KICKOFF MEETING kajian pandu Indonesia.pdf

kajian pandu indonesia

1. STUDI IDENTIFIKASI PROYEKSI KEBUTUHAN PENETAPAN PERAIRAN PANDU
DI INDONESIA TAHAP I
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT KEPELABUHANAN

2. LATAR BELAKANG PEKERJAAN
BERDASARKAN PASAL 2 DALAM PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2015 TENTANG
PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL, BAHWA UNTUK
KEPENTINGAN KESELAMATAN, KEAMANAN BERLAYAR,
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM, SERTA
KELANCARAN BERLALU LINTAS DI PERAIRAN, PELABUHAN
DAN TERMINAL KHUSUS, SERTA PERAIRAN TERTENTU
DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PERAIRAN PANDU
❑Latar Belakang
TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN JUMLAH
PERAIRAN WAJIB PANDU TERSEBUT AKAN
TERUS BERTAMBAH, MENGINGAT SAAT INI
MASIH TERUS DILAKUKAN IDENTIFIKASI
TERHADAP PROYEKSI KEBUTUHAN
PEMANDUAN DI WILAYAH-WILAYAH LAIN DI
PERAIRAN INDONESIA
PERLU ADANYA PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN EVALUASI TERHADAP PERAIRAN YANG WAJIB
PANDU. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN ADANYA SUATU KAJIAN UNTUK MENGEVALUASI
PERKEMBANGAN DARI PERAIRAN PANDU EKSISTING SERTA IDENTIFIKASI MENGENAI KEBUTUHAN
LOKASI BARU YANG PERLU DITETAPKAN SEBAGAI PERAIRAN PANDU SESUAI DENGAN
PERKEMBANGAN LALU LINTAS DAN SIMPUL TRANSPORTASI LAUT

3. MAKSUD PEKERJAAN
MENDAPATKAN GAMBARAN DETAIL
MENGENAI KONDISI DAN KARASTERISTIK
PERAIRAN DI INDONESIA DALAM
KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN
KESELAMATAN, KEAMANAN BERLAYAR,
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
MARITIM, SERTA KELANCARAN BERLALU
LINTAS DI PERAIRAN, PELABUHAN DAN
TERMINAL KHUSUS, SERTA PERAIRAN
TERTENTU YANG TELAH DITETAPKAN
DAN BERPOTENSI UNTUK DITETAPKAN
SEBAGAI PERAIRAN PANDU
❑Maksud, Tujuan dan Sasaran Pekerjaan
TUJUAN PEKERJAAN
MENYEDIAKAN HASIL EVALUASI DAN
IDENTIFIKASI SEBAGAI BAHAN
MASUKAN DALAM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN TERKAIT PROYEKSI
KEBUTUHAN PENETAPAN PERAIRAN
PANDU DI INDONESIA
SASARAN PEKERJAAN
SASARAN YANG HARUS DICAPAI DARI
PELAKSANAAN PEKERJAAN STUDI IDENTIFIKASI
PROYEKSI KEBUTUHAN PENETAPAN PERAIRAN
PANDU DI INDONESIA TAHAP I ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:
1.PROFIL AREA PERAIRAN PELABUHAN DI
LOKASI PEKERJAAN, KONDISI TINGKAT
KESULITAN PELAYARAN BERDASARKAN
FAKTOR KAPAL DAN DI LUAR KAPAL, AREA
BERBAHAYA, HAMBATAN PELAYARAN.
2.IDENTIFIKASI DATA PROYEKSI KEBUTUHAN
PERAIRAN TERSEBUT PADA BUTIR A UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERAIRAN PANDU
DAN/ATAU DIEVALUASI KETETAPANNYA
SEBAGAI PERAIRAN PANDU.
3.REKOMENDASI UNTUK SELANJUTNYA
DITUANGKAN KE DALAM REGULASI

4. FOCUS GROUP
DISCUSSION (FGD)
PENJABARAN KAK
MAKSUD PEKERJAAN TUJUAN PEKERJAAN SASARAN PEKERJAAN
MENDAPATKAN GAMBARAN DETAIL
MENGENAI KONDISI DAN
KARASTERISTIK PERAIRAN DI
INDONESIA DALAM KAITANNYA
DENGAN KEPENTINGAN
KESELAMATAN, KEAMANAN
BERLAYAR, PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN MARITIM, SERTA
KELANCARAN BERLALU LINTAS DI
PERAIRAN, PELABUHAN DAN
TERMINAL KHUSUS, SERTA
PERAIRAN TERTENTU YANG TELAH
DITETAPKAN DAN BERPOTENSI
UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI
PERAIRAN PANDU
MENYEDIAKAN HASIL EVALUASI DAN
IDENTIFIKASI SEBAGAI BAHAN
MASUKAN DALAM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN TERKAIT PROYEKSI
KEBUTUHAN PENETAPAN PERAIRAN
PANDU DI INDONESIA
SASARAN YANG HARUS DICAPAI DARI
PELAKSANAAN PEKERJAAN STUDI
IDENTIFIKASI PROYEKSI KEBUTUHAN
PENETAPAN PERAIRAN PANDU DI INDONESIA
TAHAP I ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
1.PROFIL AREA PERAIRAN PELABUHAN DI
LOKASI PEKERJAAN, KONDISI TINGKAT
KESULITAN PELAYARAN BERDASARKAN
FAKTOR KAPAL DAN DI LUAR KAPAL, AREA
BERBAHAYA, HAMBATAN PELAYARAN.
2.IDENTIFIKASI DATA PROYEKSI KEBUTUHAN
PERAIRAN TERSEBUT PADA BUTIR A UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERAIRAN PANDU
DAN/ATAU DIEVALUASI KETETAPANNYA
SEBAGAI PERAIRAN PANDU.
3.REKOMENDASI UNTUK SELANJUTNYA
DITUANGKAN KE DALAM REGULASI

5. ❑Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan
MULAI
TAHAP PERSIAPAN
PEMAHAMAN
THD KAK
PEMAHAMAN THD
LINGKUP PEKERJAAN
PENYUSUNAN
PROGRAM KERJA
PENYUSUNAN LIST
KEBUTUHAN DATA
TAHAP SURVEI
SURVEI KONDISI
EKSISTING PERAIRAN
SURVEI KONDISI
HIDRO-OSEANOGRAFI
1.FAKTOR KAPAL
2.FAKTOR LUAR KAPAL
1.HAMBATAN DAN RINTANGAN DI KOLAM PELABUHAN
2.HAMBATAN DAN RINTANGAN DI ALUR PELAYARAN
3.KONDISI ARUS
4.KONDISI GELOMBANG
5.KONDISI SEDIMENTASI
A
LAPORAN PENDAHULUAN
DISKUSI
PENDAH
ULUAN

6. ❑Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan
TAHAP ANALISA
ANALISA PROYEKSI
DAN PERTUMBUHAN
KUNJUNGAN KAPA
A
1.PERTUMBUHAN/PENINGKATAN
JUMLAH KUNJUNGAN KAPAL,
TERMASUK JENIS DAN UKURAN
KAPAL;
2.RENCANA PENGEMBANGAN
FASILITAS PELABUHAN;
3.RENCANA PENGEMBANGAN
TUKS;
4.RENCANA PENGEMBANGAN
TERMINAL KHUSUS
ANALISA PROYEKSI
KEBUTUHAN PERMINTAAN
JASA PELAYANAN PANDU
1.ON TIME PERFOMANCE
PEMANDUAN KAPAL;
2.ON TIME PERFOMANCE
PENUNDAAN KAPAL;
3.PROYEKSI GERAKAN KAPAL
4.PROYEKSI TINGKAT KECUKUPAN
SDM DAN SARPRAS
PEMANDUAN;
ANALISA EVALUASI DAN
PROYEKSI KEBUTUHAN
PENETAPAN PERAIRAN
PANDU
B
LAPORAN INTERIM
DISKUSI
INTERIM

7. ❑Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan
TAHAP
REKOMENDASI
BATAS-BATAS
WILAYAH WAJIB
PANDU
B
TINGKAT
KECUKUPAN
SDM
PEMANDUAN
TINGKAT
KECUKUPAN
SARPRAS
PEMANDUAN
EVALUASI KELAS
PERAIRAN
PANDU
EVALUASI KESELAMATAN DAN
KEAMANANAN PELAYARAN
TERKAIT PEMANDUAN
SELESAI
LAPORAN DRAFT FINAL
DISKUSI
DRAFT
FINAL
LAPORAN FINAL

8. ❑Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

9. ❑Kebutuhan DataADA TDK ADA
1DOKUMEN RENCANA INDUK
-RENCANA INDUK PELABUHAN PALEMBANG
-RENCANA INDUK PELABUHAN BALIKPAPAN
-RENCANA INDUK PELABUHAN JAYAPURA
2
PENETAPAN ALUR PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS
DARI DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA
-PENETAPAN ALUR PELABUHAN PALEMBANG
-PENETAPAN ALUR PELABUHAN BALIKPAPAN
-PENETAPAN ALUR PELABUHAN JAYAPURA
-PENETAPAN ALUR SELAT MALAKA
3DATA-DATA PEMANDUAN
-SDM PANDU
-KAPAL PANDU
-KAPAL TUNDA
-STASIUN VTS
-PETA TITIK PILOT BOARDING GROUND
-SISTEM DAN PROSEDUR PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL
NO KEBUTUHAN DATA
KETERANGAN ADA TDK ADA
4DATA-DATA OPERASIONAL PELABUHAN
-DATA KUNJUNGAN KAPAL
-DATA LK3
-DATA FASILITAS POKOK DAN PENUNJANG PELABUHAN
-RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN
-JENIS DAN UKURAN KAPAL
-RENCANA PENGEMBANGAN TUKS
-RENCANA PENGEMBANGAN TERSUS
5DATA-DATA ALUR PELAYARAN
-PETA KEDALAMAN ALUR DAN KOLAM
-DATA-DATA DAN PETA LOKASI SBNP
-PANJANG ALUR
-JUMLAH TIKUNGAN ALUR
-LEBAR ALUR
-BAHAYA NAVIGASI
-KECEPATAN ARUS
-KECEPATAN ANGIN
-TINGGI GELOMBANG
-PASANG SURUT
-KETEBALAN KABUT
NO KEBUTUHAN DATA
KETERANGAN

10. UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN
2008 TENTANG PELAYARAN
PEMANDUAN ADALAH KEGIATAN
PANDU DALAM
MEMBANTU,MEMBERIKAN SARAN,
DAN INFORMASI KEPADA NAKHODA
TENTANG KEADAAN PERAIRAN
SETEMPAT YANG PENTING AGAR
NAVIGASI-PELAYARAN DAPAT
DILAKSANAKAN DENGAN SELAMAT,
TERTIB, DAN LANCAR DEMI
KESELAMATAN KAPAL DAN
LINGKUNGAN.
PERAIRAN WAJIB PANDU
ADALAH WILAYAH PERAIRAN
YANG KARENA
KONDISI PERAIRANNYA
MEWAJIBKAN DILAKUKAN
PEMANDUAN
KEPADA KAPAL YANG
MELAYARINYA
PANDU ADALAH PELAUT YANG
MEMPUNYAI KEAHLIAN DI
BIDANG NAUTIKA YANG TELAH
MEMENUHI PERSYARATAN
UNTUK MELAKSANAKAN
PEMANDUAN KAPAL
❑Kajian Dasar Hukum

11. UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN
2008 TENTANG PELAYARAN
PEMANDUAN ADALAH KEGIATAN
PANDU DALAM
MEMBANTU,MEMBERIKAN SARAN,
DAN INFORMASI KEPADA NAKHODA
TENTANG KEADAAN PERAIRAN
SETEMPAT YANG PENTING AGAR
NAVIGASI-PELAYARAN DAPAT
DILAKSANAKAN DENGAN SELAMAT,
TERTIB, DAN LANCAR DEMI
KESELAMATAN KAPAL DAN
LINGKUNGAN.
PERAIRAN WAJIB PANDU
ADALAH WILAYAH PERAIRAN
YANG KARENA
KONDISI PERAIRANNYA
MEWAJIBKAN DILAKUKAN
PEMANDUAN
KEPADA KAPAL YANG
MELAYARINYA
PANDU ADALAH PELAUT YANG
MEMPUNYAI KEAHLIAN DI
BIDANG NAUTIKA YANG TELAH
MEMENUHI PERSYARATAN
UNTUK MELAKSANAKAN
PEMANDUAN KAPAL
❑Kajian Dasar Hukum

12. UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
PASAL 198
1.UNTUK KEPENTINGAN KESELAMATAN DAN
KEAMANAN BERLAYAR, SERTA KELANCARAN
BERLALU LINTAS DI PERAIRAN DAN PELABUHAN,
PEMERINTAH MENETAPKAN PERAIRAN TERTENTU
SEBAGAI PERAIRAN WAJIB PANDU DAN PERAIRAN
PANDU LUAR BIASA
2.SETIAP KAPAL YANG BERLAYAR DI PERAIRAN WAJIB
PANDU DAN PERAIRAN PANDU LUAR BIASA
MENGGUNAKAN JASA PEMANDUAN
3.PENYELENGGARAAN PEMANDUAN DILAKUKAN OLEH
OTORITAS PELABUHAN ATAU UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN DAN DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA
BADAN USAHA PELABUHAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN
4.DALAM HAL PEMERINTAH BELUM MENYEDIAKAN
JASA PANDU DI PERAIRAN WAJIB PANDU DAN
PERAIRAN PANDU LUAR BIASA, PENGELOLAAN DAN
PENGOPERASIAN PEMANDUAN DAPAT
DILIMPAHKAN KEPADA PENGELOLA TERMINAL
KHUSUS YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN
MEMPEROLEH IZIN DARI PEMERINTAH
PASAL 199
1.PETUGAS PANDU WAJIB MEMENUHI
PERSYARATAN KESEHATAN,
KETERAMPILAN, SERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN YANG DIBUKTIKAN DENGAN
SERTIFIKAT
2.PETUGAS PANDU SEBAGAIMANA
DIMAKSUD WAJIB MELAKSANAKAN
TUGASNYA BERDASARKAN PADA STANDAR
KESELAMATAN DAN KEAMANAN
PELAYARAN
3.PEMANDUAN TERHADAP KAPAL TIDAK
MENGURANGI WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWAB NAKHODA
PASAL 200
PENGELOLA TERMINAL KHUSUS
ATAU BADAN USAHA PELABUHAN
YANG MENGELOLA DAN
MENGOPERASIKAN PEMANDUAN,
WAJIB MEMBAYAR
PERSENTASE DARI PENDAPATAN
YANG BERASAL DARI JASA
PEMANDUAN KEPADA PEMERINTAH
SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
❑Kajian Dasar Hukum

13. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
PERAIRAN PANDU
PERAIRAN WAJIB PANDU
1.perairan wajib pandu Kelas I;
2.perairan wajibpandu Kelas II; dan
3.perairan wajib pandu Kelas III
PERAIRAN PANDU LUAR BIASA
1.Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adalah suatu wilayah
perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal
berukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih
2.Yang dimaksud dengan “perairan pandu luar biasa” adalah suatu wilayah
perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan
tetapi apabila Nakhoda memerlukan dapat mengajukan permintaan jasa
pemanduan.
3.Perairan wajib pandu dan pandu luar biasa ditetapkan oleh Menteri
4.Dalam menetapkan perairan pandu luar biasa Menteri melimpahkan
kepada Direktur Jenderal
❑Kajian Dasar Hukum

14. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
EVALUASI PERAIRAN
PANDU
DIREKTUR JENDERAL MELAKUKAN
EVALUASI TERHADAP PERAIRAN
YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI
PERAIRAN WAJIB PANDU MAUPUN
PERAIRAN PANDU LUAR BIASA
UNTUK JANGKA WAKTU
PALINGLAMA 5 (LIMA)TAHUN
Evaluasi penetapan perairan pandu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal terhadap:
1.titik koordinat perairan pandu;
2.Verifikasi dan inventarisir ulang faktor-factor yang
mempengaruhi keselamatan berlayar;
3.kesesuaian status perairan pandu; dan
4.kebutuhan terkait keselamatan, keamanan berlayar,
perlindungan lingkungan maritim, serta kelancaran
berlalu lintas kapal
❑Kajian Dasar Hukum

15. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
TATA CARA PENETAPAN
PERAIRAN PANDU
FAKTOR KAPAL YANG
MEMPENGARUHI KESULITAN
BERLAYAR
1.frekuensi kepadatan lalu lintas kapal
2.ukuran kapal (tonase kotor, panjang,
dan saratkapal);
3.jenis kapal; dan
4.jenis muatan kapaL
TINGKAT KESULITAN
BERLAYAR
FAKTOR DI LUAR KAPAL YANG
MEMPENGARUHI KESULITAN
BERLAYAR
1.Kedalaman perairan
2.panjang alur perairan;
3.banyaknya tikungan;
4.lebar alur perairan;
5.rintangarr/bahaya navigasidi alur perairan;
6.kecepatan arus;
7.kecepatan angin;
8.Tinggi ombak;
9.ketebalanjkepekatan kabut;
10.jenis tambatan kapal; dan
11.keadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
❑Kajian Dasar Hukum

16. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
USULAN PENETAPAN
PERAIRAN PANDU
MENTERI MELALUI DIRJEN
1.Peta lokasi perairan dengan titik koordinat sesuai dengan peta laut dan
gambar situasi;
2.usulan titik koordinat naik turun pandu (pilot boarding ground);
3.data kriteria faktor kapal dan di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan
berlayar;
4.data kunjungan kapal dan proyeksinya, serta permintaan pelayanan jasa
pemanduan dan penundaan kapal dari pengguna jasa;
5.laporan hasil pelaksanaan sosialisasi oleh pengawas pemanduan terhadap
rencana penetapan perairan pandu antara pengguna jasa, stakeholder,
Penyelenggara Pelabuhan, Distrik Navigasi setempat, badan usaha
pelabuhan/pengelola terminal khusus, serta pemerintah daerah dan
instansi terkait
PENGAWAS PEMANDUAN
❑Kajian Dasar Hukum

17. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
PENETAPAN PERAIRAN
PANDU LUAR BIASA
1.perairan yang akan ditetapkan adalah perairan ALKI;
2.perairan yang akan ditetapkan adalah perairan yang
berbatasan dengan negara tetangga;
3.adanya peraturan internasional yang melarang perairan
tersebut untuk ditetapkan sebagai perairan wajib
pandu; dan
4.resiko keselamatan dan keamanan pelayaran terkait
adanya penolakan dari pengguna jasa
DIREKTUR JENDERAL
❑Kajian Dasar Hukum

18. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
PANDU
1.telah lulus pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan untuk memandu kapal yang dibuktikan dengan
sertifikat pandu yang diterbitkan oleh Dirjen;
2.memiliki sertifikat pengukuhan (endorsement) yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh Dirjen;
3.memiliki Kartu Identitas Pandu yang diterbitkan oleh Dirjen;
4.Memiliki buku saku pemanduan;
5.memahami sistem dan prosedur atau protap pemanduan setempat;
6.batas usia pandu, khusus untuk Aparatur Sipil Negara berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil
Negara;
7.sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Dirjen melalui
medical check up secara periodik;dan
8.melaporkan kegiatan pelayanan pemanduan setiap bulan kepada pengawas pemanduan setempat berdasarkan buku saku yang dimiliki
9.bagi pandu yang berusia di bawah 55 (limapuluh lima) tahun dilaksanakan paling sedikit setiap 2 (dua)tahun;
10.bagi pandu yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
11.Pandu yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun dapat melaksanakan tugas pemanduan setelah mendapat persetujuan dari
Direktur Jenderal
❑Kajian Dasar Hukum

19. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
SERTIFIKAT PANDU
SERTIFIKAT PANDU TINGKAT II SERTIFIKAT PANDU TINGKAT 1 SERTIFIKAT PANDU LAUT DALAM
1.memiliki ijazah pelaut paling rendah ANT III;
2.memiliki pengalaman berlayar sebagai
Mualim Kapal (Nakhoda diutamakan)
dengan ukuran
3.kapal minimal GT 1.000 (seribu Gross
Tonnage) dan masa layar paling singkat 3
(tiga) tahun yang dibuktikan dengan buku
pelaut dan bukti masa layar yang
dikeluarkan oleh Syahbandar;
4.memiliki umur paling rendah 30 (tiga puluh)
tahun, serta sehat jasmani dan rohani yang
dibuktikan dengan keterangan kesehatan
dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk
oleh Dirjen;
5.dinyatakan lulus ujian masuk yang
diselenggarakan oleh Dirjen.
1.memiliki ijazah pelaut paling rendah ANT II;
2.berpengalaman memandu kapal paling
sedikit selama 2 (dua) tahun dan paling
sedikit telah memandu 200 (dua ratus) kapal
dan / atau total ukuran kapal GT 600.000
bagi pemegang ijazah pelaut ANT II dan
berpengalaman memandu kapal paling
sedikit 1 (satu) tahun dan paling sedikit telah
memandu 100 (seratus) kapal dan/ atau
total ukuran kapal GT 300.000 bagi
pemegang ijazah pelaut ANT I yang
dibuktikan dalam surat keterangan dari
Syahbandar dan catatan dalam buku saku
pemanduan; dan
3.berbadan sehat yang dibuktikan dengan
keterangan kesehatan dari rumah sakit
pemerintah yang ditunjuk oleh Dirjen
1.memiliki ijazah pelaut paling rendah
ANT I;
2.berpengalaman sebagai Nakhoda
paling singkat 5 tahun dengan ukuran
kapal minimal GT 35.000 dan masa
layar paling singkat 10 tahun yang
dibuktikan dengan buku pelaut dan
bukti masa layar yang dikeluarkan
oleh Syahbandar;
3.berbadan sehat yang dibuktikan
dengan keterangan kesehatan dad
rumah sakit pemerintah yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal; dan
4.lulus dalam seleksi yang
diselenggarakan oleh Direktur
Jenderal
❑Kajian Dasar Hukum

20. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
SERTIFIKAT PANDU
PANDU YANG MEMILIKI
SERTIFIKAT PANDU TINGKAT II,
HANYA DAPAT MELAKUKAN
PEMANDUAN TERHADAP KAPAL
DENGAN UKURAN PANJANG
(LENGTH OVER ALL/ LOA)
KURANG DARI 200 (DUA RATUS)
METER
PANDU YANG MEMILIKI
SERTIFIKAT PANDU TINGKAT I,
DAPAT MELAKUKAN
PEMANDUAN TERHADAP KAPAL
DENGAN UKURAN PANJANG
(LENGTH OVER ALL/ LOA) TIDAK
TERBATAS (UNLIMITED) TAPI
TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN
PEMANDUAN LAUT DALAM
PANDU YANG MEMILIKI
SERTIFIKAT PANDU LAUT
DALAM, DAPAT MELAKUKAN
PEMANDUAN BAGI KAPAL
DENGAN SARAT 15 (LIMA BELAS)
METER ATAU LEBIH DI LUAR
PERAIRAN PELABUHAN
Pandu yang melakukan tugas pemanduan, harus
mengukuhkan sertifikat dan memperbaharui Kartu
Identitas Pandu setiap 3 (tiga)tahun sekali
❑Kajian Dasar Hukum

21. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 93 TAHUN 2014
TENTANG SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL
SARANA BANTU
PEMANDUAN
KAPAL TUNDA KAPAL PANDU KAPAL KEPIL
SARANA BANTU
PENUNJANG LAINNYA
❑Kajian Dasar Hukum

22. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 93 TAHUN 2014
TENTANG SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL
KAPAL TUNDA
1.PANJANG KAPAL 70 (TUJUH PULUH) METER
SAMPAI DENGAN 150 METER
MENGGUNAKAN PALING SEDIKIT 1 UNIT
KAPAL TUNDA DENGAN JUMLAH DAYA
PALING RENDAH 2000 DK DAN JUMLAH
GAYA TARIK PALING RENDAH 24 TON
BOLLARD PULL;
2.B. PANJANG KAPAL DI ATAS 150 METER
SAMPAI DENGAN 250 METER
MENGGUNAKAN PALING SEDIKIT 2 UNIT
KAPAL TUNDA DENGAN JUMLAH DAYA
PALING RENDAH 6.000 DK DAN JUMLAH
GAYA TARIK PALING RENDAH 65 TON
BOLLARD PULL; ATAU
3.C. PANJANG KAPAL 250 METER KE ATAS
PALING SEDIKIT 3 UNIT KAPAL TUNDA
DENGAN JUMLAH DAYA PALING RENDAH
11.000 DK DAN JUMLAH GAYA TARIK
PALING RENDAH 125 TON BOLLARD PULL
DIRJEN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN
PENGGUNAAN SARANA BANTU MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KAPAL TUNDA YANG MELIPUTI:
1.KEKUATAN MESIN INDUK;
2.MESIN BANTU;
3.KEKUATAN TARIK "BOLLARD PULL';
4.PERALATAN PENANGGULANGAN
PENCEMARAN;
5.PERALATAN PENUNDAAN;
6.ALAT PEMADAM KEBAKARAN;
7.JENIS MESIN PENDORONG; DAN
8.PERALATAN KESELAMATAN PENUNJANG
LAINNYA
SETIAP KAPAL TUNDA YANG DIGUNAKAN DI
PERAIRAN PANDU HARUS DILENGKAPI
DENGAN:
1.TANGKI PENAMPUNG AIR KOTOR;
2.ALAT PEMISAH MINYAK;
3.PERALATAN PENANGGULANGAN
PENCEMARAN YANG MELIPUTI:
1. SPRAYER
2. DISPERSANT
3. SERBUK KIMIA
4. OIL SKIMMER
5. ABSORBENT, SAWDUST.
4.BUKU CATATAN MINYAK (OIL RECORD
BOOK); DAN
5.PERALATAN PENUNJANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PERCEMARAN.
❑Kajian Dasar Hukum

23. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 93 TAHUN 2014
TENTANG SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL
KAPAL PANDU
SETIAP KAPAL PANDU YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI SARANA BANTU PEMANDUAN
WAJIB:
1.MEMENUHI PERSYARATAN KELAIKLAUTAN;
2.MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN
PENGGUNAAN SARANA BANTU
PEMANDUAN DARI DIREKTUR JENDERAL;
DAN
3.MEMILIKI DOKUMEN KAPAL YANG SAH
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.
KAPAL PANDU WAJIB DILENGKAPI:
1.RUANG TEMPAT DUDUK PALING SEDIKIT
MEMILIKI 4 (EMPAT) KURSI;
2.RUANG KAMAR MANDI/WATER CLOSET
(WC);
3.KOMPAS;
4.LAMPU NAVIGASI;
5.PAGAR RELING TUNGGAL ;
6.DECK DEPAN UNTUK TRANSFER PANDU ;
7.PELAMPUNG DAN LAMPU SOROT; DAN
8.PERALATAN KESELAMATAN.
❑Kajian Dasar Hukum

24. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 93 TAHUN 2014
TENTANG SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL
KAPAL KEPIL
SETIAP KAPAL KEPIL YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI SARANA BANTU PEMANDUAN
WAJIB:
1.MEMENUHI PERSYARATAN KELAIKLAUTAN;
2.MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN
PENGGUNAAN SARANA BANTU
PEMANDUAN DARI DIREKTUR JENDERAL;
DAN
3.MEMILIKI DOKUMEN KAPAL YANG SAH
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.
KAPAL KEPIL WAJIB DILENGKAPI:
1.GALAH YANG DILENGKAPI DENGAN KAIT
UNTUK MENARIK TALI;
2.LAMPU SOROT;
3.BOLDER UNTUK TROS; DAN
4.PERALATAN KESELAMATAN..
❑Kajian Dasar Hukum

25. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 93 TAHUN 2014
TENTANG SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL
PRASARANA
PEMANDUAN
1.STASIUN PANDU/MENARA PENGAWAS;
2.MARINE VHF RADIO;
3.MARINE HT (HANDY TALKY);
4.BAJU PENOLONG (LIFE JACKET);
5.KENDARAAN OPERASIONAL;
6.RUMAH OPERASIONAL;
7.AIS ( AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM); DAN
8.PRASARANA PENUNJANG LAINNYA.
❑Kajian Dasar Hukum

26. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 93 TAHUN 2014
TENTANG SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL
PENGAWAKAN
SETIAP KAPAL TUNDA, YANG
DIGUNAKAN DALAM PELAYANAN
PEMANDUAN, HARUS DIAWAKI
SEKURANG-KURANGNYA 9
(SEMBILAN) ORANG DENGAN
PERSYARATAN IJAZAH MINIMAL
AHLI NAUTIKA TINGKAT III UNTUK
NAKHODA DAN AHLI TEKNIKA
TINGKAT III UNTUK KEPALA KAMAR
MESIN SERTA SERTIFIKAT
KECAKAPAN LAINNYA YANG
DIPERLUKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETIAP KAPAL PANDU, YANG
DIGUNAKAN DALAM PELAYANAN
PEMANDUAN, HARUS DIAWAKI
SEKURANG-KURANGNYA 6 (ENAM)
ORANG DENGAN PERSYARATAN IJAZAH
MINIMAL AHLI NAUTIKA TINGKAT V
UNTUK NAKHODA DAN AHLI TEKNIKA
TINGKAT V UNTUK KEPALA KAMAR
MESIN SERTA SERTIFIKAT KECAKAPAN
LAINNYA YANG DIPERLUKAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
SETIAP KAPAL KEPIL, YANG
DIGUNAKAN DALAM PELAYANAN
PEMANDUAN, HARUS DIAWAKI
SEKURANG-KURANGNYA 4 (EMPAT)
ORANG DENGAN PERSYARATAN
IJAZAH MINIMAL AHLI NAUTIKA
TINGKAT DASAR UNTUK NAKHODA
DAN AHLI TEKNIKA TINGKAT
DASAR UNTUK KEPALA KAMAR
MESIN SERTA SERTIFIKAT
KECAKAPAN LAINNYA YANG
DIPERLUKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
❑Kajian Dasar Hukum