KETAPANG KAUMAN.pptx KETAPANG KAUMAN.pptx

KETAPANG KAUMAN.pptx KETAPANG KAUMAN.pptx

1. OLEH : ANIK PURWANI, S.STP, M.Si DANA DESA UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN

2. BIODATA NAMA : ANIK PURWANI, S.STP, M.Si TEMPAT/TGL LAHIR : PONOROGO, 2 JULI 19XX PENDIDIKAN : S-2 STATUS : MENIKAH JABATAN : SEKRETARIS INSTANSI : DINAS PMD KAB PONOROGO

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024

4. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen ) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting pengembangan potensi dan keunggulan Desa pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal program sektor prioritas lainnya di Desa dukungan program ketahanan pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa Fokus penggunaan Dana Desa wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025. Fokus penggunaan Dana Desa bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.

5. PENGGUNAAN DANA DESA MAKS 15% KEMISKINAN EKSTRIM MIN 20% KETAHANAN PANGAN ADAPTIF PERUBAHAN IKLIM PENERAPAN TI STUNTING PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DESA PADAT KARYA TUNAI PROGRAM SEKTOR PRIORITAS LAINNYA EARMARK NON EARMARK

6. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan dengan besaran Rp300.000 setiap bulan, selama 12 bulan per KPM. Pemberian BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus. diprioritaskan dengan memperhatikan: calon KPM BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 s.d. desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin, Kepala Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria: kehilangan mata pencaharian; mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas; tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 s.d. desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi KPM BLT Desa. Daftar KPM dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa. Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

7. a. b. c. Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan : adaptasi dampak perubahan iklim mitigasi perubahan iklim pengembangan Desa ramah lingkungan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa. PENGUATAN DESA YANG ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

8. a. b. c. Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting dilaksanakan melalui: d. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa; promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC ; promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa ; pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. PENINGKATAN PROMOSI DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR KESEHATAN

9. a. b. c. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program ketahanan pangan dilaksanakan berdasarkan aspek: ketersediaan pangan di Desa keterjangkauan pangan di Desa pemanfaatan pangan di Desa Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa , dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan Fokus penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Desa Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa Penggunaan dilaksanakan Dana sesuai Desa untuk ketahanan pangan dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa KETAHANAN PANGAN

10. a b. c. Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa digunakan untuk pengembangan Desa wisata , Desa devisa , dan Desa argoekonomi , atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa. PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEUNGGULAN DESA

11. DESA DIGITAL Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi , seperti internet, jaringan telekomunikasi , dan sumber daya teknologi lainnya . pengadaan , pengembangan , internet, dan pemeliharaan layanan akses seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit , dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa. pengadaan , pengembangan , dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer ( bagi Desa yang belum memiliki ). Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa. jaringan distribusi tenaga listrik ; kegiatan lainnya untuk pembangunan , pengembangan , dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; pembangkit listrik tenaga biodiesel; pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya ); pembangkit listrik tenaga angin ; kincir air; instalasi biogas;

12. Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa. Penggunaan bahan baku lokal memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat . Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip : inklusif Partisipatif transparan dan akuntabel efektif swadaya dan swakelola Pekerja diprioritaskan bagi : penganggur setengah penganggur perempuan kepala keluarga anggota keluarga miskin anggota masyarakat marginal lainnya PADAT KARYA TUNAI

13. KETAHANAN PANGAN

14. DASAR HUKUM KEPUTUSAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN

15. DEFINISI KETAHANAN PANGAN MERUPAKAN SUATU KONDISI TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN BAGI RUMAH TANGGA YANG TERCERMIN DARI TERSEDIANYA PANGAN SECARA CUKUP, BAIK DARI JUMLAH MAUPUN MUTUNYA, AMAN, MERATA, DAN TERJANGKAU.

16. 3 PILAR KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Pangan (Availability): Fokus pada sisi pasokan , yaitu memastikan adanya jumlah pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk .  Ini melibatkan produksi pangan , baik dari dalam maupun luar negeri , serta pengelolaan stok dan perdagangan pangan .  2. Aksesibilitas Pangan (Accessibility): Berfokus pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan , baik secara fisik maupun ekonomi .  Aksesibilitas mencakup kemampuan membeli pangan ( daya beli ), ketersediaan pangan di dekat lokasi konsumen , dan distribusi pangan yang merata .  3. Pemanfaatan Pangan (Utilization ): Berfokus pada penggunaan pangan yang optimal oleh rumah tangga dan individu untuk memenuhi kebutuhan gizi .  Ini meliputi pengolahan makanan yang benar , penyimpanan yang aman , serta pemahaman tentang gizi dan pola makan yang sehat .  Ketiga pilar ini harus berjalan seimbang dan terintegrasi untuk M encapai ketahanan pangan yang berkelanjutan .  1.  nca

17. Pendahuluan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 bahwa fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan paling rendah sebesar 20%, melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa . Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan ketahanan pangan agar tercipta swasembada pangan di Desa yang dilaksanakan secara inklusif , akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan tematik/potensi/produk unggulan dan kewenangan Desa; Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan juga mendorong terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi lokal .

18. 3 Pemberdayaan Pelaku Usaha di sektor pangan petani, peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa, serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan; Maksud dan Tujuan 2 Program Ketahanan Pangan memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, 1 BUM Desa sebagai Pelaksana Program dan kegiatan Ketahanan Pangan; 4 Menguatkan peran Pemerintah untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan .

19. Hasil yang diharapkan Tata Kelola BUM Desa meningkatnya tata kelola BUM Desa, dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan; Akuntabilitas Belanja Desa menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20% dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan; Kapasitas Desa meningkatnya kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan; Produksi Pangan meningkatnya kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan; Pendapatan Masyarakat meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan, Kerja Sama/Kolaborasi meningkatnya kerja sama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan.

20. PANDUAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Memberikan arah dan pedoman penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan Desa dalam mencapai swasembada pangan kepada Gubernur , Bupati / Walikota , Kepala Desa , Tenaga Pendamping Profesional Desa , masyarakat Desa , BUM Desa , BUM Desa bersama , serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa . MAKSUD 1. DASAR PELAKSANAANPROGRAM KETAHANAN PANGAN

21. 2 . STRATEGI KELEMBAGAAN ; PERCEPATAN LEGALITAS BUM Desa pelaksana PROGRAM KETAHANAN PANGAN PERCEPATAN BADAN HUKUM untuk 2.478 BUM Desa Status Persetujuan Nama & 1.027 Perbaikan Dokumen BH di Prov. Jawa Timur Ditjen PEID & DT BPSDM BPI Dinas PMD Prov. Jatim Dinas PMD Kab /Kota di Prov Jatim Korprov TPP Jatim Korkab se- jatim Pendamping Desa Pendamping Lokal Desa Pemdes /BUM Desa 80 Tim Verifikasi Helpdesk BUM Desa Tim Pusdatin BPI

22. Komoditas Pangan Pokok Komoditas Pangan Pendukung Komoditas yang Tidak Disarankan padi, jagung, sagu, umbi-umbian sayuran, buah-buahan, peternakan, perikanan kopi, mangrove, jati 3. KOMODITAS PANGAN

23. 3 1 2 BUM Desa atau BUM Desa Bersama Lembaga Ekonomi Masyarakat Lainnya yang memenuhi persyaratan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Khusus Ketahanan Pangan Skema 20 % Ketahanan Pangan Kode akun penyertaan modal Desa (6.2.2) Kode akun pengeluaran pembiayaan lainnya (6.2.9.90-99) Kode akun pengeluaran pembiayaan lainnya (6.2.9.90-99) Penyertaan modal diberikan dalam bentuk uang kepada BUM Desa /BUM Desa bersama yang memiliki unit usaha potensial di sektor pangan. BUM Desa membentuk unit usaha baru jika belum memiliki unit usaha di bidang ketahanan pangan . Unit usaha dibentuk dengan melibatkan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani , peternak , pembudidaya ikan, nelayan , dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa ( dengan pertimbangan profesionalitas / kemampuan / kompetensi ). Unit usaha BUM Desa dapat dipimpin oleh ketua kelompok tani / kelompok wanita tani / kelompok produksi pangan lainnya berdasarkan mata pencaharian umum masyarakat di Desa . Unit usaha BUM Desa /BUM Desa bersama yang dapat dikembangkan Desa : kegiatan sektor hulu untuk meningkatkan produktivitas pangan seperti penyewaan lahan produksi , pengadaan bibit , dan sarana produksi sektor pangan ; kegiatan di sektor hilir seperti pengelolaan perdagangan , sortir dan grading hasil produksi , pengolahan pasca panen , pergudangan , pengemasan , distribusi , pemasaran , dan bagian tidak terpisah atau mata rantai kegiatan sektor hulu ; Organisasi pengelola anggaran ketahanan pangan diprioritaskan melalui BUM Desa / BUM Desa Bersama. Jika tidak memiliki BUM Desa / BUM Desa Bersama maka dapat melalui Lembaga ekonomi desa lainnya atau membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Khusus (TPKK) Ketahanan Pangan Desa . 4. SKEMA 20 % PROGRAM KETAHANAN PANGAN OLEH BUM Desa

24. 3 1 2 BUM Desa atau BUM Desa Bersama Lembaga Ekonomi Masyarakat Lainnya yang memenuhi persyaratan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Khusus Ketahanan Pangan Skema 20 % Ketahanan Pangan Kode akun penyertaan modal Desa (6.2.2) Kode akun pengeluaran pembiayaan lainnya (6.2.9.90-99) Kode akun pengeluaran pembiayaan lainnya (6.2.9.90-99) Organisasi pengelola anggaran ketahanan pangan diprioritaskan melalui BUM Desa / BUM Desa Bersama. Jika tidak memiliki BUM Desa / BUM Desa Bersama maka dapat melalui Lembaga ekonomi desa lainnya atau membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Khusus (TPKK) Ketahanan Pangan Desa . Lembaga ekonomi masyarakat dimaksud memenuhi k riteria : berbadan hukum dan memiliki perijinan usaha ; berdomisili dan melaksanakan kegiatan usaha di Desa yang bersangkutan ; melaksanakan kegiatan bidang usaha di sektor pangan minimal 1 ( satu ) tahun ; memenuhi persyaratan sehat usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan tidak dalam sengketa , perselisihan atau permasalahan hukum . Pengeluaran Pembiayaan lainnya pada APB Desa direalisasikan melalui Perjanjian Kerjasama Sama antara Desa dan lembaga ekonomi masyarakat atas prakarsa Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa sesuai potensi Desa yang sudah disepakati ; Perjanjian Kerjasama paling sedikit memuat objek , subjek , hak , kewajiban , jangka waktu kerja sama , sistem bagi hasil , dan mekanisme penyelesaian permasalahan ; Kegiatan usaha mengikuti Perjanjian Kerjasama yang disepakati dengan ketentuan tata cara kerjasama usaha antara Desa dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . SKEMA 20 % KETAHANAN PANGAN MELALUI LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT

25. 3 1 2 BUM Desa atau BUM Desa Bersama Lembaga Ekonomi Masyarakat Lainnya yang memenuhi persyaratan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Khusus Ketahanan Pangan Skema 20 % Ketahanan Pangan Kode akun penyertaan modal Desa (6.2.2) Kode akun pengeluaran pembiayaan lainnya (6.2.9.90-99) Kode akun pengeluaran pembiayaan lainnya (6.2.9.90-99) Pelaksanaan Dana Desa untuk ketahanan pangan paling rendah 20% dilakukan melalui TPKK dengan ketentuan sebagai berikut : Desa belum memiliki BUM Desa /BUM Desa Bersama; dan tidak terdapat lembaga ekonomi masyarakat lainnya yang bergerak dalam bidang usaha di sektor pangan Tim Pelaksana Kegiatan Khusus (TPKK) Ketahanan Pangan Desa merupakan tim pelaksana kegiatan yang bersifat khusus dan berbeda dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada umumnya yang dibentuk untuk mengelola 1 ( satu ) atau lebih kegiatan usaha di sektor pangan ; TPKK Ketahanan Pangan Desa ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Desa ; Pendirian BUM Desa maksimal 3 bulan setelah Surat Keputusan TPKK Ketahanan Pangan ditetapkan , melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; TPKK Ketahanan Pangan Desa harus dikelola dengan skema usaha dan diurus SDM yang memiliki kompetensi ( keahlian dan keterampilan ) khusus di bidang pengelolaan usaha pangan ; TPKK Ketahanan Pangan Desa merupakan unit kegiatan BUM Desa /BUM Desa Bersama yang baru dibentuk ; TPKK Ketahanan Pangan Desa wajib melibatkan pelaku ekonomi di sektor pangan di Desa seperti pertanian , peternakan , perkebunan , dan perikanan ; TPKK Ketahanan Pangan Desa menyusun rencana kegiatan usaha sektor pangan dan rencana anggaran Dana Desa yang digunakan sebagai penyertaan modal ketahanan pangan sesuai potensi Desa untuk dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; Pengeluaran Pembiayaan Lainnya direalisasikan melalui rencana kerja tim terkait kegiatan ketahanan pangan didasari dengan rencana usaha dan rencana biaya sesuai potensi usaha Desa di sektor pangan yang disepakati dalam musyawarah Desa ; dan TPKK harus memiliki rekening tersendiri ( rekening dibuka atas nama ketua dan bendahara TPKK) dan mengelola keuangan serta menyusun laporan keuangan secara berkala untuk dilaporkan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa pertanggungjawaban . SKEMA 20 % KETAHANAN PANGAN MELALUI TPKK KETAHANAN PANGAN

26. Merupakan penyertaan modal atau investasi usaha Desa ( jangka panjang ) di bidang ketahanan pangan . Dana Desa untuk ketahanan pangan Desa untuk mengembangkan ekosistem ekonomi usaha di sektor pangan secara berkelanjutan dan menciptakan kemandirian pangan Desa . Pengelolaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilakukan oleh BUM Desa /BUM Desa bersama , lembaga ekonomi masyarakat lainnya / TPKK ketahanan pangan Desa khusus dimaksudkan untuk menguatkan kelembagaan ekonomi di Desa . Hasil usaha ekonomi di sektor pangan Desa ( pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan ) dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha Desa di sektor pangan dan mendorong peningkatan pendapatan asli Desa ( PADes ). Mekanisme penyaluran Dana Desa untuk ketahanan pangan yang dilakukan oleh BUM Desa /BUM Desa bersama , lembaga ekonomi masyarakat lainnya dan TPKK Ketahanan Pangan Desa melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disertai dengan rencana kegiatan usaha dan rencana anggaran dan belanja usaha ketahanan pangan yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Desa . Skema Penyertaan Modal Desa dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya untuk ketahanan pangan paling rendah 20% (dua puluh persen ):

27. BANGUN DESA, BANGUN INDONESIA DESA TERDEPAN UNTUK INDONESIA FAQ (Frequently Asked Question) Terkait Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Paling Rendah 20% Bagaimana jika Desa sudah menetapkan APB Desa Tahun 2025 sedangkan kegiatan ketahanan pangan melalui BUM Desa /BUM Desa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya belum tercantum dalam RKP Desa dan APB Desa ? Desa wajib melakukan perubahan APB Desa . Desa melakukan perubahan APB Desa dengan mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan paling rendah sebesar 20%. Alokasi anggaran digunakan untuk kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama, Lembaga ekonomi mayarakat lainnya, atau TPK khusus ketahanan pangan. ? Apakah kegiatan ketahanan pangan hanya boleh melalui BUM Desa /BUM Desa bersama ? Diprioritaskan melalui BUM Desa /BUM Desa bersama . Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa , maka Desa bekerja sama dengan Lembaga ekonomi Masyarakat lainnya, seperti koperasi . Dalam hal Desa tidak memiliki Lembaga ekonomi Masyarakat lainnya , Desa membentuk TPK khusus ketahanan pangan yang nantinya menjadi embrio / cikal bakal pembentukan BUM Desa . ? Jika dana desa 20% ketahanan pangan harus melalui permodalan BUM Desa , apakah tidak masalah jika earmark ketahanan pangan tidak ada anggaran ( senilai 0) karena tidak masuk ke dalam tagging earmark ketahanan pangan ? Apakah akan menjadi temuan APIP? Pemerintah desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan melalui penyertaan modal BUM Desa /BUM Desa Bersama yang ditandai untuk kegiatan ketahanan pangan ?

28. BANGUN DESA, BANGUN INDONESIA DESA TERDEPAN UNTUK INDONESIA FAQ (Frequently Asked Question) Terkait Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Paling Rendah 20% Bagaimana jika Desa ingin membeli barang habis pakai seperti bibit untuk ketahanan pangan melalui BUM Desa ? Jika Desa ingin membeli barang habis pakai untuk ketahanan pangan ( pengadaan bibit , pupuk , pakan , dll ) melalui Dana Desa, maka Desa dapat melakukannya melalui mekanisme penyertaan modal BUM Desa . ? Apakah Desa dapat menyewa lahan untuk ketahanan pangan dari Dana Desa ? Desa dapat menyewa lahan untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyertaan modal BUM Desa . ? Bagaimana pelaksanaan hibah hasil belanja ketahanan pangan dari Desa ke BUM Desa di tahun berjalan ? Desa dapat melakukan musyawarah Desa khusus ( musdessus ) yang diakomodir oleh Badan Permusyawaratan Desa . ?

29. PENGGUNAAN DANA DESA II MAKS 15% KEMISKINAN EKSTRIM PENYERTAAN MODAL 20% ADAPTIF PERUBAHAN IKLIM PENERAPAN TI STUNTING PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DESA PADAT KARYA TUNAI PROGRAM SEKTOR PRIORITAS LAINNYA EARMARK NON EARMARK