Konsep,Strategi, Kebijakan penanganan Korupsi.pptx

materi anti korupsi

1. Konsep , Strategi , dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Korupsi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Presentasi ini akan membahas konsep dasar korupsi, strategi pemberantasan, serta kebijakan utama yang sedang dijalankan. Dengan pemahaman komprehensif, kita bertujuan mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi yang merugikan bangsa. Kami akan mengulas kondisi terkini, akar masalah, serta bagaimana pemerintah bersama masyarakat dan mitra internasional menerapkan pendekatan sistematis untuk memerangi korupsi secara efektif. DA Ns.,Didik Susetiyanto Atmojo M.Kep

2. Definisi Korupsi : Kerangka Konseptual Pengertian Korupsi Penggunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, sebagaimana didefinisikan oleh Transparency International. Bentuk-Bentuk Korupsi Suap Pemerasan Penipuan Penggelapan Nepotisme Dampak Korupsi Kerugian ekonomi, ketidakadilan sosial, dan menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan. Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara pada Indeks Persepsi Korupsi 2023.

3. - Korupsi = penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi . - Merusak sistem pemerintahan , menurunkan kepercayaan publik , menghambat pembangunan . - Perlu pendekatan holistik : hukum , sosial, budaya , ekonomi .

4. Akar Penyebab Korupsi di Indonesia Sistem Hukum dan Pengawasan Lemah Penegakan hukum yang tidak tegas dan perlindungan hukum yang minim membuka celah korupsi. Budaya impunitas memperkuat praktik korupsi di berbagai tingkat pemerintahan. Faktor Struktural Gaji rendah di sektor publik Akuntabilitas yang rendah Birokrasi rumit dan regulasi yang tumpang tindih Paradoxes desentralisasi yang memicu korupsi lokal

5. Biaya Ekonomi dan Sosial dari Korupsi Kerugian Ekonomi Diperkirakan mencapai lebih dari 20 miliar USD setiap tahun, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dampak Sosial Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan meningkat, serta erosi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengaruh pada Layanan Publik Korupsi merusak sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang seharusnya mendukung kemajuan bangsa.

6. Lembaga Pemberantasan Korupsi KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 30/2002) PPATK: Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan LPSK: Perlindungan Saksi dan Korban Ombudsman RI: Pengawasan pelayanan publik KemenPANRB : Reformasi birokrasi & sistem pemerintahan

7. Kebijakan Pemerintah Inpres No. 5 Tahun 2004: RAN Pemberantasan Korupsi 2004–2009 Inpres No. 9 & 17 Tahun 2011: Implementasi UNCAC UU No. 7 Tahun 2006: Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) Perpres No. 54 Tahun 2018: Stranas PK ( Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ) Aksi Pencegahan Korupsi 2023–2024: Fokus transparansi dan tata kelola

8. UNCAC adalah perjanjian multilateral yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003 dan berlaku efektif sejak 2005. Ini adalah instrumen universal pertama dan satu-satunya yang mencakup isu korupsi dalam ruang lingkup yang luas UNCAC : United Nation Conventions Against Corruption

9. Pilar Strategis Pemberantasan Korupsi Prevention Menguatkan sistem agar peluang korupsi berkurang. Deterrence Penegakan hukum dan peningkatan sanksi untuk efek jera. Education Meningkatkan kesadaran dan nilai integritas di masyarakat. Collaboration Kerjasama antara berbagai pihak termasuk mitra internasional.

10. Strategi Pencegahan: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan E-Government Implementation Mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi melalui digitalisasi pelayanan publik. Procurement Reforms Membuka ruang persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Asset Declaration Systems Memantau dan mengawasi kekayaan pejabat publik agar sesuai dengan penghasilan. Whistleblower Protection Memberikan perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi untuk mendorong keterbukaan.

11. Strategi Pencegahan : Penegakan Hukum dan Penuntutan 1 Penguatan KPK Meningkatkan kapasitas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. 2 Pengadilan Khusus Korupsi Mempercepat proses hukum dan menyelesaikan kasus korupsi secara khusus. 3 Peningkatan Sanksi Memberikan hukuman tegas untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. 4 Kerjasama Internasional Menangani kasus lintas negara dan pengembalian aset hasil korupsi.

12. Kerangka Kebijakan : Strategi Nasional Antikorupsi ( Stranas PK) Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 sebagai pedoman kebijakan nasional pemberantasan korupsi. Fokus Utama Perizinan Keuangan negara Penegakan hukum Target dan Evaluasi Menetapkan target reduksi korupsi yang terukur dan melakukan evaluasi implementasi kebijakan secara berkala.

13. Kebijakan Terbaru 2025 Aksi Stranas PK 2023–2024: • Digitalisasi pelayanan publik • Tata kelola keuangan dan ASN • Pencegahan korupsi sektor SDA Fokus : e-government, transparansi , akuntabilitas

14. Reformasi Hukum dan Peraturan 1 Revisi KUHP Menutup celah hukum yang selama ini digunakan pelaku korupsi. 2 Undang-Undang Beneficial Ownership Meningkatkan transparansi kepemilikan aset. 3 Regulasi Pembiayaan Politik Menetapkan aturan ketat untuk pengawasan dana kampanye. 4 Penerapan Integrity Pact Mewajibkan kesepakatan integritas dalam kontrak pemerintah.

15. Pendekatan holistik : preventif , kuratif , edukatif S inergi pemerintah , masyarakat , swasta Penguatan nilai integritas & G ood G overnance Perlu reformasi berkelanjutan & keberanian politik

16. Isu Terbaru 2025 1. Revisi UU KPK kembali diusulkan Ada kekhawatiran upaya pelemahan kembali independensi KPK 2. Kasus Korupsi Proyek IKN ( Ibu Kota Negara) Dugaan suap pengadaan lahan dan infrastruktur KPK sedang mendalami keterlibatan pejabat pusat dan daerah 3. Skandal Korupsi Digitalisasi Pajak Daerah Penyelewengan anggaran digitalisasi oleh oknum pejabat daerah di Jawa Barat dan Sumatera 4. Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 Skor Indonesia: 38/100 ( masih stagnan sejak 2020) Transparansi Internasional : Perlu perbaikan serius di sektor penegakan hukum

17. Tantangan Pemberantasan Korupsi - Intervensi politik - Aparat tidak bebas korupsi - Kepercayaan publik rendah - Elite belum tersentuh

18. Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi Komitmen Bersama Memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. 1 Pemberdayaan Institusi Mengoptimalkan kapasitas lembaga pemberantas korupsi dan penegak hukum. 2 Transparansi dan Akuntabilitas Mendorong budaya terbuka dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya. 3 Membangun Masa Depan Lebih Baik Bersama membangun Indonesia yang bebas dari korupsi demi kesejahteraan rakyat. 4