Kode Etik Badan Adhoc Pelakasana Pemiilu

Kode etik

1. Presentation title

2. KODE ETIK DAN PELANGGARAN BADAN ADHOC
DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK
TAHUN 2024
ASKARI, M.Pd
Anggota KPU Kabupaten Malang
Divisi Hukum dan Pengawasan

3. P
O
K
O
K

B
A
H
A
S
A
N
DEFINISI1
DASAR HUKUM2
LANDASAN KODE PERILAKU DAN
PEDOMAN BERTUGAS
3
PERUBAHAN PENANGANAN PELANGGARAN4
PELAKSANAAN KODE ETIK DAN PERILAKU5

4. Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral,
etika, dan filosofi yang menjadi pedoman
perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa
kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau
ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan
oleh penyelenggara pemilu.
(Keputusan KPU 337 Tahun 2020)
DEFINISI

5. Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral,
etika, dan filosofi yang menjadi pedoman
perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa
kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau
ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan
oleh penyelenggara pemilu.
(Keputusan KPU 337 Tahun 2020)
DEFINISI
•UU Nomor 7 Tahun 2017 (Pasal 19
huruf e) Tentang Pemilihan Umum
•PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana
telah di ubah dengan PKPU Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.
DASAR HUKUM

6. Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral,
etika, dan filosofi yang menjadi pedoman
perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa
kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau
ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan
oleh penyelenggara pemilu.
(Keputusan KPU 337 Tahun 2020)
DEFINISI
•UU Nomor 7 Tahun 2017 (Pasal 19
huruf e) Tentang Pemilihan Umum.
•PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana
telah di ubah dengan PKPU Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.
DASAR HUKUM
•Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum.
•Keputusan KPU Nomor
337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang
Pedoman Teknis Penanganan
Pelanggaran Kode, Kode Perilaku,
Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas
Anggota PPK, PPS dan KPPS.

7. L
A
N
D
A
S
A
N

K
O
D
E

P
E
R
I
L
A
K
U

D
A
N

P
E
D
O
M
A
N

B
E
R
T
U
G
A
S
LANDASAN
KODE PERILAKU
LANDASAN
KODE PERILAKU
LANDASAN
KODE PERILAKU
PEDOMAN BERTUGAS
Kode Perilaku yang diatur bermakna
pencegahan, pembinaan, dan
internalisasi nilai-nilai untuk membentuk
Esprit de corps KPU secara
kelembagaan.
Pengaturan tata kerja Adhoc
Pemilihan bertujuan untuk
mempertajam makna tanggung
jawab lewat pembinaan, pemberian
hak dan kewajiban, sanksi dan
penghargaan.
Pengaturan Kode Perilaku merupakan
turunan dari Kode Etik, Pakta Integritas
dan Sumpah/Janji yang harus dipatuhi
oleh Badan Adhoc Pemilihan 2024
Anggota PPK, PPS, KPPS dalam
menjalankan tugasnya berpedoman
pada:
1.Peraturan perundang-undangan
tentang Pemilu;
2.Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
dan
3.Kode Perilaku PPK, PPS dan KPPS

8. Perubahan Penanganan Pelanggaran
Kode Etik Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu
•Ditetapkannya Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 praktis mengubah
mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Badan Adhoc KPU (PPK, PPS, dan KPPS)
•Penanganan pelanggaran Kode Etik pada Penyelenggara Pemilu
Adhoc diserahkan langsung kepada KPU Kabupaten/Kota untuk
menanganinya

9. KPU Kabupaten/Kota melakukan
Pengawasan Internal terhadap
anggota PPK, PPS, dan KPPS.
Kode Etik berpedoman pada Peraturan
DKPP yang mengatur tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilu.
Pengawasan Internal dilakukan terhadap
pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, dan Disiplin.
P
E
L
A
K
S
A
N
A
A
N

K
O
D
E

E
T
I
K

D
A
N

K
O
D
E

P
E
R
I
L
A
K
U

A
D
H
O
C

10. KPU PENYELENGGARAAN PEMILU BEBAS KKN
PENYELENGGARAANPEMILU/PEMILIHANBEBAS PRAKTEK KKN
BEBAS PRAKTEK
KORUPSI
BEBAS PRAKTEK
KOLUSI
BEBAS PRAKTEK
NEPOTISME
• Tidak Melakukan Tindakan Yang
Menguntungkan /Memperkaya Diri
Sendiri, Keluarga Dan Kerabat Dari
Jabatan Sebagai
• Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
• Menolak Pemberian Dalam Bentuk
Apapun
• Tidak Menjadi Narasumber Dalam
Kegiatan Parpol/Paslon Tanpa Diputuskan
Dalam Pleno
• Memperlakukan Peserta Pemilu Dengan
Adil Melalui Ucapan, Tindakan Dan
Perbuatan Sebagai Penyelenggara Pemilu
• Tidak Menghadiri Pertemuan Yang
Dapat Menimbulkan Kesan Publik
Adanya Ketidaknetralan Sebagai
Penyelenggara Pemilu
• Tidak Melakukan Pertemuan Dengan
Peserta Pemilu, Tim Kampanye Di Luar
Kantor Atau Di Luar Kegiatan Kedinasan
Lainnya
• Memperlakukan Calon Peserta Pemilu
Dan Peserta Pemilu Dengan Adil Tanpa
Dipengaruhi Hubungan Kekerabatan
• Mengambil Keputusan Berdasarkan
Prinsip Meritokrasi
(Prestasi/Kemampuan)
• Menyatakan Secara Terbuka Dalam Rapat
Pleno Dan Diberitahukan Ke Publik
Apabila Memiliki Hubungan Keluarga Atau
Sanak Saudara Dengan Peserta Pemilihan,
Dan/Atau Tim Kampanye
• Tidak Melakukan Pertemuan Dengan
Peserta Pemilu, Tim Kampanye Di Luar
Kantor Atau Di Luar Kegiatan Kedinasan
Lainnya

11. KPU PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

12. KPU PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU
PRINSIP
MANDIRI
PRINSIP
JUJUR DAN ADIL
MENYAMPAIKAN INFORMASI YANG BENAR KEPADA
PUBLIK SESUAI DENGAN DATA DAN/ATAU FAKTA
NETRAL ATAU TIDAK MEMIHAK SALAH SATU PESERTA
PEMILIHAN DAN/ATAU TIM KAMPANYE
MENDAFTARKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG
SUDAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMILIH TANPA
MEMBEDAKAN SUKU, AGAMA, RAS DAN PILIHAN
POLITIKNYA
MENGHINDARI INTERVENSI DARI PIHAK LAIN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILU;
TIDAK MENGELUARKAN PENDAPAT ATAU PERNYATAAN
YANG BERPIHAK KEPADA PESERTA PEMILIHAN
TERTENTU
MELAYANI PEMILIH DALAM MEMENUHI HAK
KONSTITUSIONALNYA
TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT, KOMENTAR DAN
RESPON YANG MEMPUNYAI KECENDERUNGAN
KEBERPIHAKAN KEPADA PESERTA PEMILU DI MEDIA
SOSIAL MAUPUN DI MEDIA LAINNYA
MEMPERLAKUKAN DAN MEMBERI KESEMPATAN YANG
SAMA SETIAP PESERTA PEMILU
TIDAK MEMAKAI, MEMBAWA, ATAU MENGENAKAN
SIMBOL, LAMBANG ATAU ATRIBUT YANG SECARA
JELAS MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN KEPADA
PESERTA PEMILU
5
4
4
3
3
22
11

13. KPU PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU
PRINSIP
KEPASTIAN HUKUM DAN TERTIB
PRINSIP
KEPENTINGAN UMUM
MENYELESAIKAN PERSOALAN INTERNAL DENGAN
TEPAT WAKTU SEHINGGA TIDAK MENGANGGU
TAHAPAN PEMILIHAN
MELAKSANAKAN SERTA TEGAS DAN TEPAT WAKTU
DALAM MENJALANKAN KEPUTUSAN YANG TELAH
DISEPAKATI DALAM RAPAT PLENO
MENAATI ATURAN DAN PROSEDUR SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MEMBERIKAN RESPON MENYELESAIKAN PENGADUAN,
KELUHAN, KEBERATAN DAN ASPIRASI DARI BERBAGAI
PIHAK
MEMATUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP PARTISIPASI
PUBLIK DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BERHATI-HATI DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DAN INFORMASI DENGAN MENGHINDARI TIMBULNYA
KETIDAKPASTIAN ATAU KESIMPANGSIURAN
INFORMASI
MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
TIDAK MEMBERIKAN TAFSIRAN PRIBADI TERHADAP
SUATU ATURAN YANG SUDAH DITETAPKAN5
4
4
3
3
22
11

14. KPU PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU
PRINSIP
PROFESIONAL
PRINSIP
TERBUKA DAN PROPORSIONAL
MEMBERIKAN AKSES DAN PELAYANAN KEPADA
PEMILIH, PESERTA PEMILU, DAN PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENJAMIN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PEMILIH,
PESERTA PEMILU DAN PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN SESUAI DENGAN STANDAR
PROFESIONAL ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN
PEMILU
MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
RANGKA SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI PEMILU
BERTINDAK BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DAN SUBTANSI PROFESI ADMINISTRASI
PEMILU DAN PEMILIHAN
BERANI MENGHADAPI DAN MENERIMA KONSEKUENSI
KEPUTUSAN
MENDAPATKAN DAN MENGUMPULKAN DATA DAN
INFORMASI YANG MENYELURUH SEBELUM
MENGAMBIL KEPUTUSAN
MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM MENJALANKAN
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG YANG
DILAKSANAKAN SECARA KOLEKTIF DAN KOLEGIAL
MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN FAKTA DAN
DATA YANG DITERIMA SECARA BERIMBANG
MENJAGA KERAHASIAAN ISI DAN DINAMIKA RAPAT
PLENO5
4
4
33
2
2
11

15. KPU PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU
PRINSIP
EFEKTIF DAN AKUNTABEL
PRINSIP
EFISIEN DAN AKSESIBILITAS
MENGGUNAKAN ANGGARAN SECARA OPTIMAL
UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT DENGAN MAKSIMAL
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
MENJELASKAN KEPUTUSAN YANG TELAH DIAMBIL
DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT PROSES
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
MENJELASKAN ALASAN SETIAP PENGGUNAAN
KEWENANGAN KEPADA PUBLIK MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT KEPEMILUAN
KEPADA PENYANDANG DISABILITAS, MINORITAS, DAN
KELOMPOK MARGINAL
MENGGUNAKAN WAKTU SECARA EFEKTIF SESUAI
DENGAN TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILU MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PENYANDANG
DISABILITAS, MINORITAS, DAN KELOMPOK MARGINAL
UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYAMENGGUNAKAN ANGGARAN DAN FASILITAS KANTOR
YANG DISEDIAKAN SECARA EFEKTIF
MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS, MINORITAS DAN
KELOMPOK MARGINAL UNTUK BERPARTISIPASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
4
4
3
3
2
2
11

16. KPU PRINSIPPENYELENGGARAANPEMILU
PRINSIP
INTEGRITAS
MENJAGA SIKAP DAN TINDAKAN AGAR TIDAK
MERENDAHKAN INTEGRITAS PRIBADI DENGAN
MENJAUHKAN DIRI DARI PERSELINGKUHAN,
PENYALAHGUNAAN NARKOBA, BERJUDI, MENIPU,
MINUMAN KERAS, TINDAK KEKERASAN, TINDAKAN
KEKERASAN SEKSUAL, DAN TINDAKAN LAINNYA YANG
DILARANG OLEH KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TIDAK MELIBATKAN KERABAT, KRONI, TEMAN DEKAT
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
2
1

17. PRINSIP MANDIRI
KPU
PRINSIP
MANDIRI
KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU
PRINSIP DAN PRINSIP TERTIB
a.menjaga dan memelihara tertib sosial dalam
penyelenggaraan Pemilu;
mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan
disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan
akurat;
memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik
secara lengkap, periodik dan dapat
dipertanggungjawabkan.
KODEETIK
a.
b.
c.
netral atau tidak memihak terhadap peserta Pemilu;
menolak segala yang dapat menimbulkan pengaruh
buruk;
tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang
bersifat partisan;
tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan
peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;
tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol,
lambang atau atribut peserta Pemilu tertentu;
tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka
dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari
peserta Pemilu,
tidak akan menggunakan kewenangan untuk meminta
atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian,
penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun;
menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki
hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon,
peserta Pemilu, dan tim kampanye;
b.
c.
d.
d.
e.
e.
f.
PRINSIP AKSESBILITAS
g.
h. a.menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang
disabilitas sesuai kebutuhan;
memastikan ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung bagi penyandang disabilitas untuk
menggunakan hak pilihnya;
memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi
syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai
Peserta Pemilu dan sebagai Penyelenggara Pemilu
b.
i.
c.
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM
PRINSIP TERBUKA a.melakukan tindakan dalam penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan;
melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan
Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan
Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan
menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan
secara adil dan tidak berpihak.
PRINSIP JUJURa.memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada
publik untuk mendapatkan informasi dan data yang
berkaitan dengan keputusan yang telah diambil;
menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan
informasi publik secara efektif;
memberikan respon secara arif dan bijaksana
terhadap
kritik dan pertanyaan publik.
b.
a.menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan
kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau
fakta;
memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu
dari informasi yang belum sepenuhnya dapat
dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.
b.
c.
b.
c.
d.
PRINSIP ADIL
amemperlakukan secara sama setiap peserta Pemilu, calon
pemilih, dan pihak lain yang terlibat Pemilu;
bmemberitahukan kepada seseorang atau peserta
Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan
yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
cmenjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau
terlapor dalam penyelesaian pelanggaran atau sengketa
yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau
keputusan;
dmendengarkan semua pihak yang berkepentingan
dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan
semua alasan yang diajukan secara adil

18. KPU
PRINSIP PROFESIONAL
KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU
PRINSIP EFEKTIFPRINSIP KEPENTINGAN UMUM
a.menggunakan waktu secara efektif sesuai tahapan dan
jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan;
melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut
etika dan peraturan untuk menjamin pelaksanaan hak
konstitusional setiap penduduk.
a.menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan
perundang-undangan;
menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan
seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan
bangsa dan Negara;
menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Menghargai dan menghormati sesame lembaga
Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan
Pemilu;
tidak melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga
dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan
kewajibannya;
memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang
mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai
proses Pemilu;
membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk
berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
menciptakan kondusitivitas bagi pemilih untuk
menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya;
memastikan ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung bagi pemilih disabilitas
a.memelihara dan menjaga kehormatan lembaga
Penyelenggara Pemilu;
menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program
lembaga Penyelenggara Pemilu;
melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada UUD, undang-undang, peraturan
perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan
dengan Pemilu;
mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas,
wewenang, dan jabatan,
menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta
dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan
Pemilu;
bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan
substansi profesi administrasi Pemilu;
melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan
komitmen tinggi;
tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam
organisasi Penyelenggara Pemilu.
b.
b.
b.
c.
c.
PRINSIP EFISIEN
akehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan
penggunaan anggaran agar tidak berakibat
pemborosan dan penyimpangan;
bmenggunakan keuangan yang bersumber dari
APBN/APBD atau yang diselenggarakan atas
tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan
seluruh kegiatan Pemilu sesuai dengan prosedur
dan tepat sasaran
d.
d.
e.
e.
f.
f.
g.
g.
PRINSIP PROPORSIONALh.
h.
a.mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan
pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik
kepentingan;
menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang
menjadi penentu keputusan yang menyangkut
kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak
langsung;
tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan; dan
menjaga rahasia yang dipercayakan, termasuk hasil
rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas
waktu yang ditentukan atau sampai masalah tersebut
sudah dinyatakan untuk umum sepanjang
i.
PRINSIP AKUNTABEL
a.menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan
peraturan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan
dalam proses kerja serta upaya perbaikannya;
menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan
publik;
memberikan penjelasan terhadap pertanyaan mengenai
keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;
bekerja dengan tanggung jawab dan dapat
dipertanggungjawabkan
b.
j.
b.
k.
c.
c.
d.
PRINSIPDAN
d.
KODE ETIK
e.

19. KPU
ALUR PENANGANAN PELANGGARAN
PENANGANANPELANGGARANBADANADHOC
BERDASARKANADUAN/LAPORAN
Tidak Memenuhi Unsur
Dugaan Pelanggaran
Dihentikan dan
Memenuhi Unsur
Dugaan Pelanggaran
Tidak Ditemukan Ada
Dugaan Pelanggaran
Dituangkan
Ditemukan Ada
Dugaan Pelanggaran
Proses Penanganan Dugaan
Pelanggaran Selanjutnya Dilakukan
Pemeriksaan Oleh Tim Pemeriksa
Pemberhentian
Sementara dan
Membentuk Tim
Pemeriksa
Membuat
Tanda Terima
Rapat Pleno
Pada Berita
Acara
Verifikasi dan
Klarifikasi
Dituangkan Pada
Berita Acara
Alat Bukti
Menggunakan
Form Model
PE-2
Proses Penanganan
Disampaikan pada
Kedua Pihak
Rapat Pleno
Dituangkan
Pada Berita
Acara
Verifikasi dan
Klarifikasi
Laporan
dan/atau
Pengaduan
Tim Penerima
Laporan
Memverifikasi
Kelengkapan
Berkas
KPU Kab/Kota
membentuk Tim
Penerima
Laporan/
Pengaduan
Petunjuk Awal
Pengadu
dan/atau
Pelapor
Penanganan
Pelanggaran
Tindak
Dilanjutkan dan
Disampaikan
Pengadu/Pelapor

20. KPU
ALUR
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
PENANGANANPELANGGARANBADANADHOC
Tim Pemeriksa
Menyampaikan Risalah
dan Rekom Sanksi
Dugaan Tidak Terbukti
Salinan Keputusan
Kab/Kota
Dugaan Terbukti
Diaktifkan
Dijatuhi Sanksi
Ketua Divisi Hukum &
Pengawasan KPU Kab/Kota
Ketua Divisi Sumber Daya
Manusia KPU Kab/Kota
TIM
PEMERIKS
A
Orang Yang Dipilih
Berdasar Rapat Pleno
Sanksi berpedoman pada ketentuan
peraturan yang mengatur penanganan
pelanggaran kode etik, kode perilaku,
sumpah/janji dan pakta integritas
Teradu
Kembali dan
Hasil Pemeriksaan
Dituangkan dalam
Form Model PE-3
Disampaikan
pada Teradu
Ditetapkan Dalam
Keputusan KPU
KPU Kab/Kota
mengambil
Keputusan Dalam
Rapat Pleno
Tim Pemeriksa
Melakukan Kajian
Bedasar Hasil
Pemeriksaan
Tim Pemeriksa
Melakukan
Pemeriksaan
Tim Pemeriksa
memanggil Dua
Belah Pihak
KPU Kab/Kota
membentuk
Tim Pemeriksa
Disampaikan
pada Pengadu
Teradu
Diaktifkan
Kembali dan
Direhabilitasi

21. KPU JENIS PELANGGARAN
CATATAN
Perlu kesadaran dari tiap elemen
JENIS -JENIS
PELANGGARAN
dalammemastikan langkahyang
dandilaksanakansudahsesuai
menjaga etika yang berlaku
Saling mengingatkan antar anggota
Pencoblosan Surat Suara Sisa dan
Milik Pemilih yang Tidak Hadir
Membuka Kotak Suara
Tanpa Saksi dan Pengawas
BadanAdHocdansaling
berkoordinasi dengan Pengawas
Penggelapan Honor dan
Pelaporan Keuangan
Menjaga hubungan dan menjaga jarakKesalahan Prosedur Tata Cara
Tahapan Penyelenggaraan
dengan
Peserta
PesertadanTimSukses
Ikut Berkampanye dan
Terdaftar Pengurus Parpol
Senantiasa
melaporkan
berkoordinasi
kepada
dan
KPU
Memihak/Tidak Netral
Kabupaten/Kota
Manipulasi Perolehan SuaraTidak Aktif dan Tidak Koordinatif
Tidak Memberikan Informasi
Secara Adil
Rangkap Jabatan
Ketidaksesuaian Syarat
Administrasi pada saat Seleksi
Menutup TPS Lebih Awal 126
115
104
93
82
71

22. Jalan-jalan beli ketupat
Di tengah jalan bertemu artis
Ayo sukseskan Pilkada 2024
Jalani Tahapan dengan senyuman manis
Anggota KPU Kabupaten Malang
Divisi Hukum dan Pengawasan
ASKARI, M. Pd

23. TERIMA KASIH