Materi 1: Bahan 4 Etika dalam Sistem Ekonomi

Materi 1

1. BAHAN 4
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

2. Terkait dengan Keadilan Ekonomi /
economic justice, yang bertalian
dengan proses produksi; distribusi;
perdagangan.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

3. Dalam era pasar bebas (globalisasi), maka
Etika Ekonomi dihadapkan pada fakta :
1.Pemerasan tenaga kerja, untuk menaikkan
produksi atau mengganti bahan baku
dengan mutu yang jelek untuk menaikkan
laba.
2.Distribusi barang & jasa yang tidak merata,
hanya diakses oleh kelompok/pihak tertentu.
3.Kue ekonomi tidak dapat dibagi rata secara
adil terkait dengan perdagangan eksport &
import komoditi.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

4. Globalisasi keuangan & pemilikan
capital.
Globalisasi kemampuan regulasi &
governance.
Globalisasi sebagai unifikasi politik
dunia.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

5. Tahap awal proses ini ditandai dengan
globalisasi pemilikan saham.
Deregulasi pasar financial.
Mobilitas kapital melintasi batas
nasional suatu negara.
Merger & akuisisi perusahaan
Globalisasi pemilikan saham besar.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

6. Adanya pengurangan peran
pemerintah dalam menentukan
regulasi ekonomi, dengan kata lain
dominasi pasar lebih besar.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

7. Pengintegrasian masyarakat dunia
dalam satu sistem ekonomi global
dipimpin satu negara inti yang
berpengaruh menentukan sistem.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

8. SISTEM EKONOMI PANCASILA (SEP)
Gagasan ekonom Prof. Mubyarto
(UGM) sekitar tahun 1980-an.
Sebutan SEP sudah dilontarkan
sebelumnya oleh Prof. Emil Salim (UI)
sekitar tahun 1966
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

9. Pertama, JALUR YURIDIS FORMAL.
Berangkat dari keyakinan bahwa
landasan hukum SEP adalah pasal 33
UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh
jiwa Pembukaan UUD 1945, &
dilengkapi pasal 23; 27 ayat 2; 34; serta
penjelasan UUD 1945 pasal 2
Pelopor : Sri Edi Swasono; Potan Arif
Harahap
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

10. Kedua, JALUR ORIENTASI.
Menghubungkan sila-sila dalam
Pancasila sebagai sistem ekonomi yang
berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V.
Pelopor : Emil Salim, Mubyarto, Sumitro
Djojohadikusumo
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

11. SILAEmil Salim Mubyarto Sumitro
Djojohadikusumo
I Mengenal Etika &
Moral Agama
Roda perekonomian
digerakkan rangsangan
ekonomi, sosial, &
moral
Berupaya senantiasa dekat
dengan Tuhan dengan
ibadah
II Titik berat pada
nuansa manusiawi
dalam menggalang
hub. Ekonomi dlm
perkemb.
masyarakat
Ada kehendak kuat dari
masyarakat untuk
mewujudkan
pemerataan sosial
(egalitarian)
Berupaya mengurangi &
memberantas kemiskinan
dlm penataan ekonomi
masyarakat
IIIMembuka
kesempatan
ekonomi secara adil
bagi semua
Nasionalisme menjiwai
setiap kebijakan
ekonomi
Pola kebijakan ekonomi &
cara penyelenggaraannya
tdk menimbulkan kekuatan
yg menggangu persatuan
bangsa
IV Bermuara pada
pelaksanaan
demokrasi ekonomi
& politik
Koperasi merupakan
sokoguru
perekonomian &
bentuk konkret usaha
bersama
Rakyat berperan &
berpartisipasi aktif dalam
usaha pembangunan
V Memberi warna
egalitarian & social
equity dlm proses
pembangunan
Imbangan yg tegas
antara perencanaan di
tingkat nasional &
desentralisasi
Pola pembagian hasil
produksi lebih merata antar
golongan, daerah, kota-
desa.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

12. Sistem Ekonomi yang
berlangsung saat ini
tergolong sistem ekonomi
apa ??
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

13. Bila mengacu pada SEP, bahwa SEP
adalah sistem ekonomi pasar dengan
usur perencanaan. SEP mungkin sekali
berada di antara dua kutub tersebut
(kapitalis & sosialis), tapi berada di
luarnya (Mubyarto 1980:74)
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

14. Pendapat Kwik Kian Gie, menyebut
sebagai sistem ekonomi serba bukan
atau faham bukan-isme : bukan
kapitalisme, bukan liberalisme, tidak
ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak
ada persaingan bebas yg saling
mematikan (Kwik, 1996)
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

15. Secara normatif menurut UUD 1945,
terutama pasal 33 ayat 2 dan 3, sistem
ekonomi Indonesia seharusnya
condong mengarah ke sosialisme,
(Mubyarto : ekonomi kerakyatan).
Upaya penanggulangan kemiskinan,
peningkatan desentralisasi & otonomi
daerah, serta penghapusan
ketimpangan sosial
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

16. Namun , dewasa ini karena makin
kuatnya pengusaha & munculnya
gejala konglomerasi serta konsentrasi
kekuatan ekonomi agaknya tidak dapat
menyangkal bahwa kapitalisme telah
tumbuh subur di Indonesia
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

17. Sektor Pemilikan Sifat pembentukan harga
Pertanian Petani untuk beras; negara &
swasta untuk tanaman
ekspor
Pengaruh negara dominan
(Bulog, Dept. Pertanian)
Pertambangan Negara & swasta (asing) Ditentukan harga dunia untuk
ekspor; ditetapkan negara untuk
dalam negeri
Indust.
manufaktur
Negara; swasta (asing &
nasional)
Sebagaian ditetapkan negara;
sebagian mekanisme pasar
terbatas
Konstruksi Swasta & negara Negara berpengaruh melalui
APBN
Perdagangan Swasta & negara Sebagian mekanisme pasar,
sebagian negara melalui “rente
ekonomi” (ditransfer ke swasta
tertentu untuk ekspor)
Administrasi
Negara
Negara Negara
Perbankan Negara dominan (80 %) &
swasta
Pengaruh negara melalui BI
dominan; sebagian mekanisme
pasar berlaku
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

18. Sistem ekonomi yg berlangsung dapat
dikategorikan : (1) sist ekonomi dimana
peran negara dominan; (2) peran
swasta, baik nasional maupun asing,
cukup besar; (3) harga yang
berlangsung pada umumnya
mencerminkan in-efisiensi, karena jauh
lebih tinggi harga domestik dibanding
harga internasional.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

19. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
GBHN telah menegaskan bahwa
perekonomian Indonesia tidak
menganut FREE-FIGHT LIBERALISM
maupun ETATISME, sementara itu
dinamika perekonomian kita dinilai
semakin terbuka dengan adanya
pengaruh deras Globalisasi.

20. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id