Materi akuntabilitas Desa Membangun.pptx

Akuntabilitas Desa

1. Transparansi Dan Akuntabilitas Sosial Dalam Pembangunan Desa

2. Pegiat Desa menjadi semakin aktif berpartisipasi dalam kegiatan strategis untuk mendorong penerapan akuntabilitas sosial di desa Tujuan Bimtek

3. Artinya Akuntabilitas Dan Akuntabilitas Sosial Akuntabilitas sosial adalah partisipasi aktif masyarakat desa untuk menuntut akuntabilitas pemerintah desa dalam Pembangunan Desa . Pemerintah Desa yang akuntabel adalah pemerintah yang terbuka ( transparan ) dan dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam tahap-tahap Pembangunan Desa . Akuntabilitas merupakan azas penyeleggaraan pemerintahan Desa . Asas   akuntabilitas menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan desa  harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  desa  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Akuntabilitas Sosial

4. masyarakat desa sebagai subyek Pembangunan Desa pemerintah desa Akuntabilitas sosial Masyarakat desa sebagai pemberi mandat pemerintah desa , melalui pemilihan Kepala Desa , memiliki hak untuk aktif menuntut akuntabilitas pemerintah desa Akuntabilitas Pemerintah Desa Pemerintah Desa , dalam hal ini Kepala Desa sebagai penerima mandat wajib untuk terbuka dan wajib mempertanggungjawabkan setiap kegiatan Pembangunan Desa kepada masyarakat Keterkaitan Antara Akuntabilitas Dengan Akuntabilitas Sosial

5. Mandat Tentang Akuntabilitas Sosial 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. UU No. 14 th 2008 tentang keterbukaan Publik Pasal 74 (1)  Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa Pasal 80 (1)      Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa . (3)      Musrenbangdes menetapkan prioritas , program, kegiatan , dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa , swadaya masyarakat Desa , dan/ atau APBD Pasal 82 (1)      Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. (2)      Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. (3)      Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD. (4)      Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum ... (5)      Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musdes untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Pasal 84 (2)  Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa. Pasal 88 (1)   Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

6. Pentingnya Akuntabilitas Sosial Bagi Desa Mendorong terciptanya komunikasi transformatif atau dialog yang produktif antar para pemangku kepentingan desa , terutama masyarakat dengan pemerintah desa . Mengoptimalkan kelembagaan sosial dan saluran partisipasi yang ada Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih bermakna dalam Pembangunan Desa Mendorong pemerintah desa yang akuntabel : terbuka dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam Pembangunan Desa .

7. Pemerintah Desa Yang Akuntabel Dalam Pembangunan Desa Pemerintah Desa yang akuntabel dalam Pembangunan Desa adalah pemerintah desa yang dinilai telah memenuhi azas akuntabilitas dalam setiap tahap Pembangunan Desa . Pemerintah desa yang memenuhi azas akuntabilitas adalah , pemerintah yang terbuka atau bersedia memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Desa , dan Bersedia memberikan akses untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan kegiatan untuk pelayanan masyarakat .

8. Strategi Penerapan Akuntabilitas Sosial Di Desa Strategi yang dirancang untuk memastikan tercapainya keberhasilan akuntabilitas sosial di Desa adalah memusatkan proses fasilitasi pada titik-titik kunci penyelenggaraan Desa yang dapat menjamin terjadinya penguatan partisipasi warga Desa . Penguatan partisipasi warga Desa 1 2 3 Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang Demokratis Penguatan tata kelola pembangunan Desa yang berkeadilan

9. Langkah Penguatan Partisipasi Warga Langkah penguatan partisipasi masyarakat dalam mendorong penerapan akuntabilitas sosial di desa diantaranya dapat dilakukan melalui k kaderisasi kelompok masyarakat desa . Kaderisasi yang dimaksud adalah kegiatan pegiat desa dalam memberdayakan anggota kelompok masyarakat desa , terutama yang rentan dan terpinggirkan untuk semakin berani berpartisipasi aktif dalam gerakan menguatkan akuntabilitas sosial . Kegiatan pemberdayaan dalam rangka kaderisasi dapat dilakukan , diantaranya : Mengintensifkan forum kelompok warga desa sebagai kelompok diskusi terpumpun membahas persoalan yang berhubungan dengan Pembangunan Desa . Membagikan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung peningkatan kapasitas kader kelompok masyarakat untuk berpatisipasi dalam Pembangunan Desa Melibatkan kader kelompok masyarakat untuk mengidentifikasi kuantitas dan kualitas pelayanan sosial yang diselenggarakan pemerintah desa .

10. Contoh Alat (tools) Untuk Menilai Penerapan Akuntabilitas Sosial Bidang Tujuan Indikator Pendataan Desa memiliki data Desa yang obyektif dan faktial Partsipasi aktif warga dalam pendataan Desa Data termutakhirkan secara berkala Input data ke dalam Sistem Informasi Desa Memiliki system back up data Desa Perencanaan Mewujudkan visi kolektif RPJM Desa ke dalam perencanaan prioritas program pembangunan RPJM Desa merepresentasikan kepentingan kolektif warga Desa Tersedia dokumen usulan kebutuhan kelompok warga hasil rembug warga Menetapkan rencana prioritas program pembangunan Desa berdasarkan data SDGs Desa Tersedia sesi pembahasan prioritas program usulan hasil rembug warga . Dokumen penetapan RKP Desa dan APB Desa Penetapan pilihan prioritas program pembangunan didasarkan pada data SDGs Desa termutakhir Pelaksanaan Kepastian kesesuaian pelaksanaan program dengan dokumen rencana pembangunan yang telah ditetapkan (RPJM Desa , RKP Desa , RAB Desa ). Publikasi informasi yang terbuka dari pelaksana pembangunan Kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen program yang ditetapkan Pemantauan dan Pengawasaan Pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa yang sistematis dan terukur Sistem pemantauan dan pengawasan pembangunan berjalan intensif

11. Bidang Indikator Angka Capaian Angka Ideal % capaian Pembangunan Desa Berkeadilan Memberikan ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan untuk berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Desa ? ? Kegiatan pelayanan sosial dan pemerntahan yang mudah diakses dan merata ? ? Pemerintahan Desa Demokratis Mengintensifkan rembuk kelompok warga , utamanya yang rentan dan termarjinalkan ? ? Membuka akses informasi bagi warga Desa ? ? Partisipasi warga Desa Meningkatkan kapasitas warga Desa sebagai subyek pembangunan Desa ? ? Menguatkan pengorganisasian warga , terutama yang rentan dan termarjinalkan ? ? TOTAL CAPAIAN Contoh Alat (tools) Identifikasi Penerapan Akuntabilitas Sosial

12. UU NO. 14. TH, 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional . Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik . Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik .

13. terima kasih