M3 - Penyusunan RPJMD Prov. Kalbar..pptx

Pedoman Penyusunan RPJMD Prov Kalbar

1. PENYUSUNAN RPJMD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

2. RPJMN 2025-2029

3. PERKEMBANGAN TERKINI RPJMN 2025-2029 AKAN DISAHKAN PADA JANUARI 2025 KONSEP RPJMN 2025-2029 BERFOKUS PADA PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGENTASAN KEMISKINAN, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBSTANSI RPJMN 2025-2029 MERUPAKAN KOMBINASI ANTARA TERJEMAHAN VISI DAN MISI PRESIDEN SERTA RPJPN 2025-2045 JANJI POLITIK PRESIDEN DI TERJEMAHKAN DALAM QUICK WIN MATRIKS DALAM RPJMN: > Prioritas Nasional > Prioritas Presiden > Pendanaan K/L > Kewilayahan

4. PENGERTIAN DAN KONSEP RPJMD

5. PENGERTIAN RPJMD Kewajiban KDH & Wakil KDH Melaksanakan Program Strategis Nasional Pasal 67 Huruf F UU No 23 Tahun 2014 Sanksi Jika Tidak Melaksanakan Dikenai sanksi ADM berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gub dan/atau Wagub serta oleh Gub sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau w abup atau wali kota dan/atau wakil walikota Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal KDH dan/atau Wakil KDH telah selesai menjalani pemberhentian sementara , tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai KDH dan/atau Wakil KDH .

6. NILAI STRATEGIS RPJMD 01 02 03 04 05 06 Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan rencana tahunan (RKPD). Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala PD selama 5 tahun. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

7. KONSEP RPJMD VISI TUJUAN SASARAN MISI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEPALA DAERAH STRATEGI ISU STRATEGIS Masalah Lingkungan dinamis Potensi Tahapan Fokus Program prioritas Cascading Cascading Menentukan Dijabarkan Mempertimbangkan Dipertimbangkan Serasi / selaras Menentukan Mewujudkan Mencapai Mencapai Mewujudkan Aspek : Kewilayahan Pembangunan berkelanjutan

8. KONSEP KINERJA RPJMD VISI/MISI TUJUAN & SASARAN PROGRAM PRIORITAS TARGET KINERJA PENCAPAIAN TUJUAN/SASARAN (IKU) di kerja kan ditentukan dievaluasi CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN (IKU) ??????? Bab 5 Bab 6 Bab 8 A B Kinerja Mewujudkan Visi / Misi Kepala Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Otonom PROGRAM PD TARGET KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM (IKD) di kerja kan ditentukan dievaluasi CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM (IKD) ????? Bab 2 Bab 7 Bab 8 KONDISI AWAL BERDASARKAN ASPEK: Geografi & Demografi Kesejahteraan Masyarakat Pelayanan Umum Daya Saing

9. IKU, IKK, DAN IKD Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi / instansi pemerintah daerah IKU menunjukkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Pemda dengan efisien dan efektif sesuai visi dan misi Kada . Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indicator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan . (PP 13/2018 & Permendagri 18/2020) IKD adaalah indi k ator kinerja daerah yang terdiri dari indi k ator makro dan IKK

10. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD

11. BAGAN ALIR DAN TAHAPAN PENYUSUNAN Persiapan Penyusunan RPJMD Perumusan P ermasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Evaluasi RANPERDA RPJ M D Rancangan Akhir RPJMD P embahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Kinerja Penyelenggaraan Pemda Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan R TRW/ RTRW daerah lainnya KONSULTASI KE MENTERI Rancangan RPJMD Analisis isu-isu strategis 1 2 4 5 Kerangka p endanaan dan program PD Perumusan Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Analisis Gambaran umum kondisi daerah & Perumusan gambara n keuangan daerah Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD (Nota Kesepakatan ) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 3 Penetapan Pengolahan data & informasi PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD 6 KLHS SE Kepala Daerah kepada Ka PD

12. TIMELINE PENYUSUNAN

13. A. PERSIAPAN Pembentukan Tim Penyusun RPJMD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; Pelaksanaan orientasi penyusunan RPJMD; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD; Analisa data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJMD .

14. B. PENYUSUNAN RANWAL Rumusan Ranwal RPJMD mencakup: Gambaran umum daerah; Penjabaran visi dan misi kepala daerah; Perumusan tujuan dan sasaran; Perumusan strategi dan arah kebijakan; Perumusan program prioritas; Perumusan program Perangkat Daerah; dan Gambaran keuangan daerah. Hasil perumusan Ranwal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Gambaran keuangan daerah; Permasalahan dan isu strategis daerah; Visi, misi, tujuan, dan sasaran; Strategi, arah kebijakan, dan program prioritas; Program perangkat daerah; Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan Penutup.

15. C. PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan Ranwal RPJMD; Forum konsultasi publik provinsi melibatkan Bappeda kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan; Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan; Hasil konsultasi publik provinsi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Bappeda kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan; Hasil konsultasi publik kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan; Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik; dan Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ranwal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

16. D. PENGAJUAN RANWAL KE DPRD Kepala Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD; Kepala daerah mengajukan Ranwal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama; dan Pengajuan Ranwal RPJMD harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

17. E. PEMBAHASAN & KESEPAKATAN RANWAL Pembahasan dan penyepakatan terhadap Ranwal RPJMD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima oleh DPRD; Hasil pembahasan bersama Ranwal RPJMD, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD; Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan; dan Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai kesepakatan, maka dianggap DPRD telah menyetujui dan kepala daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

18. F. KONSULTASI RANWAL Konsultasi Ranwal RPJMD dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap Ranwal RPJMD; Gubernur mengajukan Ranwal RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; Bupati/wali kota mengajukan Ranwal RPJMD kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat; Konsultasi Ranwal RPJMD dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan dokumen kelengkapan sekurang-kurangnya yaitu: Surat permohonan konsultasi; Ranwal RPJMD; Nota kesepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD; dan Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah . Hasil konsultasi disampaikan kepada gubernur melalui Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan kepada bupati/wali kota melalui Surat Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan; dan Konsultasi Ranwal RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah kepala daerah/wakil kepala daerah dilantik.

19. G. PENYAMPAIAN RANWAL KE PD Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD kepada kepala Perangkat Daerah; Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD; Ranwal RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf (2), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Ranwal Renstra PD; Ranwal Renstra PD dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan; Ranwal Renstra PD disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Ranwal Renstra PD kepada Bappeda untuk diverifikasi; dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (6), untuk memastikan kesesuaian Ranwal Renstra PD dengan Ranwal RPJMD.

20. H. PENYUSUNAN RANCANGAN Penyusunan Rancangan RPJMD merupakan proses penyempurnaan Ranwal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD berdasarkan h asil konsultasi Ranwal RPJMD dan Rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi; dan Penyempurnaan Ranwal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD .

21. I . MUSRENBANG Kepala Bappeda mengajukan Rancangan RPJMD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah guna memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD; Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik; Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas Rancangan RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang telah dirumuskan; Musrenbang RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait; Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang; Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan kepala daeah.

22. J. PERUMUSAN RANKHIR Perumusan Rankhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rankhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD

23. K. REVIU APIP Rancangan Akhir RPJMD direviu oleh APIP; Mekanisme dan tata cara Reviu APIP RPJMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD disampaikan kepada Bappeda

24. L . PENYAMPAIAN RANPERDA KE DPRD Kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang RPJMD; Ranperda tentang RPJMD terdiri dari Ranperda dan Rankhir RPJMD; dan Penyampaian Ranperda tentang RPJMD kepada DPRD dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

25. M . PEMBAHASAN RANPERDA DPRD membahas Ranperda tentang RPJMD sebagai rangkaian menuju persetujuan bersama dengan Kepala Daerah; Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD provinsi, paling lambat.......; Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota, paling lambat ...............; Ranperda tentang RPJMD Provinsi disempurnakan sesuai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 ; dan Ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota disempurnakan sesuai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 .

26. N. EVALUASI RANPERDA Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJMD dengan RPJMN, serta kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Gubernur menyampaikan Ranperda tentang RPJMD yang telah disempurnakan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk dievaluasi; Bupati/wali kota menyampaikan Ranperda tentang RPJMD yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi; Evaluasi Ranperda tentang RPJMD dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan surat permohonan yang disertai dengan dokumen, terdiri atas: Naskah persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD; Ranperda tentang RPJMD ; Laporan KLHS; Hasil reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD; dan Berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD. Hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri dan kepada kabupaten/kota dalam bentuk keputusan gubernur;

27. O. PENETAPAN PERDA Ranperda tentang RPJMD disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ; Ranperda yang telah disempurnakan, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Sekretaris daerah; Sekretaris daerah menugaskan biro/bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah; Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Ranperda tentang RPJMD diserahkan kepada Kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman; Kepala Bappeda menyampaikan kepada kepala daerah Ranperda tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan; Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Ranperda, pembubuhan paraf persetujuan Ranperda RPJMD Provinsi dilaksanakan paling lambat ......; Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Ranperda, pembubuhan paraf persetujuan Ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat .....; dan Kepala daerah menetapkan Ranperda tentang RPJMD menjadi peraturan daerah tentang RPJMD.

28. SISTEMATIKA

29. SISTEMATIKA RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penutup Gambaran Umum Keuangan Daerah Data yang bersifat given dan hasil evaluasi kinerja Proyeksi potensi anggaran nb: upiah dalam dok. perencanaan ≠ rupiah dalam dok. anggaran Masalah disimpulkan dari gambaran umum Isu strategis terdiri atas: masalah + isu strategis lingkungan + isu potensi lainnya Cascading dari visi misi sampai dengan program prioritas kepala daerah Strategis dan arah kebijakan serta sekumpulan program prioritas Program seluruh perangkat daerah beserta proyeksi pendanaannya Target kinerja pencapaian tujuan selama 5 tahun (IKU) dan target kinerja sebagai daerah otonom (IKD)

30. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang , sekurang-kurangnya memuat : a. Definisi RPJMD b. Amanat regulasi penyusunan RPJMD c. Nilai strategis RPJMD d. Tanggal pelantikan dan masa bakti / periodesasi KDH Dasar Hukum Penyusunan , sekurang-kurangnya memuat : a. Undang-undang Pembentukan Daerah b. Undang-undang , PP , dan Peraturan perundang-undangan terkait lainnya c. Perda terkait 3. Hubungan antar a Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya Maksud dan Tujuan , menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Sistematika penulisan , memuat penjelasan ringkas dari masing-masing BAB dalam RPJMD

31. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini memuat antara lain: kondisi geografi dan demografi Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 19 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mencakup: a.capaian kinerja makro ; b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ; dan c. capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Basis data kabupaten/kota mencakup kecamatan dan desa/kelurahan Data dan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel , grafik , atau gambar serta mencantumkan sumber dan tahun data untuk validasi keabsahannya Analisis/interpretasikan data dan informasi dalam bentuk narasi untuk mengidentifikasi gejala/permasalahan / kondisi daerah sebagai gambaran . Dapat ditambahkan beberapa Sub-BAB lainnya , yaitu : Kerjasama Daerah ( sesama daerah dan swasta ) Rencana pembangunan Infrastruktur Mega Proyrk oleh APBN dan APBD Provinsi / Kab SPM, BUMD yang berkontribusi terhadap kinerja Pemda dan Perangkat Daerah

32. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah , dalam 5 tahun anggaran atau sekurang-kurangnya 3 tahun dan proyeksi kemampuan pendanaan program jangka menengah untuk mencapai visi, misi dan program kepala daerah. Cakupan : pendapatan daerah , pajak, retribusi daerah, dana perimbangan dan sumber pendapatan daerah lainnya. belanja daerah pembiayaan daerah , penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, antara lain SILPA , pinjaman daerah dan investasi serta penyertaan modal daerah. neraca daerah mengungkapkan tentang kekayaan/aset daerah, kewajiban dan ekuitas daerah. kebijakan pengelolaan keuangan daerah . Data dan informasi yang digunakan sebaiknya adalah data-data yang telah diaudit oleh BPK

33. BAB IV PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS Dalam BAB ini diuraikan 2 Hal : Permasalahan Pembangunan Daerah Isu – Isu Strategis Permasalahan pembangunan daerah adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia . Terkait dengan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah , hasil analisis dan interpretasi dari data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan. Permasalahan harus diuraikan secara kuantitatif / kualitatif dan dibandingkan d e ngan standar / indikator nasional , regional maupun internasional . Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang .

34. LANJUTAN Permasalahan = identifikasi masalah Sebaiknya dikaitkan dengan kondisi / capaian yang tergambar pada BAB 2 Isu strategis pada RPJMD untuk disesuaikan levelnya ; Isu strategis dapat disimpulkan dari : Isu strategis lingkungan Berbagai masalah (Sub Bab 4.1) Potensi lain yang mau diangkat

35. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi , misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih , sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih , yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD. Visi sesuai dengan visi kepala daerah terpilih saat kampanye . Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir perencanaan sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD . Penguraian misi sebaiknya diselaraskan dengan isu-isu strategis . Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD . Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun . Sasaran adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya tujuan RPJMD .

36. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM PRIORITAS Bab ini menjelaskan tentang rumusan perencanaan komprehensif tentang pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. STRATEGI adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. ARAH KEBIJAKAN adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan. PROGRAM PRIORITAS adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

37. BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Bab ini menguraikan berbagai program, indikator kinerja dan target kinerja outcome seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun baik dalam upaya pencapaian visi , misi , tujuan & sasaran kepala daerah maupun amanat berbagai regulasi demi kepentingan nasional .

38. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan (IKU). Pencantuman Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Ketiga aspek tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 19 (IKD= Indikator Makro + IKK) .

39. CASCADING KINERJA

40. HUBUNGAN KINERJA DALAM SISTEM DINAMIS KINERJA UTAMA Kinerja Level Bawah Kinerja Level Bawah Kinerja Level Bawah Kinerja Level Bawah Kinerja Level Bawah Kinerja Level Bawah Kontribusi secara langsung Kontribusi secara tidak langsung

41. POHON KINERJA OUT-PUT SASARAN DAERAH OUTCOME OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUTCOME IOUTCOME OUTCOME SASARAN PD SASARAN PD OUTCOME OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT SASARAN DAERAH PEMDA PD BDANG SUB BDANG

42. PENENTUAN OUTCOME SASARAN OUTCOME PD R OUTCOME PD X OUTCOME PD Y OUTCOME PD Z

43. CASCADING KINERJA RPJMD NO TUJUAN Ind SASARAN Ind OUTCOME Ind URS OPD KET 1 A B A B A B A B 2 3 4 Keterangan : Teknik tahapan pengerjaannya adalah selesaikan dahulu tahapan “A” kemudian lanjut tahapan “B”

44. HUBUNGAN RPJMD-RENSTRA PD RPJM D VISI, MISI TUJUAN Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Program A Program B Program C RENSTRA TUJUAN Sasaran 1 Sasaran 2 Outcome/ Program A Outcome/ Program B Outcome/ Program C NSPK ( Tupoksi Urusan Sesuai Kewenangan Daerah) BAB 6 UTK V/M KADA BAB 7 UTK JAWAB DO

45. TERIMA KASIH SEKIAN