KONSEP KEBIJAKAN KESEHATAN (KESMAS) (2024).pptx

KONSEP KEBIJAKAN KESEHATAN (KESMAS) (2024).pptx

1.     KONSEP KEBIJAKAN KESEHATAN dr. Nika Sterina Skripsiana , M.Kes DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PSKPS FKIK ULM 202 4

2. Pendahuluan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Nasional : Kebijakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara, karena kesehatan adalah hak dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

3. - Definisi Kebijakan Kesehatan - Komponen Kebijakan - Penyusunan Kebijakan Kesehatan - Kebijakan Kesehatan di Indonesia - Isu Strategis Kesehatan di Indonesia KONSEP KEBIJAKAN KESEHATAN

4. Definisi Kebijakan keputusan yang dibuat oleh pihak yang bertanggungjawab untuk bertindak atas suatu permasalahan Kebijakan Kesehatan keputusan yang dibuat pemerintah berhubungan dengan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal Pengembangan kebijakan biasanya bersifat top-down , sedangkan Implementasi dan strateginya bersifat bottom-up . Top-down pendekatan dari level atas ke bawah B ottom-up pendekatan dari level bawah ke atas Tujuan menyediakan pola pencegahan, pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit dan perlindungan

5. Komponen Kebijakan L ingkungan atau setting kebijakan dibuat dan diimplementasikan (faktor: politik, ekonomi, sosial dan kultur) B erhubungan dengan teknis (penyakit diare, malaria, promosi kesehatan) dan institusi (organisasi publik dan swasta) A genda yang teratur melalui proses dan implementasi P emegang peran pada kebijakan kesehatan, memengaruhi proses pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, disebut mitra 01 03 02 04 Konten Proses Konteks A ktor

6. Tingkat pengoperasian Konten Kebijakan M enyeluruh , dasar dari tujuan dan prinsip diputuskan difokuskan kepada struktur dari institusi yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan Prioritas2 berupa perangkat utk mengintervensi dan dapat dijabarkan ke dalam petunjuk pelaksanaan untuk pelayanan kesehatan. Mendapatkan informasi demi meingkatkan fungsi sistem kesehatan Sistemik Programmatik Organisasi Instrumen

7. S emua asumsi yang memformulasikan kebijakan yang masuk akal berdasarkan informasi yang benar Rational Kelembagaan Kewenangan atau otoritas dari lembaga yang membuat kebijakan Prioritas Membuat kebijakan secara pelan dan b ernegosiasi dengan kelompok yang berminat untuk menyeleksi kebijakan yang diprioritaskan T ong Sampah K ebijakan dipicu dari adanya masalah, kebijakan sebelumnya, kepentingan politik Model Proses Kebijakan Kesehatan

8. Penyusunan Kebijakan Kesehatan

9. Penyusunan Kebijakan Kesehatan Agenda Setting Penentuan fokus permasalahan . P ertemuan dari masalah, solusi dan keadaan politik Perumusan Kebijakan Pengembangan kebijakan yang terdiri dari beberapa tahapan: SOP, penetapan sasaran, prioritas, penilaian. P roduk: draft kebijakan Adopsi Kebijakan K ebijakan akan mulai diberlakukan Pelaksanaan/ Implementasi melibatkan seluruh aktor, organisasi, prosedur, serta aspek teknik untuk meraih tujuan kebijakan Evaluasi Kebijakan evaluasi kebijakan baik kebijakan itu sendiri maupun implementasi dari suatu kebijakan

10. Pelaksanaan/ Implementasi Kebijakan Edward III dipengaruhi oleh empat variabel : Komunikasi , sumber daya, disposisi, struktur birokrasi Van Metter Lima variabel dapat mempengaruhi : S tandar dan sasaran, sumber daya, komunikasi, pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik Grindle Dua variabel besar yang mempengaruhi : i si k ebijakan dan lingkungan implementasi Implementasi terdapat dua kemungkinan yaitu kebijakan berhasil diterapkan atau sebaliknya kegagalan dalam penerapan kebijakan

11. Analisis Implementasi Membandingkan kelompok yang mendapat paparan dengan total kelompok sasaran mengetahui apa yang dirasakan oleh sasaran ketika kebijakan diimplementasikan  contoh imunisasi dasar lengkap  penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dgn imunisasi seberapa mudah kelompok sasaran mendapatkan layanan dari implementasi sebuah kebijakan menganalisis potensi terjadinya penyimpangan atau ketidaktepatan 01 03 02 04 Output Akses Cakupan Bias

12. Analisis Implementasi kebijakan atau program yang diimplementasikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak apakah pelayanan yang diberikan dilakukan tepat waktu atau tidak aspek pertanggungjawaban dalam suatu implementasi kebijakan kesehata n Dampak lanjutan dari output  contoh imunisasi dasar lengkap  penurunan morbiditas anak 05 07 06 08 Ketepatan layanan Akuntabilitas Kesesuaian Outcome

13. K ebijakan Kesehatan di Indonesia JKN Jaminan Kesehatan Nasional BPJS, diluncurkan tahun 2014 . memberikan akses pelayanan merata dan terjangkau . Layanan promotif, preventif, kuratif & rehabilitatif P2M Penanggulangan Penyakit Menular TB Paru : melibatkan strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) , Malaria, HIV-AIDS PTM Penanggulangan penyakit Tidak Menular : H ipertensi , DM, PJK Mencakup kampanye gaya hidup sehat , pengendalian faktor risiko, penyediaan layanan deteksi dini & pengobatan M engalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir . Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks dan beragam

14. Program JKN

15. Penanggulangan Penyakit Menular (TB Paru )  Strategi DOTS

16. Penanggulangan Penyakit Menular (Malaria)  Strategi Eliminasi Malaria

17. Penanggulangan Penyakit Menular (HIV-AIDS)  Strategi Pengendalian HIV-AIDS

18. Penanggulangan penyakit Tidak Menular : Kampanye CERDIK  salah satu upaya promkes yang digalakkan oleh Kemenkes RI

19. Kementerian Kesehatan RI mengangkat 5 isu strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan periode 2020-2024 yang telah diidentifikasi dalam Rakernas ( Rapat Kerja Nasional) 2019 yaitu : 1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) yang masih tinggi 2. Stunting 3. Tuberkulosis (TBC) 4. Penyakit Tidak Menular (PTM) 5. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap ISU STRATEGIS KESEHATAN DI INDONESIA

20. Penutup Kebijakan kesehatan yang efektif tidak hanya sekadar menyediakan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga harus memastikan adanya keadilan dalam distribusi layanan tersebut. Selain itu, kebijakan kesehatan harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi , serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan , termasuk masyarakat .

21. THANK YOU