Kinerja Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

Kinerja Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

1. Jambi , 17 Juli 2025 Kinerja Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

2. Dasar Kebijakan dan Masalah dalam Skema Lama Komitmen dan Dasar Hukum Pemerintah pusat memperkuat layanan publik melalui TKD, termasuk untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari DAU. TPG adalah penghargaan bagi guru : (UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2009) Sertifikasi guru dimulai sejak 2007. Penyaluran TPG Skema Lama (s.d. 2024): RKUN → RKUD → Rekening Guru. Permasalahan Skema Lama Pencairan terlambat, bahkan lewat tahun anggaran. Transparansi rendah (waktu & jumlah tidak pasti). Prosedur berlapis di tingkat daerah. Dampak Langsung Ketidakpastian finansial bagi guru. Inefisiensi anggaran daerah.

3. Reformasi Penyaluran Tunjangan Guru 2025 3 Perubahan Skema Penyaluran Penyaluran tunjangan guru diubah menjadi langsung dari pusat ke rekening guru. Diluncurkan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, 13 Maret 2025 (Kemendikdasmen). Regulasi pendukung: Permendikdasmen No. 4 Tahun 2025 (pengganti Permendikbudristek No. 45/2023) KMK No. 8/KM.7/2025 (pengaturan DAK Nonfisik Tunjangan Guru ASN Daerah) Mulai berlaku Maret 2025: Dana dari RKUN → Rekening Guru. Proses oleh KPPN berdasarkan data Kemendikdasmen → DJPK/DJPb. Sistem OMSPAN TKD digunakan untuk pelaporan & monitoring real-time.. Jenis Tunjangan Guru 1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) Untuk guru ASN bersertifikat pendidik. Besaran: 1x gaji pokok per bulan. Frekuensi: Setiap triwulan. 2. Tunjangan Khusus Guru (TKG) Untuk guru ASN di daerah terpencil/ perbatasan/terdampak bencana. Besaran dan jadwal: Sama seperti TPG. 3. Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) Untuk guru ASN tanpa sertifikat, namun telah S1/ D4 dan aktif mengajar. Besaran: Rp250.000 per bulan, disalurkan triwulanan.

4. Mekanisme Penyaluran Dana Tunjangan Guru

5. Manfaat Bagi Guru dan Sistem Pendidikan 5 Kepastian dan Kecepatan Penerimaan Tunjangan diterima langsung tanpa prosedur berlapis. Menghindari keterlambatan pencairan triwulan atau lintas tahun. Peningkatan Kesejahteraan dan Motivasi Guru Mempermudah perencanaan keuangan rumah tangga. Memberi ruang bagi guru untuk fokus pada pembelajaran. Transparansi dan Pengawasan Lebih Baik Sistem digital real-time meminimalkan potensi penyimpangan. Pelaporan lebih akurat dan dapat dipantau lintas instansi. Efisiensi Tata Kelola Keuangan Mempercepat pencatatan anggaran secara otomatis. Validasi dan Kualitas Data Meningkat Mendorong pembaruan data Dapodik, Info GTK, dan SKTP secara berkala Catatan Reflektif Esensi utama kebijakan adalah kepastian waktu dan jumlah tunjangan, bukan sekadar siapa yang menyalurkan. Tunjangan sangat penting bagi guru, tidak hanya untuk kebutuhan pokok tetapi juga pengembangan profesional. Bila pencairan tetap terlambat meski disalurkan langsung, maka substansi persoalan belum terselesaikan.

6. Dampak pada Keuangan dan Perekonomian Daerah Dampak pada Keuangan Daerah Beban administratif daerah berkurang Dengan tidak lagi menjadi penyalur dana, pemerintah daerah terbebas dari tugas administratif tinggi, termasuk pencairan, verifikasi, dan retur dana. Ini mengurangi beban operasional keuangan daerah . Pencatatan anggaran menjadi pasif Dana tunjangan tak lagi masuk ke RKUD, sehingga catatan "masuk dan keluar" tidak terlihat langsung—yang membuat peran daerah dalam laporan anggaran menjadi lebih pasif. Penyerapan anggaran yang lebih tepat sasaran Tunjangan yang lebih cepat dan transparan memungkinkan alokasi dana yang lebih efektif di daerah. Dampak pada Perekonomian Lokal Perputaran Ekonomi Lokal Dana tunjangan yang dibelanjakan di daerah mempercepat perputaran uang di ekonomi lokal. Penghasilan guru – termasuk tunjangan yang cair tepat waktu – umumnya dibelanjakan di masyarakat, sehingga langsung membantu perekonomian daerah setempat Stimulus Ekonomi Mikro: Penerimaan tunjangan lebih dini memberi efek stimulus pada ekonomi mikro. Arus dana dari tunjangan yang lebih cepat ke tangan guru berarti tambahan pengeluaran terjadi lebih awal di ratusan ribu rumah tangga, yang mendorong aktivitas perdagangan dan usaha kecil lokal secara lebih cepat dan merata.

7. Potret Realisasi Nasional, 10 Juli 2025

8. Kinerja Penyaluran Tunjangan Guru, Prov. Jambi, 30 Juni 2025 Kab/Kota Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) Dana Tambahan Penghasilan ASN Daerah Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah Khusus Guru Penerima TPG (orang) Pagu Dana TPG (Rupiah) Realisasi Guru Sudah di Bayar Pagu Dana TPG (Rupiah) Realisasi Guru Sudah di Bayar Pagu Dana TPG (Rupiah) Realisasi Guru Sudah di Bayar KAB. BATANGHARI 1,912 85,416,418,000 43,915,751,000 1,904 1,563,500,000           KAB. BUNGO 1,627 63,443,908,000 31,558,033,300 1,311 1,911,000,000 214,750,000 287       KAB. KERINCI 1,529 79,058,661,000 33,735,001,600 1,331 1,511,000,000     298,293,000 48,113,100 4 KAB. MERANGIN 1,931 88,220,750,000 43,607,732,200 1,853 3,766,250,000     4,068,811,000 918,624,600 90 KAB. MUARO JAMBI 2,317 98,976,877,000 48,746,839,400 1,974 1,388,203,000           KAB. SAROLANGUN 1,434 60,854,444,000 30,974,205,800 1,340 2,499,522,000     2,459,454,000 609,552,300 58 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 1,790 75,493,129,000 40,237,845,100 1,746 1,675,750,000     4,167,194,000 1,031,674,200 102 KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 1,351 61,400,819,000 29,863,325,700 1,232 690,750,000     2,065,178,000 507,064,800 48 KAB. TEBO 1,661 67,894,730,000 32,980,457,400 1,377 669,721,000 159,000,000 212       KOTA JAMBI 2,135 97,175,952,000 48,071,166,200 2,086             KOTA SUNGAI PENUH 819 36,807,417,000 17,631,289,200 719 652,500,000           PROVINSI JAMBI 4,831 247,952,796,000 116,076,306,700 4,789 1,893,500,000     236,210,000 55,215,000 5 TOTAL 23,337 1,062,695,901,000 517,397,953,600 21,662 18,221,696,000 373,750,000 499 13,295,140,000 3,170,244,000 307

9. 9 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Faktor Kunci Keberhasilan Penyaluran Langsung Pemutakhiran data guru secara aktif dan berkala melalui Dapodik Verifikasi dan validasi rekening bank guru melalui Info GTK yang akurat Respons cepat Pemda dalam penerbitan SKTP dan penanganan retur 1 2 3 Koordinasi teknis yang solid antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan pemerintah pusat Peningkatan kapasitas SDM pengelola tunjangan di daerah Pemanfaatan sistem digital (OMSPAN TKD) secara optimal dan disiplin 4 5 6

10. 10 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Penutup Kebijakan penyaluran langsung tunjangan guru ASN Daerah merupakan respons pemerintah terhadap berbagai kendala birokrasi dan keluhan guru selama ini 1 Skema baru ini diharapkan menjamin tunjangan diterima lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. 2 Melalui komitmen bersama dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat nyata bagi guru dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional 3

11. 11