LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NAMA KEGIATAN TIM PID Bawaslu Sulteng
K E W A J I B A N B A W A S L U DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TETAPKAN DIP 5 7 8 SARANA DAN PRASARANA LAPORAN LAYANAN ANGGARAN 6 01 3 04 2 MEMBENTUK TIM KIP MENETAPKAN POS PELAYANAN INFORMASI MENGEMBANGKAN SISTEM
Tugas PPID? Mengelola dan Mengawasi Transparansi Informasi Lembaga
Pelayanan Pengumpulan Salinan dokumen (Bank Data) Laporan Layanan Mengkategorikan Informasi Daftar Informasi Publik Uji Konsekuensi Pelayanan Permintaan Pelayanan Keberatan Penyampaian informasi secara proaktif pada saluran resmi lembaga Pengelolaan Penyimpanan Dokumentasi Penyediaan Publikasi Keterbukaan Informasi Publik
Pentingnya Klasifikasi Informasi Dibutuhkan pengelolaan dalam pendokumentasian yang baik dan KEJELASAN mana informasi terbuka dan tertutup
DIKECUALIKAN (TERTUTUP) semakin ke kanan , semakin berdampak pada kehidupan publik TERSEDIA SETIAP SAAT BERKALA SERTA-MERTA Klasifikasi Informasi
Informasi Tertutup di Bawaslu?
Mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan HAKI RAHASIA BISNIS Akta otentik dan wasiat seseorang Rahasia pribadi RAHASIA PRIBADI Menghambat penegakan hk Membahayakan keamanan Mengungkap kekayaan alam Membahayakan ekonomi Mengganggu hub. int Surat BP yang rahasia RAHASIA NEGARA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan ; Formulir Model A.2 Formulir Temuan ; Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan ; Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi ; Formulir Model A.5 Keterangan / Klarifikasi di Bawah Sumpah / Janji ; Formulir Model A.6 Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah / Janji ; Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi ; Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi ; Formulir Model A-8 Kajian Dugaan Pelanggaran ; Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu ; Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ; Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ; Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya ; Formulir Model TSM GBW-1 Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang atau Materi secara Terstruktur , Sistematis , dan Massif; Formulir Model TSM GBW-2 Tanda Bukti Penerimaan Berkas ; Formulir Model TSM GBW-3 Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang atau Materi secara Terstruktur , Sistematis , dan Massif; Formulir Model TSM GBW-5 Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang atau Materi secara Terstruktur , Sistematis , dan Massif; Formulir Model TSM GBW-10 Risalah Sidang Pemeriksaan ; Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotest , Kesehatan , dan Wawancara ); Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten /Kota (CAT, Psikotest , Kesehatan , dan Wawancara ); Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non PNS; Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi ; dan Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten /Kota. INFORMASI PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN DI BAWASLU
WAKTU PELAYANAN Dalam pelayanan informasi publik yang dibutuhkan adalah kejelasan mekanisme pelayanan , baik untuk pemohon maupun petugas pelayanan informasi publik . ◦ Bersikap yang baik kepada pemohon informasi adalah kemutlakan dalam pelayanan , walaupun informasi yang diminta belum tersedia atau tidak bisa diberikan