Matdfgdgdgdfgfdgdgdfgdfggdfgfdgeri KUP.pptx

ddfgdfgdfdfgdfgdfgdfgdfg

1. KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD SE., M.SC., AK., CA., BKP., AAP-B

2. Definisi Pajak Undang – Undang KUP Pasal 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Udang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut dapat diambil kesimpulan : Pajak merupakan kontribusi wajib pajak berupa uang Pajak terutang oleh orang atau badan Pajak bersifat memaksa Pajak diatur oleh Undang – Undang Pembayaran Pajak tidak ada balas jasa secara langsung Pajak digunakan untuk keperluan negara Pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat

3. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah ( fiscus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP SELF ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang . WITH HOLDING SYSTEM – adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiscus dan bukan WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.

4. Fase timbulnya hak dan kewajiban Fase Pengawa san Fase Sengketa Fase Penyelesaian Sengketa Pengadilan Pajak Berlakuny a UU Hak dan kewajiban Fase self assessment Ber-NPW P & PKP SPT Diperiksa T idak Pemeriksaan Ketetapan Pajak Setuju? Y a T idak Keberatan SK Keberatan Y a Setuju? T idak BANDING Putusan Banding Ya S E L E S A I 5 Th Pembukuan

5. Agenda

6. Pendaftaran

7. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak . ( P asal 2 angka 1 UU KUP) Sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh 1984 dan perubahannya. Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai UU PPh 1984 dan perubahannya Kewajiban mendaftarkan diri tsb berlaku pula thd wanita kawin yg dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan & harta. Wanita kawin selain tsb di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin tsb dapat melaksanakan hak & memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak & kewajiban perpajakan suaminya.

8. KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak . ( P asal 2 angka 2 UU KUP) orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. (Pasal 1 angka 4 UU KUP) Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 1 angka 15 UU PPN) pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.8 Milyar { PMK Nomor 197/PMK.03/2013 }

9. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 5 UU KUP) terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. 01.234.567.8 – 999 . 000 K od e WP K od e KPP K od e cbg

10. JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DIRI BADAN Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP Orang pribadi yg tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya s/d suatu bulan yg disetahunkan telah melebihi PTKP setahun wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP WAJIB PAJAK paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan paling lama pada akhir bulan berikutnya saat pendirian, atau saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata dimulai Pekerjaan bebas : pekerjaan yg dilakukan oleh orang pribadi yg mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yg tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

11. Penghasilan Tidak Kena Pajak

12. JANGKA WAKTU PELAPORAN USAHA BADAN Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memilih sebagai PKP Sebagai PENGUSAHA yang menyerahkan BKP/JKP WAJIB PAJAK wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP PENGUSAHA KECIL Tidak memilih sebagai PKP sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku OMSET BKP &/ JKP> batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017

13. NPWP dan PKP JABATAN Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan , apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan usahanya . Dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Dirjen Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pasal 2 angka 4 UU KUP

14. TEMPAT MENDAFTARKAN DIRI pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempa t kedudukan Waji b P ajak badan / tempa t tingga l W P orang pribadi tempat kegiatan usaha apabila WP O P m elakuka n kegiata n usaha/ kantor cabang Untuk kewajiban perpajakan: - PPh badan/PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 25 dan 29) Untuk kewajiban perpajakan: - PPh Pot Put - PPN dan PPnBM PPh Pot Put PPN dan PPnBM Kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM terutang dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi) apabila memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan untuk PPh Pot/Put tidak dapat dilakukan pemusatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang.

15. PENGHAPUSAN NPWP Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila: Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP dan/atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 2 angka 6 UU KUP) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk WP orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (Pasal 2 angka 7 UU KUP) Termasuk wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

16. PENCABUTAN PKP Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 2 angka 8 UU KUP) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (Pasal 2 angka 9 UU KUP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan brruto untuk Pengusaha Kecil

17. Pembukuan dan Pencatatan

18. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa , yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut . (Pasal 1 angka 29 UU KUP) Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. (Pasal 28 angka 9 UU KUP)

19. YANG WAJIB PEMBUKUAN Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Wajib Pajak Badan Pasal 28 angka 1 dan 2 UU KUP

20. YANG TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Pasal 14 ayat 2 UU PPh) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto , dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan . Pasal 28 angka 2 UU KUP) 1 2 Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

21. KETENTUAN MENGENAI PEMBUKUAN 4 Perubaha n terhada p metod e pembukua n da n ata u tahu n buku , harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;ayat 6 5 Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang; ayat 7 Pasal 28 UU KUP 1 harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; ayat 3 2 harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;ayat 4 3 diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas; ayat 5 6 Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan; ayat 8

22. KETENTUAN MENGENAI PENCATATAN harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan Pasal 28 UU KUP 1 harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya 2 3 Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final

23. PENYIMPANAN DOKUMEN Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Pasal 28 angka 11 UU KUP Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

24. Pembayaran

25. 25 Pembayaran – (Pasal 9) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang suatu Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT PPh harus dibayar lunas sebelum SPT Pajak Penghasilan disampaikan. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran , dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran , dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. STP, SKP Kurang Bayar, serta SKP Kurang Bayar Tambahan, dan SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak bertambah, dilunasi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan berdasarkan PMK. DJP atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak paling lama 12 (dua belas) bulan, pelaksanaannya diatur PMK

26. 26 Pembayaran – (Pasal 10) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan PMK. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur berdasarkan PMK.

27. SARANA PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (Pasal 1 angka 14 UU KUP) Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 10 ayat 1a UU KUP)

28. Sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran/ penyetoran pajak terutang pada suatu masa pajak Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat 2a UU KUP) Contoh: Angsuran masa PPh Pasal 25 Tahun 2018 sejumlah Rp10juta per bulan. Angsuran Masa Pajak Mei Tahun 2018 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2018. Tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Sanksi bunga dalam STP dihitung 1 (satu) bulan = 1x 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00

29. Sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat 2b UU KUP) Contoh: SPT Tahunan PPh Badan PT ABC yang melaporkan PPh terutang sebesar Rp100juta dengan kredit pajak sebesar Rp80juta disampaikan tanggal 10 Mei 2019. Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp20juta dibayar pada tanggal 9 Mei 2009. Disamping dikenai sanksi administrasi karena terlambat menyampaikan SPT, atas keterlambatan pembayaran pajak yang kurang dibayar tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% dengan masa 1 bulan (1 Mei 2009 – 9 Mei 2009): 1x 2% x Rp20.000.000,00 = Rp400.000,00

30. Sanksi administrasi karena mengangsur atau menunda pembayaran pajak Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat 2 UU KUP) Contoh: Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp1.120.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2019 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2019. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan ( dimulai tgl 28 Februari 2019 ) dengan jumlah yang tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sbb: angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000,00 angsuran ke-2 : 2% x Rp896.000,00 angsuran ke-3 : 2% x Rp672.000,00 angsuran ke-4 : 2% x Rp448.000,00 angsuran ke-5 : 2% x Rp224.000,00 = Rp22.400,00. = Rp17.920,00. = Rp13.440,00. = Rp8.960,00. = Rp4.480,00. Apabila Wajib Pajak di atas diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2019. Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar 5 x 2% x Rp1.120.000,00 = Rp112.000,00.

31. P el a po r an

32. 32 Pelaporan – (Pasal 6) SPT disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan. ( Ayat 1) Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ( Ayat 2) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat penyampaian SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap. ( Ayat 3 )

33. 33 Pelaporan – (Pasal 7) Apabila Surat Pemberitahuan sesuai jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPH WP Badan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP OP Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap: WP OP telah meninggal dunia; WP OP tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; WP OP berstatus sebagai warga negara asing tidak tinggal lagi di Indonesia; BUT tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; WP yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan PMK; atau WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK

34. 34 Pembetulan – (Pasal 8) WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar: dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. dihitung sejak jatuh tempo pembayaran SPT Masa sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WP (Pasal 38), terhadap ketidakbenaran perbuatan WP tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

35. SPT Masa SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 21 dan Pasal 26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 dan Pasal 26 PPh Pasal 25 PPh Pasal 4 ayat 2 PPh Pasal 15 PPN (Form 1107) PPN bagi Pemungut (Form 1107 PUT) Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak meliputi: -SPT Tahunan PPh WP Badan (SPT 1771 dan SPT 1771$) -SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (SPT 1770, 1770S dan 1770SS) -SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721) -SPT Tahunan Pembetulan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 11 UU KUP) Definisi SPT

36. K ewajiba n pe n yampaian SPT Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. {Pasal 3 ayat 1 UU KUP} Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital , yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. {Pasa l 3 aya t 1 b U U KUP} Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 3 ayat 1b UU KUP) Wajib Pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 3 ayat 2 UU KUP) SPT

37. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar , lengkap , jelas , dan menandatanganinya .{Pasa l 4 aya t (1 ) U U tentan g KUP} Surat Pemberitahuan WP badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direks i . (Pasa l 4 aya t 2 UU KUP) yaitu yang tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan P enandatanga n SPT Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan . (Pasa l 4 aya t 3 U U KUP) harus memenuhi syara t sbb: -memilik i NPWP; -tela h menyampaikan SP T T ahunan PP h T ahun Paja k terakhir; -menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan -memiliki Surat Kuasa Khusus dari WP yang memberi kuasa dengan forma t terlampi r . SPT Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yg diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dg status terakreditasi A, sekurang-kurangnya DIII; Dalam hal konsultan pajak dibuktikan dg kepemilikan Surat Izin Praktik yg diterbitkan Dirjen Pajak dan dilengkapi dg Surat Pernyataan sbg Konsultan Pajak.

38. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak . SPT Tahunan Pajak PPh WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. (Ps. 4 angka 4 UU KUP) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan. {Pasa l 4 angk a 4 b U U KUP} Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SP T , sura t kuas a khusu s tersebu t harus dilampirka n pad a SP T . (Ps . 4 angka 3 UU KUP) {Pasa l 3 aya t (7 ) UU KUP} Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila: Sura t Pemberitahua n tidak ditandatangani; Sura t Pemberitahua n tidak sepenuhny a dilampir i keteranga n dan/ata u dokumen sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan ;

39. CA R A P EN Y A M P AIA N SPT Disampaikan Secara langsung diberi bukti penerimaan oleh petugas yang ditunjuk Disampaikan melalui pos tercatat tanda bukti bukti pengiriman surat Disampaikan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir tanda bukti bukti pengiriman surat e-Filing melalui ASP (Penyedia Jasa Aplikasi) kepada WP diberikan Bukti Penerimaan Elektronik SPT

40. B A T A S W AK T U P EN Y A M P AIA N SPT {Pasal 3 ayat 3 UU KUP} untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

41. Ha k W P berkaita n dengan pe n yampaian SPT Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT; (Pasal 3 ayat 4 UU KUP) SPT Membetulkan SPT; (Pasal 8 ayat 1 dan ayat 6 UU KUP) Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT; (Pasal 8 ayat 3 dan ayat 4 UU KUP)

42. Memperpanjang Jangka Waktu Penyampaian SPT Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan . (Pasal 3 ayat (4) UU KUP) Apabila WP baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktunya karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, WP dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan PPh dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Dirjen Pajak. Pemberitahuan harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 3 ayat 5 UU KUP) SPT

43. Akibat administratif penundaan pe n yampaian SPT Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut , dikena i bung a sebesa r 2 % (du a persen ) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat 3 UU KUP) SPT

44. Membetulkan SPT Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. (Pasal 8 ayat 1 UU KUP Perubahan) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. (Pasal 8 ayat 1a UU KUP Perubahan) pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Pasal 13 angka (1) “ Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar…”

45. Membetulkan SPT Tahunan karena kompensas i kerugia n (Pasa l 8 aya t 6 U U KUP) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dala m ha l W P membetulka n SP T lewa t jangk a wakt u 3 (tiga ) bula n atau WP tidak mengajukan pembetulan sebagai akibat adanya surat ketetapan pajak, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan PPh, Dirjen Pajak akan memperhitungkannya dalam menetapkan kewajiban perpajakan WP .

46. Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. {Pasal 8 angka 3 UU KUP} ”Setiap orang yang karena kealpaannya: tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar ...”

47. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. (Pasal 8 ayat 4 UU KUP) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. (Pasal 8 ayat 5 UU KUP) Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT

48. WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaa n bebas. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh maupun SPT Masa PPh Pasal 25. WP Orang Pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh.

49. Pemeriksaan Pajak

50. PENGERTIAN, TUJUAN, dan RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN Pasal 1 angka 25 UU KUP adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan PENGERTIAN PEMERIKSAAN RUANG LINGKUP untu k menguj i kepatuha n pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. . TUJUAN Menguji Kepatuhan pemenuha n kewajiba n perpajaka n dan/ata u untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .

51. Kriteria dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP Surat Ketetapan Pajak harus diterbitkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. HARUS DILAKUKAN DAPAT DILAKUKAN dalam hal WP dalam hal WP menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; menyampaikan SPT yang menyatakan rugi; tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran; melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan.

52. KEWENANGAN PEMERIKSAAN Dalam PEMERIKSAAN LAPANGAN untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang: Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

53. KEWENANGAN PEMERIKSAAN Dalam PEMERIKSAAN LAPANGAN untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang: Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa: menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak; Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan Meminta keterangan dan/atau buku yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

54. KEWENANGAN PEMERIKSAAN Dalam PEMERIKSAAN KANTOR untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang: Memanggil WP untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan; Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; Meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui WP; dan Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

55. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Wajib Pajak yang diperiksa wajib: memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan. Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. Pasal 29 UU KUP Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan . Dalam hal WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan tersebut sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

56. Pemeriksaan untuk tujuan lain Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Dilakukan dengan kriteria antara lain: pemberian NPWP secara jabatan; Penghapusan NPWP; Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP; WP mengajukan keberatan; Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; Pencocokan data dan/atau alat keterangan; Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil; Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

57. Produk pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan SKPKB Pokok Pajak > Kredit Pajak SKPLB Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPN Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPKBT Ada data baru & utang pajak STP Sanksi adm. BUKTI PERMULAAN K E T E T A P A N

58. SANKSI ADMINISTRASI BERKAITAN DENGAN PEMERIKSAAN apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, atas jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. (Pasal 13 ayat 2 UU KUP) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) atas jumlah kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. (Pasal 13 ayat 3 UU KUP) apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: a. 50% (dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau c. 100% dari PPN Barang dan Jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 13 ayat 3 UU KUP)

59. Penetapan dan Ketetapan

60. PENETAPAN Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan , dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (Pasal 12 ayat 1 UU KUP) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 12 ayat 2 UU KUP)

61. KETETAPAN Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar , Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. (Pasal 12 ayat 3 UU KUP) KETETAPAN Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Surat Ketetapan Pajak

62. Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. PT XYZ melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun 2018 dan kredit pajaknya dalam SPT PPh badan Tahun 2018, dengan perincian sbb: Rp1.000.000.000,00 R p 282.500.000,00 Penghasilan Neto: PPh terutang Kredit Pajak Pajak yang kurang dibayar Rp 202.500.000,00 R p 80.000.000,00 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan PT XYZ dalam SPT PPh Tahun 2008 tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya sehingga PPh terutang kurang dilaporkan. maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Ketetapan Pajak

63. SURAT KETETAPAN PAJAK Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar . (Pasal 1 angka 15 UU KUP)

64. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak , jumlah kredit pajak , jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak , besarnya sanksi administrasi , dan jumlah pajak yang masih harus dibayar . (Pasal 1 angka 16 UU KUP) JUMLAH POKOK PAJAK JUMLAH KREDIT PAJAK Rp10.000.000,00 R p 6.000.000,00 JUMLA H KEKURANGA N PEMBAYARA N POKO K PAJA K R p 4.000.000,00 BESARNYA SANKSI ADMINISTRASI Rp 2.000.000,00 JUMLA H PAJA K YAN G MASI H HARU S DIBAYA R R p 6.000.000,00

65. DALUWARSA PENERBITAN SKPKB (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar…” Pasal 13 UU KUP (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dala m Sura t Pemberitahua n menjad i past i sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak . (5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

66. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 17 UU KUP) JUMLAH PAJAK Rp10.000.000,00 JUMLA H PAJA K YAN G TELA H DITETAPKA N R p 6.000.000,00 TAMBAHAN JUMLAH PAJAK BESARNYA SANKSI ADMINISTRASI Rp 4.000.000,00 R p 4.000.000,00 TAMBAHAN JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARU S DIBAYA R R p 8.000.000,00

67. DATA BARU Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula , baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan . ( P enjelasa n P asa l 1 5 U U KUP)

68. SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) PAJAK YANG TERUTANG JUMLAH KREDIT PAJAK Rp10.000.000,00 Rp16.000.000,00 JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Rp6.000.000,00 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. (Pasal 1 angka 19 UU KUP)

69. SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) POKOK PAJAK JUMLAH KREDIT PAJAK PAJAK NIHIL Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp -- Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (Pasal 1 angka 18 UU KUP) POKOK PAJAK Rp -- JUMLAH KREDIT PAJAK Rp -- PAJAK NIHIL Rp --

70. PENERBITAN SKPN Pasal 17A UU KUP Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan , menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak . untuk Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; untuk Pajak Pertambahan Nilai, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

71. SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakuka n tagiha n paja k dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda . (Pasal 1 angka 20 UU KUP) Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. (Pasal 14 angka 2 UU KUP) sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

72. PENERBITAN STP Pasal 14 (1) UU KUP Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila : Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; a b c d pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain: 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN 1984 dan perubahannya ; atau 2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya , dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran; PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN 1984 dan perubahannya. e f g

73. PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP sura t untu k melakuka n tagiha n pajak Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan , dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP. (Pasa l 1 4 aya t (3 ) U U KUP) a b dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

74. PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP surat untuk melakukan tagihan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat 1 huruf d: pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; Pasal 14 ayat 1 huruf e: pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain: 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN 1984 dan perubahannya ; atau 2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya , dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran; Pasal 14 ayat 1 huruf f: PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau Terhadap Pengusaha atau PKP tsb, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administras i berupa dend a sebesa r 2 % (du a persen ) dar i Dasa r Pengenaan Pajak . (Pasal 14 ayat 4 UU KUP) Pasal 7 ayat 1 KUP yaitu sanksi administrasi berupa denda apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya;

75. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK YANG TERUTANG < KREDIT PAJAK Kredi t Paja k untu k PP h adala h paja k yang dibaya r sendir i ole h W P (+ ) poko k paja k yang terutan g dala m ST P karen a PP h dala m tahun berjala n tida k ata u kuran g dibaya r (+ ) pajak yan g dipoton g ata u dipungu t (+ ) ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar ata u terutan g d i lua r neger i (- ) pengembalian pendahulua n kelebiha n pajak. Kredi t Paja k untu k PP N adala h Pajak Masuka n yan g dapa t dikreditka n setelah dikurang i dengan pengembalia n pendahuluan kelebiha n paja k ata u setela h dikurangi denga n paja k yan g tela h dikompensasikan . TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG Paja k yan g tela h dibaya r ole h WP yan g buka n merupakan obje k pajak yan g terutan g ata u kesalahan pemotonga n ata u pemunguta n yang mengakibatkan paja k yan g dipotong ata u dipungu t lebi h besa r daripada paja k yan g seharusny a dipoton g atau dipungu t berdasarka n ketentuan peratura n perundang-undangan perpajaka n ata u buka n merupakan obje k pajak . (PM K No . 190/PMK.03/2007) Permohona n restitus i dilakuka n melalui SPT Pembayaran dapa t diminta kembal i dengan mengajukan permohonan. Pasa l 17B , Pasa l 17C , da n Pasa l 17 D U U KUP Pasa l 1 7 aya t 2 U U KUP

76. Permohonan RESTITUSI dalam SPT SELAIN WP dgn kriteria tertentu dan WP yg memenuhi persyaratan tertentu; (Pasal 17B) WP YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU (Pasal 17D) PEMERIKSAAN Surat Ketetapan Pajak PENELITIAN Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima, harus diterbitkan: tidak berlaku thd WP yg sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. paling lambat: 3 bulan sejak permohonan diterima untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN, diterbitkan Apabila setelah lewat jangka waktu tsb Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan restitusi dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. WP DENGAN KRITERIA TERTENTU (Pasal 17C) serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

77. WP dengan kriteria tertentu WP tsb tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak apabila: (Pasal 17C UU KUP) meliputi: tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. {Pasal 17C angka 2 UU KUP} thd WP tsb dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut; terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau d. terlambat menyampaikan SPT Tahunan. {Pasal 17C angka 6 UU KUP}

78. WP yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP) WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; WP badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

79. Penagihan Pajak

80. OBJEK PENAGIHAN PAJAK berdasarkan UU KUP Jumlah pajak yang masih harus dibayar STP SKPKB SKPKBT Tambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar SK Pembetulan SK Keberatan Putusan Banding Putusan PK yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu ditagih dengan Surat Paksa tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak P asa l 2 angk a 1 U U KUP

81. PENANGGUNG PAJAK orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 28) badan oleh pengurus; badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; badan dalam likuidasi oleh likuidator; suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. (Pasal 32 ayat 1 UU KUP) kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. (Pasa l 3 2 aya t 2 U U KUP)

82. BUNGA PENAGIHAN Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. ( P asa l 1 9 angk a 1 U U KUP)

83. CONTOH Misalkan WP melunasi SKPKB tersebut tanggal 25 Oktober 2019. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2018 atas nama PT ABC, pada tanggal 20 September 2019 diterbitkan SKPKB dengan perincian sbb: Pajak kurang bayar Rp1.200.000,00 Bunga 9 bulan (Pasal 13 ayat 2) Rp 216.000,00 Pajak yang masih harus dibayar Rp1.416.000,00 SKPKB tersebut harus sudah dilunasi paling lambat tanggal 19 Oktober 2019. Bunga Penagihan: 2% x 1 x 1.416.000,00 = Rp28.320,00 Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP)

84. PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. dilakukan apabila Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. P asa l 2 aya t 2 U U KUP

85. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( P asa l 2 aya t 3 U U KUP) UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000

86. HAK MENDAHULU Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. ayat (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. a b c ayat (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. ayat (3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap: . biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu brg bergerak dan/atau brg tidak bergerak; . biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau . biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. ayat (3a) Dalam hal WP dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta WP dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tsb untuk membayar utang pajak WP tsb. Pasal 21 UU KUP

87. DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. ( P asa l 2 2 aya t 1 U U KUP) Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

88. TERTANGGUHNYA DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Pasa l 2 2 aya t 2 U U KUP Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun apabila: Dirjen Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Terdapat SKPKB atau SKPKBT yang diterbitkan terhadap WP karena WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

89. Seng k eta Pajak

90. SENGKETA PAJAK Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak) Catatan: Penyelesaian sengketa pajak hanya dilakukan melalui Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak

91. SENGKETA PAJAK Pembetulan suatu keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak Keberatan Gugatan Banding Peninjauan Kembali (PK) Penyelesaian di Direktorat Jenderal Pajak “ sebelum” ke Pengadilan Pajak Penyelesaian di Pengadilan Pajak Penyelesaian di Mahkamah Agung, “setelah” di Pengadilan Pajak Pengurangan/Pembatalan STP Pembatalan hasil pemeriksaan dan SKP-nya

92. PEMBETULAN SUATU KEPUTUSAN Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis , kesalahan hitung , dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan . yaitu kesalahan yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, yaitu antara lain yang berasal dari kekeliruan penerapan persentase Norma kesalahan penulisan penjumlahan dan Penghitungan Penghasilan Neto, nama, alamat, NPWP, atau pengurangan kekeliruan penerapan sanksi administrasi, nomor ketetapan dan atau perkalian kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak pajak, jenis pajak, dan atau (PTKP), kekeliruan penghitungan PPh masa atau tahun pembagian suatu dalam tahun berjalan, kekeliruan pajak dan tanggal bilangan. pengkreditan pajak. jatuh tempo. Pasal 16 UU KUP ayat (1)

93. PEMBETULAN SUATU KEPUTUSAN Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 16 ayat 2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (Pasal 16 ayat 3) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 16 ayat 4)

94. PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ; (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP) Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (Pasal 36 ayat 1a) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. (Pasal 36 ayat 1c) Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan WP dianggap dikabulkan. Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)

95. PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI Permohonan harus memenuhi persyaratan sbb: Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dapat dipertimbangkan Dalam hal WP mengajukan permohonan kedua, permohonan tsb harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tgl keputusan Dirjen Pajak atas permohonan yang pertama dikirim; b) c) d) e) a) 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, SKPKB atau SKPKBT; Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya; Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar; WP telah melunasi pajak yang terutang; dan Surat permohonan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tsb harus dilampiri dgn surat kuasa khusus.

96. PENGURANGAN / PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. (Pasal 36 ayat 1 huruf b) Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (Pasal 36 ayat 1a) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. (Pasal 36 ayat 1c) Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan WP dianggap dikabulkan. Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)

97. PENGURANGAN / PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar. (Pasal 36 ayat 1 huruf c) Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (Pasal 36 ayat 1a) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. (Pasal 36 ayat 1c) Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan WP dianggap dikabulkan. Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)

98. PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN DAN SKP Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. (Pasal 36 ayat 1 huruf d) Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali. (Pasal 36 ayat 1b) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. (Pasal 36 ayat 1c) Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan WP dianggap dikabulkan. Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)

99. KEBERATAN Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; Surat Ketetapan Pajak Nihil; Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Pasal 25 ayat 1 UU KUP DALAM HAL Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Penjelasan UU KUP Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan surat keberatan. Yang dimaksud dengan "suatu" adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak.

100. SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan , sehingga tidak dipertimbangkan. (ayat 4) Pasal 25 UU KUP KUP Keberatan diajukan atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan . (ayat 1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas . (ayat 2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (ayat 3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. (ayat 3a) Catatan: Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak ditambah sanksi administrasi Surat keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. (PMK 194/2007)

101. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (Pasal 26 ayat 1 UU KUP) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. (Pasal 26 ayat 3 UU KUP) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (Pasal 26 ayat 5 UU KUP)

102. BANDING Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). {Pasal 27 ayat 1} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut. {Pasal 27 ayat 3}

103. GUGATAN Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak Pasal 23 UU KUP Selain keputusan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan SK Keberatan Termasuk SK Pembetulan yang berkaitan dengan STP dan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang berkaitan dengan STP yang sebelumnya diatur dalam ayat tersendiri.

104. Imbalan Bunga

105. IMBALAN BUNGA Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat: keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) KUP; keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) KUP; Kelebihan pembayaran pajak karena tertangguh akibat pemeriksaan bukti permulaan (Pasal 17B ayat 4 UU KUP); kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding atau peninjauan kembali diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP; atau Kelebihan pembayaran pajak karena SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1a) UU KUP; atau kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 19 ayat (1) berdasarkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan WP , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) KUP.

106. Tindak Pidana Perpajakan

107. Tindak Pidana dalam UU KUP Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Waji b Paja k da n Waji b Paja k tersebu t waji b melunas i kekuranga n pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. (Pasal 13A UU KUP) Pasal 38 UU KUP Setiap orang yang karena kealpaannya: tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

108. Tindak Pidana dalam UU KUP Pasal 39 ayat (1) UU KUP Setiap orang yang dengan sengaja : tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP; tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

109. Tindak Pidana dalam UU KUP Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Pasal 39 ayat (2) UU KUP Pasal 39 ayat (3) UU KUP Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

110. Tindak Pidana dalam UU KUP Pasal 39A UU KUP Setiap orang yang dengan sengaja: menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

111. PENYIDIKAN Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. {Pasal 1 angka 31 UU KUP} Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {Pasal 1 angka 32 UU KUP}

112. BIDANG KUP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

113. POKOK PERUBAHAN Aturan sebelumnya Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2%. UU CIPTA KERJA PASAL 113 Pasal 19 ayat (1), ayat (2), & ayat (3) SANKSI = X X JUMLAH BULAN ** PAJAK KURANG BAYAR TARIF BUNGA PER BULAN * *) Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak . **) maksimal 24 bulan . Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas : Bunga penagihan ; Angsuran/penundaan pem bayar an pajak ; Kurang Bayar (KB) penundaan penyampaian SPT Tahunan . Tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan 12 + 0%

114. POKOK PERUBAHAN Aturan sebelumnya Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2%. UU CIPTA KERJA PASAL 113 Pasal 8 ayat (2) & ayat (2a) Pasal 9 ayat (2a) & ayat (2b) Pasal 14 ayat (3) SANKSI = X X JUMLAH BULAN ** PAJAK KURANG BAYAR TARIF BUNGA PER BULAN * *) Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak . **) maksimal 24 bulan . Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas : Kurang Bayar Pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa; Pembayaran / penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran / penyetoran pajak atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan ; PPh dalam tahun berjalan tidak / kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung . Tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan 12 + 5%

115. POKOK PERUBAHAN Aturan sebelumnya Besaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar . UU CIPTA KERJA PASAL 113 Pasal 8 ayat (5) SANKSI = X X JUMLAH BULAN ** PAJAK KURANG BAYAR TARIF BUNGA PER BULAN * *) Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak . **) maksimal 24 bulan . Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas : Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan 12 + 10%

116. POKOK PERUBAHAN Aturan sebelumnya Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2%. UU CIPTA KERJA PASAL 113 Pasal 13 ayat (2) & ayat (2a) SANKSI = X X JUMLAH BULAN ** PAJAK KURANG BAYAR TARIF BUNGA PER BULAN * *) Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak . **) maksimal 24 bulan . Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas : Sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak berproduksi . Tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan 12 + 15%

117. POKOK PERUBAHAN ILUSTRASI BESARAN SANKSI ADMINISTRASI – UU KUP Formula BesaranTarifSanksi :   Apabila Menteri Keuangan menetapkan suku bunga acuan pada bulan April 2021 sebesar 4,96% ; dan terdapat jumlah kurang bayar sebesar Rp1.000.000 Uplift Sanksi / Bulan Jenis Sanksi Self Assessment +0% Sanksi bunga KMK 0,41% Bunga penagihan (Ps.19(1)) Angsuran / penundaan bayar (Ps.19(2)) Kurang Bayar (KB) penundaan SPT Tahunan (Ps.19(3)) Besaran Sanksi ( Rp ) Rp4.133 Self Assessment +5% Sanksi bunga KMK 0,83% Pembetulan SPT (Ps.8(2);(2a)) Terlambat bayar (Ps.9(2a);(2b)) Pajak tidak / kurang dibayar akibat salah tulis / hitung atau PPh tahun berjalan (Ps.14(3)) Besaran Sanksi ( Rp ) Rp8.300 Self Assessment +10% Sanksi bunga KMK 1,25% Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (Ps.8(5)) Besaran Sanksi ( Rp ) Rp12.467 Official Assessment +15% Sanksi bunga KMK 1,66% Sanksi SKPKB (Ps.13(2)) Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak berproduksi (Ps.13(2a)) Besaran Sanksi ( Rp ) Rp16.633