Lembaga_Yudikatif_di_Indonesiaaaawa.pptx

smart

1. Lembaga Yudikatif di Indonesia Penjaga Hukum dan Keadilan

2. Pengertian Lembaga Yudikatif - Kekuasaan negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. - Berdasarkan prinsip Trias Politica yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. - Diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 dan 24A–24C.

3. Tujuan Lembaga Yudikatif 1. Menjamin tegaknya supremasi hukum. 2. Memberikan keadilan kepada masyarakat. 3. Menjaga konstitusi agar sesuai dengan aturan negara. 4. Mengawasi pelaksanaan hukum secara adil.

4. Struktur Lembaga Yudikatif di Indonesia - Mahkamah Agung (MA): Memutus perkara kasasi dan mengawasi peradilan di bawahnya. - Mahkamah Konstitusi (MK): Menguji undang-undang terhadap UUD dan menyelesaikan sengketa lembaga negara. - Komisi Yudisial (KY): Mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan pengangkatan hakim agung.

5. Mahkamah Agung (MA) - Tugas Utama: Memutuskan perkara tingkat kasasi dan mengawasi peradilan di semua tingkatan. - Peradilan di Bawah MA: Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer.

6. Mahkamah Konstitusi (MK) - Tugas Utama: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. - Kewenangan Khusus: Memutus sengketa hasil pemilu.

7. Komisi Yudisial (KY) - Peran Utama: Mengawasi dan menjaga integritas hakim serta mengusulkan calon hakim agung. - Tugas Tambahan: Memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar etika.

8. Prinsip Lembaga Yudikatif 1. Independensi: Bebas dari intervensi pihak lain. 2. Keadilan: Memihak kepada kebenaran. 3. Keterbukaan: Proses hukum dapat diakses publik. 4. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban atas setiap keputusan.

9. Tantangan Lembaga Yudikatif 1. Korupsi di tubuh peradilan. 2. Kurangnya transparansi. 3. Tekanan politik. 4. Kurangnya kepercayaan publik.

10. Penutup - Lembaga Yudikatif memiliki peran vital dalam menjaga hukum dan keadilan di Indonesia. - Dukungan masyarakat dan integritas para hakim sangat penting untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa. “Keadilan adalah pilar utama negara hukum.”