KEL 8 Kebijakan Kesehatan tugas kuliah ppt

Kebijakan Kesehatan masyarakat

1. KEBIJAKAN KESEHATAN KELOMPOK 8 IBNU HADI - 2506574791 M.A. FERNANDO NAPITUPULU - 2506574822 PROGRAM STUDI MAGISTER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2025

2. PENDAHULUAN Prioritas Utama -Stunting - PTM Komitmen Indonesia - Mendukung SDG 3 Kebijakan Strategis - Implementasi RPJMN 2020–2024 Penguatan layanan primer Pengendalian penyakit

3. POLICY ISSUES Policy Issues = masalah utama yang memerlukan perhatian pembuat kebijakan . •Dalam kesehatan , mengacu pada kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). 🌱 Stunting & Peningkatan Gizi Masalah gizi kronis → tubuh pendek , kognitif rendah , risiko penyakit . Perpres No.72/2021: langkah strategis dari remaja putri hingga balita . Fokus : edukasi , gizi seimbang , layanan kesehatan ibu & anak . ❤️ Pengendalian PTM & Tembakau Penyebab utama kematian : jantung , stroke, kanker , diabetes. Gaya hidup tidak sehat : konsumsi gula, garam, lemak; merokok . PP 109/2012 & PP 28/2024: usia beli rokok ≥21, larangan eceran , larangan iklan dekat sekolah /media daring. Perlu pengawasan & penegakan hukum di lapangan .

4. PROBLEM RAMIFICATION FOR POLICY EVALUATION Faktor Gizi Sanitasi dan Akses Air Bersih Penyakit Infeksi Faktor Sosial Ekonomi Edukasi & Perilaku

5. POLICY DEVELOPMENT AND SCENARIO Upaya untuk mengatasi stunting dan penyakit tidak menular (PTM) telah dijalankan melalui kebijakan yang cukup baik, diantaranya: Stunting Peraturan Presiden ( Perpres ) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Peraturan Kepala BKKBN No. 12 Tahun 2021 (RAN-PASTI) b. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, Bagian Pengamanan Zat Adiktif Kebijakan ‐Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kebijakan Cukai Rokok dan Tariffe Fiskal

6. STAKEHOLDER ANALYSIS

7. POLICY IMPLEMENTATION FRAME

8. PENUTUP Beberapa point utama kebijakan kesehatan Indonesia adalah stunting dan penyakit tidak menular (PTM). Stunting merupakan masalah serius dengan prevalensi yang tinggi , walaupun saat ini telah ada kemajuan melalui regulasi seperti Perpres No. 72 Tahun 2021 dan RAN-PASTI, prevalensi stunting di Indonesia masih dalam kategori tinggi . Pada penyakit tidak menular ( terutama jantung , stroke, kanker , diabetes) selalu menjadi penyebab kematian terteinggi , dan diperparah oleh tingginya konsumsi rokok dan lemahnya penegakan regulasi seperti PP No. 109/2012 dan PP No. 28/2024 tentang pengendalian tembakau .  Keberhasilan kebijakan kesehatan Indonesia bergantung pada koordinasi lintas sektor : Kemenkes , Bappenas , Kemenkeu , BPOM, Kemendag , pemerintah daerah , institusi pendidikan , organisasi profesi , LSM, dan media. Berdasarkan SDG 2030 telah ditentukan target terukur yaitu prevalensi stunting 10% pada 2030, serta penurunan kematian akibat PTM. Monitoring dan evaluasi berjenjang diperlukan untuk memastikan efektivitas program dan penegakan aturan .

9. DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. (2024). Laporan kinerja 2024: Penekanan layanan primer & prioritas RPJMN . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 & ringkasan Survei Kesehatan Indonesia 2023 . Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menurut provinsi, 2021 [Tabel]. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). Peta Jalan SDDs Indoensia 2023-2030 . Jakarta:Kementrian PPN/Bappenas Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes 2025-2029 . Jakarta:Kemenkes

10. Thank You