MATERI f.ratu DALAM RANGKA PENINGKATAN.pptx

MATERI F RATU

1. PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN & PENYELESAIAN SENGKETA ACARA CEPAT Oleh : Ferdinand Ratu KORDIV P3S K ABUPATEN KEPULAUAN TALAUD BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU TEGAKAN KEADILAN PEMILU

2. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERBAWASLU NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PERBAWASLU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERBAWASLU NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

3. Penanganan 14 HARI MEMUTUS Pelanggaran Per-UU-an Yg Bukan Pelanggaran Pemilu

4. DAFTAR PERTANYAAN/ KLARIFIKASI Siapa yang melakukan pelanggaran. Siapa saksi yang melihatnya Apa yang telah terjadi (peristiwa) Dimana terjadi. Kapan terjadi Mengapa terjadi? Bagaimana peristiwa terjadi? Klarifikasi BERITA ACARA KLARIFIKASI

5. Pelanggaran Per-UU-an Yg Bukan Pelanggaran Pemilu Tindak Lanjut Instansi Yg Berwenang

6. SELANJUTNYA Sengketa proses pemilu

7. SENGKETA PROSES PEMILU TERDIRI DARI : Sengketa antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu ; Sengketa antar Peserta Pemilu

8. SENGKETA PROSES PEMILU TERJADI KARENA : Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain; atau Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi , atau KPU Kabupaten /Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi , atau keputusan KPU Kabupaten /Kota.

9. PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU ANTAR PESERTA PEMILU Penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu diselesaiakan dan diputus di tempat kejadian / peristiwa pada hari yang sama dan durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut paling lama 3 hari terhitung sejak permohonan diajukan , namun apabila tidak ada kondisi emergensi , harus dituntaskan pada hari kejadian (tempus delicti ) dan di tempat kejadian (locus delicti ). Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten /Kota.

10. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ; Melakukan verifikasi formil dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ; Melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa ; dan Memeriksa dan m emutus penyelesaian sengketa proses Pemilu apabila tidak tercapai mufakat di antara para pihak yang bersengketa . Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu dilakukan dengan cara :

11. selesai