Legalitas Lanjutan dan Restrukturisasi Perusahaan.pdf

Perizinan OSS dan Peralihan Saham

1. Dr, ALI ARBEN, SH, MH, M. Kn
DAY 2

2. Perizinan khusus adalah izin yang diberikan
kepada seseorang atau badan hukum untuk
melakukan kegiatan tertentu yang
membutuhkan legalitas khusus

4. Kesehatan:
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Permenkes terkait fasilitas pelayanan
kesehatan, seperti Permenkes No. 9 Tahun
2014 tentang Klinik.
Keuangan:
UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
yang diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998.

5. Kesehatan
1.Legalitas Perusahaan:
Akta pendirian perusahaan yang mencakup kegiatan usaha di
sektor kesehatan.
NPWP dan NIB (Nomor Induk Berusaha).
2. Persyaratan Teknis:
Dokumen terkait sarana dan prasarana (contoh: denah
bangunan, laporan AMDAL/UKL-UPL).
Kompetensi tenaga kesehatan (sertifikat profesi atau Surat
Tanda Registrasi - STR).
Standar peralatan medis.
3. Persyaratan Administrasi:
Surat pernyataan kesediaan memenuhi standar pelayanan
kesehatan.
Bukti kepemilikan atau kerja sama dengan tenaga medis
bersertifikasi.

6. Pariwisata:
Legalitas Usaha:1.
Akta perusahaan dengan kegiatan usaha pariwisata.
NPWP dan NIB.
Persyaratan Teknis:2.
Sertifikasi kompetensi bagi pemandu wisata atau
operator tur.
Dokumen terkait lokasi usaha (izin lokasi, IMB, SLF).
Laporan dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL jika
pembangunan skala besar).
Persyaratan Khusus:3.
Surat pernyataan mematuhi standar layanan wisata
(sesuai Permen Parekraf).
Bukti kerja sama dengan mitra (transportasi,
akomodasi).

7. Keuangan:
Legalitas Perusahaan:1.
Akta pendirian perusahaan dengan kegiatan usaha
keuangan.
NPWP, NIB, dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
Persyaratan Teknis:2.
Rencana bisnis yang menjelaskan model usaha dan
mitigasi risiko.
Sistem teknologi informasi yang aman (ISO/IEC 27001
untuk fintech).
Laporan audit keuangan dan rencana manajemen risiko.
Persyaratan Khusus:3.
Laporan profil pemegang saham dan manajemen.
Surat keterangan tidak pailit dari pengadilan.

8. 1.
2.
3.
4.
5.

10. Perizinan khusus yang diperlukan
untuk beberapa jenis usaha:

12. Perkumpulan
1. Izin Operasional Perkumpulan (IOP)
2. Izin Usaha Sosial (IUS)
3. Izin Usaha Pendidikan (IUP)
Koperasi
1. Izin Operasional Koperasi (IOK)
2. Izin Usaha Koperasi (IUK)

13. PT PMA (Penanaman Modal Asing)
1. Izin Penanaman Modal Asing (IPMA)
2. Izin Usaha Industri (IUI)
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
1. Izin Usaha Industri (IUI)
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Izin Usaha Jasa Keuangan (IUJK)

14. Izin Usaha Jasa Keuangan (IUJK) adalah izin yang diperlukan
untuk menjalankan usaha jasa keuangan di Indonesia., antara
lain:
Persyaratan IUJK
1. Akta Pendirian Perusahaan
2. Surat Izin Usaha (SIUP)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Surat Keterangan Domisili (SKD)
5. Rencana Bisnis
6. Laporan Keuangan
7. Dokumen lingkungan hidup (jika diperlukan)
8. Sertifikat kompetensi pekerja keuangan
9. Asuransi keuangan
Jenis IUJK
1. IUJK Perbankan
2. IUJK Lembaga Keuangan Non-Bank (LKBB)
3. IUJK Asuransi
4. IUJK Reasuransi
5. IUJK Dana Pensiun
6. IUJK Lembaga Pembiayaan

15. Pengalihan Saham
adalah proses pemindahan hak
kepemilikan saham dari satu pihak ke
pihak lain. Pengalihan saham dapat
dilakukan dengan menjual,
menghibahkan, atau mewariskan
saham

16. Membuat perjanjian pengalihan
saham secara tertulis. Perjanjian
ini dapat dibuat di hadapan
notaris atau akta di bawah
tangan.
Salinan perjanjian pengalihan
saham disampaikan kepada
Perseroan Terbatas (PT)
Direksi PT wajib mencatat dan
memberitahukan pemindahan
hak atas saham
Pengalihan saham diatur
dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas (UU PT).
Dalam UU PT, pengalihan
saham disebut sebagai
pemindahan hak atas
saham
Cara melakukan pengalihan
saham

17. PROSEDUR PENGALIHAN SAHAM
MENYIAPKAN DOKUMEN PENGALIHAN SAHAM1.
MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI
PEMEGANG SAHAM MAYORITAS ATAU DEWAN
DIREKSI
2.
MEMBUAT AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS
SAHAM
3.
MENDAFTARKAN PENGALIHAN SAHAM DI BUKU
DAFTAR PEMEGANG SAHAM
4.
MEMBAYAR PAJAK YANG DIKENAKAN5.
MENERBITKAN KONFIRMASI PENGALIHAN
SAHAM
6.

18. Ruang lingkup pengalihan saham
Pembatasan pengalihan saham
Kewenangan untuk menolak
pendaftaran saham
Transmisi saham saat kematian atau
kebangkrutan pemegang saham
Penciptaan badan hukum atau
ekuitas hipotek atas saham
Pemindahan hak atas saham melalui
jual beli

19. Persyaratan pengalihan saham
Surat permohonan
Dasar perubahan kepemilikan saham
Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS)
Akta perubahan saham terakhir atau
anggaran dasar terakhir
Laporan keuangan 2 tahun terakhir yang
telah diaudit
Bukti pembayaran pajak
Akta pemindahan hak atas saham
Salinan akta pemindahan hak atas saham
yang disampaikan kepada perseroan

20. Korum untuk pengalihan saham
dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) adalah paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah seluruh saham dengan
hak suara. Keputusan RUPS
baru sah jika disetujui oleh
paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah suara
yang dikeluarkan.
Jika kuorum RUPS
pertama tidak tercapai,
maka RUPS kedua dapat
diadakan. Kuorum RUPS
kedua adalah paling
sedikit 3/5 (tiga perlima)
dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara.
Jika kuorum RUPS
pertama dan RUPS
kedua tidak tercapai,
maka RUPS ketiga
dapat diadakan. RUPS
ketiga hanya dapat
diadakan setelah
mendapatkan izin dari
Pengadilan Negeri.

21. PERUBAHAN
STRUKTUR
MODAL DI PT
Perubahan struktur modal di PT dapat terjadi
karena adanya perubahan kebijakan keuangan
dan operasional perusahaan. Perubahan ini juga
dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, sikap
manajemen, dan kondisi keuangan perusahaan.

22. Beberapa hal yang dapat
dilakukan untuk mengubah
struktur modal:
Menerbitkan lebih banyak utang 1.
Menerbitkan lebih banyak ekuitas2.
3. Menggunakan modal baru untuk
berinvestasi pada aset baru
4. Membeli kembali utang atau
ekuitas yang beredar.

23. Faktor yang mempengaruhi struktur
modal
Stabilitas penjualan
Struktur aktiva
Leverage operasi
Tingkat pertumbuhan perusahaan
Profitabilitas
Pajak
Sikap manajemen
Sikap pemberi pinjaman
Kondisi pasar
Kondisi keuangan perusahaan

24. STUDI KASUS: PENGALIHAN
SAHAM DI PERUSAHAAN
Latar Belakang
PT Nusantara Gemilang adalah perusahaan manufaktur yang memiliki dua
pemegang saham utama, yaitu Bapak Arif (60%) dan Ibu Dina (40%). Karena
alasan kesehatan, Bapak Arif ingin mengalihkan seluruh sahamnya kepada Pak
Hasan, seorang investor yang ingin mengembangkan perusahaan.
Permasalahan
Bagaimana proses pengalihan saham dapat dilakukan sesuai hukum?1.
Apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk pengalihan ini?2.
Bagaimana dampak pengalihan saham terhadap struktur organisasi
perusahaan?
3.
Proses Penyelesaian
Perjanjian Jual Beli Saham:1.
Bapak Arif dan Pak Hasan menyusun perjanjian jual beli saham.
Harga saham disepakati berdasarkan nilai pasar yang ditentukan melalui
appraisal.
Notarisasi dan Perubahan Akta:2.
Perjanjian jual beli saham dicatat oleh notaris.
Akta perusahaan diperbarui untuk mencerminkan perubahan struktur
pemegang saham.

25. STUDI KASUS: PENGALIHAN
SAHAM DI PERUSAHAAN
Pelaporan ke Kemenkumham:
Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), perubahan
struktur saham dilaporkan untuk disahkan.
Pembaruan Data di OSS:
Data perusahaan di OSS diperbarui untuk mencerminkan
pemegang saham baru.
Izin usaha yang terkait nama pemilik diperbaharui jika
diperlukan.
Hasil
Proses pengalihan saham selesai tanpa hambatan hukum. Pak Hasan
resmi menjadi pemegang saham mayoritas, sementara struktur
perusahaan tetap stabil dan dapat melanjutkan operasional tanpa
gangguan.

26. STUDI KASUS: PENGALIHAN
SAHAM DI PERUSAHAAN
Studi Kasus: Izin Usaha Khusus
Latar Belakang
PT Harmoni Perkasa adalah sebuah perusahaan yang ingin memasuki
sektor bisnis distribusi bahan bakar khusus (BBM non-subsidi). Untuk
menjalankan usaha tersebut, perusahaan memerlukan izin usaha khusus
dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Permasalahan
Apa saja izin usaha yang harus diperoleh?1.
Bagaimana langkah perusahaan memenuhi persyaratan regulasi?2.
Apakah ada kendala hukum atau administratif yang mungkin muncul?3.
Tahapan Penyelesaian
Penyusunan Dokumen:1.
Akta perusahaan, NPWP, NIB, dan dokumen persetujuan
lingkungan (AMDAL).
Proposal teknis dan rencana distribusi BBM.

27. STUDI KASUS: PENGALIHAN
SAHAM DI PERUSAHAAN
2. Pengajuan Izin ke OSS:
Mengakses OSS untuk pengajuan Izin Usaha Penyimpanan
dan Distribusi BBM.
3. Proses Verifikasi:
Pemerintah memeriksa kelengkapan dokumen.
Dilakukan inspeksi lokasi usaha untuk memastikan kesiapan
infrastruktur.
4. Penerbitan Izin:
Setelah verifikasi, perusahaan mendapatkan Izin Usaha
Penyimpanan dan Distribusi BBM.
Hasil
PT Harmoni Perkasa berhasil mendapatkan izin usaha khusus dan
memulai operasional distribusi BBM. Kendala utama adalah waktu
proses verifikasi yang cukup panjang, namun perusahaan berhasil
mengatasinya dengan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

28. Terima Kasih