Makalah_HAM_Democratic_Governance_UMMAT_8Pages-2.docx

YANG MANA SAJA

1. HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA: MENUJU
DEMOCRATIC GOVERNANCE
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu: Amar Ma'ruf, M.Pd
Disusun oleh:
M N DAFFA
M RIFKY WAUZILAH
RISKA YULIANTI PUTRI
NASTIAR IMARAN PRAWIRA
M NAWAWI
NIM :
20240410510026
20240410510028
20240410510056
20240410510046
20240410510027

2. I. ABSTRAK
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam konteks
menuju democratic governance atau tata kelola pemerintahan yang demokratis. Tujuan
utama makalah ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Indonesia telah memenuhi
kriteria democratic governance, khususnya dalam hal penegakan HAM, serta
mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan kultural yang menghambat
penerapan HAM di Indonesia. Meskipun Indonesia telah melakukan transformasi politik
pasca-Reformasi 1998, implementasi perlindungan HAM masih menghadapi berbagai
tantangan, termasuk lemahnya landasan hukum, ketidakstabilan kebijakan antar-rezim,
serta pola pelanggaran HAM yang semakin kompleks. Untuk mengatasi hal ini, makalah
ini mengusulkan beberapa langkah, seperti peningkatan kesadaran dan pendidikan HAM,
perbaikan landasan hukum, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
pemerintahan. Dalam kesimpulannya, makalah ini menekankan bahwa melalui sinergi
antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil, Indonesia dapat
mencapai tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan pada
penghormatan terhadap HAM.

3. II. Pendahuluan
Democratic governance merupakan suatu kerangka tata kelola pemerintahan yang
menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks global, negara-negara
di dunia diukur berdasarkan kemajuan mereka dalam melaksanakan prinsip-prinsip
tersebut. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia
menghadapi tantangan besar untuk memenuhi standar demokrasi dan tata kelola yang
baik agar diakui sebagai negara demokratis yang matang secara internasional.
Meskipun Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan sejak era
Reformasi 1998, isu-isu terkait pelanggaran HAM masih sering muncul. Rendahnya
tingkat pengetahuan masyarakat tentang HAM, lemahnya implementasi regulasi, serta
dinamika politik yang berubah-ubah menyebabkan perlindungan HAM belum optimal.
Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menganalisis posisi terkini Indonesia dalam
mencapai democratic governance dan mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang
perlu diatasi.
Tujuan
1. Menganalisis sejauh mana Indonesia telah memenuhi kriteria democratic governance,
terutama dalam hal penegakan HAM.
2. Mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang menghambat penerapan HAM
di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat.

4. III. Konsep Dasar
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tak
terpisahkan dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. HAM memiliki karakteristik
universalisme, artinya berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi. Di Indonesia,
pengakuan HAM mulai dicantumkan dalam UUD 1945 pasca-amandemen, namun masih
sering dijumpai ketidaksesuaian antara peraturan tertulis dan praktik di lapangan.
Dalam kerangka democratic governance, terdapat tiga pilar utama yang saling terkait: (1)
good governance, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan
responsivitas pemerintah; (2) penghormatan dan perlindungan HAM; dan (3) praktik
demokrasi substansial melalui partisipasi politik yang inklusif. Keseimbangan ketiga
aspek ini penting untuk memastikan pemerintahan yang adil dan berkelanjutan.

5. IV. Hambatan dalam Penerapan HAM di Indonesia
1. Landasan Hukum yang Lemah
Meskipun UUD 1945 telah mengalami amandemen untuk memasukkan berbagai
ketentuan HAM, regulasi pendukung seperti undang-undang dan peraturan pemerintah
kerap tumpang tindih dan tidak konkret. Banyak pasal yang masih bersifat norma umum
tanpa petunjuk teknis implementasi, sehingga lembaga penegak hukum dan pemerintahan
daerah mengalami kesulitan dalam menerjemahkan ke kebijakan operasional.
2. Kebijakan Antar-Rezim
Setiap pergantian rezim sering membawa agenda baru dalam bidang HAM, namun tidak
jarang meninggalkan “PR” besar yang tidak terselesaikan. Kebijakan prorakyat pada awal
pemerintahan baru sering mengekor ke kebutuhan politik jangka pendek, sementara
upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu terabaikan demi memprioritaskan
stabilitas politik.
3. Perubahan Aktor Pelanggar HAM
Sejak reformasi, aktor pelanggaran HAM tidak hanya aparat militer, tetapi juga birokrat,
korporasi, dan kelompok sipil bersenjata. Kasus pertambangan di wilayah konflik,
penahanan demonstran, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas memperlihatkan
pola pelanggaran yang semakin kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan
kepentingan ekonomi dan politik.
4. Fokus pada Ukuran dan Kuantitas
Negara sering menggunakan data statistik jumlah korban sebagai indikator kinerja
penanganan HAM, tanpa mengkaji substansi permasalahan dan akar penyebabnya.
Pendekatan kuantitatif ini memungkinkan banyak pelanggaran kecil terabaikan,
sementara kasus besar yang menjadi sorotan media menarik perhatian tetapi sulit
ditindaklanjuti secara serius.
5. Kultur Penolakan terhadap Nilai Universal
Beberapa kelompok kultural dan politik menolak nilai-nilai HAM universal dengan dalih
menjaga kearifan lokal. Padahal, nilai HAM justru dapat memperkaya budaya lokal
dengan menegaskan penghargaan terhadap martabat manusia. Penolakan ini sering
disusupi motif politis untuk mempertahankan kendali sosial dan ekonomi.

6. V. Upaya Menuju Democratic Governance
1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan HAM
Pemerintah bersama lembaga non-pemerintah perlu mengintegrasikan materi HAM
dalam kurikulum sekolah dan pelatihan birokrasi. Melalui kampanye media, seminar,
serta lokakarya di masyarakat, pemahaman tentang hak fundamental dapat merata.
Inisiatif ini juga harus melibatkan tokoh adat dan agama sebagai penggerak lokal agar
pesan HAM lebih mudah diterima.
2. Perbaikan Landasan Hukum
Revisi undang-undang terkait HAM perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, termasuk korban pelanggaran dan akademisi. Pembentukan
Komisi Nasional HAM yang lebih independen dan memiliki wewenang investigasi dapat
memperkuat penegakan hukum. Selain itu, transparansi proses penyelidikan dan
penuntutan harus dijaga agar kepercayaan publik meningkat.
3. Partisipasi Masyarakat
Masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan
melaporkan pelanggaran HAM. Platform digital dan sistem pengaduan online dapat
mempermudah akses masyarakat untuk menyuarakan keluhan. Organisasi media juga
harus berperan sebagai watchdog, memastikan isu-isu HAM tidak hilang dari perhatian
publik.

7. VI. Kesimpulan
Dalam upaya membangun democratic governance, perlindungan HAM menjadi tulang
punggung bagi terciptanya pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Indonesia
telah menunjukkan kemajuan signifikan sejak era Reformasi, namun implementasi di
lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Diperlukan sinergi
antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk memperkuat
regulasi dan membangun budaya penghormatan HAM secara menyeluruh.
Melalui peningkatan pendidikan HAM, perbaikan kerangka hukum, serta peningkatan
partisipasi masyarakat, Indonesia dapat mempersempit kesenjangan antara pasal dalam
undang-undang dan realitas di lapangan. Komitmen kolektif ini akan memantapkan posisi
Indonesia sebagai negara demokratis yang bermartabat di mata dunia.
VII. Daftar Pustaka
Bukuari, Oka. (2007). Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta:
Penerbit Andi.
Budiardjo, Miriam. (2005). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Gusmian, Indra. (2003). Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Mahfud, MD. (2009). Konstitusi dan Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Siahaan, Fajar. (2010). Pengantar Ilmu Politik dan Demokrasi. Bandung: Pustaka
Setia.
Gunakaya, A. Widiada. (2019). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Andi
Offset.
El-Muhtaj, Majda. (2023). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.
Jakarta: Prenada Media.
Djamaludin, Djamaludin & Anwar, Iryana. (2021). Memahami Konsep Hak Asasi
Manusia dalam Perspektif HAM Internasional dan Nasional. Biak-Papua:
Yayasan Kyadiren.