LKIP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

LAKIP DISDIK TAHUN 2024

1. LKIP DISPEN 2024
1
LKJIP
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)




























PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Panorama Indah Sindeka Telp. [phone] Fax. [phone] email:
[email protected]
Email. [email protected]


KATA PENGANTAR

2. LKIP DISPEN 2024
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten
Pakpak Bharat ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah di lakukan dalam
rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah di tetapkan berdasarkan pada sumber
daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparansi dengan
harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang
berkepeningan.
Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat, maka perlu untuk melaporkan kinerja pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang didasari oleh Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan kinerja yang disajikan menggambarkan kinerja dari tugas pokok dan fungsi
yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat selama satu tahun
sebagai upaya terselenggarannya pemerintahan yang baik, akuntabel, transparansi dan
responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat di kontrol oleh semua pihak.
LKJIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada
Sekretariat dan Bidang-Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan materi LKJIP
mengandung analisis pencapain sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan
sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. LKJIP juga memuat informasi mengenai
keberhasilan dan kegagalan Dinas Pendidikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yang
akan digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.
Selanjutnya diharapkan LKJIP Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak
Bharat ini dapat dijadikan sebagai media untuk membangun kebersamaan berdasarkan
kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan
ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten
Pakpak Bharat selanjutnya.
Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah
sempurna, disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan
memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri
menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi Dinas Pendidikan
untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Salak, Februari 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,




AUGUSMAN HARAPAN PADANG, ST.,
M. Si
PEMBINA TK. I
NIP. 197208172001121006

3. LKIP DISPEN 2024
3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyusunan laporan kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah
untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah,
melaporkan kinerjannya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur
ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus
meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan
kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2024 ini merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan
dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian
kinerja organisasi secara transparansi dan akuntabel merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2023 telah mempedomani
kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati
Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pakpak
Bharat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Pakpak Bharat di atur dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 47 Tahun 2020
tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat. Tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan Pendidikan
dasar dan Pendidikan nonformal dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan
olahraga. Dinas Pendidikan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam
menjalankan roda pemerintahan, antara lain:
1. Meningkatnya akses layanan Pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan;
3. Meningkatnya partisipasi pemuda;
4. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana keolahragaan.

Laporan kinerja ini di susun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti
untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sarana pembangunan yang ditunjukkan dengan
keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Urusan (IKUR) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2024 yang telah mendapatkan
bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

4. LKIP DISPEN 2024
4
Indikator Kinerja Urusan (IKUR)
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024

No Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Satuan Target
Kinerja
Realisasi
Kinerja
Tingkat
Capaian
(%)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya
akses layanan
pendidikan
Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
% 100 100 100 Sangat
Baik
Angka Partisipasi Sekolah
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
% 80,20 86,02 107,26 Sangat
Baik
Angka Partisipasi Sekolah
Dasar (SD)
% 99,77 97,75 97,98 Sangat
Baik
Angka Partisipasi Sekolah
Menegah Pertama (SMP)
% 99,40 87,23 87,76 Baik
Angka Partisipasi Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
% 2,50 27,08 1.082,20 Baik
2 Meningkatnya
kualitas layanan
pendidikan
Peningkatan jumlah
PAUD/TK yang terakreditasi
minimal B
% 23,81 7,04 29,58 Sangat
Kurang
Jumlah guru PAUD/TK pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik
% 83,33 60,61 72,73 Cukup
Jumlah guru SD pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik
% 54 46,58 86,26 Baik
Jumlah guru SMP pada
tingkatan tertentu yang
bersetifikat pendidik
% 60 58,28 97,13 Sangat
Baik
3 Meningkatnya
partisipasi
pemuda
Tingkat partisipasi pemuda
yang aktif dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan
% 45 1,77 3,95 Sangat
Kurang
Tingkat partisipasi pemuda
pelopor, wirausaha muda,
dan pemuda pelopor
% 40,50 1,27 3,13 Sangat
Kurang
Pembinaan organisasi
pramuka
% 100 100 100 Sangat
Baik
4 Meningkatkan
pengelolaan
sarana dan
prasarana
keolahragaan
Peningkatan jumlah sarana
dan prasarana olahraga yang
layak
% 65 75 115,38 Sangat
Baik

Berdasarkan table pengukuran realisasi kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja
Urusan (IKUR), maka disimpulkan bahwa sasaran strategis terdapat 4 (empat) indikator

5. LKIP DISPEN 2024
5
strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja dan masing-masing indikator kinerja memiliki
interprestasi yang berbeda-beda. Ada sebanyak 6 (enam) capaian indikator kinerja yang
tingkat capaiannya tinggi dan interprestasinya masuk dalam kategori sangat baik, 3 (tiga)
capaian indikator kinerja dengan kategori baik, 1 (satu) kategori capaian indikator
kinerjannya cukup, dan ada 3 (tiga) kategori capaianya dalam kategori sangat rendah.

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satua
n
Target
Kinerja
Realisasi
Kinerja
Tingkat
Capaia
n (%)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya Akses
dan Kualitas layanan
pendidikan
Indeks Pendidikan % 0,70 0,71 101,43 Sangat
Baik
Peningkatan jumlah
PAUD/TK yang
terakreditasi minimal B
% 65 7,04 10,83 Sangat
Renda
h
Peningkatan jumlah SD/MI
yang terakreditasi minimal
B
% 90 66,10 73,45 Cukup
Peningkatan jumlah
SMP/MTs yang
terakreditasi minimal B
% 90 67,86 75,40 Baik


Dalam membandingkan anatara target dan realisasi kinerja tahun 2024 melalui
sasaran strategis dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan, salah satu indikator
kinerjannya adalah Indeks Pendidikan yang merupakan komponen dalam menyusun Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indeks Harapan Lama Sekolah
dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
Indeks Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 adalah
sebesar 77,28 poin yaitu dengan membandingkan Harapan Lama Sekolah dikurangi
Harapan Lama Sekolahminimum di bagi Harapan Lama Sekolahmaksimum dikurangi Harapan
Lama Sekolahminimum (HLS-HLSmin) dibagi (HLSmaks-HLSmin) atau (13,91-0):(18-0)= 77,28
poin. Sementara Indek Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024
adalah sebesar 64,87 point, yaitu dengan membandingkan Rata-Rata Lama Sekolah
dikurangi Rata-Rata Lama Sekolahminimum dibagi Rata-Rata Lama Sekolahmaksimum dikurangi
Rata-Rata Lama Sekolahminimum (RLS – RLSmin):(RLSmaks-RLSmin) atau (9,73-0):(15-0) =
64,87 point.
Jadi realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 adalah 0,71
poin yaitu dengan mempresentasikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan Rata-Rata
Lama Sekolah (RLS) di bagi 2 (HLS+RLS):(2) atau (77,28+64,87):(2) sama dengan 71,07
point dengan Tingkat capaian sebesar 100% dengan kategori baik sekali.
Kinerja pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan dan kualitas layanan pada
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar perlu

6. LKIP DISPEN 2024
6
penguatan, ini dapat dilihat dari target yang di tetapkan dengan capaian kinerja masih dalam
kategori sangat kurang dan cukup, yaitu peningkatan jumlah PAUD/TK yang terakreditasi
minimal B dari target 65% terealisasi sebesar 7,04% dengan tingkat capaian 0,11% dengan
kategori sangat kurang dan jumlah SD/MI yang terakreditasi minimal B dari target 90%
terealisasi sebesar 66,10% dengan Tingkat capaiannya sebesar 73,45% dengan kategori
sedang, namun pada indikator peningkatan jumlah SMP yang terakreditasi minimal B
masing-masing realisasi indikatornya adalah kategori baik dimana dari target yang telah
ditentukan sebesar 90% terealisasi sebesar 67,86% dengan Tingkat capaian 75,40 % dalam
kategori baik.
Dalam rangka mengukur capaian mutu pada periode tahun 2024 pada satuan
Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan memakai alat ukur dengan menetapkan indikator
persentase SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi minimal B. Jumlah satuan pendidikan dasar
di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2024 adalah sebesar 87 (delapan puluh tujuh) satuan
Pendidikan dimana tersebara di 8 (delapan) kecamatan dan 52 (lima puluh dua) desa dan
terdiri 59 (lima puluh sembilan) satuan pendidikan Sekolah Dasar dengan keterangan 57
(lima puluh tujuh) Sekolah Dasar Negeri dan 2 (dua) Sekolah Dasar Swasta serta 28 (dua
puluh delapan) satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari 26 (dua
puluh enam) Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama
Swasta.
Dari 59 (lima puluh sembilan) jumlah satuan Pendidikan Sekolah Dasar terdapat 2 (dua)
satuan pendidikan dengan akreditasi A, 37 dengan akreditasi B, 19 (Sembilan belas)
akreditasi C, dan 1 (satu) dengan non akreditasi. Dari 28 (dua puluh delapan) satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdapat 2 (dua) Satuan Pendidikan dengan
kategori akreditasi A, 17 (tujuh belas) dengan kategori akreditasi B, dan 8 (delapan) dengan
kategori akreditasi C, dan 1 (satu) dengan non akreditasi.
Capaian mutu pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan memakai alat
ukur dengan indikator kinerja persentasi PAUD/TK yang terakreditasi minimal B dapat
dijelaskan bahwa jumlah TK/PAUD di Kabupaten Pakpak Bharat yang tersebar di 8
(delapan) Kecamatan terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) TK/PAUD dimana 6 (enam) TK Negeri
dan 66 (enem puluh enam) PAUD Swasta dengan kategori 5 (lima) TK Negeri dengan
akreditasi B dan 1 (satu) kategori C, dan 38 (tiga puluh delapan) dengan akreditasi C, serta
27 (dua puluh tujuh) dengan kategori non akreditasi.
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
tahun 2024, yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah hasil evaluasi
capaian kinerja yang dipergunakan sebagai pedoman perencanaan dalam pelaksanaan
program/kegiatan di tahun yang akan dating. Melalui upaya perbaikan kinerja dan pelayanan
publik dalam peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan peningkatan sumber
daya masyarkat Pakpak Bharat khususnya.





BAB I
PENDAHULUAN

7. LKIP DISPEN 2024
7

A. LATAR BELAKANG
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut
didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dan Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Dinas Pendidikan
Kabupaten Pakpak Bharat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat yang berupaya memenuhi aspirasi
Masyarakat. Dalam perencanaan, Pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat,
capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan berdasarkan kondisi, tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan
Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam salah satu pasal dalam undang-
undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara
meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan
umum, azas keterbukaan, azas pproporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.
Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

B. GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat termasuk guru,
pengawas dan penilik sampai dengan kondisi per 31 Desember 2024 sebanyak 978
orang. Jumlah tersebut meliputi:
NO JENIS / KUALIFIKASI JUMLAH
1. ESELON:
a. II.b 1
b. III.a 1
c. III.b 2

8. LKIP DISPEN 2024
8
d. IV.a 1
2. FUNGSIONAL
a. Guru PNS (TK, SD, SMP) 787
b. Guru PPPK (TK,SD, SMP) 109
c. Pengawas (TK, SD, SMP) 12
d. Kepala Sekolah 52
e. Fungsional (Perencana, Widyaprada, Keuangan,
Kepegawaian)
1
f. Fungsional Penilik 0
g. Pamong Belajar 0
h. Fungsional Umum (Staf)
- Dinas Kabupaten 24
- Sekolah (TU/Penjaga) 45
- SKB 2
3. PANGKAT/GOLONGAN
a. IV 55
b. III 717
c. II 10
d. I 0
e. IX 109
4. JENJANG PENDIDIKAN
a. S3 0
b. S2 33
c. S1/DIV 877
d. D.III 8
e. SMA sederajat 9
f. SMP sederajat 0
g. SD sederajat 0

2. Anggaran
Dari sisi anggaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat mendapatakan
alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel ini memperlihatkan
jumlah alokasi anggaran tahun 2023 s.d 2024 beserta serapannya sebagai berikut:

9. LKIP DISPEN 2024
9



3. Sarana dan Prasarana Instansi
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat menempati kantor yang bertempat di
Kompleks Panorama Indah Sindeka-Salak, secara umum kondisi sarana dan
prasarana yang dimiliki dan di pergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja
Dinas Pendidikan dapat di lihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:



C. Tugas Pokok dan Fungsi
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa
dampak terhadap perubahan struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai berikut:
Perumusan kebijakan bidang Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
1
124025041393,0
141098773191,0 114056146317,0
134377192081,0
092%
095%
Tabel 2.1
No Pagu Anggaran Tahun 2023
Pagu Anggaran Tahun 2024Realisasi Anggaran Tahun 2023
Realisasi Anggaran Tahun 2024Capaian % Tahun 2023
Capaian % Tahun 2024
Pendidikan
Sekolah Dasar
Pendidikan
Sekolah
Menengah
Pertama
Pendidikan
Anak Usia Dini
(PAUD)
Pendidikan
Nonformal/Kes
etaraan
1 2 3 4
Jumlah Satuan Pendidikan - 57 26 6 1
Swasta - 2 2 65 4
Total 59 28 71 5
-
57
26
6
1-
2 2
65
4
59
28
71
5

10. LKIP DISPEN 2024
10
Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum pada bidang Pendidikan
Formal dan Pendidikan Nonformal;
Pengkoordinasian urusan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Formal dan Pendidikan
Nonformal;
Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat di pimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan, yang
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bantu oleh:
 Sekretaris Dinas yang membawahi:
a. Kasubbag administrasi umum dan kepegawaian.
b. Jabatan fungsional.
c. Jabatan pelaksana.
 Kepala Bidang Pendidikan Formal yang membawahi:
a. Kelompok jabatan fungsional.
b. Jabatan pelaksana
 Kapala Bidang Pendidikan Nonformal yang membahwai:
a. Kelompok jabatan fungsional.
b. Jabatan pelaksana

D. ISU STRATEGIS
Peningkatan kualitas pendidikan merupakan mandat yang harus dilakukan oleh
Pemerintah, yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Nonformal Kesetaraan. Sampai saat ini layanan Pendidikan Dasar (SD dan
SMP sederajat) belum optimal karena rasio Rombongan Belajar (Rombel) belum
memenuhi standar nasional. Selain itu kualitas sarana dan prasarana Pendidikan serta
tenaga pengajar pada sekolah negeri belum merata. Serta terminologi sekolah favorit
menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih sekolah tersebut.

E. LANDASAN HUKUM
LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 ini di susun berdasarkan
beberapa landasan hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

11. LKIP DISPEN 2024
11
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat.

F. SISTIMATIKA PENULISAN
Sistimatika Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2024 adalah:
Bab I. Pendahuluan
Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang di
hadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini berisi ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
3.2. Realisasi Anggaran
Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV. Penutup
Pada Bab ini menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjannya.

Lampiran-lampiran










BAB II
PERJANJIAN KINERJA

12. LKIP DISPEN 2024
12
Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
A. Perencanaan Strategis
1. Rencana Strategis
Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat adalah merupakan
penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan
potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal
ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat. Rencana Strategis Dinas
Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat yang di tetapkan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yaitu dari tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut
di hubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Pakpak Bharat terkait
dengan dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Kabupaten Pakpak Bharat di buat pada masa jabatannya, dengan demikian
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tersebut di tujukan untuk mewujudkan
visi dan misi daerah sebagaimana telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026.
Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat telah melalui
tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten
Pakpak Bharat 2021-2026 dengan melibatkan stakeholder pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD,
Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak
Bharat dan Stakeholder. Didalam Renja Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat di
muat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1
(satu) tahun.
2. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat. Visi
tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pakpak Bharat dengan potensi,
keragaman, dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju
Kabupaten yang bermartabat serta unggul, nyaman dan sejahtera.
Visi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 adalah: TERWUJUDNYA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG MAJU, BERDAYA SAING,
BERKEADILAN DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN KEBUDAYAAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

3. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2021-2026 tersebut di atas, maka dilaksanakan misi sebagai berikut:
a. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis
pertanian, peternakan, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat
pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat melalui penguatan desa dan
pemberdayaan Masyarakat;

13. LKIP DISPEN 2024
13
b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan Kualitas Sumber
Daya Yang Berbasis Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
c. Meningkatka Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Efesien, Efektif dan
mengutamakan Pelayanan Publik;
d. Meningkatan Pembangunan Yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan, Serta
Menciptakan Dunia Usaha dan Investasi Yang Adil dan Pro Rakyat;
e. Meningkatkan dan Menguatkan Pelestarian dan Diplomasi Budaya Daerah.

4. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta di dasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan di capai secara nyata oleh Instansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Sasaran di upayakan untuk dapat di capai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah di
tetapkan. Sasaran Dinas Pendidikan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi
Kabupaten tahun 2021-2026 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis yang tertuang di
dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026. Sebagai mana visi dan
misi yang telah di tetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan,
sasaran, indikator dan target Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai
berikut:

14. LKIP DISPEN 2024
14
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026

No Tujuan Sasaran Indikator
Kondisi
Awal
RPJMD
Target Pertahun
Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
1 Meningkatkan
layanan pendidikan
yang berkualitas,
merata, dan
terjangkau bagi
Masyarakat
Meningkatya akses
dan layanan
pendidikan
Tingkat partisipasi penduduk
usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD
50,36 50,36 60,30 70,50 80,20 90,00 %
Tingkat partisipasi penduduk
usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam Sekolah
Dasar
99,74 99,74 99,75 99,76 99,77 99,78 %
Tingkat partisipasi penduduk
usia 13-15 tahun yang
berpartisipasi dalam Sekolah
Menengah Pertama
99,25 99,25 99,30 99,35 99,40 99,45 %
Tingkat partisipasi penduduk
usia 7-18 tahun yang
berpartisipasi dalam
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
2,65 2,65 2,60 2,55 2,50 2,45 %
Meningkatkan kualitas
layanan pendidikan
Peningkatan jumlah
PAUD/TK yang terakreditasi
minimal B
9,52 9,52 15,87 19,05 23,81 25,40 %
Peningkatan jumlah SD/MI
yang terakreditasi minimal B
72,41 72,41 79,31 86,21 93,10 100 %
Peningkatan jumlah
SMP/MTs yang terakreditasi
minimal B
70,37 70,37 77,78 85,19 92,59 100 %

15. LKIP DISPEN 2024
15
Jumlah guru PAUD/TK pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik
26,19 26,19 45,24 64,29 83,33 100 %
Jumlah guru SD/MI pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik
44,83 44,83 48,00 51,00 54,00 56,00 %
Jumlah guru SMP/MTs pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik
51,51 51,51 55,00 58,00 60,00 62,00 %
2 Meningkatkan
kapasitas Lembaga
kepemudaan dan
olahraga
Meningkatnya
partisipasi pemuda
Tingkat partisipasi pemuda
yang aktif dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan
0,09 15 25 35 45 50 %
Tingkat pelaksanaan
kegiatan penyadaran,
pemberdayaan, dan
pengembangan pemudan
dan kepemudaan terhadap
pemuda pelopor, wirausaha
pemula, dan pemuda kader
kab/kota
0,09 10 20,50 30,50 40,50 50,00 %
Pembinaan organisasi
pramuka yang di bina dan
dikembangkan
100 100 100 100 100 100 %
Meningkatnya
pengelolaan sarana
dan prasaran
keolahragaan
Jumlah event kompetisi dan
pembudayaan olahraga yang
diikuti pemuda
4 event 4
event
4
event
4
event
4
event
4
event
%
Peningkatan jumlah sarana 40 45 50 60 65 75 %

16. LKIP DISPEN 2024
16
dan prasarana olahraga
(GOR) lapangan olahraga
yang layak

17. LKIP DISPEN 2024
17
B. Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan
yang baik di Indonesia di terbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, Indikator Kinerja Utama
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk tingkat perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja
Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Kinerja
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Akses dan
Kualitas layanan Pendidikan
Indeks Pendidikan % 0,70
Peningkatan jumlah PAUD/TK
yang terakreditasi minimal B
% 65
Peningkatan jumlah SD/MI
yang terakreditasi minimal B
% 90
Peningkatan jumlah SMP/MTs
yang terakreditasi minimal B
% 90


C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan prespektif mengenai apa yang di
inginkan untuk di hasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun perioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana
yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut fokus dalam mengarahkan dan
mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak
ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas
Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2024 mengacu pada Dokumen Renstra
tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024, dan Rencana
Kerja (Renja) tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat telah menetapkan Perjanjian Kinerja
dengan uraian sebagai berikut:







Indikator Kinerja Urusan (IKUR)

18. LKIP DISPEN 2024
18
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
Kinerja
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya akses
layanan Pendidikan
Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
% 100
Angka Partisipasi Sekolah
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
% 80,20
Angka Partisipasi Sekolah
Dasar (SD)
% 99,77
Angka Partisipasi Sekolah
Menegah Pertama (SMP)
% 99,40
Angka Partisipasi Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
% 2,50
2 Meningkatnya kualitas
layanan Pendidikan
Peningkatan jumlah PAUD/TK
yang terakreditasi minimal B
% 23,81
Jumlah guru PAUD/TK pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik
% 83,33
Jumlah guru SD pada tingkatan
tertentu yang bersertifikat
pendidik
% 54
Jumlah guru SMP pada
tingkatan tertentu yang
bersetifikat pendidik
% 60
3 Meningkatnya partisipasi
pemuda
Tingkat partisipasi pemuda yang
aktif dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan
% 45
Tingkat partisipasi pemuda
pelopor, wirausaha muda, dan
pemuda pelopor
% 40,50
Pembinaan organisasi pramuka % 100
4 Meningkatkan pengelolaan
sarana dan prasarana
keolahragaan
Peningkatan jumlah sarana dan
prasarana olahraga yang layak
% 65



BAB III

19. LKIP DISPEN 2024
19
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitasi kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanankan misi organisasi kepada pihak-pihak berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah Masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang dibuat sesuai ketentuan
yang diamantkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator
sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra tahun 2021-2026 maupun
Rencana Kerja tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat dalam memberhasilan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
Capaian indikator kinerja utama diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran
strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjannya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, seperti dalam tabel dibawah ini:



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih akurat atau transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

≥ 90
75,00 - 89,99
65,00 - 74,99
50,00 - 64,99
00,00 - 49,99
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

20. LKIP DISPEN 2024
20
3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan
3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam mengukur capaian
kinerja, untuk setiap indikator kinerja utama sasaran strategis organisasi maka
dilakukan analisis capaian kerja dengan cara membenadingkan antara target dan
realisasi kinerja tahun 2024 maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya. Analisis
penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan dan analis atas efesiensi penggunaan sumber
daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran atas capaian indikator kinerja
urusan pendidikan tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:
1. Realisasi capaian indikator kinerja urusan sesuai dengan sasaran strategis
dalam meningkatkan akses layanan pendidikan dalam memenuhi indikator
kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dari target
kinerja tahun 2024 sebesar 100% tercapai kinerja sebesar 100% dengan tingkat
capaian 100% dalam kategori baik sekali, ini terlaksana dengan dengan baik
pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pendidikan dalam mendukung
pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka pemenuhan
urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar bidang
pendidikan.


2. Realisasi capaian dalam rangka memenuhi indikator kinerja Angka Partisipasi
Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat kita lihat dari target jumlah
warga negara umur 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) yang direncakan pada tahun 2024 sebesar 80,20% terealisasi
sebesar 86,02% dengan tingkat capaian 107,26% dengan kategori baik sekali.
Realisasi ini didapat sesuai formula dalam mencapai Angka Partisipasi Sekolah
pada Satuan Pendidikan Anak Usia (PAUD) dengan membandingkan jumlah usia
5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini dengan jumlah
anak usia 5-6 tahun di kabupaten/kota bersangkutan di kali 100%. Jadi 1.913
orang : 2.224 orang x 100% sama dengan 86,02%.
1
00 0
100100
100%
0
% PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
12345678

21. LKIP DISPEN 2024
21


3. Realisasi capaian dalam rangka memenuhi indikator kinerja Angka Partisipasi
Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dapat kita lihat dari target jumlah warga
negara umur 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar/MI
yang direncakan pada tahun 2024 sebesar 99,77% terealisasi sebesar 97,75 %
dengan tingkat capaian 97,98% dengan kategori baik sekali. Realisasi ini didapat
sesuai formula dalam mencapai Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar/MI dengan membandingkan jumlah usia 7-12 tahun
yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar/MI dengan jumlah anak
usia 7-12 tahun di kabupaten/kota bersangkutan di kali 100%. Jadi 7.070 orang :
7.233 orang x 100% sama dengan 97,75%.



4. Realisasi capaian dalam rangka memenuhi indikator kinerja Angka Partisipasi
Sekolah Pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP) dapat kita lihat dari target
jumlah warga negara umur 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama/MTs yang direncakan pada tahun 2024 sebesar
99,40% terealisasi sebesar 87,23% dengan tingkat capaian 87,76% dengan
kategori baik. Realisasi ini didapat sesuai formula dalam mencapai Angka
Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/MTs
dengan membandingkan jumlah usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/MTs dengan jumlah anak usia 13-15
tahun di kabupaten/kota bersangkutan di kali 100%. Jadi 3.169 orang : 3.631
orang x 100% sama dengan 87,23%.
1
0
0 0
80,2
86,02
107%0
APS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
12345678
1
00
0
99,7797,75
098%
0
APS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MI
12345678

22. LKIP DISPEN 2024
22

5. Realisasi capaian dalam rangka memenuhi indikator kinerja Angka Partisipasi
Sekolah Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan dapat kita lihat dari target
jumlah warga negara umur 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan
Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang direncakan pada tahun 2024 sebesar
2,50% terealisasi sebesar 21,31% dengan tingkat capaian 78,69 % dengan
kategori baik. Realisasi ini didapat sesuai formula dalam mencapai Angka
Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan
membandingkan jumlah usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum tamat
sekolah Pendidikan dasar dan menengah di kabupaten/kota bersangkutan di kali
100%. Jadi 65 orang : 240 orang x 100% sama dengan 27,03%. Dan target
capaian didapat berdasarkan hasip 100% - 27,03% sama dengan 72,97 %.

6. Realisasi capaian indikator kinerja urusan sesuai dengan sasaran strategis dalam
meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam memenuhi indikator kinerja
peningkatan jumlah PAUD dengan akreditasi minimal B dari target kinerja tahun
2024 sebesar 23,81% tercapai kinerja sebesar 7,04% dengan tingkat capaian
29,57% dalam kategori sangat kurang. Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten
Pakpak Bharat per 31 Desember 2024 terdapat jumlah Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) satuan Pendidikan, dan ada 5
(lima) TK Negeri dengan predikat akreditasi B, 1 (satu) TK Negeri dengan
predikat Akreditasi C, serta sebanyak 38 (tiga puluh delapan) PAUD Swasta
dengan akreditasi C, dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) swasta yang belum terakreditasi. Untuk mengukur tingkat
capaian indikator peningkatan jumlah PAUD dengan akreditasi minimal B adalah
1
0
0 0
099
87,23
088%
0
APS PENDIDIKAN SMP/MTs
12345678
2,5
27,03
011
APS NONFORMAL/KESETARAAN
123

23. LKIP DISPEN 2024
23
dengan membandingkan jumlah PAUD/TK yang sudah terakreditasi B dengan
jumlah satuan Pendididkan Anak Usia Dini di kabupaten /kota bersangkutan dikali
100% atau 5 : 71 dikali 100% sama dengan 7,04%.


7. Realisasi capaian indikator kinerja urusan sesuai dengan sasaran strategis dalam
meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam memenuhi indikator kinerja
Jumlah guru PAUD/TK pada tingkatan tertentu yang bersertifikat pendidik dari
target kinerja tahun 2024 sebesar 83,33% tercapai kinerja sebesar 60,61%
dengan tingkat capaian 72,73% dalam kategori cukup. Realisasi ini didapat
dengan membandingkan jumlah guru pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini
yang sudah memenuhi kualitas profesi yang dipersyaratkan (sertifikasi) dengan
jumlah guru pada satuan pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten/kota
bersangkutan dikali 100%. Maka dari data Dinas Pendidikan per 31 Desember
2024 jumlah tenaga pendidik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini / TK Negeri
sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dan terdapat 20 (dua puluh) tenaga pendidik
sudah memiliki kualitas profesi yang di persyaratkan dan ada sebanyak 11
(sebelas) tenaga pendidik yang belum memiliki kualitas profesi (non sertifikasi).
Berdasarkan data di atas maka 20 : 33 x 100% adalah 60,61%.

8. Realisasi capaian indikator kinerja urusan sesuai dengan sasaran strategis dalam
meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam memenuhi indikator kinerja
Jumlah guru SD/MI pada tingkatan tertentu yang bersertifikat pendidik dari target
kinerja tahun 2024 sebesar 54,00% tercapai kinerja sebesar 46,58% dengan
tingkat capaian 86,26% dalam kategori baik. Realisasi ini didapat dengan
membandingkan jumlah guru pada satuan pendidikan Sekolah Dasar yang sudah
memenuhi kualitas profesi yang dipersyaratkan (sertifikasi) dengan jumlah guru
1
00
0
024
7,04
030% 0
AKREDITASI PAUD MINIMAL B
12345678
100
0
083
60,61
073%
0
JUMLAH GURU PAUD
BERSERTIFIKAT PENDIDIK
12345678

24. LKIP DISPEN 2024
24
pada satuan pendidikan Sekolah Dasar di kabupaten/kota bersangkutan dikali
100%. Maka dari data Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 jumlah tenaga
pendidik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebanyak 526 (lima ratus
dua puluh enam) orang, dan terdapat 245 (dua ratus empat puluh lima) tenaga
pendidik sudah memiliki kualitas profesi yang di persyaratkan dan ada sebanyak
281 (dua ratus delapan puluh satu) tenaga pendidik yang belum memiliki kualitas
profesi (non sertifikasi). Berdasarkan data di atas maka 245 : 526 x 100% adalah
46,58%.

9. Realisasi capaian indikator kinerja urusan sesuai dengan sasaran strategis dalam
meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam memenuhi indikator kinerja
Jumlah guru SMP pada tingkatan tertentu yang bersertifikat pendidik dari target
kinerja tahun 2024 sebesar 60,00% tercapai kinerja sebesar 58,28 % dengan
tingkat capaian 97,13% dalam kategori sangat baik. Realisasi ini didapat dengan
membandingkan jumlah guru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang
sudah memenuhi kualitas profesi yang dipersyaratkan (sertifikasi) dengan jumlah
guru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kabupaten/kota bersangkutan
dikali 100%. Maka dari data Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 jumlah
tenaga pendidik pada Sekolah Menegah Pertama Negeri sebanyak 338 (tiga
ratus tiga puluh delapan) orang, dan terdapat 197 (serratus sembilan puluh tujuh)
tenaga pendidik sudah memiliki kualitas profesi yang di persyaratkan dan ada
sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) tenaga pendidik yang belum memiliki
kualitas profesi (non sertifikasi). Berdasarkan data di atas maka 197 : 338 x
100% adalah 58,28%.
100
0
054
46,58
086%0
JUMLAH GURU SD
BERSERTIFIKAT PENDIDIK
12345678

25. LKIP DISPEN 2024
25


10. Dalam mengukur sasaran strategis di bidang kepemudaan dan olahraga, dimana
sasaran strategisnya adalah meningkatnya partisipasi pemuda dengan memiliki
indikator kinerjanya tingkat partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dan tingkat partisipasi
pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pemuda pelopor, masing-masing realisasi
dan tingkat capain sangat kurang, sementara pembinaan organisasi
kepramukaan dapat terealisasi dengan capaian sangat baik. Data target dan
realisasi serta tingkat capaianya dapat kita lihat di bawah ini:


Indikator kinerja tingkat partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dapat dihitung dengan
membandingkan Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif
pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di
kab/kota dengan Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kab/kota dikali 100%.
Berdasarkan data jumlah penduduk usia 16-30 tahun per 31 Desember 2024
Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kab/kota sebanyak 16.396 (enam belas ribu
tiga ratus Sembilan puluh enam) orang, terdiri dari 212 (dua ratus dua belas)
orang pemuda yang aktif pada organisasi kepemudaan dan 79 (tujuh puluh
sembilan) orang pemuda yang aktif pada organisasi sosial kemasyarakatan
sama dengan 291 orang pemuda. Realisasi dari target yang telah
direncanakan pada tahun 2024 adalah 45,00 %, terealisai sebesar 1,77%
dengan tingkat capaianya sebesar 3,93% dengan kategori sangat kurang.
1
0
0
0
060
58,28
097%
0
JUMLAH GURU SMP
BERSERTIFIKAT PENDIDIK
12345678
045
1,77
004%
TINGKAT PARTISIPASI AKTIF PADA
ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN MASYARAKAT
12345678

26. LKIP DISPEN 2024
26

Indikator kinerja tingkat partisipasi pemuda pelopor, wirausah muda, dan
pemuda pelopor dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pemuda (16-
30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota dengan Jumlah pemuda (16-30
tahun) di kab/kota dikali 100%. Berdasarkan data jumlah penduduk usia 16-
30 tahun per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 16.396 (enam belas ribu
tiga ratus Sembilan puluh enam) orang, terdiri dari:
 Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Pengolahan sebanyak 6 (enam)
orang.
 Perdagangan dan Jasa sebanyak 201 (dua ratus satu) orang.
 Lainnya sebanyak 1 (satu) orang
 Jadi total yang berwirausaha di Kabupaten Pakpak Bharat adalah 208 (dua
ratus delapan) orang
Dalam mengukur antara target dan realisasi kinerja dalam mencapai
indikator kinerja tingkat partisipasi pemuda pelopor, wirausaha muda,
dan pemuda pelopor adalah 208 : 16.396 x 100% adalah 1,27%
dengan tingkat capaian 3,14%.

Indikator kinerja pembinaan organisasi kepramukaan dapat terealisasi
dengan baik sekali, ini di buktikan dengan program pengembangan
kepramukaan di Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun ke tahun terlaksan
dengan baik. Capaian dari target dan realisasi kinerja dapat di lihat pada
grafik di bawah ini:


041
1,27
003%
TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA PELOPOR,
WIRAUSAHA MUDA, DAN PEMUDA PELOPOR
12345678
100
100
100%
PEMBINAAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN
12345678

27. LKIP DISPEN 2024
27
11. Terakhir indikator kinerja urusan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2024, sasaran strategisnya dalam meningkatkan pengelolaan
sarana dan prasarana keolahragaan dengan indikator kinerjanya Peningkatan
jumlah sarana dan prasarana olahraga yang layak dapat dijelaskan bahwa
jumlah sarana olah raga di Kabupaten Pakpak Bharat per 31 Desember 2024
sebanyak 8 unit antara lain:
a) Lapangan sepak bola di Kecamatan STTU Julu.
b) Lapangan sepak bola di Kecamatan Salak.
c) Lapangan bola basket di Kecamatan Salak.
d) Lapangan sepak bola di Kecamatan PGGS.
e) Lapangan bola volley di Kecamatan Pagindar.
f) Lapangan sepak bola di Kecamatan STTU Jehe.
g) Lapangan sepak bola di Kecamatan Kerajaan.
h) Lapangan sepak bola di Kecamatan Siempat Rube.
Dari 8 (delapan) sarana olahraga tersebut, ada 6 (enam) yang layak untuk
dipergunakan berarti ada 2 (dua) yang belum layak di pergunakan yaitu lapangan
sepak bola di Kecamatan Salak dan lapangan sepak bola di Kecamatan
Siempatrube. Untuk mengukur realisasi kinerja dalam peningkatan jumlah sarana
dan prasarana olahraga yaitu dengan membandingkan jumlah sarana dan
prasarana olahraga yang layak dengan jumlah keseluruhan sarana dan
prasarana olahraga di kab/kota bersangkutan dikali 100% atau 6 : 8 x 100 sama
dengan 75% dengan tingkat capaian 115,38%. Realisasi kinerja dan capaiannya
dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


12. Indeks Pendidikan
Pendidikan yang merupakan komponen dalam menyusun Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indeks Harapan Lama Sekolah dan
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
Indeks Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 adalah
sebesar 77,28 poin yaitu dengan membandingkan Harapan Lama Sekolah
dikurangi Harapan Lama Sekolahminimum di bagi Harapan Lama Sekolahmaksimum
dikurangi Harapan Lama Sekolahminimum (HLS-HLSmin) dibagi (HLSmaks-HLSmin)
atau (13,91-0):(18-0)= 77,28 poin. Sementara Indek Rata-Rata Lama Sekolah di
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 adalah sebesar 64,87 point, yaitu dengan
membandingkan Rata-Rata Lama Sekolah dikurangi Rata-Rata Lama
Sekolahminimum dibagi Rata-Rata Lama Sekolahmaksimum dikurangi Rata-Rata
065
075
115%
PENINGKATAN JUMLAH SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA YANG LAYAK
12345678

28. LKIP DISPEN 2024
28
Lama Sekolahminimum (RLS– RLSmin):(RLSmaks-RLSmin) atau (9,73-0):(15-0) =
64,87 point.
Jadi realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 adalah
0,71 poin yaitu dengan mempresentasikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di bagi 2 (HLS+RLS):(2) atau (77,28+64,87):(2)
sama dengan 71,07 point dengan Tingkat capaian sebesar 100% dengan
kategori baik sekali.


13. Peningkatan jumlah PAUD/TK yang terakreditasi minimal B
Kinerja pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan dan kualitas layanan
pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu penguatan, ini dapat dilihat
dari target yang di tetapkan dengan capaian kinerja masih dalam kategori sangat
kurang dan cukup, yaitu peningkatan jumlah PAUD/TK yang terakreditasi minimal
B dari target 65% terealisasi sebesar 7,04% dengan tingkat capaian 10,83%
dengan kategori sangat kurang, ini dapat kita lihat capaian mutu pada satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan memakai alat ukur dengan indikator
kinerja persentasi PAUD/TK yang terakreditasi minimal B dapat dijelaskan bahwa
jumlah TK/PAUD di Kabupaten Pakpak Bharat yang tersebar di 8 (delapan)
Kecamatan terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) TK/PAUD dimana 6 (enam) TK
Negeri dan 66 (enem puluh enam) PAUD Swasta dengan kategori 5 (lima) TK
Negeri dengan akreditasi B dan 1 (satu) kategori C, dan 38 (tiga puluh delapan)
dengan akreditasi C, serta 27 (dua puluh tujuh) dengan kategori non akreditasi.


14. Dalam mengukur peningkatan jumlah SD dengan akreditasi minimal B dari target
kinerja 90,00 terealisasi sebesar 66,10% dengan tingkat capaian 73,44%, dari 59
001
001
100%
INDEKS PENDIDIKAN
12345678
065
007
011%
PENINGKATAN JUMLAH PAUD/TK DENGAN
AKREDITASI MINIMAL B
12345678

29. LKIP DISPEN 2024
29
(lima puluh sembilan) jumlah satuan Pendidikan Sekolah Dasar terdapat 2 (dua)
satuan pendidikan dengan akreditasi A, 37 dengan akreditasi B, 19 (Sembilan
belas) akreditasi C, dan 1 (satu) dengan non akreditasi, maka 39 : 59 x 100%
sama dengan 66,10%.

15. Dari 28 (dua puluh delapan) satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
terdapat 2 (dua) Satuan Pendidikan dengan kategori akreditasi A, 17 (tujuh belas)
dengan kategori akreditasi B, dan 8 (delapan) dengan kategori akreditasi C, dan
1 (satu) dengan non akreditasi. Maka 19 : 28 x 100% sama dengan 67,86%, dari
target kinerja sebesar 90% terealisasi sebesar 67,86% dengan tingkat capaian
75,40%.


3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Pengungukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun
2024 dengan cara membandingkat antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Berikut disajikan tabel
perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Tahun Tahun
Tahun 2024
090
066
073%
PENINGKATAN JUMLAH SD DENGAN AKREDITASI
MINIMAL B
12345678
090
068
075%
PENINGKATAN JUMLAH SMP DENGAN AKREDITASI
MINIMAL B
12345678

30. LKIP DISPEN 2024
30
2022 2023
Realisai Realisasi Target Realisai
%
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya akses
layanan pendidikan
Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100 100 100 100 100
Angka Partisipasi Sekolah
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
46 56,92 80,20 86,02 107,26
Angka Partisipasi Sekolah
Dasar (SD)
92 84,56 99,77 97,75 97,98
Angka Partisipasi Sekolah
Menegah Pertama (SMP)
86 72,91 99,40 87,23 87,76
Angka Partisipasi Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
0,75 3,96 2,50 21,31 78,69
2 Meningkatnya kualitas
layanan pendidikan
Peningkatan jumlah
PAUD/TK yang
terakreditasi minimal B
5,63 5,63 23,81 7,04 29,58
Jumlah guru PAUD/TK
pada tingkatan tertentu
yang bersertifikat pendidik
55,26 55,26 83,33 60,61 72,73
Jumlah guru SD pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik
34,73 34,73 54 46,58 86,26
Jumlah guru SMP pada
tingkatan tertentu yang
bersetifikat pendidik
43,56 43,56 60 58,28 97,13
3 Meningkatnya
partisipasi pemuda
Tingkat partisipasi
pemuda yang aktif dalam
organisasi kepemudaan
dan organisasi sosial
kemasyarakatan
- - 45 1,77 3,95
Tingkat partisipasi
pemuda pelopor,
wirausaha muda, dan
pemuda pelopor
- - 40,50 1,27 3,13
Pembinaan organisasi
pramuka
100 100 100 100 100
4 Meningkatkan
pengelolaan sarana dan
prasarana
keolahragaan
Peningkatan jumlah
sarana dan prasarana
olahraga yang layak
45 50 65 75 115,38


1. Sasaran strategi dalam meningkatkan akses pendidikan, terdiri dari 4(empat) indikator
kinerja yaitu:
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran antara target dan
realisasi dari tahun ke tahun dapat tercapai dengan baik.
Realisasi pemenuhan angka partisipasi sekolah usia 5-6 tahun pada Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Realisasi pemenuhan angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan,
tetapi pada tahun 2024 telah mengalami peningkatan.
Realisasi pemenuhan angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami
penurunan, tetapi pada tahun 2024 telah mengalami peningkatan.

31. LKIP DISPEN 2024
31
Persentase pemenuhan angka partisipasi sekolah usia 7-18 tahun pada Satuan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
secara signifikan.
2. Sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, terdiri dari 4 (empat)
indikator kinerja yaitu peningkatan Akreditasi PAUD/TK minimal B, Jumlah guru
PAUD/TK, SD, dan SMP pada tingkatan tertentu bersertifikat pendidik mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun.
3. Sasaran strategis dalam meningkatnya partisipasi pemuda terhadap indikator kinerja
yaitu Tingkat partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan dan Tingkat partisipasi pemuda pelopor, wirausaha muda, dan
pemuda pelopor perlu di benahi secara mandiri agar target dan realisasi kinerja dapat
tercapai.
4. Tingkat capaian Indikator pembinaan organisasi pramuka dari tahun ke tahun terealisasi
dengan baik.
5. Sasaran strategis dalam meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana keolahragaan
dengan indikator kinerja Peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga yang layak
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi Kinerja
Tahun 2024
Target Akhir
Rencana Strategis
2026
Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5 6=4/5*100
1 Meningkatnya akses
layanan pendidikan
Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100 100 100
Angka Partisipasi Sekolah
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
86,02 90,00 95,58
Angka Partisipasi Sekolah
Dasar (SD)
97,75 99,78 97,97
Angka Partisipasi Sekolah
Menegah Pertama (SMP)
87,23 99,45 89,42
Angka Partisipasi Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
21,31 adalah
(100-21,31) =
78,66
2,45=100-
2,45=97,55
80,64
2 Meningkatnya kualitas
layanan pendidikan
Peningkatan jumlah PAUD/TK
yang terakreditasi minimal B
7,04 25,40 27,72
Jumlah guru PAUD/TK pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik
60,61 100 60,61
Jumlah guru SD pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik
46,58 56 83,18
Jumlah guru SMP pada
tingkatan tertentu yang
bersetifikat pendidik
58,28 62 94

32. LKIP DISPEN 2024
32
3 Meningkatnya
partisipasi pemuda
Tingkat partisipasi pemuda
yang aktif dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan
1,77 50 3,54
Tingkat partisipasi pemuda
pelopor, wirausaha muda, dan
pemuda pelopor
1,27 50 2,54
Pembinaan organisasi
pramuka
100 100 100
4 Meningkatkan
pengelolaan sarana dan
prasarana
keolahragaan
Peningkatan jumlah sarana
dan prasarana olahraga yang
layak
75 75 100

Kalau dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RPJMD tahun 2026
berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 Sasaran strategis dalam meningkatnya akses layanan pendidikan dengan indikator
kinerja persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran pada tahun 2024
terealisasi 100% dengan tingkat kemajuan sebesar 100% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya akses layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 tahun pada Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 86,02% dengan Tingkat kemajuan
sebesar 95,98% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya akses layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar pada tahun 2024 terealisasi sebesar 97,75% dengan Tingkat kemajuan sebesar
97,97% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya akses layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama pada tahun 2024 terealisasi sebesar 87,23% dengan Tingkat
kemajuan sebesar 89,42% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya akses layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 78,66% dengan Tingkat
kemajuan sebesar 80,64% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja peningkatan jumlah PAUD/TK yang terakreditasi minimal B pada tahun 2024
terealisasi sebesar 7,04% dengan Tingkat kemajuan sebesar 27,72% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja jumlah guru PAUD/TK pada tingkatan tertentu yang bersertifikat pendidik pada
tahun 2024 terealisasi sebesar 60,61% dengan Tingkat kemajuan sebesar 60,61%
pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja jumlah guru SD pada tingkatan tertentu yang bersertifikat pendidik pada tahun
2024 terealisasi sebesar 46,58% dengan Tingkat kemajuan sebesar 83,18% pada
tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja jumlah guru SMP pada tingkatan tertentu yang bersertifikat pendidik pada tahun
2024 terealisasi sebesar 58,28% dengan Tingkat kemajuan sebesar 94% pada tahun
2026.
 Sasaran strategis dalam Meningkatnya partisipasi pemuda dengan indikator kinerjannya
Tingkat partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi

33. LKIP DISPEN 2024
33
sosial kemasyarakatan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1,77% dengan tingkat
kemajuan sebesar 3,54% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam Meningkatnya partisipasi pemuda dengan indicator kinerjannya
Tingkat Tingkat partisipasi pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pemuda pelopor
pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1,27% dengan tingkat kemajuan sebesar 2,54%
pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam Meningkatnya partisipasi pemuda dengan indikator kinerjannya
Pembinaan organisasi pramuka pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dengan
tingkat kemajuan sebesar 100% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana
keolahragaan dengan indikator kinerjannya Peningkatan jumlah sarana dan prasarana
olahraga yang layak pada tahun 2024 terealisasi sebesar 75% dengan tingkat kemajuan
sebesar 100% pada tahun 2026.
 Terkait dengan tingkat kemajuannya sangat rendah, menjadi perhatian Dinas
Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat agar lebih fokus dalam memberhasilkan target
indicator kinerja dengan pembenahan secara mandiri dengan mengerahkan sumber
daya manusia yang ada dengan program/kegiatan yang mendukung ketercapaian
tujuan dan sasaran yang akan di capai.

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standard nasional
No Sasaran Strategi Indikator Kinerja
Realisasi Kinerja Tahun
2024 % Capaian
Dinas
Pendidikan
Nasional
1 2 3 4 5 6=4:5x100
1 Meningkatnya akses
layanan pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).
86,02 75,76 113,54
Angka Partisipasi Sekolah
Dasar (SD).
97,75 99,20 98,53
Angka Partisipasi Sekolah
Menegah Pertama (SMP)
87,23 99,20 87,93
Angka Partisipasi Sekolah
Nonformal/Kesetaraan.
21,31
adalah
(100-
21,31) =
78,66
10,05
adalah
(100-
10,05) =
89,95
87,44
2 Meningkatnya
kualitas layanan
pendidikan
Peningkatan jumlah
PAUD/TK yang
terakreditasi minimal B.
7,04 7,83 89,91
Jumlah guru PAUD/TK
pada tingkatan tertentu
yang bersertifikat pendidik.
60,61 - -
Jumlah guru SD pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik.
46,58 - -
Jumlah guru SMP pada
tingkatan tertentu yang
bersetifikat pendidik.
58,28 - -

34. LKIP DISPEN 2024
34
3 Meningkatnya
partisipasi pemuda
Tingkat partisipasi pemuda
yang aktif dalam organisasi
kepemudaan dan
organisasi sosial
kemasyarakatan.
1,77 - -
Tingkat partisipasi pemuda
pelopor, wirausaha muda,
dan pemuda pelopor.
1,27 - -
Pembinaan organisasi
pramuka.
100 - -
4 Meningkatkan
pengelolaan sarana
dan prasarana
keolahragaan
Peningkatan jumlah sarana
dan prasarana olahraga
yang layak.
75 - -


Berdasarkan hasil pengukuran jika dibandingkan realisasi kinerja Dinas
Pendidikan tahun 2024 dengan standar nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sasaran strategis dalam meningkatnya akses layanan pendidikan dengan
indikator kinerja angka partisipasi sekolah pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini
di Kabupaten Pakpak Bharat dengan realisasi sebesar 86,02 dan realisasi
nasional sebesar 75,76 dengan tingkat capaian sebesar 113,54.
2. Sasaran strategis dalam meningkatkan akses layanan pendidikan dengan
indikator kinerjanya angka partisipasi sekolah pada satuan pendidikan Sekolah
Dasar di Kabupaten Pakpak Bharat dengan realisasi sebesar 97,75 dan realisasi
nasional sebesar 99,20 dengan tingkat capaian 98,53.
3. Sasaran strategis dalam meningkatkan akses layanan pendidikan dengan
indikator kinerjanya angka partisipasi sekolah pada satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama di Kabupaten Pakpak Bharat dengan realisasi sebesar 87,23
dan realisasi nasional sebesar 99,20 dengan tingkat capaian 87,93.
4. Sasaran strategis dalam meningkatkan akses layanan pendidikan dengan
indikator kinerjanya angka partisipasi sekolah pada satuan pendidikan
Nonformal/Kesetaraan di Kabupaten Pakpak Bharat dengan realisasi sebesar
78,66 dan realisasi nasional sebesar 89,95 dengan tingkat capaian 87,44.
5. Sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas layanan pendidikan dengan
indikator kinerjannya Peningkatan jumlah PAUD/TK yang terakreditasi minimal B
dengan realisasi kinerkja di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 7,04 dan realisasi
nasional sebesar 7,83 dengan persentase tingkat capaian sebesar 89,91.
6. Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang menjadi sasaran strategis di Dinas
Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat yaitu Jumlah guru PAUD/TK pada tingkatan
tertentu yang bersertifikat pendidik. Jumlah guru SD pada tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik, dan Jumlah guru SMP pada tingkatan tertentu yang
bersetifikat pendidik pada sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan
pendidikan.
7. Pada urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar pada bidang kepemudaan
dan olahraga dengan 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja
pada Dinas Pendidikan, tetapi tidak menjadi target kinerja nasional.

35. LKIP DISPEN 2024
35
3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
Analisa
Keberhasilan/Kegagalan
Solusi yang di lakukan
1 Meningkatnya akses
layanan pendidikan
Persentase
pemenuhan kebutuhan
administrasi
perkantoran
100 100 100 Adanya dukungan dana
dalam pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran pada program
penunjang urusan
pemerintahan daerah
kabupaten/kota dalam
mengukur Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM) dalam pelayanan
urusan pendidikan dan
urusan kepemudaan dan
olahraga
Dengan penyusunan
program/kegiatan yang pro
dalam mecapai kinerja
urusan pemerintahan
bidang pendidikan dan
urusan kepemudaan dan
olahraga agar indeks
kepuasan masyaraknya
dapat di capai
Angka Partisipasi
Sekolah Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)
80,20 86,02 107,26 Proporsi peserta didik usia
5-6 tahun terhadap
penduduk kelompok usia 5-
6 tahun di suatu wilayah
kurang
1. Perlu pendataan
anak usia 5-6 tahun
yang tidak
bersekolah
2. Data perlu
dikumpulkan secara
mandiri dengan
mengukur tingkat
kesadaran masyarakat
tentang pentingnya
pendidikan
3. Daerah menghitung
secara mandiri dengan
melihat jumlah siswa
yang membutuhkan
bantuan berdasarkan
KIP ataupun tingkat
kesejahteraan. Siswa
yang membutuhkan
bantuan dihitung dari

36. LKIP DISPEN 2024
36
jumlah anak usia 5-6
tahun dari keluarga
miskin yang belum
berpartisipasi di PAUD
dibagi dengan total
populasi anak usia dini
di kabupaten/kota
4. Daerah menghitung
secara mandiri dengan
melihat jumlah daya
tampung dibandingkan
dengan siswa
menggunakan data
DAPODIK dan jumlah
penduduk
menggunakan BPS.
Daya tampung dihitung
dengan cara jumlah
rombel dibagi dengan
populasi anak usia 5-6
tahun di wilayah
kab/kota dengan
ketentuan rombel 15
anak per kelas
Angka Partisipasi
Sekolah Dasar (SD)
99,77 97,75 97,98 Proporsi peserta didik usia
7-12 tahun terhadap
penduduk kelompok usia 7-
12tahun di suatu wilayah
sangat tinggi
1. Pendataan warga
negara usia 7-12 tahun
yang tidak bersekolah.
2. Pemberian biaya
pendidikan kepada
peserta didik dari
keluarga tidak mampu
sampai lulus.
3. Penyediaan layanan
pendidikan di daerah
yang kekurangan daya
tampung melalui
pembangunan Unit

37. LKIP DISPEN 2024
37
Sekolah Baru (USB).
Angka Partisipasi
Sekolah Menegah
Pertama (SMP)
99,40 87,23 87,76 Proporsi peserta didik usia
7-15 tahun terhadap
penduduk kelompok usia 7-
15 tahun di suatu wilayah
sangat tinggi
1. Pendataan warga
negara usia 7-12 tahun
yang tidak bersekolah.
2. Pemberian biaya
pendidikan kepada
peserta didik dari
keluarga tidak mampu
sampai lulus.
3. Penyediaan layanan
pendidikan di daerah
yang kekurangan daya
tampung melalui
pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB).
Angka Partisipasi
Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
2,50 21,31 78,69 Proporsi peserta didik
kesetaraan usia 7-18 tahun
terhadap penduduk
kelompok usia 7-18 tahun
yang belum bersekolah
formal di suatu wilayah
kurang
1. Pemutakhiran Dapodik
minimal 2 (dua) kali
dalam setahun untuk
menjamin kesesuaian
data dengan kondisi
satuan pendidikan
2. Pendataan warga
negara usia 7-18 tahun
yang tidak bersekolah
3. Pemberian biaya
pendidikan kepada
peserta didik dari
keluarga tidak mampu
sampai lulus.
4. Penyediaan layanan
pendidikan di daerah
yang kekurangan daya
tampung melalui
pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB).
5. Penyediaan Pamong
Belajar di SKB paling

38. LKIP DISPEN 2024
38
sedikit 7 (tujuh) orang
pada Sanggar
Kegiatan Belajar.
6. Data perlu
dikumpulkan secara
mandiri dengan melihat
kecukupan buku teks
dan non teks yang
berkualitas.
7. Penyertaan
program/kegiatan
pendukung untuk
ketercapaian indikator
kinerja.
2 Meningkatnya kualitas
layanan pendidikan
Peningkatan jumlah
PAUD/TK yang
terakreditasi minimal B
23,81 7,04 29,58 Kinerja pemerintah daerah
dalam mendorong
pemerataan kualitas
layanan masih perlu
penguatan.
Perlu melakukan
pembenahan 8 (delapan)
standar layanan
pendidikan melalui
pemetaaan secara mandiri
dengan dukungan sumber
daya yang ada.
Jumlah guru PAUD/TK
pada tingkatan tertentu
yang bersertifikat
pendidik
83,33 60,61 72,73 Mutu kinerja dan
kompetensi pendidik di
satuan PAUD formal
sangat baik, karena
proporsi pendidik dengan
kualifikasi minimal S1/D4
relatif tinggi.
Dukungan kebijakan dari
pemerintah daerah
diperlukan untuk
memitigasi berbagai faktor
penyebab rendahnya
kepemilikan kualifikas
pada pendidik PAUD
seperti ketidaksesuaian
antara biaya yang
dibutuhkan dengan
kompensasi yang diterima
oleh pendidik PAUD, serta
minimnya perguruan tinggi
yang menyelenggarakan
program studi guru PAUD.

39. LKIP DISPEN 2024
39
Jumlah guru SD pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik
54 46,58 86,26 Mutu kinerja dan
kompetensi pendidik di
satuan SD formal kurang,
karena proporsi pendidik
dengan kualifikasi minimal
S1/D4 relatif tinggi.
Dukungan kebijakan dari
pemerintah daerah
diperlukan untuk
memitigasi berbagai faktor
penyebab rendahnya
kepemilikan kualifikas
pada pendidik SD seperti
ketidaksesuaian antara
biaya yang dibutuhkan
dengan kompensasi yang
diterima oleh pendidik SD,
serta minimnya perguruan
tinggi yang
menyelenggarakan
program studi guru SD.
Jumlah guru SMP
pada tingkatan tertentu
yang bersetifikat
pendidik
60 58,28 97,13 Mutu kinerja dan
kompetensi pendidik di
satuan SMP formal kurang,
karena proporsi pendidik
dengan kualifikasi minimal
S1/D4 relatif tinggi.
Dukungan kebijakan dari
pemerintah daerah
diperlukan untuk
memitigasi berbagai faktor
penyebab rendahnya
kepemilikan kualifikas
pada pendidik SMP seperti
ketidaksesuaian antara
biaya yang dibutuhkan
dengan kompensasi yang
diterima oleh pendidik
SMP, serta minimnya
perguruan tinggi yang
menyelenggarakan
program studi guru SMP.
3 Meningkatnya
partisipasi pemuda
Tingkat partisipasi
pemuda yang aktif
dalam organisasi
kepemudaan dan
organisasi sosial
kemasyarakatan
45 1,77 3,95 Tingkat partisipasi pemuda
yang aktif dalam organisasi
kepemudaan dan
organisasi sosial
kemasyarakatan masih
rendah
Perlu kajian lebih detail
tentang partisipasi
pemuda yang aktif dalam
organisasi kepemudaan
dan organisasi social
kemasyarakatan dimulai
dari pemenuhan data
sampai dengan

40. LKIP DISPEN 2024
40
perencanaan
pengembangan kapasitas
kepemudaan di kabupaten
Tingkat partisipasi
pemuda pelopor,
wirausaha muda, dan
pemuda pelopor
40,50 1,27 3,13 Tingkat partisipasi pemuda
pelopor, wirausaha muda,
dan pemuda pelopor
sangat rendah
Perlu kajian lebih detail
tentang pengembangan
kapasitas kepemudaan
pelopor, wirausaha muda,
dan pemuda pelopor
dimulai dari pemenuhan
data sampai dengan
perencanaan
pengembangan kapasitas
kepemudaan di
kabupaten.
Pembinaan organisasi
pramuka
100 100 100 Pembinaan organisasi
pramuka baik
Perlu kajian yang lebih
matang program dan
kegiatan dalam
pemberdayaan kapasitas
kepramukaan yang lebih
baik.
4 Meningkatkan
pengelolaan sarana dan
prasarana keolahragaan
Peningkatan jumlah
sarana dan prasarana
olahraga yang layak
65 75 115,38 Peningkatan jumlah sarana
dan prasarana olahraga
yang layak sudah tinggi
Perlu peningkatan sarana
dan prasarana olahraga
yang lebih layak sesuai
perencanaan dalam
penembangan olahraga di
kabupaten.

3.1.6 Analisa dan Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Capaian
Efesiensi
1 Meningkatnya akses
layanan pendidikan
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
100 100 100 95.731.658.714 92.962.749.029 97,11 2,89%

41. LKIP DISPEN 2024
41
administrasi
perkantoran
Angka Partisipasi
Sekolah Pendidikan
Anak Usia Dini
(PAUD)
80,20 86,02 107,26 2.141.057.417 2.069.096.562 96,64 3,35%
Angka Partisipasi
Sekolah Dasar (SD)
99,77 97,75 97,98 17.260.457.731 16.950.750.302 98,21 1,79%
Angka Partisipasi
Sekolah Menegah
Pertama (SMP)
99,40 87,23 87,76 14.973.068.920 14.388.104.655 96,09 3,91%
Angka Partisipasi
Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
2,50 21,31 78,69 398.790.000 297.830.000 74,68 25,32%
2 Meningkatnya
kualitas layanan
pendidikan
Peningkatan jumlah
PAUD/TK yang
terakreditasi minimal B
23,81 7,04 29,58 202.984.200 104.256.200 51,36 48,64%
Jumlah guru PAUD/TK
pada tingkatan
tertentu yang
bersertifikat pendidik
83,33 60,61 72,73 934.290.600 855.850.600 91,60 8,40%
Jumlah guru SD pada
tingkatan tertentu yang
bersertifikat pendidik
54 46,58 86,26 82.910.680 54.823.300,00 66,12 33,88%
Jumlah guru SMP
pada tingkatan
tertentu yang
bersetifikat pendidik
60 58,28 97,13 45.065.860 43.776.400,00 97,14 2,86%
3 Meningkatnya
partisipasi pemuda
Tingkat partisipasi
pemuda yang aktif
dalam organisasi
kepemudaan dan
organisasi sosial
45 1,77 3,95 160.826.400 159.926.400 99,44 0,86%

42. LKIP DISPEN 2024
42
kemasyarakatan
Tingkat partisipasi
pemuda pelopor,
wirausaha muda, dan
pemuda kader
40,50 1,27 3,13 533.387.440 139.173.100 26,09 73,21%
Pembinaan organisasi
pramuka
100 100 100 100.000.000 100.000.000 100 -
4 Meningkatkan
pengelolaan sarana
dan prasarana
keolahragaan
Peningkatan jumlah
sarana dan prasarana
olahraga yang layak
65 75 115,38 213.437.099 174.230.109 81,63 18,37

43. LKIP DISPEN 2024
43
3.2 Realisasi Anggaran
Penilaian terhadap realisasi keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak
Bharat tahun 2024 dilakukan dengan cara mensinergikan antara realisasi keuangan
dan realisasi fisik kegiatan. Data realisasi keuangan dapat kami peroleh
berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (RAL) per 31 Desember 2024,
sedangkan untuk penilaian fisik dapat kami peroleh dengan melakukan monitoring
terhadap kegiatan yang sedang berjalan dan membuat prediksi persentase
perkembangan kemajuan kegiatan kontruksi. Sedangkan untuk non kontruksi
ataupun kegiatan bersifat rutin penilaian kinerja dilakukan dengan cara pengamatan
baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan/atau melalui pelaporan
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pejabat yang lain yang
berhubungan dengan kegiatan yang ditunjuk sesuai dengan regulasi. Hasil
penilaian kinerja terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2024, dengan rata-rata
capain kinerja dari seluruh program/kegiatan adalah predikat baik. Berikut
data/informasi mengenai penilaian dan evaluasi hasil rencana kerja (renja) Dinas
Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 pada tiap program/kegiatan
yang dapat ditampilkan pada tabel 3.2.1 di bawah ini.

44. LKIP DISPEN 2024
44
Tabel. 3.2.1 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024
No Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan(Output
)
Satuan Target kinerja dan
Anggaran 2024
Realisasi Capaian
Kinerja dan Keuangan
2024
Tingkat
Capaian
Kinerja
Tingkat
Capaian
Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase ketercukupan
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persen 100
I Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Persentase kecukupan
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persen 100 7.490.820 100 7.490.820 100 100
1 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Laporan 3 7.490.820 3 7.490.820 100 100
II Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase kecukupan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persen 100 95.114.666.280 97,11 92.365.547.890 97,11 97,11
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Jumlah orang yang menerima
gaji dan tunjangan ASN
Orang 1390
2

92.365.547.890 1390
2
92.032.336.022 100 97,12
2 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah laporan Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN
Laporan 12 348.727.040 12 333.211.868 100 95,55
III Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase kecukupan
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah
Persen 100 3.994.980 100 3.994.980 100
1 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
Jumlah laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
Laporan 4 3.994.980 4 3.994.980 100 100
IV Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Persentase kecukupan
administrasi kepegawaian
perangkat daerah
Persen 100 10.000.000 100 100.000.000 100 100
1 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Orang 2 10.000.000 2 10.000.000 100 100

45. LKIP DISPEN 2024
45
V Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Persen 100 467.352.090 99,89 466.858.108 99,89 99,89
1 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang tersedia
Paket 1 12.088.000 1 12.088.000 100 100
2 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
tersedia
Paket 1 73.653.350 1 73.646.620 100 99,99
3 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah Peralatan Rumah
Tangga yang tersedia
Paket 2 7.500.300 2 7.500.000 100 100
4 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor
yang tersedia
Paket 3 47.478.000 3 47.478.000 100 100
5 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan yang tersedia
Paket 1 33.788.440 1 33.788.440 100 100
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah dokumen Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Dokumen 1 20.750.000 1 20.750.000 100 100
7 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Laporan 164 272.094.000 164 271.606.748 100 99,82
VI Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Persentase Kecukupan
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Persen 100 3.906.780 100 3.906.780 100 100
1 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang tersedia Paket 1 3.906.780 1 3.906.780 100 100
VII Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase kecukupan
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Persen 100 66.427.764 70,97 47.141.011 70,97 70,97
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Laporan 12 40.800.000 12 36.503.156 100 89,47
2 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
Laporan 12 25.627.764 12 10.637.855 100 41,51
VIII Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase Kecukupan
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persen 100 57.820.000 99,98 57.809.440 99,98 99,98

46. LKIP DISPEN 2024
46
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas dan
operasional atau lapangan
yang dipelihara
Unit 1 57.820.000 1 57.809.440 100 99,98
2 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin
yang dipelihara
Unit 3 13.390.000 3 13.383.000 100 99,95
B PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
Persentase pengelolaan
Pendidikan
Persen 100 36.056.438.408 96,43 34.769.561.019 96,43
I Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar
Angka Parti dan sipasi
Sekolah umur 7-12 yang
berpartisipasi dalam
Pendidikan Sekolah Dasar
Peningkatan jumlah SD
dengan akreditasi minimal B
Persen 99,77
90,00
17.343.368.411 97,75
66,10
17.005.573.602 97,98
73,44
98,05
1 Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah sarana, prasarana dan
utilitas sekolah yang di bangun
Paket/unit/r
uang
28 4.490.938.591 28 4.442.098.203 100 98,91
2 Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
Jumlah perlengkapan sekolah
yang tersedia
Paket 56 752.500.000 56 751.896.000 100 99,92
3 Pemeliharaan Rutin Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah sarana, prasarana dan
utilitas sekolah yang di
pelihara
Paket/Unit/
Ruang
28 4.231.944.000 28 4.186.098.967 100 98,92
4 Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar
Jumlah Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar
Orang 116 82910.680 116 54.823.300 100 66,12
5 Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Dasar
Jumlah SD yang menerima
pengelolaan dana BOS
Satdik 59 5.819.880.000 59 5.810.155.492 100 99,83
6 Koordinasi, Perencanaan,
Supervisi dan Evaluasi Layanan
di Bidang Pendidikan
Jumlah dokumen Koordinasi,
Perencanaan, Supervisi dan
Evaluasi Layanan di Bidang
Pendidikan
Dokumen 8 1.965.195.140 8 1.760.501.640 100 89,58
II Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
Angka Partisipasi Sekolah
umur 13-15 yang
berpartisipasi dalam
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama dan
Peningkatan jumlah SMP
Persen 99,40
90,00
15.018.134.780 87,23
67,86
14.431.881.055 87,76
75,40
96,10

47. LKIP DISPEN 2024
47
dengan akreditasi minimal B
1 Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah sarana, prasarana dan
utilitas sekolah yang di rehab
Paket/Unit/
Ruang
33 6.629.842.000 33 6.170.943.913 100 93,08
2 Rehabilitasi Sedang/Berat
Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
Jumlah sarana, prasarana dan
utilitas sekolah yang di rehab
Paket/Unit/
Ruang
19 2.662.952.910 19 2.626.017.352 100 98,61
3 Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
Jumlah perlengkapan sekolah
yang tersedia
Paket 30 1.650.775.000 30 1.644.016.380 100 99,59
4 Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
Jumlah Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
Orang 54 45.065.860 54 43.776.400 100 97,14
5 Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama
Jumlah SMP yang menerima
pengelolaan dana BOS
Satdik 28 3.529.200.000 28 3.529.200.000 100 100
6 Koordinasi, Perencanaan,
Supervisi dan Evaluasi Layanan
di Bidang Pendidikan
Jumlah dokumen Koordinasi,
Perencanaan, Supervisi dan
Evaluasi Layanan di Bidang
Pendidikan
Dokumen 7 500.299.010 7 417.927.010 100 83,54
III Pengelolaan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi Sekolah
umur 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dan Peningkatan
jumlah PAUD/TK akreditasi
minal B
Persen 80,20
65,00
3.278.332.217 86,02
7,04
3.029.203.362 107,26
10,83
92,40
1 Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas PAUD
Jumlah sarana, prasarana dan
utilitas PAUD yang di bangun
Paket/Unit/
Ruang
8 345.236.225 8 344.223.042 100 99,71
2 Pengadaan Perlengkapan
PAUD
Jumlah perlengkapan PAUD
yang di adakan
Paket 2 733.761.192 2 691.113.880 100 94,19
3 Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan PAUD
Jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan
pendidikan PAUD yang
menerima Pengembangan
karir
Orang 303 934.290.600 303 855.850.600 100 91,60
4 Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah PAUD yang menerima Satdik 71 202.984.200 71 104.256.200 100 51,36

48. LKIP DISPEN 2024
48
Manajemen PAUD pembinaan kelembagaan dan
manajemen PAUD
5 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang mengelola
dana BOP
Satdik 61 1.062.060.000 61 1.033.759.640 100 97,34
IV Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Angka partisipasi sekolah 7-18
tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan
nonformal/kesetaraan
Persen 2,50 416.603.000 21,31 302.903.000 80,71 72,71
1 Pengelolaan Dana BOP Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah sekolah
nonformal/kesetaraan yang
mendapat pengelolaan dana
BOP
Satdik 5 398.790.000 5 297.830.000 100 74,68
2 Penyelenggaraan Proses
Belajar bagi Peserta Didik
Jumlah satuan pendidikan
yang menyelenggarakan
proses belajar
Satdik 5 17.813.000 5 5.073.000 100 28,48
C PROGRAM PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
Persentase jaminan akses
yang luas dan merata bagi
masyarakat untuk menerima
pelayanan pendidikan yang
merata
Persen 100 707.666.460 79,85 565.067.100 79,85 79,85
I Pemerataan Kuantitas dan
Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah guru PAUD, SD, dan
SMP pada tingkatan tertentu
yang bersertifikat pendidik
Persen 60,61
46,58
58,28
707.666.460 72,73
86,28
97,13
565.067.100 120
185,23
166,66
79,85
1 Perhitungan dan Pemetaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah dokumen perhitungan
dan pemetaan pendidik dan
tenaga kependidikan satuan
pendidikan dasar, Paud, dan
Pendidikan
nonformal/kesetaraan
Dokumen 1 707.666.460 1 565.067.100 100 79,85
D PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN
Cakupan pengembangan
kapasitas daya saing
kepemudaan
Persen 100 7.794.277.720 69,18 539.216.0711 69,18 69,18
I Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan Pemuda
Tingkat partisipasi pemuda
dalam kegiatan ekonomi
Persen 40,45 7.633.451.320 1,27 523.223.4311 3,14 68,54

49. LKIP DISPEN 2024
49
dan Kepemudaan Terhadap
Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader
mandiri
1 Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda
Pelopor
Jumlah pemuda pelopor yang
ditingkatkan kapasitas daya
saing kepemudaannya
Orang 45 400.063.880 45 378.259.211 100 94,55
2 Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
Jumlah pemuda kader
kab/kota yang di tingkatkan
kapasitas daya saing
kepemudaannya
Orang 185 533.387.440 52


139.173.100 28,10 26,09
3 Pemberian Penghargaan
Pemuda dan Organisasi
Pemuda yang Berjasa dan/atau
Berprestasi
Jumlah orang pemuda dan
organisasi pemuda yang
berjasa dan/atau berprestasi
yang mendapat penghargaan
Orang 506 6.700.000.000 488 4.714.802.000 488 70,37
II Pemberdayaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tingkat partisipasi pemuda
yang aktif dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan
Persen 45 160.826.400 1,77 159.926.400 3,93 99,44
1 Peningkatan Kapasitas Pemuda
dan Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen kapasitas
pemuda dan organisasi
kepemudaan kab/kota yang
ditingkatkan
Dokuemn 1 160.826.400 1 159.926.400 100 99,44
E PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
Persentase cakupan
pengembangan kapasitas
daya saing keolahragaan
Persen 100 708.731.889 93,08 659.705.509 93,08 93,08
I Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan pada
Jenjang Pendidikan yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase peningkatan
jumlah sarana dan prasarana
olahraga yang layak
Persen 100 213.437.099 81,63 174.230.109 81,63 81,63
1 Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Penyediaan
Sarana dan Prasarana Olahraga
Kabupaten/Kota
Jumlah sarana dan prasarana
olahraga kabupaten/kota yang
tersedia
Unit 1 213.437.099 1 174.230.109 100 81,63

50. LKIP DISPEN 2024
50
II Penyelenggaraan Kejuaraan
Olahraga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase tingkat
penyelenggaraan kejuaraan
olahraga tingkat daerah
kabupaten/kota
Persen 100 79.042.990 95,42 78.898.600 95,42 99,82
1 Partisipasi dan Keikutsertaan
dalam Penyelenggaraan
Kejuaraan
Jumlah orang yang
berpartisipasi dan ikutserta
dalam penyelenggaraan
kejuaraan
Orang 100 79.042.990 66 78.898.600 66 99,82
III Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Prestasi Tingkat
Daerah Provinsi
Persentase olahraga prestasi
tingkat daerah provinsi yang di
bina dan dikembangkan
Persen 100 60.000.000 100 57.250.000 100 95,42
1 Pembinaan dan Pengembangan
Atlet Berprestasi
Kabupaten/Kota
Jumlah atlet berprestasi
kab/kota yang di bina dan
dikembangkan
Orang 100 60.000.000 100 57.250.000 100 95,42
IV Pembinaan dan Pengembangan
Organisasi Olahraga
Persentase organisasi
olahraga yang dibina dan
dikembangkan
Persen 100 317.155.800 100 315310.800 100 99,42
1 Pengembangan Organisasi
Keolahragaan
Jumlah organisasi
keolahragaan yang
dikembangkan
Organisasi 1 317.155.800 1 315.310.800 100 99,42
V Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Rekreasi
Persentasi pembinaan dan
pengembangan olahraga
rekreasi
Persen 100 39.096.000 100 34.016.000 100 87,01
1 Penyelenggaraan,
Pengembangan dan Pemasalan
Festival dan Olahraga Rekreasi
Jumlah dokumen
penyelenggaraaan dan
pemasakan festival dan
olahraga rekreasi
Dokumen 1 39.096.000 1 34.016.000 100 87,01
F PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Persentase cakupan
pengembangan kapasitas
kepramukaan
Persen 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100
I Pembinaan dan Pengembangan
Organisasi Kepramukaan
Persentase Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepramukaan
Persen 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100
1 Partisipasi dan Keikutsertaan
dalam Kegiatan Kepramukaan
Jumlah organisasi yang
berpartisipasi dan keikut
sertaan dalam kegiatan
Organisasi 1 100.000.000 1 100.000.000 100 100

51. LKIP DISPEN 2024
51
kepramukaan
TOTAL 141.098.773.19
1
134.449.243.36
8
95,29

52. LKIP DISPEN 2024
52
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 141.098.773.191 terealisasi sebesar Rp.
134.449.243.368 sehingga persentase daya serap atau realisasi anggaran Dinas
Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 95,29%
dengan kategori sangat baik, tetapi ada beberapa catatan permasalahan dan upaya
mengatasi permaslahan, yaitu:
1. Jumlah anak usia 7-12 yang berpartisipasi dalam pendidikan SD masih belum
sesuai dengan yang di harapkan maka perlu dilakukan pendataan penduduk usia
7-12 yang yang belum sekolah, putus sekolah, dan yang tidak melanjutkan 2.
Sosialisasi kepada masyarakat arti pentingnya pendidikan.
2. Kualitas Satuan Pendidikan SD belum meningkat, maka perlu pembenahan
kepada satuan pendidikan melalui sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan
tentang pemenuhan 8 (delapan) standar pendidikan.
3. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP masih
belum sesuai dengan yang di harapkan, maka perlu dilakukan pendataan
penduduk usia 13-15 yang yang belum sekolah, putus sekolah, dan yang tidak
melanjutkan 2. Sosialisasi kepada masyarakat arti pentingnya pendidikan.
4. Kualitas Satuan Pendidikan SMP belum meningkat, maka perlu pembenahan
kepada satuan pendidikan melalui sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan
tentang pemenuhan 8 (delapan) standar pendidikan.
5. Pelaksanaan pekerjaan ada sebanyak 3 (tiga) pekerjaan yang tidak sesuai
dengan yang diharapkan (target dengan realisasi waktu), maka perlu
perencanaan yang matang agar pelaksanaan tepat waktu dan dapat
dipertanggungjawabkan.
6. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD masih belum sesuai
dengan yang di harapkan, maka perlu dilakukan pendataan penduduk usia 5-6
yang yang belum sekolah 2. Sosialisasi kepada masyarakat arti pentingnya
pendidikan.
7. Kualitas Satuan Pendidikan Anak Usia Dini belum meningkat, maka perlu
pembenahan kepada satuan pendidikan melalui sosialisasi kepada seluruh
satuan pendidikan tentang pemenuhan 8 (delapan) standar pendidikan.
8. Target kinerja dalam mendukung program pendidik dan tenaga kependidikan
belum sesuai dengan yang di harapkan, maka perlu mengkaji lebih baik
program/kegiatan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan melalui kegiatan peningkatan SDM tenaga pendidik dan
kependidikan.
9. Minimnya jumlah guru PAUD/TK pada tingkatan tertentu yang bersertifikat
pendidik, maka perlu mendorong guru untuk bisa mengajukan sertifikasi untuk
mendapatkan sertifikat mengajar agar dapat melindungi profesi guru dari praktek-
praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru.
10. Minimnya jumlah guru SD pada tingkatan tertentu yang bersertifikat pendidik,
maka perlu Mendorong guru untuk bisa mengajukan sertifikasi untuk
mendapatkan sertifikat mengajar agar dapat melindungi profesi guru dari praktek-
praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru.
11. Kinerja Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan belum
maksimal, maka perlu Melakukan pembenahan dengan cara menggali program
kerja dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan melalui
koordinasi dengan lintas internal.
12. Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri tingkat
kabupaten/kota, maka perlu Mendorong pemuda usia 16-30 tahun tingkat
kabupaten/kota melalui sosialisasi atau pelatihan agar berpartisipasi dalam
kegiatan ekonomi mandiri.

53. LKIP DISPEN 2024
53
13. Minimnya tingkat capaian dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dalam
penyelenggaraanpeningkatan kapasitas daya saing pemuda kader
kabupaten/kota terkait kegiatan pelaksanaan bimbel bagi pemuda, maka perlu
melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan
agar target capaiannya dapat terpenuhi. dan
14. Rendahnya tingkat partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan
dan organisasi sosial kemasyarakat tingkat daerah kabupaten/kota, maka perlu
Mendorong pemuda usia 16-30 tahun tingkat kabupaten/kota melalui sosialisasi
atau pelatihan agar berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan.








































BAB IV
PENUTUP

54. LKIP DISPEN 2024
54
A. KESIMPULAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang
baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai mana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Dinas Pendidikan Kabpaten Pakpak Bharat Tahun 2024 ini menggambarkan
kinerja Dinas Pendidikan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai berupa
kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, dan dilaporkan juga analisis kinerja yang
mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten
Pakpak Bharat dapat disimpulkan sebagai berikut:
 Sasaran strategis dalam meningkatnya akses layanan pendidikan dengan indikator
kinerja persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran pada tahun 2024
terealisasi 100% dengan tingkat kemajuan sebesar 100% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya akses layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 tahun pada Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 86,02% dengan Tingkat kemajuan
sebesar 95,98% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya akses layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar pada tahun 2024 terealisasi sebesar 97,75% dengan Tingkat kemajuan
sebesar 97,97% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya akses layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama pada tahun 2024 terealisasi sebesar 87,23% dengan Tingkat
kemajuan sebesar 89,42% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya akses layanan Pendidikan dengan indikator
kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 78,66% dengan Tingkat
kemajuan sebesar 80,64% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas layanan Pendidikan dengan
indikator kinerja peningkatan jumlah PAUD/TK yang terakreditasi minimal B pada
tahun 2024 terealisasi sebesar 7,04% dengan Tingkat kemajuan sebesar 27,72%
pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas layanan Pendidikan dengan
indikator kinerja jumlah guru PAUD/TK pada tingkatan tertentu yang bersertifikat
pendidik pada tahun 2024 terealisasi sebesar 60,61% dengan Tingkat kemajuan
sebesar 60,61% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas layanan Pendidikan dengan
indikator kinerja jumlah guru SD pada tingkatan tertentu yang bersertifikat pendidik
pada tahun 2024 terealisasi sebesar 46,58% dengan Tingkat kemajuan sebesar
83,18% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas layanan Pendidikan dengan
indikator kinerja jumlah guru SMP pada tingkatan tertentu yang bersertifikat pendidik
pada tahun 2024 terealisasi sebesar 58,28% dengan Tingkat kemajuan sebesar
94% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam Meningkatnya partisipasi pemuda dengan indikator
kinerjannya Tingkat partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan

55. LKIP DISPEN 2024
55
organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1,77%
dengan tingkat kemajuan sebesar 3,54% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam Meningkatnya partisipasi pemuda dengan indicator
kinerjannya Tingkat Tingkat partisipasi pemuda pelopor, wirausaha muda, dan
pemuda pelopor pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1,27% dengan tingkat
kemajuan sebesar 2,54% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam Meningkatnya partisipasi pemuda dengan indikator
kinerjannya Pembinaan organisasi pramuka pada tahun 2024 terealisasi sebesar
100% dengan tingkat kemajuan sebesar 100% pada tahun 2026.
 Sasaran strategis dalam Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana
keolahragaan dengan indikator kinerjannya Peningkatan jumlah sarana dan
prasarana olahraga yang layak pada tahun 2024 terealisasi sebesar 75% dengan
tingkat kemajuan sebesar 100% pada tahun 2026.
 Terkait dengan tingkat kemajuannya sangat rendah, menjadi perhatian Dinas
Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat agar lebih fokus dalam memberhasilkan target
indicator kinerja dengan pembenahan secara mandiri dengan mengerahkan sumber
daya manusia yang ada dengan program/kegiatan yang mendukung ketercapaian
tujuan dan sasaran yang akan di capai.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT
Adapun langkah-langkah perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:
a. Pendataan komprehensif sebagai dasar perumusan masalah pemerataan
tenaga pendidik, baik jenjang pendidikan dasar maupun menengah pertama.
Pendataan ini diharapkan menghasilkan pemetaan guru di Kabupaten Pakpak
Bharat sehingga dapat memberikan solusi terbaik guna meningkatkan angka
partisipasi sekolah sesuai dengan jenjang masing-masing satuan pendidikan.
b. Koordinasi berkelanjutan dengan BKPSDM terkait pemenuhan guru di
Kabupaten Pakpak Bharat serta pemerataan distribusi guru mata pelajaran di
setiap pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama.
c. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan khususnya terkait
kewirausahaan pemuda di daerah, mengingat banyaknya kesulitan ekonomi
diharapkan para pemuda dapat mengembangkan kewirausahaan guna
pemulihan kondisi ekonomi, sekaligus dapat memantau perkembangan usaha
yang dijalankan melalui pelatihan. Hasil pemantauan dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Pakpak
Bharat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas
Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran
kinerja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stake-holders maupun pihak lain
yang telah mengambil bagian dengan partisipasi aktif untuk membangun Kabupaten
Pakpak Bharat. Dan kelebihan dan kekurangan Dinas Pendidikan Kabupaten
Pakpak Bharat, akan menjadi motivasi secara terus menerus dalam menggali tujuan
pendidikan agar dapat berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan yang telah di
amankan, antara lain:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

56. LKIP DISPEN 2024
56
b. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dengan undangundang.
c. Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan
pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
d. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.


Salak, Februari 2025
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto


AUGUSMAN HARAPAN PADANG, ST., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 197208172001121006