DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (D T SEN) TERHADAP KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DAN PBI JK DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
Dasar Hukum I nstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Melakukan sinkronisasi Bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data Tunggal sosial dan Ekonomi Nasional sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan sosial.
Dasar Hukum I nstruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menteri Sosial melakukan : Pemutakhiran data penerima bantuan dan/atau pemberdayaan sosial untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional; Menyalurkan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial kepada target sasaran pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil asesmen; Mengelola data penyaluran bantuan dan/atau pemberdayaan sosial serta data kondisi para penerima manfaat yang tergolong miskin dan miskin ekstrem; Membentuk dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem; Menyiapkan dan menyusun kurikulum Sekolah Rakyat berasrama yang berlandaskan pada sekolah formal dan sekolah karakter; Menyiapkan sarana prasarana dan asrama Sekolah Rakyat , membentuk tim formatur program sekolah rakyat;
Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kepmensos Nomor 79/HUK/ 2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL SALINAN
D T SEN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL DTSEN adalah adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. DTSEN dibangun dari 3 sumber data utama: DTKS, P3KE, REGSOSEK yang kemudian ditunggalkan dan dipadupadankan dengan Dukcapil DTSEN untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
WILAYAH TINGKAT KESEJAHTERAAN KONDISI TEMPAT TINGGAL KEPEMILIKAN ASET DAYA LISTRIK IDENTITAS PEKERJAAN KESEHATAN PENDIDIKAN VARIABEL LENGKAP DTSEN
Pemeringkatan (Desil) Dinamis: Pemeringkatan berubah dalam kurun waktu 3 bulan sekali akibat pemutakhiran data; Inclusion Errors : mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima (desil atas); Exclusion Errors: mereka yang seharusnya menerima namun tidak menerima (desil bawah); Penerima Bansos Berubah Selalu ada yang keluar dan ada yang menggantikan; Siapa yang keluar: yang inclusion errors , yang masuk daftar negative list, yang bansosnya disalahgunakan (judol), yang sudah sejahtera (graduasi); Siapa yang masuk: yang exclusion errors, dan yang sesuai dengan kriteria program; Penerimaan Bansos Daerah Berubah Kuota bansos Nasional tidak berubah: 10 juta KPM PKH, 18,3 Juta KPM Sembako, 96,8 Juta Jiwa PBI JK Distribusi penerima bantuan daerah berubah: mengikuti proporsi jumlah penduduk miskin di daerah, semakin banyak penduduk miskin semakin banyak kuota bansos; (azas keadilan); Daerah yang kurang dari kuota akan ditambah, daerah yang over kuota akan berkurang; Mitigasi Resiko Terjadi protes bagi mereka yang awalnya menerima bansos, akhir nya tidak menerima. Mitigasi : dipersilahkan mengajukan usulan/sanggahan melalui aplikasi cek bansos; Terjadi perubahan penerima PBI di Daerah, sehingga capaian UHC daerah berubah. Mitigasi: realokasi kuota PBI daerah menggunakan azas keadilan; Layanan kesehatan kepada masyarakat terhambat. Mitigasi: disiapkan mekanisme reaktivasi PBI dengan cepat untuk mereka yang benar-benar miskin; KONSEKUENSI PENGGUNAAN DTSEN
Jumlah Penduduk Miskin Nasional X 100% X Kuota Bansos SK Penerima PBI-JKN ditetapkan oleh Kemensos berdasarkan usulan Kepala Daerah; Alokasi Anggaran Premi PBI-JKN berada di Kemenkes; Total yang dikeluarkan (Me-Juni) 8.261.801 Penerima PBI, maka dilakukan redistribusi kuota PBI di Daerah, dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk miskin; Jumlah Penduduk Miskin Daerah Isu dan Temuan Realokasi Kuota PBI-JKN Daerah Banyak usulan daerah untuk menambah PBI, sedangkan kuota PBI Nasional (96,8 Jt Jiwa) telah terpenuhi ; Distribusi penerima PBI belum mencerminkan proporsi penduduk miskin tiap daerah. Mereka yang dikeluarkan dari PBI Mereka yang berada pada desil 6-10 (hasil Ground Check) sejumlah 2.306.943 ; Mereka yang berada diluar DTSEN sejumlah 5.090.334 : 1.841.873 tidak padan Dukcapil 3.248.461 NIK non aktif (tidak rekam KTP, NIK Ganda, tidak ada transaksi dalam kurun waktu lama) Pada Tahap II dikeluarkan lagi sebanyak 864.524 jiwa (Desil 6 sd 10) Mereka yang dilaporkan meninggal, menjadi PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/anggota DPR, DPRD; Kuota Nasional 96,8 Juta Jiwa Anggaran 1 Tahun 48,787 Triliun Mereka yang dikeluarkan digantikan kepada mereka yang berada di desil 1 (miskin extrem dan miskin); EXERCISE TERHADAP PBI JK
REKAP PBI NON AKTIF SK 80/HUK/2025 NO KECAMATAN JUMLAH 1 Adiwerna 4.444 2 Balapulang 7.630 3 Bojong 5.998 4 Bumijawa 7.283 5 Dukuhturi 3.320 6 Dukuhwaru 3.058 7 Jatinegara 2.985 8 Kedungbanteng 2.592 9 Kramat 3.343 10 Lebaksiu 4.622 11 Margasari 5.691 12 Pagerbarang 1.783 13 Pangkah 5.347 14 Slawi 1.856 15 Suradadi 3.838 16 Talang 2.472 17 Tarub 5.742 18 Warureja 3.739 GRAND TOTAL 75.743
REAKTIVASI PBI APBN KETENTUAN : MASUK DALAM PENONAKTIFAN BULAN MEI 2025 ( SK PBI NO. 80/HUK/2025 HASIL GC TERMASUK KATEGORI MASYARAKAT MISKIN ATAU RENTAN MISKIN ( DESIL 1-5 ) PENDERITA PENYAKIT KRONIS, KATASTROPIK ATAU DALAM KONDISI DARURAT MEDIS WAJIB DI MUTAKHIRKAN DALAM DUA PERIODE PEMUTAKHIRAN DTSEN ( 6 BULAN ) Note: “Setelah Dinas Sosial (dinsos) berhasil unggah permohonan Reaktivasi PBI JK dan status laporan Disetujui Pusdatin, maka dinsos harus berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJS setempat untuk membuka Menu Reaktivasi dari Kementerian Sosial kemudian mengaktifkan status kepesertaan PBI JK dan mengaktifkan pelayanan kesehatan.”
*Rekap Data Ajuan Reaktivasi PBI JK per 3 September 2025
JENIS USULAN DATA USULAN BANSOS Usulan Bantuan Sosial dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan usulan yang disampaikan untuk mendapatkan program bantuan sosial dan/atau menjadi peserta penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan, bagi individu atau keluarga yang telah ditentukan dalam DTSEN, namun belum terdaftar sebagai penerma bantuan yang diusulkan. PEMBARUAN DATA Usulan Pembaruan DTSEN merupakan usulan terhadap individu dan/atau keluarga baik yang sudah terdapat dalam DTSEN maupun belum terdapat dalam DTSEN. Usulan pembaruan meliputi: Perubahan atau pembaruan terhadap atribut data dalam DTSEN yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini atau masih belum lengkap. Sanggahan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Cek Bansos mobile ; dan/atau Usulan bantuan bagi individu atau keluarga yang berada di luar Peringkat Kesejahteraan Keluarga yang telah ditetapkan oleh Menteri. MEKANISME USULAN Keluarga yang diusulkan menerima bansos Apakah desil sesuai atau tidak ? YA, Usulan Bansos TIDAK, Pembaruan Data APLIKASI SIKS-NG Pada menu Usulan Bansos akan muncul nama-nama kepala keluarga desil 1-5 (disesuaikan dengan kriteria bansos) yang belum menerima bansos. { Saat ini di aplikasi harus menginput NIK atau No. KK) Keluarga tersebut dapat diusulkan untuk menerima bansos . Keluarga yang tidak muncul dalam daftar nama yang dapat diusulkan bansos maka harus melakukan usulan pembaruan .
PROSES USULAN DATA Permensos Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial RT/RW Kepala Lingkungan Kepala Desa/Lurah/Dusun/Nama lain Potensi dan Sumber Kesejahteraan Keluarga (PSKS) Masyarakat ke Perangkat Desa/Kel./Nama lain. Proses Usulan Data (Bab II Bagian Kedua Proses Usulan Data) Usulan Daerah Melalui Aplikasi SIKS-NG User Pengisi Data Desa/Kelurahan (Pasal 4) Usulan Data melalui Aplikasi Cek Bansos Usulan Data melalui Aplikasi SIKS-CC Usulan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Usulan Daerah Melalui Aplikasi SIKS-NG User Pengisi Data Kabupaten/Kota Musyawarah Desa/kelurahan Kementerian Sosial. Jalur Formal Jalur Partisipatif Masyarakat (Pasal 10) Pemerintah Daerah (Pasal 5) Kementerian Sosial (Pasal 9) Penentuan Tingkat Kesejahteraan (Pasal 5-ayat 2) Badan Pusat Statistik (BPS) Pengesahan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 8) (Pasal 11) Verval Pendamping Sosial/PSKS/Pemda
PROSES USULAN BANSOS DAN PEMBARUAN Miskin/Tidak Miskin Usulan Bansos Ya Desil Sesuai? Tidak Pengisian Variabel Ground Check Musdes/Muskel atau SPTJM Verifikasi Dinas Sosial Ya Tidak Pengesahan Bupati/ Walikota Finalisasi Usulan Pembaruan Kementerian Sosial BPS Musdes/Muskel atau SPTJM Verifikasi Dinas Sosial Ya Tidak Usulan Pembaruan Finalisasi Usulan Bansos
TIMELINE USULAN BANSOS DAN PEMBARUAN DTSEN Tanggal Tanggal 17, tgl 18 data di tarik setiap bulan.
PENERAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN UNTUK PENETAPAN DATA PENERIMA PROGRAM * Penetapan data penerima program mempertimbangkan alokasi distribusi pemenuhan program dan kriteria khusus sesuai dengan jenis program masing-masing. Penetapan peringkat kesejahteraan ini dapat dievaluasi di masa yang akan datang a. Kelompok Desil 1 – 4 b. Penerima program ATENSI bantuan dapat menerima bantuan sosial PKH diluar DTSEN hasil berdasarkan asesmen. c. Penerima PKH yang berada di luar kelompok desil masih mendapatkan PKH apabila dapat bantuan belum dilakukan GC. a. Kelompok Desil 1 – 5 b. Penerima program ATENSI bantuan dapat menerima bantuan sosial SEMBAKO diluar DTSEN hasil berdasarkan asesmen. c. Penerima SEMBAKO yang berada di luar kelompok desil masih mendapatkan dapat bantuan SEMBAKO apabila belum dilakukan GC . b. Penerima program ATENSI bantuan dapat menerima bantuan sosial PKH/SEMBAKO diluar DTSEN berdasarkan hasil asesmen. a. Kelompok Desil 1- 5 b. Penerima PBI JK yang berada di luar kelompok desil masih dapat mendapatkan bantuan PBI JK apabila belum dilakukan GC . Kelompok Desil 1- 5 atau sesuai hasil asesmen masing-masing program MENERAPKAN a. Kelompok Desil 1 - 5 atau berdasarkan hasil asesmen program Kepmensos Nomor 79/HUK/2025 Pada DIKTUM KEEMPAT
PENERAPAN PEMENUHAN PROGRAM TIDAK DAPAT DIPENUHI DARI INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA DENGAN KRITERIA Alamat Tidak Ditemukan Individu Tidak Ditemukan Meninggal Dunia Bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/ BUMN/BUMD/Pejabat Negara Keluarga ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/ Pejabat Negara Sesuai DIKTUM KETUJUH Kepmensos Nomor 79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan kementerian sosial.
PENETAPAN DATA PENERIMA PROGRAM DAPAT DILAKSANAKAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN DAN/ATAU KEBERADAAN DATA DALAM DTSEN Situasi Kebencanaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani Kondisi Lain yang Mengancam Keselamatan atau Kedaruratan Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Dan/Atau Arahan Presiden/Wakil Presiden. Sesuai Pasal 16 Ayat 2 Permensos Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.