Kebijakan RME di Kabupaten x draft konsep

Ringkasan kebijakan pelaksanaan RME di Fasyankes

1. DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI 2025 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) DI PUSKESMAS

2. DASAR HUKUM UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN UU NO. 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

3. PERMENKES NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS

4. DEFINISI REKAM MEDIS & RME Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien , pemeriksaan , pengobatan , tindakan , dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis .

5. PEMBINAAN & PENGAWASAN REKAM MEDIS Menteri, gubernur , dan bupati / walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RME sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundangundangan . Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan , Menteri, gubernur , dan bupati / walikota dapat melibatkan pihak lain yang terkait . Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan RME diarahkan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan RME, dapat dilakukan melalui sosialisasi , monev , dan/ atau bimtek

6. SEMUA KETENTUAN PELAKSANAAN RME MENGACU PADA PERATURAN MENTERI

7. SANKSI Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengenakan sanksi administratif terhadap fasyankes yang melakukan pelanggaran melalui Dirjen , berupa teguran tertulis dan/ atau rekom pencabutan atau pencabutan status akreditasi Sanksi administratif dikenakan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari pengaduan ; dan/ atau hasil monev , disampaikan kepada Direktur Jenderal. Pengaduan dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan/atau institusi/ lembaga/ instansi/ organisasi, harus memenuhi syarat dilakuakn secara tertulis dan memiliki uraian periztiwa yang dapat ditelusuri faktanya

8. SE DIRJEN YANKES TENTANG PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK YANG TERINTEROPERABILITAS DENGAN PLATFORM SATUSEHAT

9. Setiap fasyankes yang wajib menyelenggarakan RME terdiri atas : TPMD, TPMDG, TPM Nakes lainnya , Puskesmas , Klinik , RS, Apotek , Labkes , Balai, dan Fasyankes lain yang ditetapkan oleh Menteri Penyelenggaraan RME dilakukan oleh sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kemenkes , fasyankes , atau PSE melalui kerja sama Sistem elektronik RME wajib mengikuti standar Kepmenkes ttg Pedoman Variabel dan Meta Data Pada Penyelenggaraan RME, ICD-9 CM, ICD-10, SNOMED-CT, LOINC, KFA, & HL7 FHIR Sistem elektronik RME harus memiliki kemampuan interoperabilitas dengan Platform SatuSehat dengan ketentuan melakukan ujicoba dan registrasi interoperabilitas data melalui portal https://satusehat.kemkes.go.id/platform Fasyankes diharapkan segera menyelenggarakan RME paling lambat tgl 31 Desember 2023, apabila tidak akan berpengaruh terhadap hasil penilaian akreditasi SE DIRJEN YANKES TENTANG PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK YANG TERINTEROPERABILITAS DENGAN PLATFORM SATUSEHAT

10. TERIMA KASIH