Manajemen Belanja Daerah mata kuliah MBD

Materi perkuliahan manajemen belanja daerah

1. ANALISIS STandar BELANJA (ASB) Ernanda auliya putri 2251010230 Kory kornila 2251010077 Vina carolin 2251010334 Zadli rahma Ilahi 2251010174

2. Pengertian analisis standar belanja ( asb ) Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja , dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. ASB ini juga di gunakan untuk memastikan bahwa anggaran yang di alokasikan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi pemborosan .

3. Dasar hukum analisis standar belanja ( asb ) UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja. Untuk itu APBD berbasis kinerja disusun oleh Pemda harus didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Analisis Standar Belanja (ASB). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat 2 huruf e, pasal 93 ayat 1, dan pasal 100 ayat 2.

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (3), “ belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintah yang jadi kewenangan daerah selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 20 ayat (2) “Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, dikembangkan analisa standar belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.” PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Penjelasan Atas PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. PERBUP Nomor 652/ Kep/BPP/2017 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Analisis Standar Belanja (ASB).

5. Tujuan, manfaat , syarat analisis standar belanja ( asb ) Tujuan ASB Meningkatkan kemampuan unit kerja dalam menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas APBD, tugas pokok dan fungsi , tujuan , sasaran , serta indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan . Mencegah terjadinya duplikasi dan atau tumpang tindih kegiatan dan anggaran belanja pada masing-masing dan antar unit kerja . Menjamin kesesuaian antara kegiatan dan anggaran dengan arah , kebijakan umum dan prioritas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik , mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi . Meningkatkan efisiensi , efektivitas , dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan , pelaksanaan , dan pengendalian .

6. Manfaat ASB P enyusunan ASB dapat bermanfaat untuk : Pemerintah Daerah dapat menentukan kewajaran belanja dalam pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya . Pemerintah Daerah dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran . Menghindari tumpang tindih program dan anggaran antar unit kerja . Penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas . Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri dengan tidak melanggar prinsip value for money .

7. Di samping itu , manfaat yang dapat diperoleh dari pemerintah daerah Ketika menggunakan ASB diantaranya Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi objektif tidak lagi berdasarkan “ intuisi ”. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan . Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran . Penentuan anggaran berdasarkan tolok ukur kinerja yang jelas . Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif . Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu .

8. Syarat analisis standar belanja Kesesuaian dengan Anggaran : Analisis belanja harus memperhatikan apakah pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya . Ini mencakup perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi belanja . Efektivitas dan Efisiensi : Penilaian apakah belanja yang dilakukan menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan . Efektivitas mengukur seberapa baik belanja mencapai tujuan yang diinginkan , sementara efisiensi mengukur penggunaan sumber daya ( waktu , tenaga , uang) dalam mencapai tujuan tersebut . Kepatuhan terhadap Kebijakan : Analisis belanja harus memeriksa apakah semua pengeluaran sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku , baik dari sisi internal ( misalnya , kebijakan perusahaan ) maupun eksternal ( misalnya , peraturan pemerintah ). Penyusunan Anggaran yang Realistis : Anggaran yang digunakan sebagai dasar analisis harus disusun dengan cara yang realistis dan berdasarkan data yang akurat , serta mempertimbangkan tren belanja di masa lalu .

9. Pembukuan yang Transparan dan Akurat : Semua transaksi dan pengeluaran harus tercatat dengan jelas dan terperinci dalam laporan keuangan yang transparan , untuk memudahkan analisis . Pemantauan Berkala : Analisis belanja perlu dilakukan secara berkala , misalnya bulanan atau triwulanan , untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi batas yang ditetapkan . Identifikasi dan Pengendalian Pemborosan : Salah satu tujuan analisis belanja adalah untuk mengidentifikasi adanya pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu . Pemborosan bisa muncul akibat pengelolaan yang kurang efisien atau kesalahan dalam perencanaan . Prioritas Pengeluaran : Memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana kerja atau anggaran tahunan

10. Contoh kasus permasalahan ASB Salah satu contoh kasus permasalahan penetapan Analisis Standar Belanja (ASB) di kota besar dapat dilihat pada penerapan ASB di Pemerintah Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi . Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan ASB, yang meliputi: Dasar Hukum: ASB belum sepenuhnya dipahami oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan tidak ada peraturan daerah yang mengatur penerapan ASB secara jelas. Ini menyebabkan kebingungan antara ASB dan Standar Biaya Umum (SBU) di kalangan ASN. Efektivitas dan Pemahaman: Banyak pelaksana merasa bahwa ASB sulit dipahami dan tidak efektif, sehingga mereka kesulitan dalam mengimplementasikannya. Selain itu, ASB perlu direvisi setiap tahun, yang menambah kompleksitas.

11. Komunikasi : Kur angnya sosialisasi mengenai ASB menyebabkan informasi tidak tersebar dengan baik di kalangan SKPD, yang mengakibatkan perbedaan persepsi dan pemahaman tentang ASB. Sumber Daya Manusia: Kualitas SDM yang rendah dan kurangnya pelatihan bagi ASN juga menjadi penghambat. Banyak ASN ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian mereka, sehingga mereka kurang memahami tugasnya dalam konteks penerapan ASB. Kasus ini mencerminkan tantangan yang di hadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan analisis standar belanja sebagai alat untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang ingin menerapkan ASB namun menghadapi kendala serupa.