Laporan Quickwin P08 finasssasassal.pptx

WORK

1. Senin, 21 Juli 2025 Program Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan

2. Dasar Hukum Undang Undang Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang‑Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

3. Latar Belakang 01 02 Belum maksimalnya pelayanan pendidikan di setiap Kecamatan. 03 04 Program Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan Masih terdapat ketimpangan kualitas layanan pendidikan antar kecamatan. Kebutuhan mendesak terhadap tata kelola layanan yang efisien dan responsif. Perlu percepatan layanan pendidikan melalui program Quick Win 100 Hari Kadis dan Wakadis Pendidikan DKI Jakarta.

4. Responsif Mendorong pelayanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan layanan pendidikan bagi masyarakat. Tujuan Akses Kolaborasi Program Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan Meningkatkan akses layanan media informasi dan kualitas layanan pendidikan di tingkat kecamatan. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Dinas, Sudin, Satlak Pendidikan Kecamatan dan Sekolah dalam hal pelayanan pendidikan.

5. Sasaran dari Program 08 Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan adalah : Kantor Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di 42 Kecamatan wilayah DKI Jakarta; Masyarakat; Warga Satuan Pendidikan. Sasaran Program Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan

6. Loket Pelayanan Tersedianya loket pelayanan di Kantor Satlak Pendidikan Kecamatan dengan dilengkapi poster dan banner media informasi pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung lainnya Komponen QuickWin SK Standar Pelayanan Flyer Program Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan Draft SK Kadisdik tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Satlak Pendidikan Kecamatan, yang menjelaskan tentang Persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu, produk layanan dan kanal pengaduan layanan Tersedianya Flyer informasi pendidikan bagi masyarakat.

7. Target Keberhasilan Loket Layanan SK Standar Pelayanan Pendidikan Flyer Pendidikan Program Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan Minggu ke-2 Bulan Juli Tersedianya loket layanan pendidikan dilengkapi poster dan banner. SK Kadisdik Penetapan Standar Pelayanan Pendidikan pada Satlak Pendidikan Kecamatan Minggu ke-3 Bulan Juli Tersedianya flyer informasi pendidikan bagi masyarakat Minggu ke-3 Bulan Juli

8. Waktu Kinerja Media Informasi Selain media informasi berbentuk cetak, perlu adanya sistem layanan informasi berbasis digital di tiap Kantor Pendidikan di Kecamatan. Puas Indikator Keberhasilan Program Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan Waktu tanggap dan penanganan layanan yang cepat dan tepat. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan warga sekolah terhadap pelayanan Kantor Pendidikan di Kecamatan. Peningkatan nilai kinerja layanan di kecamatan dalam rapor pendidikan

9. 1 Kegiatan Pelaksanaan Program Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan Rapat Persiapan (internal) Rapat dengan Para Kasudin dan Kasatlakdikcam di 43 Kecamatan 2 Pembuatan Banner, Poster dan Nomor Layanan Pendidikan Laporan hasil kegiatan oleh 43 kecamatan Para kasatlakdikcam di 43 Kecamatan mengupload realisasi kegiatan ke Penanggung Jawab Program (Sudin JB1) dalam bentuk link di https://s.id/quickwinP08disdik untuk selanjutnya dilaporkan oleh Penanggung Jawab Program ke Link Laporan QuickWin Dinas Pendidikan. 3 4

10. Penerapan Loket Pelayanan Program Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan Kantor Satlakdikcam Tamansari Kantor Satlakdikcam Kalideres Kantor Satlakdikcam Kebon Jeruk Kantor Satlakdikcam Tambora

11. SK Penetapan Standar Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Program Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan SK Kadisdik Penetapan Standar Pelayanan Pendidikan Kecamatan sudah dilakukan rapat koordinasi dengan para Kasudin dan perwakilan di 5 wilayah sebagai bahan rancangan SK Penetapan Standar Pelayanan Pendidikan Kecamatan . Undangan melalui Zoom Foto Dokumentasi Lihat Rancangan SK

12. Penerapan Flyer Informasi Pendidikan Program Tata Kelola Layanan Pendidikan Kecamatan

13. Video Pelayanan Pendidikan Kantor Kecamatan Video Pelayanan Pendidikan Kantor Kecamatan Tambora Video Pelayanan Pendidikan Kantor Kecamatan Tamansari Video Pelayanan Pendidikan Kantor Kecamatan Kalideres Video Pelayanan Pendidikan Kantor Kecamatan Cengkareng Link : https://www.youtube.com/watch?v=njCWN9s8rl0 Link : https://www.youtube.com/shorts/6cSB9TI7Ni0 Link : https://www.youtube.com/watch?v=WdwGKIk82fs Link : https://www.youtube.com/watch?v=LDTQ-u4uWD8

14. Kendala Utama Belum semua Kantor Satlakdikcam memiliki koneksi internet stabil. Kurangnya SDM di setiap Kantor Satlakdikcam Minimnya komunikasi dan kolaborasi antar sektor dan jenjang.

15. Solusi dan Mitigasi KENDALA Teknologi Lemah SOLUSI Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap Koordinasi Lemah Bekerjasama dengan Diskominfotik untuk penguatan jaringan Program pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis. Diadakan forum diskusi secara rutin pada setiap sektor dan jenjang.

16. Strategi Yang Dilakukan Pembaharuan dalam pelayanan masyarakat menggunakan media sosial seperti Instagram, Tiktok, Youtube dan aplikasi pesan Whatsapp untuk mempercepat penyampaian informasi. Membuat tempat loket pelayanan di Kantor Satlakdikcam bersih dan nyaman disertai informasi jelas menggunakan Poster, Banner dan Flyer. Sikap 3S (Senyum, Sapa, Salam) dan penjelasan yang baik kepada masyarakat dan warga sekolah yang datang terkait informasi layanan pendidikan. Koordinasi dengan sesama kantor Satlakdikcam dan lintas sektor untuk kebutuhan informasi layanan pendidikan. 1 2 3 4

17. PENUTUP Program Tata Kelola Layanan Pendidikan di Kecamatan ini merupakan langkah awal menuju reformasi tata kelola layanan pendidikan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, agar diharapkan setiap Kantor Pendidikan di Kecamatan menjadi pusat layanan pendidikan yang efektif, efisien, dan adaptif

18. TERIMA KASIH