majelis disiplin dalam penanganan masalah malpraktek dalam tindakan kesehatan
Size: 54.96 KB
Language: none
Added: Sep 21, 2025
Slides: 14 pages
Slide Content
Majelis Disiplin Profesi (MDP)
PENGERTIAN Majelis Disiplin Profesi adalah suatu badan atau lembaga yang dibentuk untuk menangani , memeriksa , dan memutuskan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga profesi tertentu ( misalnya tenaga kesehatan , tenaga medis , maupun profesi lainnya ). MDP biasanya bekerja berdasarkan kode etik profesi , peraturan perundang-undangan , serta aturan organisasi profesi .
TUJUAN Menjaga martabat dan kehormatan profesi . Melindungi masyarakat dari praktik tenaga profesi yang tidak sesuai standar . Menjamin tenaga profesi menjalankan tugas sesuai standar profesi , kode etik , dan hukum . Memberikan pembinaan dan sanksi yang adil bagi anggota profesi yang melanggar .
KEDUDUKAN MDP biasanya dibentuk : Di tingkat nasional oleh organisasi profesi bersama kementerian terkait . Di tingkat daerah melalui perwakilan organisasi profesi . Bekerja sama dengan Majelis Kehormatan Etik Profesi (MKEP) atau badan sejenis yang mengurus aspek etik , sedangkan MDP fokus pada disiplin dan standar profesi .
KEWENANGAN Memanggil dan memeriksa tenaga profesi yang diduga melanggar disiplin . Meminta keterangan dari saksi atau pihak terkait . Menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin . Memberikan sanksi , misalnya : Teguran tertulis . Pembatasan praktik . Penundaan atau pencabutan izin praktik sementara . Rekomendasi pencabutan izin tetap ( bila berat ).
CONTOH Contoh dalam Bidang Kesehatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) : menangani pelanggaran disiplin dokter / dokter gigi . Majelis Disiplin Keperawatan : menangani pelanggaran disiplin perawat . Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan Lainnya : dibentuk sesuai regulasi masing-masing profesi .
Alur Pemeriksaan Kasus di Majelis Disiplin Profesi 1. Laporan atau Pengaduan Masyarakat, pasien / klien , keluarga , atau rekan sejawat dapat melaporkan dugaan pelanggaran disiplin tenaga profesi . Laporan harus disertai bukti dan kronologi kejadian . Contoh : pasien melapor bahwa seorang tenaga kesehatan memberikan tindakan di luar kewenangannya .
Registrasi dan Verifikasi Laporan Sekretariat MDP menerima laporan dan melakukan verifikasi awal . Jika memenuhi syarat ( bukti cukup , jelas , relevan ), kasus dilanjutkan ke tahap pemeriksaan . Jika tidak , laporan bisa ditolak atau dikembalikan .
Pemanggilan & Pemeriksaan Awal Tenaga profesi yang dilaporkan dipanggil untuk memberikan keterangan . MDP juga dapat memanggil saksi , ahli , atau pihak terkait . Pemeriksaan mencakup dokumen praktik , rekam medis ( jika bidang kesehatan ), serta standar prosedur yang berlaku .
Sidang Majelis Disiplin Dilakukan oleh anggota majelis yang berwenang ( biasanya terdiri dari ahli profesi , perwakilan organisasi profesi , dan unsur pemerintah ). Proses sidang mirip pengadilan internal profesi : Membaca laporan / pengaduan . Mendengar keterangan pelapor , terlapor , saksi , dan ahli . Menilai bukti yang diajukan .
Pertimbangan & Putusan Majelis bermusyawarah untuk menentukan : Apakah ada pelanggaran disiplin profesi ? Tingkat kesalahan ( ringan , sedang , berat ). Sanksi atau tindakan pembinaan yang sesuai . Putusan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada terlapor dan pihak terkait ( organisasi profesi , dinas kesehatan , dll ).
Pemberian Sanksi Sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran , misalnya : Ringan : teguran lisan / tertulis , kewajiban mengikuti pelatihan . Sedang : pembatasan kewenangan praktik , skorsing sementara . Berat : pencabutan izin praktik sementara , rekomendasi pencabutan izin tetap .
Upaya Keberatan atau Banding Tenaga profesi yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan keberatan atau banding ke majelis tingkat yang lebih tinggi atau ke kementerian terkait , sesuai aturan . Pelaksanaan & Pembinaan Sanksi dijalankan dengan pengawasan organisasi profesi dan otoritas berwenang ( misalnya Dinas Kesehatan). Selain hukuman , biasanya ada program pembinaan agar tenaga profesi dapat memperbaiki kompetensi dan etika .