Kode etik dan tata beracara badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.pptx

Legislative legalo Procedure

1. BPSDM KEMENDAGRI 2024 KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

2. INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu memahami tentang kode etik dan tata beracara badan kehormatan

3. Dasar hukum 1 2 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota

4. Pertimbangan Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yg menggambarkan bahwa peraturan yg dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita2 hukum yg meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yg bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 Landasan sosiologis adalah pertimbangan yg menggambarkan bahwa peraturan yg dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara Landasan yuridis adalah pertimbangn yg menggambarkan bahwa peraturan yg dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yg telah ada, yg akan diubah, atau akan yg akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat

5. Pengertian kode etik Diartikan sebagai tanda, ethos yg berarti cara hidup atau watak Kode etik diartikan sebagai norma dan asas yg diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku

6. ETIK DAN HUKUM ETIK Etik berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti ”yang baik , yang layak ”. Etik merupakan norma-norma , nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat . Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan , dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat . Etik dan hukum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat .

7. Persamaan ETIK DAN HUKUM Sama- sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat . Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia . Mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat agar tidak saling merugikan . Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi . Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior.

8. Perbedaan Etik dan Hukum Etik berlaku untuk lingkungan profesi . Hukum berlaku untuk umum . Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi . Hukum disusun oleh badan pemerintah . Etik tidak seluruhnya tertulis . Hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran / berita negara . Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan . Sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan . Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik , yang dibentuk oleh OP. Pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan . Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik . Penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik .

9. Tujuan kode etik DPRD 01 03 02 04 Menjaga citra (menjadi lebih profesional) Kehormatan (lebih berhati- hatidalam bertindak) Martabat (perbuatan anggota terhindar dari hal hal yang tidak profesional) Kredibilitas ( pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat )

10. Fungsi kode etik Sarana. kontrol sosial bagi masyarakat dan anggota organisasi Intervensi pihak luar dapat diminimalisir Pencegahan kesalahpahaman antar anggota DPRD Prinsip profesional dijunjung tinggi

11. Asas Kode Etik Obyektifitas Keadilan Kebebasan Solidaritas Asas ignorantia juris excusat ( ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bertanggung jawab )

12. RUANG LINGKUP KODE ETIK 01 02 03 04 05 Muatannya lebih luas dan lebih rinci dari PP Nomor 12 Tahun 2018 Isi tidak boleh sekedar menindahkan isi Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Memuat hal hal yang dilarang Memuat hal hal yang diwajibkan Hal hal yang tidak patut

13. Peraturan DPRD Rancangan peraturan DPRD merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi , tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD Peraturan DPRD terdiri atas : a. peraturan DPRD tentang tata tertib ; b. peraturan DPRD tentang kode etik ; c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan

14. Penyusunan Kode Etik Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD provinsi berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya menjaga martabat , kehormatan , citra , dan kredibilitas DPRD provinsi .

15. MUATAN KODE ETIK Pengertian Kode Etik Tujuan Kode Etik Ketaatan dalam melaksanakan sumpah janji sikap perilaku anggota DPRD Tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain Tata hubungan antar anggota DPRD Tata kerja anggota DPRD Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Penyampaian pendapat , tanggapan , jawaban dan sanggahan , 3Kewajiban anggota DPRD Larangan bagi anggota DPRD Hal hal yg tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi Rehabilitasi

16. Teknik Penyusunan Kode Etik Peraturan DPRD tentang Kode Etik harus lebih rinci lebih operasional dari materi muatan UU dan PP Tidak boleh hanya memindahkan materi UU dan PP ke dalam Peraturan DPRD tentang Kode etik Jika masih harus mengadopsi hanya sebagai entry point saja Masukan konteks lokal Penggunaan istilah , singkatan dan penjelasan dalam ketentuan umum dan setiap bab Peraturan DPRD Penggunaan istilah , singkatan dan penjelasan dalam ketentuan umum dan setiap bab Peraturan DPRD tentang Tata Tertib harap disesuaikan dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, misalnya mengenai alat kelengkapan DPRD, dijelaskan pengertiannya mulai dari Pimpinan DPRD dan alatkelengkapan yang lain Apabila sudah ada pengertian di ketentuan umum maka penulisan dalam pasal cukup disingkat sesuai ketentuan umum , contohnya antara lain Program Pembentukan Peraturan Daerah disingkat Propemperda , pengertian hari adalah hari kerja , maka di pasal-pasal berikutnya cukup ditulis “Hari”

17. Lanjutan...... Urutan dan judul Bab dalam Tatib DPRD sebaiknya disamakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, apabila ada muatan lokal yang akan dinormakan , dapat ditambahkan dalam Sub Bab Pengaturan /norma yang diulang-ulang (redundant) sebaiknya dihindari , untuk itu disarankan untuk mengikuti urutan bab seperti format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pengaturan terkait kunjungan kerja pada setiapalat kelengkapan DPRD harus diperjelas dalam Rencana Kerja DPRD agar tidak melebihi jumlah hari kerja DPRD dalam setahun Pengaturan norma yang berpotensi dapat menimbulkan implikasi hukum dan akan menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah sebaiknya dihindari Minimalisir norma yang resisten dengan peraturan perundang-undangan lain

18. Tata Beracara Badan Kehormatan C. Sanksi B. Pengaduan A. Badan Kehormatan

19. Badan Kehormatan Pembentukan Tujuan : Untuk menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD dengan Didukung oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tenaga ahli atau pakar Pimpinan tidak boleh merangkap pimpinan pada alat kelengkapan lainnya Dipilih dari dan oleh anggota DPRD

20. Komposisi untuk DPRD Kabupaten dan Kota jumlah anggota DPRD sampai dengan 34 orang, anggota Badan Kehormatan 3 orang. jumlah anggota DPRD antara 35-50 orang, anggota Badan Kehormatan 5 orang. jumlah anggota DPRD lebih besar dari 50 orang, anggota Badan Kehormatan 7 orang.

21. KEANGGOTAAN Dipilih atas usul masing masing fraksi . Ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Pimpinan terdiri dari 1 ketua dan 1 wakil ketua yang dipilih dari antara anggota . Masa keanggotaan minimal dua tahun enam bulan . Setelah masa tersebut , fraksi dapat mengusulkan pergantian keanggotaan .

22. TUGAS DAN FUNGSI memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatutan anggota DPRD meneliti dugaan pelanggaran sumpah / janji dan kode etik melakukan penyelidikan , verifikasi , dan klarifikasi atas pengaduan dan pelaporan , anggota DPRD melaporkan keputusan hasil penyelidikan , verifikasi , dan klarifikasi kepada rapat paripurna

23. WEWENANG memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran agar memberikan klarifikasi atau pembelaan meminta keterangan pelapor , saksi , atau pihak lain menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD

24. TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN Materi Pengaduan Sidang Verifikasi: verifikasi pokok pengaduan, alat bukti, pembelaan teradu Pembuktian : memeriksa bukti2 dari pengadu , teradu , saksi Pembelaan Keputusan Pelaksanaan Keputusan Identitas Pengadu Uraian fakta: tempat, waktu, bukti awal Tata cara pengaduan: tertulis. Bagaimana bila pengadu tidak bisa menulis Penjadwalan dan Penetapan Hari Sidang

25. DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN Asas Kepatutan Fakta dalam sidang verifikasi Fakta dalam pembuktian Fakta dalam pembelaan Tata Tertib dan Kode Etika

26. ISI PUTUSAN BADAN KEHORMATAN Identitas Teradu Ringkasan Pengaduan Pertimbangan terhadap fakta dalam verifikasi Pertimbangan terhadap fakta dalam pembuktian Pertimbangan terhadap fakta dalam pembelaan Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar putusan Amar putusan Hari dan tanggal putusan Nama dan ttd seluruh anggota BK

27. SIFAT PUTUSAN BADAN KEHORMATAN Putusan BK bersifat Final dan Mengikat Isi Amar Putusan : Menyatakan teradu tidak melanggar : disertai rehabilitasi Menyatakan teradu melanggar : sanksi a. teguran lisan b. teguran tertulis c. pemberhentian dari pimpinan alat kelengkapan d. pemberhentian sebagai anggota DPRD

28. PROSEDUR DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN BK dapat menindak suatu pelanggaran karena ada pengaduan dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/ atau masyarakat . Tata cara pengaduan telah diatur dalam kode etik dan pedoman tata beracara BK Pengaduan harus memuat identitas pengadu , identitas teradu , dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan . Hal ini dapat menghambat BK menindaklanjuti pengaduan Ketika muatan dalam pengaduan tersebut tidak lengkap . Sering kali ada pengaduan yang masuk ke BK, tetapi kadang identitas pengadu maupun teradu tidak lengkap dan jenis pelanggaran yangdiadukan tidak jelas . Pengaduan yang tidak sesuai ketentuan hanya akan dianggap sebagai surat kaleng dan hanya menjadi catatan BK. Masyarakat menjadi enggan untuk mengajukan pengaduan karena aturan mengajukan pengaduan yang dinilai rumit

29. HAMBATAN IMPLEMENTASI KURANG KERJASAMA Pihak pengadu yangsulit dihubungi juga menjadi hambatan atau kendala BK untuk menjalankan tugasnya . Ketika pengaduan yang masuk sudah sesuai prosedur , BK dalam menindaklanjutinya perlu keterangan langsung dari pengadu . BK tidak dapat menindaklanjuti Ketika tidak ada keterangan lebih lanjut dari pengadu , karena mau tidak mau BK harus mengikuti pedoman tata beracara yang ada . Jika tidak sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ada Ketika menindaklanjuti pengaduan , maka BK dapat dituntut .

30. 07 HAMBATAN IMPLEMENTASI BUDAYA SUNGKAN Unsur politis menjadi hambatan yang sangat mempengaruhi kinerja BK. Anggota BK juga merupakan anggota dewan yang terdiri dari masing- masing fraksi yang ada di DPRD à Hal ini sangat berpengaruh pada BK ketika akan menegakkan kode etik yang ada. Di satu sisi BK merupakan alat kelengkapan yang memang dibuat untuk menegakkan kode etik, namun disisi lain BK juga merupakan anggota dewan yang berasal dari fraksi-fraksi. KASUS : Dalam suatu kasus BK sulit menegakkan kode etik yang berlaku karena pelanggaran dilakukan oleh ketua dalam fraksinya sendiri. Selain itu BK juga sulit bertindak ketika pelanggaran dilakukan oleh teman dekat sendiri yang sesama anggota dewan. Ada budaya sungkan dan proteksi yang diberikan karena kedekatan psikologis.

31. MENGATASI HAMBATAN IMPLEMENTASI Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia agar BK dapat memaksimalkan penegakan tata tertib dan kode etik DPRD. BK dapat memanfaatkan CCTV (Closed Circuit Television) yang telah terpasang di setiap sudut ruangan di DPRD. BK mendapat bantuan dari sekretariat DPRD dalam pengumpulan absensi anggota dewan. Mengamati secara langsung tingkah laku anggota dewan baik ketika di kantor DPRD maupun diluar kantor .

32. HAMBATAN KARENA TATA BERACARA Badan Kehormatan memiliki aturan main atau pedoman tata beracara. BK dalam bertindakterikat oleh tata beracara yang ada Pedoman tata beracara BK yang ada dinilai belum jelas karena terkadangaturan tersebut malah membatasi BK dalam menjalankan tugasnya. Pengaduan yang masuk ke BK tanpa adanya identitas dari pengadu, makapengaduan tersebut hanya dijadikan catatan oleh BK. Hal ini membuat BK terbatasi oleh aturan yang malah terkadang membuat BK sulit untuk menindak anggota dewan yang benar-benar melanggar tata tertib ataupunkode etik

33. TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN KEHORMATAN BERSALAH DILAKUKAN PEMBERIAN SANGSI: Perilaku yang melanggar kepatutan diberikan sanksi Teguran Lisan dalam Sidang Badan Kehormatan DPRD dengan membacakan seluruh kepatutan yang telah dilanggar ; Apabila Anggota yang pernah diberikan sanksi Teguran Lisan mengulangi Kembali perilaku yang melanggar kepatutan , maka Anggota tersebut diberikan sanksi Teguran Tertulis ; Apabila Anggota yang pernah diberikan sanksi Teguran Tertulis mengulangi Kembali perilakunya tersebut , maka Anggota tersebut diberikan sanksi Teguran Tertulis yang melarang Anggota tersebut mengikuti rapat selama1( satu ) kali masa sidang ; Perilaku yang melanggar larangan diberikan sanksi Teguran Tertulis yang melarang Anggota untuk menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan selama periode jabatan ; Perilaku yang melanggar larangan diberikan sanksi Teguran Tertulis yang memberhentikan Anggota sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan dan dilarang untuk menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan selama periode jabatan ; Perilaku yang melanggar larangan diberikan sanksi Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

34. TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN KEHORMATAN TIDAK BERSALAH, DIREHABILITASI Terhadap perilaku Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melanggar larangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Tata tertib dan Kode Etik DPRD Badan Kehormatan harus memberikan Rehabilitasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu setelah yang bersangkutan dinyatakan tidak melanggar

35. SARAN Budayakan pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memegang amanah rakyat. Menciptakan iklim Anggota DPRD yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Meningkatkan inovasi dalam melaksanakan tupoksi DPRD. Sistem Pengawasan terhadap anggota DPRD dilakukan secara efektif dan efisien. Rasionalisasi keanggotaan DPRD dalam alat kelengkapan berdasarkan ketentuan per-uu-an. Survei terhadap kekayaan yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD untuk dilakukan pengawasan sehingga tidak memberikan peluang bagi anggota DPRD melakukan perbuatan korupsi. Mengoptimalkan kinerja anggota DPRD dengan memberikan penghargaan (reward) bagi anggota DPRD yang disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Fokus terhadap pembenahan perilaku dan moralitas anggota DPRD.

36. TERIMA KASIH