPOM dan diawasi oleh pihak berwenang baik nasional maupun internasional : vaksin aman Vaksin HPV

8. n HPV Vaksin HPV

9. Jangka Pendek Jangka Panjang Menurunkan angka insiden kutil kelamin ( genital warts) Menurunkan prevalensi kanker serviks Hal ini dapat tercapai apabila cakupan tinggi sesuai dengan rekomendasi WHO ( WHO Position Paper 2017 ) Keluaran yang diharapkan

10. Sasaran dan Jadwal Sasaran Anak perempuan usia kelas 5 (dosis pertama) dan 6 (dosis kedua) SD/MI dan yang sederajat Jadwal Targets Vaccine Bulan Sekolah Tidak Sekolah 1 st 7 tahun Campak Rubella Agustus DT November 2 nd 8 tahun Td November 5 th 11 tahun Td November HPV (dosis pertama)*) Agustus 6 th 12 tahun HPV (dosis kedua)*) Agustus AGUSTUS : MR (1 SD), HPV (5 SD) dan (6 SD mulai tahun depan ) NOV : DT (1 SD), Td (2,5, 6 SD)

11. Pelaksanaan imunisasi HPV dalam kegiatan BIAS didukung dengan adanya Peraturan Bersama 4 Menteri Tahun 2014 yaitu Mendikbud, Menkes, Menag, dan Mendagri tentang “ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah ” Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Trias UKS/M adalah ‘ Pemberian Imunisasi ”

12. Tantangan Pelaksanaan Imunisasi HPV 2024 Lebih dari 56% masyarakat menyebut penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Namun hanya 1,9% yang mengetahui kanker serviks dapat dicegah dengan imunisasi Belum optimalnya sosialisasi pemberian imunisasi HPV pada murid, orangtua, guru dan kepala sekolah Isu negatif - timbulnya hoax terkait imunisasi HPV Pemberian imunisasi HPV lebih banyak menyasar pada kelompok sasaran anak sekolah Sasaran anak usia 11 dan 12 tahun yang tidak sekolah masih sulit ditemukan Perbedaan data sasaran estimasi Pusdatin Kemenkes dengan data sasaran riil daerah Masih kurangnya ketersediaan vaksin HPV pada beberapa daerah yang melakukan percepatan pelaksanaan imunisasi HPV Sumber : Survei Nielson Unicef, Q4 2023

13. RENCANA PELAKSANAAN IMUNISASI HPV 2024 KMK No. HK.01.07/MENKES/2176/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Eliminassi Kanker Leher Rahim di Indonesia Visi : Indonesia menjadi negara bebas dari kanker leher rahim, untuk mewujudkan diterbitkan RAN Menteri Kesehatan menetapkan RAN Eliminasi Kanker Leher Rahim 2023- 2030 RAN Eliminasi Kanker Leher Rahim 2023- 2030 sebagai acuan penanggulangan kanker leher rahim untuk mendukung dan mempercepat pencapaian target eliminasi kanker leher rahim RAN Eliminasi Kanker Leher Rahim 2023- 2030 terdiri dari 4 pilar aksi: pemberian layanan edukasi, pelatihan dan penyuluhan fasilitator kemajuan dan tatalayanan dan koordinasi

14. RENCANA PELAKSANAAN IMUNISASI HPV 2024 Sasaran Imunisasi HPV berdasarkan tahap pelaksanaan Sebelumnya Anak usia yang perempuan 11- 12 tahun bersekolah (kelas 5 dan 6 SD/MI/setara) dan yang tidak bersekolah Anak perempuan usia 11 dan 12 tahun yang bersekolah (kelas 5 dan 6 atau setara) Anak perempuan usia 11 dan 12 tahun yang tidak bersekolah Anak perempuan yang belum menerima imunisasi diberikan imunisasi kejar pada usia 15 tahun. Tahap1 Tahun 2023 - 2027 (Target 90%) Tahap 2 Tahun 2028 – 2030 (Target 90%) Anak perempuan usia 11 dan 12 tahun yang bersekolah (kelas 5 dan 6 atau setara) Anak perempuan usia 11 dan 12 tahun yang tidak bersekolah Anak perempuan yang belum menerima imunisasi harus menerima imunisasi kejar pada usia 15 dan 21 tahun. Anak laki- laki menerima usia 11 dan 12 tahun yang bersekolah (kelas 5 dan 6 atau setara). Anak laki- laki yang tidak bersekolah usia 11 dan 12 tahun. perempuan dewasa yang berusia di atas 21 hingga 26 tahun diberikan imunisasi kejar, sesuai permintaan dan kebutuhan.

15. Skenario Pelaksanaan Vaksinasi HPV 2023- 20 27 TAHUN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 UMUR 11 11 11 11 11 11   12 12 12 12 12     13 13 13 13     14 14 14 14     15 15 15 15 TOT coverage TOT coverage Screening yg belum dapat saat kelas 5 SD Imunisasi HPV usia 15 thn Berhenti pada Kab Kota yg Cakupan HPV > 90% IMUNISASI KEJAR

16. PELAKSANAAN IMUNISASI HPV 15 THN 2024 TOTAL COVERAGE 2025 TOTAL COVERAGE 2026 IMUNISASI KEJAR HPV 15 TAHUN 2027 PELAKSANAAN IMUNISASI HPV USIA 15 TAHUN STOP BAGI KAB CAK > 90% DILAKSANAKAN SEBELUM TAHUN AJARAN BARU 2025 / 2026 DIPRIORITASKAN YANG PELAKSANAAN SEBELUM PUASA (JANUARI DAN PEBRUARI 2025) SEBAGAI KEGIATAN IMUNISASI HPV YANG TERTUNDA DI TAHUN 2024 SAAT BIAS HPV BULAN AGUSTUS / SEPTEMBER 2025 (TERGANTUNG KETERSEDIAAN VAKSIN) DILAKUKAN HPV PADA ANAK KELAS 3 SMP BARU SEBAGAI KEGIATAN TAHUN 2025 BERSAMAAN DENGAN BIAS HPV PRIMER ( KELAS 5 DAN 6 SD)

17. 1 HPV Vaccination Kajian Ahli Rekomendasi Komite Penasihat Imunisasi (KIN) untuk pemberian imunisasi HPV sebanyak 1 (satu) dosis Pelaksanaan Kebijakan Surat Plt Direktur Jenderal P2P tentang Pelaksanaan Imunisasi Kejar pada Anak Usia 15 tahun dan Keputusan Plt Direktur Jenderal P2P Nomor : 2702/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Petunjuk Teknis Imunisasi HPV dalam BIAS , telah memasukkan pelaksanaan imunisasi HPV pada anak Perempuan usia 15 tahun Payung hukum Telah tersedia KMK 2176/2023 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim , Strategi Operasional Imunisasi Kejar 2 3 4 5 Vaksin dan logistik lainnya Telah tersedia dan distribusi vaksin HPV sampai dengan Faskes Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan koordinasi multisektor untuk harmonisasi pelaksanaan imunisasi kejar HPV, tersedia media Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE) Target : Anak perempuan usia 15 tahun

18. 1 Sasaran Anak perempuan usia 15 tahun (sekolah dan luar sekolah) 3 Waktu Pelaksanaan Bulan Agustus dan atau setelah vaksin dan logistik tersedia 4 Tempat Pelaksanaan Satuan pend (SMP/MTs/sederajat), Puskesmas,, Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, Pos imunisasi lain seperti Posyandu, pondok pesantren, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan sebagainya . 2 Dosis Administrasi 1 (satu) dosis bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi HPV HPV Vaccination Imunisasi Kejar HPV

19. TIDAK DILAKUKAN SCREENING USIA PADA ANAK SEKOLAH KELAS 3 SMP / SEDERAJAD TAHUN 2024, 2025 TIDAK DILAKUKAN SCREENING STATUS IMUNISASI HPV SEBELUMNYA PADA ANAK KELAS 3 SMP / SEDERAJAD. TIDAK DILAKUKAN SCREENING STATUS AKTIVITAS SEXUAL PADA ANAK KELAS 3 SMP / SEDERAJAD SCREENING DILAKUKAN UNTUK KONDISI UMUM KESEHATAN. VAKSIN DIPENUHI 60-80 % DARI SASARAN RIIL MICROPLANNING SESUAI PRIORITAS DINKES PROVINSI PADA KAB KOTA YANG PELAKSANAAN JANUARI 2024 DENGAN MEMPERTIMBANGKAN CAKUPAN BIAS SEKOLAH DASAR PELAKSANAAN IMUNISASI HPV 15 THN

20. FORM DATA RIWAYAT IMUNISASI ANAK YANG HARUS DISI OLEH ORANG TUA Rencana dan Teknis Pelaksanaan Program Demonstrasi Imunisasi HPV

21. Tahapan Kegiatan: Pelaksanaan Maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan imunisasi, anak diberikan format skrining status kesehatan agar disi oleh orang tua Format skrining yang sudah diisi, dibawa pada saat pelaksanaan imunisasi Skrining juga dilakukan sesaat sebelum pelayanan dengan mengukur suhu tubuh anak ketika anak baru sampai tempat pelayanan Imunisasi HPV wajib diberikan, namun jika anak sedang sakit, maka imunisasi dapat ditunda dan akan diberikan di Puskesmas terdekat dengan membawa surat pengantar dari sekolah 3. SKRINING KESEHATAN Sebelum pelaksanaan imunisasi, perlu dilakukan skrining singkat tentang kondisi kesehatan sasaran Rencana dan Teknis Pelaksanaan Program Demonstrasi Imunisasi HPV

22. FORM SKRINING KESEHATAN Rencana dan Teknis Pelaksanaan Program Demonstrasi Imunisasi HPV

23. Pencatatan dan Pelaporan KARTU IMUNISASI ANAK SEKOLAH Rencana dan Teknis Pelaksanaan Program Demonstrasi Imunisasi HPV SURAT PENGANTAR IMUNISASI HPV DARI SEKOLAH

24. Media KIE Imunisasi HPV Buku Saku bagi Guru dan Orang Tua Rencana dan Teknis Pelaksanaan Program Demonstrasi Imunisasi HPV

25. Media KIE Imunisasi HPV Poster SPANDUK Rencana dan Teknis Pelaksanaan Program Demonstrasi Imunisasi HPV JUKNIS SUDAH DIREVISI

26. F L Y ER BANNER

27. REKOMENDASI PERAN DIKNAS / KEMENAG (SEKOLAH) PERSIAPAN TERBITKAN SURAT EDARAN KE SEKOLAH (SD/MI, SLTP/MTs) TERMASUK PONPES, AGAR SEKOLAH/PONPES MENYIAPKAN DATA NAMA SASARAN PER KELAS SAAT PELAKSANAAN BIAS SOSIALISASI EDUKASI KEPADA SELURUH GURU DAN WALI MURID TENTANG PENTINGNYA MENGIKUTI dan MENDAPATKAN IMUNISASI SAAT BIAS DENGAN LENGKAP KELAS 1 s/d 6 SEKOLAH DASAR UNTUK MELINDUNGI THD PD3I MENSOSIALISASIKAN AGAR ORTU MENYAMPAIKAN STATUS IMUNISASI SEBELUMNYA (BAYI, BADUTA) KE SEKOLAH AGAR DILANJUTKAN KE PUSKESMAS SERTA AKAN DILENGKAPI JIKA BELUM . MENGOPTIMALKAN PERAN UKS UNTUK MEMBANTU SOSIALISASI EDUKASI IMUNISASI GANDA SAAT BIAS UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SESEGERA MUNGKIN 5 . KOORD DG PUSK UTK PENENTUAN WAKTU PELAKSANAAN

28. MEMPERLUAS MOBILISASI DAN SOSIALISAS I MELALUI DUKUNGAN TENAGA PENYULUH AGAMA DI TINGKAT KECAMATAN DAN DESA DUKUNGAN TENAGA PENILIK SEKOLAH DI TK KECAMATAN PENDATAAN DAN PELAKSANAAN PONPES2 (SALAFI) YANG HANYA MENGAJI Dinsos tentang permohonan data anak terlantar dan anak disabilitas usia 7 sd 12 tahun serta meminta bantuan dukungan untuk pelaksanaan pendataan dan sosialisasi Imunisasi Anak Sekolah di luar sekolah Dinas Sosial terkait dukungan Tenaga Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan (TKSK), Lembaga kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) membantu sosialisasi dan memfasilitasi puskesmas dalam pelaksanaan BIAS. Diknas tentang dukungan Forum PKBM dalam sosialisasi , advokasi dan fasilitasi pelaksanaan BIAS di wilayah Puskesmas dan PKBM di Kecamatan REKOMENDASI PERAN DIKNAS / KEMENAG / SEKOLAH

29. PELAKSANAAN MEMANTAU DAN MEMBANTU MENGAWASI PELAKSANAAN BIAS DI SEKOLAH TERUTAMA SEKOLAH2 PADA DAERAH RISIKO TINGGI (BANYAK PENOLAKAN ORTU, CAPAIAN TAHUN LALU RENDAH) MONEV MEMANTAU / MENGAWASI PELAKSANAAN BIAS BERJALAN LANCAR SERTA MEMASTIKAN AGAR SEMUA MURID TELAH MENYAMPAIKAN STATUS IMUNISASI SEBELUMNYA DAN DIIMUNISASI LENGKAP SAAT PELAKSANAAN BIAS MEMFASILITASI MURID YG BELUM DIIMUNISASI UNTUK MENDAPATKAN IMUNISASI SUSULAN DI PUSKESMAS MEMBANTU MENGATASI PENOLAKAN IMUNISASI OLEH WALI MURID REKOMENDASI PERAN DIKNAS / KEMENAG / SEKOLAH

30. Memberikan informasi pada orang tua / wali / peserta didik melalui pertemuan orang tua / wali atau Komite Sekolah atau surat pemberitahuan yang berisi manfaat imunisasi dalam kegiatan BIAS, tanggal pelaksanaan , serta persiapan peserta didik dalam pelaksanaan BIAS. Membantu memberikan sosialisasi kepada orangtua / wali / peserta didik . 3. Memberikan data peserta didik yang menjadi sasaran BIAS dan akan diimunisasi . Membantu menyiapkan ruangan pelaksanaan imunisasi dan ruang tunggu setelah pemberian imunisasi . 5. Membantu mengatur alur pelayanan imunisasi pada hari pelaksanaan BIAS. Membantu pencatatan hasil imunisasi pada kartu imunisasi anak dan atau buku Rapor Kesehatanku . 7. Melaporkan pada petugas kesehatan bila ditemukan kasus didug a KIPI REKOMENDASI PERAN GURU

31. REKOMENDASI PERAN TP-PKK & MITRA (TP PKK, MUSLIMAT, AISYIYAH DLL) Sosialisasi edukasi kpd masy ( woro-woro di tempat ibadah, pengajian dll ) serta jajaran di bawahnya Membantu pendataan sasaran by name by adress Mengingatkan kembali jadwal ( waktu dan tempat ) pelayanan imunisasi imunisasi Membantu memobilisasi sasaran di Posyandu Membantu kelancaran proses saat pelaksanaan mengatur antrian , memanggil / absensi sasaran , RR di format pelaporan dan buku KIA dll . Membantu mencatat hasil kegiatan Membantu kunjungan rumah bagi sasaran yg tdk hadir Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat masing2 untuk memastikan semua anak sudah mendapatkan Imunisasi Imunisasi Mengedukasi masyarakat tentang MANFAAT dan PENTINGNYA memberi Perlindungan terhadap PD3I sedini mungkin dengan MEMANFAATKAN IMUNISASI GANDA Membantu menanggulangi rumor (hoax) mengenai imunisasi di masyarakat

32. Rekomendasi UMUM MEMANFAATKAN SE MENDAGRI (442.32/4533SJ /2022), SKB MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, MENTERI KESEHATAN, MENTERI AGAMA, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, No:03l/ S KBl /2022, s E DIRJEN P2P KEMENKES RI NO. HK.02.02/C/2627/2022 UNTUK OPTIMALISASI PERAN MITRA, LS DAN UNIT PELAYANAN SWASTA DLM MENINGKATKAN JANGKAUAN PELAYANAN DAN MEMOBILISASI SASARAN RAKOR secara RUTIN UPAYA PENINGKATAN IMUNISASI RUTIN MELALUI MULTIPEL INJECTION BERSAMA MITRA PEMBANGUNAN KESEHATAN TERKAIT (MUSLIMAT NU, FATAYAT, TP PKK KABUPATEN /KOTA SE-JATIM ) MENGANDENG ORGANISASI PROFESI untuk ADVOKASI dan SOSIALISASI IMUNISASI GANDA baik PADA ANGGOTA maupun MASYARAKAT SOSIALISASI MASIF PENGGERAKAN MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI MEDIA KIE : ILM TV, RADIO, SOCIAL MEDIA, DLL

33. RENCANA TINDAK LANJUT 24 Mengimplementasikan RAN Eliminasi 2024 – 2030 sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Persiapan pelaksanaan imunisasi HPV tahun 2024 dengan penambahan sasaran imunisasi kejar usia 15 tahun Meningkatkan sosialisasi kepada murid, orangtua, guru dan kepala sekolah tentang pentingnya pemberian imunisasi HPV dalam pencegahan kanker serviks Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan mitra terkait untuk meningkatkan capaian imunisasi di sekolah dan menjangkau sasaran yang tidak bersekolah Mengklarifikasi hoax yang timbul melalui berbagai media

34. Kesimpulan Upaya pencegahan kanker serviks yang paling efektif adalah pemberian imunisasi HPV pada kelompok umur wanita naif atau wanita yang belum pernah terinfeksi HPV. Vaksin HPV yang digunakan terbukti aman karena telah lolos uji BPOM dan mendapat rekomendasi WHO Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan karena kanker serviks, salah satunya melalui perluasan program imunisasi HPV secara nasional secara bertahap Diperlukan dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan pelaksanaan imunisasi HPV dalam Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

35. Kesimpulan Pemerintah berkomitmen mencapai eliminisasi kanker leher rahim 2030 Pelaksanaan dua dosis imunisasi HPV pada anak perempuan usia 11 dan 12 tahun serta satu dosis dalam imunisasi kejar pada anak perempuan usia 15 tahun Cakupan imunisasi HPV telah mencapai target 90% menunjukan penerimaan baik dari masyarakat Pengembangan digitalisasi pendukung pelaksanaan imunisasi HPV seta kampanye media KIE imunisasi HPV melalui berbagai channel media social Penguatan koordinasi multisektor termasuk organisasi profesi untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan imunisasi HPV

36. Optimalisasi Imunisasi K o mitm en Bersama DPR (APBN) Bappenas Kemenkeu J K N K e m e n k o PMK Kemeneg PP & PA Kemendagri Kemkumham Kemendikbud I D AI POGI/HOGI