Mahendra x Pak Dwi S_Tugas Hukum Otonomi Daerah_Review Buku_Dr. Kukuh.pdf

Hukum Otonomi Daerah

1. MATA KULIAH
HUKUM OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEMARANG
Semarang, 11 Oktober 2025
OLEH KELOMPOK 2:
MAHENDRA HAKIM, S.T (A.312.2024.045)
REVIEW BUKU:
“Konsepsi Dan Realisasi Hukum Otonomi Daerah”
Penulis: Dr. Drs. Adv. Kukuh SA, BA., S.Sos., S.H., M.M., M.H.
BAB I – Sub Bab D, E
BAB II – Sub Bab A
DOSEN PENGAMPU:
Dr. Drs. Adv. Kukuh SA, BA., S.Sos., S.H., M.M., M.H.
DWI SUYANTO (A.312.2024.036)

2. SUB BAB - D
MANFAAT HUKUM OTDA BAGI MASYARAKAT
•Pelayanan Publik yang Lebih Cepat dan Responsif
•PeningkatanPartisipasidanPengawasan
Masyarakat
•Inovasidan KeadilandalamPelayananPublik
Meningkatkan
Pelayanan
Umum
•Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Penciptaan Lapangan
Kerja.
•PemerataanPembangunandanPengentasanKemiskinan.
•PeningkatanKemandiriandanPartisipasiSosial
Masyarakat.
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
•Mendorong Inovasi dan Efisiensi
Pemerintahan Daerah.
•OptimalisasiPemanfaatanSumberDaya Lokal
•PeningkatanKualitasInfrastrukturdan
InvestasiDaerah.
Meningkatkan
Daya Saing
Daerah

3. Desentralisasi Kekuasaan melalui
Penguatan Kewenangan Daerah
01 03
Pemerintahmemperkuatkemampuandan
profesionalismeaparaturdaerahmelaluipelatihan,
digitalisasi, dan reformasibirokrasiguna menciptakan
pelayananpublikyang efisiendan akuntabel.
02
04
3
Peningkatan Kapasitas dan
Profesionalisme Pemerintah Daerah
Penguatan Desentralisasi Fiskal dan
Kemandirian Keuangan Daerah
Kebijakan pemerintah mencakup pemberian dana
transfer seperti DAU, DAK, dan DBH untuk mendukung
kemandirian keuangan daerah serta mendorong
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pengawasan, Evaluasi, dan Harmonisasi
Kebijakan Daerah dengan Kepentingan
Nasional
Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan evaluasi
agar kebijakan daerah selaras dengan hukum nasional
dan kepentingan strategis negara, menjaga
keseimbangan antara otonomi dan kesatuan nasional.
Pemerintah menerapkan pelimpahan
kewenangan dari pusat ke daerah agar daerah
dapat mengatur urusan pemerintahan dan
pembangunan sesuai potensi lokal, sementara
pusat berperan sebagai pengarah dan
pengawas.
SUB BAB - E
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
HUKUM OTONOMI DAERAH

4. BAB II – REALISASI HUKUM OTDA
A.Hukum OTDA di Saat Penjajahan
Belanda dan Jepang
Periode Dasar Hukum / Kebijakan
Ciri Utama
Pemerintahan Daerah
Tujuan / Orientasi
Pemerintah Penjajah
Dampak terhadap
Masyarakat Lokal
Penjajahan
Belanda
- Decentralisatie Wet
(Undang-Undang
Desentralisasi) tahun
1903-
Bestuurshervormingswet
(UU Reformasi
Pemerintahan) tahun
1922
- Memberi
kewenangan terbatas
kepada daerah untuk
mengatur urusan lokal
(gemeente dan
provincie)- Kepala
daerah
(Bupati/Walikota)
masih berada di
bawah kendali
Gubernur Belanda
- Menjaga stabilitas
politik dan efisiensi
administrasi kolonial-
Mendukung
kepentingan ekonomi
Belanda melalui
pengaturan daerah
- Daerah memiliki
sedikit ruang untuk
mengatur
kepentingan
masyarakat lokal-
Otonomi bersifat
semu karena tetap
dikendalikan oleh
pemerintah kolonial
Penjajahan
Jepang
- Osamu Seirei (Peraturan
Pemerintahan Militer
Jepang) 1942–1945
- Seluruh struktur
pemerintahan bersifat
militer dan terpusat-
Jabatan kepala daerah
diisi oleh pejabat
militer atau sipil pro-
Jepang
- Mengonsolidasikan
kekuasaan militer
Jepang di Indonesia-
Memobilisasi sumber
daya daerah untuk
mendukung perang
Asia Timur Raya
- Tidak ada otonomi
daerah; semua
kebijakan diatur oleh
militer- Rakyat
mengalami
penindasan dan
eksploitasi tanpa hak
pengelolaan daerah

5. MATUR SUWUN