Managemen dan Implementasi Teknis Penyelesian Sengketa

Managemen dan Implementasi Teknis Penyelesian Sengketa UNTUK PRESENTASI

1. MANAGEMEN ADMINISTRASI DAN IMPLEMENTASI MANAGEMEN ADMINISTRASI DAN IMPLEMENTASI
TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETATEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA
ERWIN PRIMA RINALDO, S.IP., M.H
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNGPROVINSI LAMPUNG

2. I. RENCANA STRATEGIS BAWASLU I. RENCANA STRATEGIS BAWASLU
2020 - 20242020 - 2024
1.Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan
pengawasan Pemilu, serta memperkuat peran-serta
masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
2.Meningkatkan kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran
pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3.Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan
hukum yang berkualitas;
4.Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi
yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5.Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara
professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan
yang baik, bersih dan modern.

3. II. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS II. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS
BAWASLU 2020 - 2024BAWASLU 2020 - 2024
1.Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu, melalui:
a.Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan
penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
b.Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam
pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa
proses Pemilu;
c.Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi
pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
d.Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan
penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
e.Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan
terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu; DAN
f.Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para
pemangku kepentingan Pemilu.

4. III. DASAR HUKUMIII. DASAR HUKUM
Berdasarkan Pasal 97 vide Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi melaksanakan tugas :
1.Dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa
proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:
a.mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
b.mengoordinasikan, menyupervIsi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
c.melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
d.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
2.Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu
Provinsi melaksanakan tugas:
a.menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
b.memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di
wilayah provinsi;
c.melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
d.melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila
mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
e.memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

5. IV. KEWAJIBAN BAWASLUIV. KEWAJIBAN BAWASLU
1.bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3.menyampaikan laporan hasil pengawasan Pemilu kepada Bawaslu
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik, laporan akhir dan/atau
berdasarkan kebutuhan;
4.menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di
tingkat provinsi;
5.mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemllih secara
berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan
memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
6.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6. V. POKOK PELAKSANAAN KEWENANGAN V. POKOK PELAKSANAAN KEWENANGAN
PENYELESAIAN SENGKETAPENYELESAIAN SENGKETA
1.pengawas Pemilu memeriksa dan memutus sengketa
paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan;
2.menerima, mengkaji dan mempertemukan pihak yang
bersengketa untuk mencapai musyawarah serta penetapan
putusan penyelesaian;
3.putusan pengawas Pemilu merupakan bersifat mengikat,
dimana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan tersebut; dan
4.seluruh proses pengawambilan putusan bersifat terbuka
dan akuntabel.

7. VI. PENYELENGGARAAN
PENYELESAIAN SENGKETA

8. 1.Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan
penyelesaian sengketa yang tidak mengandung unsur pidana dalam
penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilu/Pilkada.
2.kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan dan peraturan perundang-undangan sebagai
regulasi teknis, demi terwujudnya keadilan guna terlindunginya hak
konstitusional Peserta dalam pengawasan Pemilu/Pilkada.
3.Sengketa terdiri dari sengketa antara peserta dengan penyelenggara akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU yang menyebabkan hak peserta dirugikan
secara langsung, dan sengketa antar-peserta akibat tindakan peserta yang
menyebabkan hak peserta lainnya dirugikan secara langsung.
4.Permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan oleh bakal calon atau
bakal pasangan calon terhadap Keputusan atau Berita Acara KPU, KPU
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa dalam
pelaksanaan tahapan penetapan calon atau pasangan calon sebagai
peserta Pemilu/Pemilihan, yaitu calon atau bakal pasangan calon yang
mendaftarkan diri atau didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau
KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik
atau unsur peserta perseorangan.
1. KETENTUAN UMUM1. KETENTUAN UMUM

9. 5.pelaksanaan penyelesaian sengketa dapat melibatkan calon atau pasangan
calon lainnya sebagai Pihak Terkait apabila berpotensi dirugikan secara
langsung atas hasil penyelesaian sengketa, melalui mekanisme
mengajukan diri.
6.Para Pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum atau pihak lain
yang memiliki wewenang mendampingi berdasarkan surat kuasa khusus.
7.Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua
belas) hari sejak diterimanya permohonan melalui tahapan menerima dan
mengkaji laporan atau temuan, serta mempertemukan para-pihak untuk
mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
8.Bawaslu wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Covid-19, dimulai dari tahapan penerimaan permohonan
sampai dengan Putusan, yang dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka
dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi secara daring (online).
9.Pemberlakuan ketentuan di atas menekankan pengaturan
sarana/prasarana ruang, jarak antar peserta, penggunaan alat perlindungan
diri (APD), serta penyiapan alat pengukur suhu tubuh dan alat penyanitasi.

10. bahwa Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berupa
Surat Keputusan dan/atau Berita Acara sebagai Objek Sengketa. Keputusan
sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk:
1.Keputusan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan
pelanggaran administrasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota;
2.Keputusan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut Putusan sengketa Bawaslu,
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
3.Keputusan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut Putusan pengadilan terkait
tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4.Keputusan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut Putusan pengadilan terkait
sengketa tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5.Keputusan yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi
hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan; dan
6.Keputusan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai
perselisihan hasil Pemilihan.

11. 2. PENGAJUAN PERMOHONAN 2. PENGAJUAN PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETAPENYELESAIAN SENGKETA

12. 1.Pengajuan penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui mekanisme penyampaian
laporan atas keberatan yang diajukan oleh Peserta kepada Bawaslu sesuai locus,
yang dituangkan dalam permohonan secara langsung melalui loket penerimaan
penyelesaian sengketa dan/atau secara tidak langsung melalui laman Sistem
Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
2.Dokumen permohonan Pemohon terdiri dari permohonan Pemohon; KTP elektronik;
objek sengketa; alat bukti dan daftar alat bukti.
3.dokumen jawaban Termohon yang terdiri dari jawaban Termohon, alat bukti dan daftar
alat bukti, yang diajukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Keputusan dan/atau
berita acara KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan.
4.Petugas melakukan penerimaan, pemeriksaan, pencatatan dan memberikan tanda
terima, untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua/Anggota Bawaslu dalam rangka
verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil melalui Rapat
Pleno yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen
tersebut disampaikan, dimana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
5.Apabila dalam Rapat Pleno dokumen dinyatakan lengkap, dilakukan register. Namun
jika dokumen permohonan belum lengkap, maka Petugas Penerima memberitahukan
kepada Pemohon disertai form tanda terima untuk dilakukan perbaikan paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima Pemohon.
6.Setelah Pemohon melakukan perbaikan, dilakukan Rapat Pleno pemeriksaan
kelengkapan formil dan materiil dalam rangka penetapan status permohonan.
2.1 PERMOHOHONAN SECARA LANGSUNG2.1 PERMOHOHONAN SECARA LANGSUNG

13. 1.Permohonan secara tidak langsung dilaksanakan melalui
SIPS, dengan tahapan pengisian data pendaftaran akun
untuk mendapatkan akses unggah dokumen permohonan
(login) hingga mendapatkan tanda terima elektronik sebagai
bukti pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.
2.Selanjutnya, Pemohon wajib menyampaikan hardcopy
dokumen kelengkapan permohonan disertai tanda terima
elektronik kepada Petugas Penerima Permohonan.
3.penerimaan permohonan, pemeriksaan formil dan materill
sampai dengan pelaksanaan penetapan status permohonan
secara tidak langsung berlaku mutatis mutandis sebagaimana
ketentuan dalam permohonan secara langsung.
2.2 PERMOHOHONAN SECARA TIDAK 2.2 PERMOHOHONAN SECARA TIDAK
LANGSUNGLANGSUNG

14. 1.pelaksanaan tahapan penerimaan dan pemeriksaan permohonan
penyelesaian sengketa secara langsung atau secara tidak langsung melalui
SIPS tersebut di atas, menekankan pemberlakuan Prokes Covid-19 yang
terdiri dari (1). penyiapan sarana/prasarana ruang, (2), pengaturan jarak
antar peserta minimal 1 meter, (3). penggunaan alat perlindungan diri (APD)
minimum terdiri dari masker dan sarung tangan, (4). penyiapan alat
pengukur suhu tubuh tanpa kontak fisik dan alat penyanitasi, (5). sterilisasi
dokumen dalam penerimaan dan pemeriksaan dokumen kelengkapan
permohonan penyelesaian sengketa.
2.Bawaslu memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa
berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya, melalui mekanisme
musyawarah dan mufakat paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak
dokumen permohonan dalam Rapat Pleno dinyatakan diregister.
3.Bawaslu menyusun dan mengumumkan jadwal musyawarah melalui papan
pengumuman dan/atau laman resmi (website), serta penyampaian surat
panggilan menghadiri musyawarah penyelesaian sengketa secara patut,
disertai salinan permohonan kepada Termohon.
2.3 PEMBERLAKUAN PROKES COVID-19 2.3 PEMBERLAKUAN PROKES COVID-19
DALAM PENERIMAAN PERMOHONANDALAM PENERIMAAN PERMOHONAN

15. 3. MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA 3. MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI MUSYAWARAH SECARA MELALUI MUSYAWARAH SECARA
TERTUTUPTERTUTUP

17. 3.1 TEKNIS MEDIASI 3.1 TEKNIS MEDIASI
1.Bawaslu melakukan musyawarah secara tertutup untuk mempertemukan
Pemohon dan Termohon dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum;
2.Sasaran yaitu penyusunan kesepakatan pada jangka waktu 2 (dua) hari, yang
dipimpin paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Bawaslu dibantu 2 (dua) orang
unsur Sekretariat sebagai sekretaris dan notulen musyawarah.
3.Dalam hal mencapai kesepakatan, materi kesepakatan dituangkan dalam Berita
Acara Musyawarah yang ditandatangani para pihak dan Pimpinan musyawarah
dan selanjutnya ditetapkan sebagai Putusan Musyawarah yang ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, untuk kemudian dibacakan dalam sidang
pembacaan Putusan musyawarah secara terbuka.
4.dalam hal musyawarah secara tertutup tidak mencapai kesepakatan dan/atau
pihak Termohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut setelah dipanggil secara
patut, maka Pimpinan Musyawarah menetapkan melalui Putusan melanjutkan
ke tahapan musyawarah secara terbuka.
5.dalam hal Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut setelah dipanggil
secara patut, maka Pimpinan musyawarah memutuskan permohonan
penyelesaian sengketa dinyatakan gugur untuk selanjutnya ditetapkan dalam
Putusan majelis.

18. 1.Kesiapan musyawarah secara terbuka dilaksanakan melalui
pembentukan Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah yang
berasal dari Ketua atau Anggota Bawaslu sesuai
tingkatannya yang ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno.
2.Majelis Musyawarah tersebut dibantu oleh Panitia
Musyawarah paling sedikit terdiri dari sekretaris, asisten,
notulen dan perisalah yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu.
3.Bawaslu melakukan penyusunan dan pengumuman jadwal
musyawarah secara terbuka melalui papan pengumuman
dan/atau laman resmi (website), serta penyampaian surat
panggilan menghadiri musyawarah penyelesaian sengketa
secara patut kepada para-Pihak, disertai salinan
permohonan kepada Termohon.
3.2 TINDAKLANJUT PENYIAPAN 3.2 TINDAKLANJUT PENYIAPAN
MUSYAWARAH PASCA MEDIASIMUSYAWARAH PASCA MEDIASI

19. 4. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI 4. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
MUSYAWARAH SECARA TERBUKAMUSYAWARAH SECARA TERBUKA

20. 4.1 TAHAPAN MUSYAWARAH 4.1 TAHAPAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA TERBUKAPENYELESAIAN SENGKETA TERBUKA
1.penyampaian permohonan Pemohon;
2.penyampaian jawaban Termohon;
3.penyampaian permohonan Pihak Terkait;
4.pemeriksaan alat bukti;
5.penyampaian kesimpulan para pihak
(Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak
Terkait); dan
6.pembacaan Putusan.

22. 4.2 TEKNIS MUSYAWARAH TERBUKA4.2 TEKNIS MUSYAWARAH TERBUKA
1.Pemohon atau kuasa hukum memiliki kesempatan memperbaiki materi
permohonan dengan ketentuan yaitu tidak tidak mengubah pokok
permohonan penyelesaian sengketa, yang disampaikan kepada Majelis
Musyawarah melalui Panitia Musyawarah sebelum tahapan pembacaan
jawaban Termohon.
2.dokumen jawaban Termohon disampaikan kepada Majelis Musyawarah
paling lama 1 (satu) Hari sebelum tahapan pembacaan jawaban Termohon.
3.pelaksanaan musyawarah secara terbuka dapat melibatkan pasangan calon
lainnya sebagai Pihak Terkait apabila berpotensi dirugikan secara langsung
atas pelaksanaan penyelesaian sengketa, melalui pengajuan dokumen
permohonan kepada Majelis Musyawarah, dimulai sejak musyawarah secara
tertutup dinyatakan tidak mencapai kesepakatan sampai dengan sebelum
tahapan penyampaian jawaban Termohon.
4.Dalam hal permohonan Pihak Terkait disampaikan setelah tahapan
penyampaian jawaban Termohon, Majelis Musyawarah penyelesaian
sengketa Pemilihan menyatakan permohonan sebagai Pihak Terkait tidak
dapat diterima.

23. 5.Para-Pihak dapat menghadirkan lembaga lain yang dibutuhkan, sebagai
pemberi keterangan dalam sidang pemeriksaan untuk menjelaskan fakta,
data dan informasi yang terkait kewenangannya dalam penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan.
6.Setelah penyampaian jawaban Termohon dan/atau tanggapan Pihak
Terkait, Majelis Musyawarah melakukan pemeriksaan alat bukti yang
diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait yang terdiri
dari: (a). surat atau tulisan; (b). keterangan saksi; (c). keterangan ahli; (d).
informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya; (e).
pengakuan Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait; dan/atau (f).
pengetahuan Majelis Musyawarah.
7.Majelis Musyawarah memberikan kesempatan kepada Pemohon,
Termohon, dan/atau Pihak Terkait mengajukan pertanyaan atau
tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli dan/atau pihak pemberi
keterangan, dengan ketentuan berkaitan dengan substansi keterangan
yang disampaikan oleh saksi, ahli dan/atau pihak Pemberi Keterangan.

24. 8.Sebelum pelaksanaan tahapan pembacaan Putusan, para pihak
menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam bentuk cetak
disertai dokumen digital dalam format word (.doc) kepada Petugas
Penerima Permohonan, paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak
selesainya pemeriksaan alat bukti, yang ditandatangani oleh masing-
masing para pihak.
9.Pata-Pihak dapat membuat kesepakatan secara mufakat sebelum
tahapan penyampaian kesimpulan, yang dituangkan dalam Berita
Acara untuk ditetapkan oleh Majelis Musyawarah dan ditandatangani
oleh Para-Pihak serta Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah.
10.Berita Acara musyawarah tersebut selanjutnya dituangkan sebagai
Putusan musyawarah penyelesaian sengketa yang ditandatangani
oleh Majelis Musyawarah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.
11.Pembacaan Putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan
berdasarkan kesepakatan sebagaimana di atas dilakukan secara
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

25. 4.3 PEMBERLAKUAN PROKES 4.3 PEMBERLAKUAN PROKES COVID-19 COVID-19
MUSYAWARAH TERBUKAMUSYAWARAH TERBUKA
1.memperhatikan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah
mengenai tingkat kerawanan serta ancaman persebaran Covid-19
di masing-masing wilayah;
2.menghindari terjadinya kerumunan;
3.memperhatikan pembatasan sosial dan pembatasan kontak fisik;
4.menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50%
(lima puluh persen) yang berada dalam ruang musyawarah;
5.menjaga jarak aman selama musyawarah dengan mengatur
jumlah dan posisi meja dan kursi di ruangan musyawarah;
6.melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh tanpa kontak fisik; dan
7.menghindari penggunaan benda yang berpotensi menyebarkan
COVID-19 dalam penyampaian dan penyimpanan dokumen fisik.

26. 4.4 PELAKSANAAN MUSYAWARAH 4.4 PELAKSANAAN MUSYAWARAH
TERBUKA SECARA DARINGTERBUKA SECARA DARING
Apabila kondisi dan ancaman penyebaran Covid-
19 bersifat signifikan sehingga tidak dapat
dilaksanakan musyawarah penyelesaian sengketa
secara tatap muka, maka musyawarah
penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui
perangkat teknologi informasi berbasis daring.
Terhadap kondisi tersebut, standar minimum tata-
laksana penyelenggaraan musyawarah
penyelesaian sengketa secara daring yang paling
sedikit memenuhi ketentuan yaitu :

27. 1.Memastikan akses terhadap pelaksanaan musyawarah secara
daring hanya dapat diakses oleh Para-Pihak, Ketua atau
Majelis Musyawarah dan panitia musyawarah.
2.Majelis Musyawarah dan para pihak menggunakan pakaian
yang sopan dan rapi sesuai dengan tata tertib musyawarah.
3.Bawaslu bertindak sebagai operator dalam pelaksanaan
musyawarah memastikan kesiapan dan kesediaan sarana dan
prasarana pendukung berupa: televisi atau proyektor; jaringan
internet yang stabil; dan perangkat lunak pendukung.
4.Para pihak dalam musyawarah melakukan konfirmasi
kehadiran serta memastikan kesiapan dan kesediaan sarana
dan prasarana pendukung berupa: TV, Proyektor atau media
elektronik lainnya yang dapat digunakan untuk daring; jaringan
internet yang stabil; dan perangkat lunak pendukung.
5.Bawaslu menyiapkan sarana publikasi kepada publik untuk
pelaksanaan musyawarah secara terbuka.

28. 5. PUTUSAN MUSYAWARAH 5. PUTUSAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETAPENYELESAIAN SENGKETA

29. 1.Putusan penyelesaian sengketa merupakan hasil musyawarah yang
diputuskan melalui rapat pleno.
2.Salinan Putusan disampaikan kepada Para-Pihak paling lama 2 (dua) hari
kerja terhitung sejak tanggal Putusan dibacakan.
3.Sekretariat Bawaslu mengumumkan petikan Putusan dalam papan
pengumuman di kantor dan melalui SIPS.
4.Putusan bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lama 3
(tiga) hari kerja, terhitung sejak Putusan dibacakan.
5.Pengaturan pembacaan Putusan, yaitu :
a.Pembacaan putusan sengketa Pemilihan melalui tatap muka wajib
mematuhi standar pemberlakuan Prokes Covid-19 yaitu penyiapan
sarana/prasarana ruang maksimum 50% dari kapasitas ruang, jarak
antar peserta minimal 1 (satu) meter, penggunaan alat perlindungan
diri (APD) minimum berupa masker dan sarung tangan, penyiapan alat
pengukur suhu tubuh tanpa kontak fisik dan alat penyanitasi, sterilisasi
dokumen; dan
b.Dalam hal putusan sengketa Pemilihan dilaksanakan dengan melalui
teknologi informasi dan komunikasi berbasis daring, Majelis
Musyawarah wajib memberitahukan kepada para pihak.