Makalah Aspek Hukum Badan-badan Usaha.pdf

Makalah Aspek Hukum Badan-badan Usaha

1. Makalah
ASPEK HUKUM BADAN-BADAN USAHA

Ditulis untuk memenuhi Tugas Terstruktur
Pada Mata Kuliah Hukum Bisnis
Dosen Pengampun : Drs. Aa Ojat Sudrajat, M.Si.
















Disusun Oleh Kelompok 2










SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIKARA PURWAKARTA
PRODI AKUNTANSI
2025



1. Mahmud Fauzan Fuadi (1201424041)
2. M. Fadli Fadilah Rosmana (1201424008)
3. M. Rizki Darmawan (1201424020)

2. KATA PENGANTAR

Assalamua’laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala
rahmat, anugerah, dan karunia, sehingga dengan izin-Nya kami dapat menyelesaikan
makalah. Tidak lupa pula shalawat beriring salam juga kami panjatkan kepada junjungan kita
Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil
`alamin). Makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis
dengan baik dan tepat waktu. Yang berjudul “ASPEK HUKUM BADAN -BADAN
USAHA”
Kami sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam membuat makalah ini sangat jauh
dari kesempurnaan dan masih banyak yang harus diperbaiki, mengingat keterbatasan
kemampuan dan pengetahuan yang kami miliki, untuk segala kritik dan saran yang sifatnya
membangun kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh


Purwakarta, Maret 2025

Penyusun

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................................ 2
C. Tujuan .......................................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................................ 3
A. Usaha Swasta ............................................................................................................... 3
1. Perusahaan Perorangan .......................................................................................... 5
2. Persekutuan Perdata ............................................................................................... 6
3. Firma (FA) .............................................................................................................. 7
4. CV (Comanditaire Vennottschap) .......................................................................... 9
5. Perseroan Terbatas (PT) ......................................................................................... 11
6. Koperasi ................................................................................................................. 14
B. Usaha Negara ............................................................................................................... 15
C. Legalitas Atau Lembaga Perizinan ............................................................................... 16
D. Pembukaan dan Wajib Daftar Perusahaan .................................................................. 18
E. Restutruasi Perusahaan (Merger, Akuisisi, Konsolidasi) ............................................. 20
BAB III PENUTUP ................................................................................................................ 22
A. Kesimpulan................................................................................................................... 22
B. Saran ............................................................................................................................. 22
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 24

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Konsep negara hukum adalah negara yang pemerintahan-nya menjamin terselenggaranya
kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah sebagai pihak
yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya menghendaki pemerintah untuk
mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan
kesejahteraan umum di samping menjaga ketertiban dan keamanan. Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), menunjukan penegasan legalitas untuk
menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih lagi dalam Pembukaan UUD 1945 pada
Alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa....”. Terhadap makna tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945, maka secara jelas
Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (welfare state), yang mana
kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Dalam melaksanakan perannya sebagai negara kesejahteraan (welfare state),
sebuah negara haruslah memiliki perangkat untuk mewujudkan cita- citanya yaitu
kesejahteraan rakyatnya. Di antaranya Badan usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha
Milik Swasta (BUMS).
Menurut Undang-Undang No 19 tahun 2003 Tentang BUMN (selanjutnya disingkat UU
BUMN) pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya
disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.”Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar
perekonomian Indonesia, didasarkan kepada penggarisan UUD 1945 di samping keberadaan
usaha swasta dan koperasi. Keterlibatan negara dalam kegiatan tersebut pada dasarnya
merupakan pencerminan dari substansi Pasal 33 UUD 1945, yang antara lain menyatakan
bahwa: “cabang-

5. cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar nya untuk kemakmuran rakyat”. BUMN
(Badan Usaha Milik Negara) memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan
berbagai macam barang dan jasa untuk mewujudkan cita cita bangsa Indonesia, yaitu
kesejahteraan untuk rakyat. BUMN mencakup berbagai sektor, seperti halnya sektor
keuangan, sektor industri, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor
transportasi dan lain sebagainya.
Selain BUMN (Badan Usaha MIlik Negara), ada juga BUMS (Badan Usaha Milik
Swasta) yang juga andil dalam memajukan perekonomian Indonesia. BUMS (Badan Usaha
Milik Swasta) adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang
berorientasi pada laba. Jenis-jenis BUMS dapat dibedakan atas beberapa bentuk badan usaha
yang dimiliki oleh swasta, seperti Perusahaan Perorangan (PO), Persekutuan Perdata, Firma
(Fa), Commanditaire Vennootsschap (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi.
Berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan alinea ketiga penjelasan pasal 33 UUD 1945,
dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang
banyak yang boleh ada ditangan seseorang yang kemudian dikenal dengan usaha swasta.

B. Rumusan Masalah
Setelah menyusun latar belakang diatas kami meneemukan sebuah masalah yang dirumuskan:
1. Apa yg dimaksud dengan aspek hukum dan badam usaha?
2. Apa yg dimaksud dg usaha swasta dan usaha negara?
3. Apa saja jenis2 dari usaha swasta dan usaha negara?


C. Tujuan
Dari rumusan masalah tersebut kami memiliki beberapa tujuan,yaitu:
1. Mengetahui apa yg dimaksud dg aspek hukum dan badan usaha
2. Mengetahui apa yg dimaksud sg usaha swasta dan usaha negara
3. Mengetahui apa saja jenis2 dari usaha swasta dan usaha negara

6. BAB II
PEMBAHASAN

A. Usaha Swasta

1. Pengertian
Badan usaha milik swasta (BUMS) adalah badan usaha yang seluruh modal pada
sektor swasta baik dari perseorangan maupun kelompok. Bidang-bidang usaha yang
diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat
tidak vital bertujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin, untuk
mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan pekerjaan dan
strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

2. Peran BUMS:
- Menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat penganggguran.
- Menghasilkan sejumlah keuntungan dimana sebagaian dari keuntungan tersebut
digunakan perluasan usaha.
- Mampu memberikan pendapatan ke masyarakat melalu pemberian gaji kepada
karyawan.
- Mampu mengasilkan barang atau jasa yang merupakan komponen dari pendapatan nasional
bila dilihat dari sisi produk domestik bruto, dapat menambah pendapatan nasional.
- Khusus berbetuk perseroan terbatas mampu menyetor pajak ke kas negara setiap
tahun, yang oleh pemerintah digunakan antara lain sebagai dana pembangunan.


3. Setiap badan usaha memiliki ciri-ciri atau karakteristik sendiri. Ciri-ciri Badan
Usaha Milik Swasta, yaitu:
- Kepemilikan swasta: Badan usaha milik swasta dimiliki dan dikendalikan oleh
individu atau kelompok individu swasta, bukan oleh pemerintah atau lembaga
publik.
- Tujuan laba: Salah satu tujuan utama badan usaha milik swasta adalah untuk
mencari keuntungan bagi pemilik atau pemegang sahamnya. Mereka beroperasi
dengan orientasi keuntungan.
- Mandiri: Badan usaha milik swasta memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan

7. manajemen operasionalnya. Mereka tidak tergantung pada dana atau bantuan langsung dari
pemerintah untuk operasional sehari-hari.
- Fleksibilitas: Badan usaha milik swasta memiliki fleksibilitas yang lebih besar
dalam mengelola bisnis mereka daripada entitas yang dimiliki oleh pemerintah.
Mereka dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka sesuai dengan kondisi pasar dan
kebutuhan pelanggan.
- Kompetisi: Badan usaha milik swasta beroperasi di lingkungan bisnis yang
kompetitif dan harus bersaing dengan perusahaan lain untuk mencapai kesuksesan
dan pertumbuhan.
- Inovasi: Badan usaha milik swasta sering kali menjadi tempat inovasi dan
pengembangan produk atau layanan baru karena dorongan untuk meningkatkan daya
saing dan memenuhi kebutuhan pasar.
- Tanggung jawab sosial: Meskipun orientasi utama badan usaha milik swasta adalah
mencari keuntungan, banyak dari mereka juga sadar akan tanggung jawab sosial
mereka terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
pemodal atau pengurus usaha bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih Modalnya
bisa diperoleh dari lembaga keuangan, baik itu bank maupun non bank.

4. Berbagai badan usaha yang tergolong dalam BUMS memiliki beberapa
macam bentuk. Macam-macam BUMS, antara lain:
- Perusahaan perorangan
- persekutuan perdata,
- firma (FA)
- CV (Comanditaire Vennottschap
- Perseroan terbatas (PT)
- Koperasi.


1. Perusahaan Perorangan
1. Pengertian :
 menurut Indriyo : perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan
usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi engan hak
milik perusahaan.
 menurut swasta : perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha

8. yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya
terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan.

2. Kelebihan dan kekurangan :
 Kelebihan :
1. Memiliki kebebasan dalam bergerak
2. Pemerintah tidak memungut pajak perusahaan, tetapi hanya kepada
pajak pemilik
3. Penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh
4. Rahasia perusahaan terjamin
5. Motivasi usaha yang tinggi
6. Proses pengambilan keputusan dapat

 Kekurangan :
 Menanggung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tak terbatas
 Keterbatasan kemampuan ke-uangan
 Keterbatasan kemampuan ma-najerial
 Kontinuitas kerja karyawan terbatas

3. Langkah-langkah mendirikan badan usaha perseorangan :
 Persiapan
 Meyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan
perseoranganMenentukan calon nama perusahaan
 Menentukan tempat kedudukan perusahaan
 Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan
tersebut.

1. Pendaftaran ke notaris
Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah
mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian perusahaan
perseorangan

2. Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata menurut KUHPer merupakan badan usaha dan bertujuan
untuk membagi keuntungan. Persekutuan perdata diatur oleh Notaris menurut

9. ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tentang
persekutuan perdata adalah KUHPer. Menurut H.M.N Purwosutjipto Persekutuan
perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. Ini adalah
perserikatan perdata dalam artian khusus sesuai dengan pasal 1623 KUHPer.
Selain persekutuan perdata khusus sebagaimana disebut pasal 1623 KUHPer,
terdapat juga perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan sebagaimana
diatur didalam pasal 16 KUHD. Perserikatan perdata yang dijalankan tidak
mempunyai nama bersama maka perserikatan ini bukan merupakan perserikatan
firma melainkan persekutuan perdata.
Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, persekutuan bukanlah istilah tunggal
karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah
ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda yaitu
maatschap dan vennootschap. Maat dan vennootdalam bahasa Belanda berarti
kawan atau sekutu. Dengan demikian terdapat 2 istilah yang hampir sama yaitu
perserikatan perdata dan persekutuan perdata. Perbedaannya perserikatan perdata
tidak menjalankan perusahaan sedangkan persekutuan perdata menjalankan
perusahaan. Namun demikian kedua badan usaha tersebut diatur didalam
peraturan yang sama yaitu pasal 1618-1652 KUHPer. Dalam RUU tersebut
menjelaskan tentang persekutuan perdata yang antara lain yaitu:
a. Pengertian (pasal 1 angka 1)
Persekutuan perdata adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian
antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus
menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta tanggung jawab
sendiri terhadap pihak ketiga.
b. Pendirian (pasal 3-pasal 10 )
Persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan perdata yang
dibuat dengan akta Notaris dan didaftarkan.
c. Hak dan kewajiban sekutu (pasal 12-pasal 16)
Setiap sekutu mempunyai kewajiban memberikan pemasukan berupa uang,
barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan dan setiap sekutu mempunyai
hak penggantian atas uang yang dikeluarkannya terlebih dahulu untuk persekutuan
perdata, biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan perjanjian yang dibuat
dengan itikad baik untuk kepentingan persekutuan perdata dan kerugian yang
diderita tidak dapat dipisahkan dari pengurusan persekutuan perdata asalkan

10. kerugian itu bukan karena kesalahan.
d. Laba dan rugi
Apabila dalam perjanjian persekutuan perdata menetapkan:
1. Sekutu tertentu tidak memperoleh laba maka perjanjian tersebut batal demi
hukum (pasal 18)
2. Diperbolehkan semua kerugian ditanggung oleh seorang sekutu (pasal 19).
e. Tentang sekutu (pasal 20-pasal 24)
Sekutu tertentu dapat ditetapkan sebagai sekutu pengurus yang berwenang
melakukan perbuatan kepengurusan persekutuan perdata. Sekutu pengurus dapat
melimpah kewenangan kepada sekutu lain untuk melakukan perbuatan
kepengurusan. Setiap sekutu berwenang melakukan segala perbuatan hukum
mengenai kepengurusan persekutuan perdata apabila tidak ditentukan tugas
masing-masing dalam perjanjian persekutuan perdata. Sekutu pengurus tidak
dapat bertindak sendiri apabila diperjanjikan seorang sekutu pengurus harus
melakukan perbuatan kepengurusan bersama dengan sekutu pengurus
lainnya.Didalam persekutuan perdata terdapat orang- orang atau sekutu yang
mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menjalankan suatu badan usaha untuk
mendapatkan keuntungan.
3. Firma (FA)

 Pengertian:
- Menurut Indriyo : Firma merupakan persekutuan/perserikatan untuk
menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dengan
tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Sedangkan, laba
yang diperoleh dari usaha tersebut untuk dibagi bersama-sama, begitupun
sebaliknya bila terjadi kerugian, semua anggota firma ikut menanggungnya.
- Menurut Manulang : firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan
dengan memakai nama bersama. Jadi, ada beberapa orang yang bersekutu
untuk menjalankan suatu perusahaan. Para anggota yang berkumpul
merupakan anggota aktif sehingga satu perusahaan dikelola dan dimiliki oleh
beberapa orang.
Ciri-ciri Firma :
1. Didirikan oleh dua orang atau lebih
2. Pihak yang terlibat sama-sama mengelola perusahaan
3. Risiko ditanggung oleh semua pihak

11. 4. Adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak yang terkait
5. Hutang perusahaan dapat dibayar oleh harta pribadi kedua belah pihak
6. Kerja sama dapat diakhiri oleh salah satu pihak.

Kelebihan dan kekurangan Firma :


Kelebihan

Kekurangan
Penguasaan terhadap keuntungan tinggi,
meskipun harus dibagi dengan anggota
kongsi yang lain.
Sering terjadi konflik antaranggota
kongsi berkaitan dengan pem-bagian
keuntungan maupun strategi bisnis
Motivasi usaha yang tinggi, meskipun
tidak setinggi perusahaan perseoran
Mengandung tanggung jawab keuangan
tak terbatas, namun tanggung jawab
keuangan sudah dapat dibagi dengan
anggota kongsi yang lain
Penanganan aspek hukum minimal,
meskipun sedikit lebih rumit
dibandingkan perusahaan perseorangan
karena harus ada kesepakatan antara
anggota kon
Keterbatasan kemampuan keuangan
Kontinuitas kerja karyawan terbatas
Keterbatasan kemampuan manajerial.


Langkah-Langkah Mendirikan Firma :

 Para pihak yang berkehendak mendirikan Firma menyiapkan akta
yang didalamnya minimal memuat (Pasal 26 KUHD)
 Akta tersebut dibuat sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan
notaris (Pasal 22 KUHD)
 Akta otentik tersebut selanjutnya didaftarkan pada register
Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Firma berkedudukan (Pasal
23 KUHD)
 Akta yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri selanjutnya diumumkan
dalam Berita Negara.

12. 4. CV (Commanditaire Vennootschap)

Pengertian :

 merupakan suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama
antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan
memiliki tanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-
orang yang memberikan pinjaman, dan tidak bersedia memimpin perusahaan,
serta memiliki bertanggung tanggung jawab terbatas pada kekayaan yang
diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

Jenis-Jenis CV :

 Persekutuan Komanditer Murni
 Persekutuan Komanditer Campuran
 Persekutuan Komanditer Bersaham

Kelebihan dan Kekurangan Badan Perserikatan Komanditer (CV)


Kelebihan

Kekurangan
Penguasaan terhadap keuntungan tinggi,
meskipun harus dibagi dengan anggota
kongsi yang lain
Status hukum CV belum badan hukum
sehingga sulit untuk mendapatkan
proyek-proyek besar
Motivasi usaha tinggi, meskipun tidak
setinggi perusahaan perseorangan
Tidak dapat dengan mudah
mengumpulkan modal dari para
sekutunya, tidak seperti Perseroan
Terbatas yang dapat mengumpulkan
modal dari para pemegang saham
Penanganan aspek hukum minimal,
meskipun sedikit lebih rumit dibanding
perusahaan perseorangan
Nama CV sering sama antara satu
dengan lain karena tidak ada
pengecekkan dengan nama CV
Sebelumnya


Perusahaan berbentuk CV merupakan bentuk usaha yang sederhana. Akan
tetapi, jangkauan yang begitu luas sekali dengan memperhatikan aspek penghasilan

13. dan sebagainya. Tanggungan pajak yang dibayar CV tidak sebesar pajak yang
dibayar PT. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih bentuk usaha ini yang
dianggap memiliki nilai lebih berupa pemasukan keuntungan dari perusahaannya.
Langkah-langkah mendirikan badan usaha Perserikatan Komanditer (CV) :
 Persiapan
1. Membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk
Perserikatan Komanditer (CV)
2. Menyiapkan KTP pihak yang membentuk CV
3. Menentukan calon nama yang akan digunakan oleh CV
4. Menentukan tempat kedudukan CV
5. Menentukan pihak yang akan bertindak selaku anggota aktif dan pihak
yang akan bertindak selaku anggota pasif
6. Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari Perserikatan
Komanditer tersebut.
 Pendaftaran ke notaris
 Pendaftaran ke Pengadilan Negeri
Untuk memperkokoh posisi CV, sebaiknya Perserikatan Komanditer yang
telah didirikan dengan akta notaris didaftarkan pada pengadilan negeri
setempat dengan membawa kelengkpaan berikut :
1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan

5. Persero Terbatas (PT)

Pengertian: Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu
kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan
kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan
dengan cara membeli saham perusahaan.
Peraturan perundangan: Ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas
(PT) diatur dalam UU RI Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1
Undang-Undang tersebut menyatakan: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya
disebut perseroan adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini serta
peraturan pelaksanaannya”.

14. Kelebihan dan Kekurangan Badan Usaha Perseroan Terbatas

Kelebihan Kekurangan
a.
b.


c.
d.
e.
Memiliki masa hidup yang tidak
terbatas Pemisahan kekayaan dan
utang-utang pemilik dengan kekayaan
dan utang-utang perusahaan
Kemampuan keuangan yang sangat
besar
Kemampuan manajerial yang tinggi
Kontinuitas kerja karyawan yang
panjang
a.



b.
Pajak yang besar karena PT merupakan
subyektif pajak tersendiri sehingga bukan
perusahaan subyektif yang kena pajak,
tetapi deviden yang dibagikan kepada
pemegang saham juga kena pajak Penangan
aspek hukum yang rumit karena dalam
pendirian PT memerlukan akta notaris dan
izin khusus untuk usaha tertentu

c. Biaya pembentukkan yang relatif tinggi
dibandingkan dengan badan usaha lain

d. Kerahasian perusahaan kurang terjamin
karena
setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan
kepada pemegang saham
Sumber : Studi Kelayakan Bisnis DR. Suliyanto (2010)

Kekayaan PT terpisah dengan kekayaan para pemiliknya (pemegang saham).
Kekuasaan tertinggi dalam PT dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) dan setiap pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum.
Besarnya hak suara tergantung pada banyaknya saham yang dimiliki dan bila
seorang pemegang saham tidak dapat hadir dalam rapat umum, maka hak suaranya
dapat diserahkan kepada orang lain. Hasil keputusan rapat umum pemegang saham
biasanya dilimpahkan kepada komisaris yang membawahi dewan direksi untuk
menjalankan kebijaksanaan manajemennya. Sahamsaham yang dikeluarkan pada
umumnya ada dua, yaitu saham biasa (commond stock) dan saham istimewa
(preference stock)

Langkah-langkah mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas (PT):

1) Pembuatan akta notaris

• Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan
kewarganegaraan pendiri

15. • Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal,
dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang kali pertama
diangkat
• Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah
saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah
ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
2) Anggaran dasar

• Nama dan tempat kedudukan perseroan

• Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku Jangka waktu berdirinya
perseroan
• Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor

• Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap
klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap
saham
• Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris

• Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham ( RUPS )
• Tatacara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota
direksi dan komisaris
• Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

• Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

3) Pengesahan Menteri Kehakiman

Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk
mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas
disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama
60 hari setelah diterimanya permohonan pengesahan PT, lengkap dengan lampiran-lampirannya.
Jika permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara
tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 hari itu juga.

16. 4) Pendaftaran wajib

Akta pendirian/Anggaran Dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman
selanjutnya wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal
pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan.
5) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Apabila pendafataran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan
permohonan pengumuman perseroan di dalam Tambahan Berita Negara (TBN) paling
lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran.

6. Koperasi
Kata koperasi berasal dari kata Co yang artinya bersama dan operation yang artinya
bekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang
bergerak dalam bidang ekonomi, yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum
koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban,
melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pengertian koperasi menurut
pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, “Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Dari batasan atau definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah:

a. Badan usaha yang landasan kegiatannya berdasarkan prinsi-prinsip koperasi
b. Anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai
kepentingan dan tujuan yang sama
c. Menggabungkan diri sebagai anggota secara sukarela dan mempunyai hak dan
tanggung jawab yang sama sebagai pencerminan adanya demokrasi dalam koperasi.
d. Kerugian dan keuntungan akan ditanggung dan dinikmati bersama menurut
perbandingan yang adil.
e. Pengawasan dilakukan oleh anggota.
f. Adanya sifat saling tolong-menolong (mutual aids).
g. Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib, sebagai syarat
dan kewajiban anggota

17. Langkah-langkah dalam mendirikan Koperasi:

1) Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota yang menjadi pendiri
ditungkan dalam rapat pembentukkan dan akta pendirian yang memuat anggaran
dasar koperasi. Sebaiknya pejabat Departemen Koperasi menyaksikan.
2) Para pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yang dilampirkan 2
rangkap akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukkan, surat bukti
penyetoran modal dan rencana awal kegiatan usaha.
3) Pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu 3 bulan setelah permintaan


B. Usaha Negara
a. Pengertian
BUMN adalah lembaga yang diatur dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Menurut UU tersebut, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMN adalah sebuah perusahaan
nirlaba yang lebih dari 50% modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
Modal yang digunakan untuk perusahaan BUMN ini dapat berasal dari APBN,
kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya.
Fungsi Badan Usaha Milik Negara:
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis,
dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis
strategis dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di
lingkungan BUMN
- Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BUMN
- Mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan BUMN.

18. b. Pendirian Badan Usaha Milik Negara
Dalam pasal 4 disebutkan bahwa pendirian BUMN, meliputi:
a. Pembentukan Perum atau Persero baru
b. Perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN
c. Perubahan bentuk badan hukum BUMN, atau
d. Pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum
c. Klasifikasi Badan Usaha Milik Negara
Pemerintah meletakkan posisi BUMN sebagai badan atau lembaga publik,
melainkan sebagai badan usaha atau lembaga privat. Meski keseluruhan atau
sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah, BUMN adalah badan usaha dan
bukan instansi pemerintah. Kekayaan BUMN bukanlah kekayaan Negara. Sesuai
pasal 4 UU BUMN, modal BUMN berasal dari kekayaan Negara yang
dipisahkan. Status aset dan kekayaan BUMN itu sendiri karena keuangan dan
kekayaan Negara yang ada di BUMN hanyalah sebatas modal atau saham.
C. Legalitas Usaha atau Lembaga Perizinan

Secara definisi sebuah Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan
ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali
disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan
utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana
Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.
Memutuskan untuk memulai berbisnis mungkin lebih mudah, namun bila Anda
tidak memperhitungkan aspek legalitas maka akan menjadi resiko yang besar bagi
Bisnis yang Anda bangun. Hal ini harus Anda perhitungkan bila ingin kelangsungan
Bisnis yang anda bangun tetap ada, karena untuk membangun sebuah bisnis
membutuhkan waktu yang lama bahkan seumur hidup Anda dan membutuhkan biaya
yang tidak kecil.
Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan
yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Keberadaan badan hukum usaha akan
melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya.
Karena badan hukum memberikan kepastian dalam kegiatan bisnis/berusaha, sehingga
kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum usaha
memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi.
Pendirian suatu badan hukum usaha haruslah memenuhi persyaratan yang telah

19. ditetapkan. Ada beberapa faktor untuk memilih badan usaha yang akan dijalankan.
Dalam praktiknya, pertimbangan utama pemilihan bentuk badan hukum perusahaan
antara lain :
1. Keluwesan untuk beraktivitas
Pertimbangan tentang luasnya bidang usaha yang akan dimasuki oleh pemilik,
misalnya tanpa dibatasi oleh modal, wilayah, atau batasan lainnya. Pertimbangan
keluwesan beraktivitas ini biasanya bagi mereka yang memiliki modal relatif besar
dan memiliki hubungan dengan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, swasta,
maupun asing.
2. Batas wewenang dan tanggung jawab pemilik
Dalam hal pengembanan wewenang dan tanggung jawab, pemilik biasanya
memikirkan faktor resiko yang akan dihadapi. Pada perusahaan yang jenis badan
usahanya memiliki tanggung jawab tidak terbatas, apabila perusahaan mengalami
resiko kerugian, maka harta pribadi ikut menjadi atas utang/kewajibannya.
3. Kemudahan pendirian
Pertimbangan untuk pemilik yang ingin memulai usaha yang berskala kecil. Pemilik
hanya perlu memenuhi syarat yang sederhana dan langsung dapat menjalankan
usahannya. Yang menjadi pertimbangan biasanya faktor biaya dan modal yang harus
dipenuhi.
4. Kemudahan memperoleh modal
Kemudahan perusahaan dalam mendapatkan modal usaha, mengingat perusahaan
yang dijalankan semakin besar. Kemudahan memperoleh modal ini, baik berupa
modal sendiri atau modal pinjaman dari berbagai pihak seperti bank, atau bantuan dari
berbagai pihak
5. Kemudahan untuk memperbesar usaha
Pertimbangan bagi mereka yang berpikir jauh ke depan dan optimis bahwa usaha
yang dijalankan akan semakin besar, menjadi pertimbangan badn usaha yang akan
dipilih. Perusahaan yang semula kecil terpaksa mengubah badan usahanya karena
usahanya makin besar dan terus mengalami perkembangan.
6. Kelanjutan usaha
Pemilik berharap usaha yang dijalankan memiliki umur yang panjang. Oleh karena
itu, pemilihan badan usaha untuk jangka waktu yang panjang menjadi pertimbangan
guna perkembangan usaha kedepannya.

20. D. Pembukuan dan Wajib Daftar Perusahaan

Pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23
Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan
untuk itu pada kepaniteraan raad Van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum
tempat kedudukan perseroan itu. Selanjutnya pasal 38 KUHD : Para persero
diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang
diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie
dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat
kabar resmi.Dalam pasal 5 ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dikantor pendaftaran perusahaan.Pelaksanaan
UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998
yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999
tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri
Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar
Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu
diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan
pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran
perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan
serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)3.

Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan

Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah :Daftar
Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan
Undangundang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya,dan memuat hal-hal yang wajib
didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor
pendaftaran perusahaan.
Daftar catatan resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai
hal- hal yang wajib didaftarkan:
1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. .Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum
yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan,

21. pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.
3. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang
perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba;

Tujuan dan Sifat WDP (Wajib Daftar Perusahaan)

1. Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data
serta keterangan lain tentang perusahaan.
2. Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yangberkepentingan.
3. Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.

Sifat Wajib Daftar Perusahaan :

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat
terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat
dipergunakan oleh pihak ketiga.

Kewajiban Pendaftaran:

1. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
2. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang
bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat
kuasa yang sah.
Cara dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran:

Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan
oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.

Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaranperusahaan, yaitu :

1. .di tempat kedudukan kantor perusahaan;
2. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau
kantor anak perusahaan dan lain-lain;

22. DEFINISI HUKUM PERDATA

Definisi Hukum Perdata menurut para ahli :

1. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan
Hukum yg mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu
dengan perseorangan yang lainnya.
2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.
Hukum yg mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan
yang lainnya.
Hal-hal yang Wajib Didaftarkan

Hal-hal yang wajib didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti ; perseroan
terbatas, koperasi, persekutuan atau Perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan
bentuk perusahaan.
A. Umum
B. Mengenai Pengurus dan Komisaris
C. Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris
D. Mengenai Setiap Pemegang Saham
E. Akta Pendirian Perseroan

E. Restutruasi Perusahaan (Merger, Akuisisi, Konsolidasi)

Restruktrurisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang diambil atas dasar
pemikiran dan pertimbangan serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial. Merger,
konsolidasi, dan akuisisi merupakan bentuk-bentuk rekstrukturisasipperusahaan
Restrukturisasi perusahaan menurut Sri Redjeki Hartono, dipandang dari aspek hanya
dapat dilaksanakan pada badan usaha dengan status badan (dalam hal ini perseroan terbatas).
Restrukturisasi perusahaan (badan usaha) dengan cara merger/penggabungan,
konsolidasi/peleburan, dan akuisisi/pengambilalihan hanya dapat dilakukan pada PT tanpa
mempengaruhi eksistensi status perusahaan yang bersangkutan sebagai institusi. Lain halnya
jika hal yang sama diterapkan pada firma atau CV. Oleh karena itu perangkat peraturan yang
ada khusus ditujukan pada badan usaha yang berbadan Perseroan Terbatas.
Perangkat hukum yang mengatur restrukturisi perusahaan tersebut adalah :
1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan

23. Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
Kedua peraturan di atas memberikan dan membuka peluang bagi perusahaan untuk
melakukan restrukturisasi dalam rangka menjamin eksistensi perusahaan. Kedua
peraturan tersebut memberikan tiga kemungkinan untuk dapat melakukan restrukturisasi
perusahaan yaitu melalui penggabungan/merger, peleburan/konsolidasi, dan
pengambilalihan/akuisisi.
kedua peraturan tersebut mengatur antara lain :
1. Pengertian dan batasan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahan
2. Tata cara, prosedur dan syarat, serta akibat yang timbul dengan adanya
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan
3. Sistem perlindungan terhadap perseroan yang melakukan penggabungan, peleburan,
dan pengambilalihan perusahaan.
Dampak merger, konsolidasi, dan pengambilalihan perusahaan bagi kepentingan
masyarakat. UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa :
Pasal 126 :
Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib
memperhatikan kepentingan:
a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
b) kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa tindakan merger, konsolidasi, dan
akusisi yang merupakan suatu perbuatan hukum mengandung aspek hukum perdata dan
hukum publik yang komprehensif.

24. BAB III
PENUTUP


A. KESIMPULAN

Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk
mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu sendiri atas seorang atau sekolompok
orang yang berorganisasi (bekerjasama) dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari
keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara
efisien dan efektif. Jenis- Jenis badan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Berdasarkan lapangan usaha, digolongkan menjadi lima jenis, yaitu yang bergerak
di bidang ekstraktif, industry, agraris, perdagangan, dan jasa.
2. Berdasarkan kepemilikan modal, dibedakan menjadi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini
bisa dimiliki oleh satu atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman
modal. BUMS didirikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam
megembangkan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat. Berbagai badan usaha yang tergolong dalam BUMS memiliki beberapa
macam bentuk. Macam-macam BUMS, antara lain: Perusahaan perorangan,
persekutuan perdata, firma (FA), CV (Comanditaire Vennottschap), perseroan
terbatas (PT), koperasi.

B. SARAN

Kelompok kami menyarankan agar kita mengetahui mengenai Badan Usaha Swasta
(BUMS). Tentunya kita juga akan mengetahui mengenai Peran BUMS dalam
Perekonomian Indonesia, Ciri-ciri Badan Usaha Milik Swasta, Macam-macam BUMS.
Dan juga kami menyarankan agar

25. kita mengetahui mengenai Badan Usaha Negara (BUMN). Tentunya kita pasti juga akan
mengetahui Fungsi Badan Usaha Milik Negara, Pendirian Badan Usaha Milik Negara
Dalam pasal 4, dan Klasifikasi Badan Usaha Milik Negara.

26. DAFTAR PUSTAKA


Hesti Maheswari, Studi Kelayakan Bisnis, Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas
Mercubuana, Jakarta, 2011
Kartika Sari, Elsi., Simangunsong, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta, 2007
M.Fuad, dkk, Pengantar Bisnis, Edisi ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
https://anna_fitria.staff.gunadarman.ac.id, diakses pada Maret 10, 2025
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Badan_usaha_milik_swasta, diakses pada Maret 10,
2025
https://money.kompas.com/read/2024/03/02/043609926/badan-usaha-milik-swasta-pengertian-
ciri-peran-dan-contohnya?page=all, diakses pada Maret 10, 2025
https://www.ocbc.id/id/article/2022/01/17/apa-itu-bums, diakses pada Maret 10, 2025
https://glints.com/id/lowongan/bumn-adalah/ , diakses pada Maret 10, 2025
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6168030/bumn-pengertian-fungsi-tugas-dan-
bentuknya , diakses pada Maret 10, 2025