Kutim Pengenalan Aplikasi Aksi Bangda kemendagri

Kutim Pengenalan Aplikasi 11agts.pptx

1. Pengenalan Aplikasi

2. Pendahuluan Tahapan aksi konvergensi dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting mencakup proses perencanaan , pelaksanaan , pengendalian , serta evaluasi yang dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten/ kota , dan provinsi. Aksi Utama meliputi : Analisis situasi Penguatan Perencanaan . Penguatan Pelaksanaan Penilaian hasil monitoring dan evaluasi Aksi Pendukung meliputi : Regulasi yang mendukung upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Publikasi pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Sebelum menggunakan aplikasi Aksi konvergensi pengguna diharapkan sudah memahami dan mempelajari juknis tentang aksi konvergensi di kecamatan, kabupaten/ kota dan provinsi.

3. Fitur Aplikasi Fitur Login Aplikasi dilengkapi dengan form login untuk mengakses aplikasi, pengguna sesuai dengan role akses dapat membuka dan melakukan opersional input data sesuai dengan level login yang diberikan . Aplikasi ini tidak bisa diakses secara publik untuk melakukan input dan update data. Levelling App. Aplikasi dirancang untuk beberapa level aplikasi yang beropeasional pada domain bisnis berbeda untuk mengakomodir kebutuhan masing-masing pengguna dan mengurangi beban kerja aplikasi pada saat digunakan secara bersamaan . Terdiri dari aplikasi untuk Kecamatan dan aplikasi untuk Kabupaten/Kota dan Aplikasi Provinsi. Module Dashbord . Aplikasi memiliki fitur Dashboard untuk melihat data rekap dan disajikan dengan chart statistic sebagai bahan insight data untuk para pengambil keputusan di level kecamatan,kabupaten / kota dan Provinsi Data Integration Aplikasi memiliki fitur interkoneksi terhadap API yang dimiliki K/L Lainya terkait data dasar kondisi stunting dan anggaran .

4. Fitur Aplikasi Module Analisis Situasi Aplikasi memiliki fitur input data dasar analisa situasi stunting sampai generate laporan Analisis Situasi Module Perencanaan Aplikasi memiliki fitur input data pramusrembang dan tangging anggaran rencana sampai generate laporan Perencanaan . Module Pelaksanaan Aplikasi memiliki fitur input data pelaksanaan dan tagging anggaran berjalan sampai generate laporan Pelaksanaan . Module Monitoring dan Penilaian Kinerja Aplikasi memiliki fitur input dashboard monitoring dan input data PK sampai generate laporan monitoring Module Dukungan Regulasi dan Publikasi Aplikasi memiliki fitur input data regulasi dan publikasi mendukung aksi konvergensi penurunan Stunting

5. Kebutuhan Perangkat Aplikasi Aksi konvergensi Kecamatan ini berjalan diatas web-browser dengan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut: Kebutuhan sistem operasi (OS) yang dapat mengakses sebagai komputer terminal bisa menggunakan minimal WINDOWS 10 , MAC-OS 11 ,LINUX dan ANDROID versi 12 Desktop. Menggunakan Processor minimal; Intel Core i3, Apple M1 dan ARM terbaru di Android OS. Kebutuhan Memory Minimal 8 GB untuk desktop PC dan Laptop. Kebutuhan Harddisk digunakan Minimal 250 GB disesuaikan dengan spesifikasi desktop yang digunakan. Internet Browser terbaru menggunakan Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft IE(Edge). Kecepatan Internet dan Bandwidth minimal 1/Mbps.

6. Pengguna Aplikasi OPERATOR Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Operator Sekretariat Camat ( Setcam ) Operator masing-masing OPD Operator masing-masing OPD Operator Puskesmas Operator PLKB VERIFIKATOR Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Verifikator Sekretariat Camat ( Setcam ) Verifikator Bappeda Verifikator Bappeda Verifikator Puskesmas Verifikator PLKB APPROVAL Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Approver ( Pejabat Camat) Approval Bappeda Approval Bappeda Data Entry Validator data Legialator data

7. Pengguna Aplikasi https://konvergensi.bangda.kemendagri.go.id/cegahstunting/

8. ANALISIS SITUASI DALAM APLIKASI DATA Demografi Balita Input data hasil pengukuran balita bulan Agustus tahun sebelumnya . Input target prevalensi stunting sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. RPJMD dan RKPD Memetakan kondisi, identifikasi penyebab utama serta menetukan intervensi yang paling tepat dalam pencegahan stunitng 3. Identifikasi Kendala dan Masalah 3. I nput target capaian layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

9. A NALISIS SITUASI

10. ANALISIS SITUASI KABUPATEN/KOTA Analisis situasi merupakan analisis lintas sektor untuk memahami perkembangan prevalensi stunting , pola sebaran prevalensi stunting , dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan analisis penyebab kesenjangan layanan dan analisis kendala dalam penyampaian layanan bagi kelompok sasaran secara lengkap dan konvergen..

11. ANALISIS SITUASI KABUPATEN/KOTA Input data hasil pengukuran balita bulan Agustus tahun sebelumnya . input target prevalensi stunting sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) input target capaian layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting No Kecamatan Puskesmas Desa Jumlah Balita Balita Sangat Pendek Balita Pendeik Persentase Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan No Data RPJMD Baseline (2024) Tahun (2025) Tahun (2026) Tahun (2027) Tahun (2028) Tahun (2029) 1 Prevalensi Stunting 2 31 indikator layanan Penanggung Jawab : Bappeda dan Perangkat Daerah Penanggungjawab indikator layanan No Data RKPD Baseline (2024) Tahun (2025) 1 Prevalensi Stunting 2 31 indikator layanan Penanggung Jawab : Bappeda dan Perangkat Daerah Penanggungjawab indikator layanan

12. P ENGUATAN PERENCANAAN

13. PRA MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA TEMATIK STUNTING Pra- musrenbang Kabupaten/kota tematik stunting merupakan forum pertemuan antar stakeholders di tingkat kabupaten/kota untuk mengevaluasi pencapaian dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah kabupaten/kota, usulan program/kegiatan intervensi dan mengapresiasi peran, kinerja dari berbagai lembaga/pelaku dan kecamatan

14. PRA MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA TEMATIK STUNTING Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah kabupaten/kota dalam percepatan pencegahan/penurunan stunting berdasarkan hasil analisis situasi. Merumuskan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Melakukan pemilahan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam kategori Fisik Prasarana, Sosial budaya dan Ekonomi. Mendeklarasikan komitmen pimpinan kabupaten/kota, DPRD, pimpinan OPD, kecamatan, desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan rencana kegiatan percepatan pencegahan/penurunan stunting . Memberikan apresiasi kepada perangkat daerah/lembaga/pelaku yang dinilai berkinerja baik dalam mendukung kabupaten/kota meningkatkan cakupan, kualitas, dan konvergensi intervensi gizi.

15. PRA MUSRENBANG DALAM APLIKASI

16. PENANDAAN PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA TAHUN DEPAN Penandaan perencanaan kabupaten/Kota tahun depan merupakan bagian tahapan penguatan perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka memastikan hasil rumusan usulan kegiatan tahun depan dalam pra-musrenbang kab/kota terakomodir dalam rencana anggaran tahun depan.

17. penandaan rumusan usulan program/kegiatan hasil pra-musrenbang kabupaten/kota dengan dokumen rencana anggaran tahun depan yang tertuang dalam SIPD perencanaan. penandaan terhadap belanja/ aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Belanja/ aktifitas yang ditandai dapat lebih dari satu dalam sub kegiatan. No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting PENANDAAN PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA TAHUN DEPAN

18. PENANDAAN PERENCANAAN DALAM APLIKASI RINCIAN KEGIATAN

19. P ENGUATAN PELAKSANAAN

20. P ENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN BERJALAN Penandaan pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Tahun Berjalan merupakan bagian pertama tahapan Penguatan Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota dengan tujuan memastikan tersedianya program kegiatan intervensi gizi teralokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan.

21. P ENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN BERJALAN identifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam dokumen penganggaran daerah (APBD Kabupaten/Kota) tahun berjalan yang menjadi kewenangan kecamatan dari dokumen SIPD pelaksanaan. identifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam pengganggaran daerah (APBD Kabupaten/Kota) tahun berjalan yang dialokasikan untuk kelurahan dari dokumen SIPD pelaksanaan yang mengintervensi layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting

22. P ENANDAAN APBD DALAM APLIKASI TAHUN BERJALAN RINCIAN KEGIATAN

23. PENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA PASCA PERUBAHAN Penandaan program/kegiatan tahun berjalan merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting , yang bertujuan untuk melakukan penandaaan anggaran dan pemetaan program/kegiatan tahun berjalan setelah adanya APBD Perubahan.

24. Mengidentifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam APBD Perubahan dari dokumen SIPD pelaksanaan. Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting . No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting PENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA PASCA PERUBAHAN

25. P ENANDAAN APBD PASCA PERUBAHAN DALAM APLIKASI

26. PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

27. IDENTIFIKASI CAPAIAN LAYANAN DAN REALISASI KEGIATAN APBDES, SWADAYA DAN SWASTA SEMESTER 2 Identifikasi capaian layanan APBD, APBDes , Swadaya dan Swasta merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan yang menghasilkan dokumen identifikasi realisasi anggaran ( APBDes , swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 2.

28. PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN/KOTA Penilaian hasil monitoring dan evalusai Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan tahapan dalam aksi konvergensi di kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan aksi konvergensi.

29. MONITORING DAN EVALUASI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

30. DUKUNGAN REGULASI DAN PUBLIKASI

31. Regulasi terhadap pelaksanaaan tahapan aksi konvergensi Regulasi koordinasi antar sektor dan pembagian peran dan tanggungjawab para pihak Regulasi intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting Regulasi peningkatan partisipasi privat sektor, kelembagaan masyarakat dan organisasi non pemerintah REGULASI DUKUNGAN REGULASI DAN PUBLIKASI

32. Setiap tahapan aksi konvergensi terpublikasi kepada semua pihak berkepentingan. Publikasi dimaksud minimal setiap proses tahapan aksi minimal terekam dalam web aksi bangda pada semua tingkatan publikasi DUKUNGAN REGULASI DAN PUBLIKASI

33. TERIMA KASIH DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA