MATERI 5 Penyusunan Program DAN Kegiatan SATPOL PP DAMKAR BERBASIS KINERJA.pptx

MATERI 5 Penyusunan Program DAN Kegiatan SATPOL PP DAMKAR BERBASIS KINERJA.pptx

1. Penyusunan Program & Kegiatan SATPOL PP DAMKAR BERBASIS KINERJA Banjarmasin (Fugo Hotel), Tanggal ………

2. PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN BESARNYA JUMLAH ALOKASI SUMBER DAYA HASIL YANG DICAPAI DARI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BERGESER FLEKSIBILITAS

3. PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Performance based budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertangungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.

4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Yang Baik Suatu Sistem Pengelolaan Anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti di bawah ini : Realistis , artinya perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya (real) sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana; Transparan, terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran; Sesuai dengan otorisasi, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan ; Laporan yang benar dan baik; artinya laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Adanya pengawasan dan audit , artinya pengawasan dan audit baik oleh pihak luar (eksternal) maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan; Kepastian tersedianya dana; artinya unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya. Taat peraturan; artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan. Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKA_KL)maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis) Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja

5. Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang baik dapat memberikan landasan yang kuat untuk : Menghitung biaya yang dibutuhkan , mengkaitkan biaya dengan aktivitas dan hasil-hasil yang diharapkan 01 02 03 Pengambilan keputusan kebijakan dan penentuan prioritas anggaran , guna menajamkan informasi tentang aktivitas , satuan biaya , dan outcomes. Pengendalian pengeluaran , guna memastikan keabsahan , validasi , kewajaran , keakuratan , dan kejujurand alam pengelolaan anggaran 04 05 Pengelolaan terhadap aktivitas yang sedang berjalan , guna mengevaluasi sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan Pelaporan pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas kinerja , agar tidak hanya berfokus pada input dan output, tetapi juga pada outcomes

6. AMANAT UU NO. 23 TAHUN 2014 TUGAS PEMERINTAH : MENJAGA SERTA MEWUJUDKAN TRAMTIBUMAS DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PELAYANAN DASAR, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA INSTITUSI PENEGAK PERDA DAN PERKADA UNTUK PENINGKATAN TRAMTIBUMAS DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

7. Tujuan dari penyusunan Program dan Kegiatan Satpol PP Maksud dari penyusunan Program dan Kegiatan Satpol PP adalah untuk menjabarkan rencana strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Memberikan arahan tujuan , sasaran , strategi, kebijakan , program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaatugas dan fungsi Satpol PP; Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP secara sistematis dan terorganisir , di antaranya melalui penetapan target target kinerja sebagai alat ukur kinerja ; Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Satpol PP yang merupakan dokumen perencanaan tahunan , untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja baik tahunan maupun tahun periode Renstra pedoman bagi seluruh personil pada Satpol PP Kota Mojokerto dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

8. Contoh struktur Organisasi satpol PP

9. Contoh indikator kinerja Satpol PP DAMKAR

10. Contoh Pemetaan Masalah Satpol PP DAMKAR

11. ISU STRATEGIS Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan - tahapan yang telah dilakukan sebelumnya . Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan , dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan . Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang . Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi , akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya

12. Menetapkan Tujuan dan Sasaran Contoh Penetapan tujuan , sasaran , indikator :

13. Thank You