M. ILHAM HERMAWAN - Catatan Sederhana Kebebasan Akdemik.pptx

Catatan

1. “CATATAN-SEDERHANA” TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN

2. CATATAN Sikap/Respons yang berlebihan. Pemberhentian Presiden (bagian studi HTN) Diskusi tentang ketentuan konstitusional pemberhentian Presiden diperlukan untuk memahami dan menjawab pertanyaan, lembaga mana yang bertanggung jawab, dan ukuran mayoritas apa yang dipergunakan? ( Jody C. Baumgartner) Studi tentang pemberhentian Presdein berda pada aspek hukum “konstitusi” dan politik, terlihat sebagai proses yudisial dan proses politik. (Naoko Kada) E Levinas “enigma wajah orang lain - MALAPETAKA EGOSENTRIK (eksistesialisme) Kita sedang berada pada malapetaka egosentrik “segala berpustat pada diri kita”. Adanya kenyataan bahwa akal budi kita terperangkap dalam dirinya sendiri, akal budi menjadi esklusif milik diri kita sendiri bukan milik publik dan tidak berkorelasi dengan isi dunia. Kesadaran manusia pasti bersifat intensional, berarti bahwa kesadaran kita tidak berpusat pada diri kita sendiri, melaikan selalu terarah keluar dirinya sendiri. Ego ini, mengakibatkan jiwa menjadi kering dalam hal sesuatu. Sisi humanisme dimatikan, tak ada kebaikan akan hal-hal diluar diri kita sendiri. Etika yang hanya dipahami atas imajinasi diri kita sendiri.

3. RUANG KAMPUS Kebebasan Akademik Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Mimbar Akademik Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi Keilmuan Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. konsep moral dan hukum

4. ADANYA LANDASAN KONSTITUSIONAL Jody C. Baumgartner Diskusi tentang ketentuan konstitusional pemberhentian Presiden diperlukan untuk memahami dan menjawab pertanyaan, lembaga mana yang bertanggung jawab, dan ukuran mayoritas apa yang dipergunakan? Sebelum Perubahan UUD Pasal 8 UUD 1945 Penjelasan UUD 1945 “diberhentikan karena melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Ketetapan MPR” TAP MPR Nomor III/MPR/1978 (berhalngan tetap) TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 (mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan) UUD NRI 1945 Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945

5. DASAR ALASAN PEMBERHENTIAN Dasar Alasan Pembehtian (Pasal 7A UUD NRI 1945) ...terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

6. MEKANISME PEMBERHENTIAN Mekanisme Pemberhentian (Pasal 7B UUD NRI 1945) Usul pemberhentian dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

7. “Jody C. Baumgartner “ Checking Executive Power Presidential Impeachment in Comparative Perspective " Pemberhentian Presiden bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ada 5 Faktor yang mempengaruhi kemungkinan upaya pemberhentian dilakukan dan menentukan seberapa berhasilnya: Keseimbangan kekuasaan antara berbagai cabang lembaga negara yang terlibat dalam pemberhentian. Ketentuan konstitusi mengatur pemberhentian. Struktur partai politik. Popularitas presiden sebelum dakwaan melakukan kesalahan. Faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi, dan tekanan internasional .

8. Jody C. Baumgartner “ Checking Executive Power Presidential Impeachment in Comparative Perspective” KESEIMBANGAN KEKUASAAN ANTARA BERBAGAI CABANG LEMBAGA NEGARA Jika presiden cukup lemah (yaitu, memiliki kekuasaan yang lebih lemah dari kekuasaan legislasi) ketika berhadap-hadapan dengan badan legislatif. (kemungkinan besar terjadinya dan berhasilnya pemberhentian). Jika presiden kuat dalam kaitannya dengan kekuasaan legislatif, (kemungkinan kecil terjadinya dan berhasilnya pemberhentian) (Kondisi lain Di Rusia, misalnya, presiden yang kuat mungkin telah menyebabkan banyak upaya pemakzulan terhadap Boris Yeltsin pada 1990-an. “konflikt antara Yeltsin dan legislatif sebelum pembentukan rezim saat itu” Jika proses seleksi Hakim (Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung) “dikuasai” oleh presiden, dan jika salah satu (atau keduanya) terlibat dalam persidangan untuk memberhentikan presiden, upaya pemberhentian secara teoritis memiliki peluang yang sangat kecil. KETENTUAN KONSTITUSI MENGATUR PEMBERHENTIAN Lebih banyak institusi yang terlibat dalam proses ini berarti lebih banyak, menjadikannya secara teoritis lebih sulit upaya pemberhentian presiden.

9. Jody C. Baumgartner “ Checking Executive Power Presidential Impeachment in Comparative Perspective” STRUKTUR PARTAI POLITIK Bentuk partai politik di masing-masing negara sangat penting untuk memahami pemberhentian presiden. Terdapat beberapa faktor: apakah sistem kepartaian “dua atau banyak partai”? bagaimana melembagakan sistem kepartaian dalam pemilihan? tingkat kedisiplinan partai? hubungan yang dimiliki presiden dengan partai, seberapa kuat ikatan itu (partai yang sama)? POPULARITAS PRESIDEN Sederhananya, lebih sulit untuk memberhentikan presiden yang populer daripada presiden yang tidak populer. Tentu saja popularitas presiden tidak dengan sendirinya menentukan jalannya upaya pemberhentian. Presiden Rusia Yeltsin, misalnya, luar biasa tidak populer selama enam tahun terakhir masa jabatannya, dan berhasil selamat dari upaya pemberhentian 1998-99. Sebaliknya, Presiden Brasil Collor de Mello cukup populer ketika diberhentikan. FAKTOR-FAKTOR LAIN , kondisi ekonomi, dan tekanan internasional .