MATERI HASIL SHARING KNOWLEDGE ADEL.pptx

show sci

1. SHARING KNOWLEDGE LEGAL AND COMPLIENCE HASIL [email protected] 7 s.d 8 Agustus 2025

2. DAFTAR MATERI PEMBAHASAN Aplikasi eLegal PERJANJIAN DAN KONTRAK Peraturan Perusahaan PERIZINAN PERUSAHAAN Slide 7 LITIGASI DAN NON LITIGASI

3. Aplikasi eLegal aplikasi yang dikelola oleh Divisi Sekretariat Perusahaan untuk peminjaman Dokumen Korporat (SIUP, Domisili Hukum, Akte Perusahaan dan dokumen perijinan lainnya ), Review Kontrak & Kajian Hukum (legal review) untuk PP dan KD. DEFINISI Digitalisasi pengelolaan dokumen Terstrukturnya proses monitoring Data Legal Mengoptimalkan kegiatan Perizinan , Peminjaman Dokumen , Kontrak dan Kajian Hukum (Legal Review) untuk PP dan KD FUNGSI Aplikasi eLegal ini digunakan untuk memfilter dokumen-dokumen yang masuk dari unit kerja untuk direview oleh bagian Legal and Complience Sekretariat Perusahaan serta Penerbitan Perizinan , tracker Peminjaman Dokumen , permintaan legal review dan pembuatan legal opinion bagi Perusahaan . Para Direksi , Divisi Sekper dan User SBU, User Divre Barat, User Divre Timur dan Cabang ( semua pegawai PT SUCOFINDO yang telah terdaftar dan terkonfirmasi untuk menggunakan aplikasi eLegal ) PERUNTUKAN HOME

4. Peraturan Perusahaan Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh suatu Perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan DEFINISI DASAR HUKUM: Peraturan Perusahaan Nomor 1/PP/2006 tentang Tata Urutan Peraturan Perusahaan PT SUCOFINDO PENTING UNTUK DIINGAT

5. Peraturan Perusahaan Anggaran Dasar Peraturan Internal Terkait Akta Pendirian telah mengalami 12 kali perubahan , Yang terbaru di Perubahan Anggaran Dasar No. 130, tgl 23 Juni 2025 keikutsertaan Holding IDSurvey telah mengalami 11 kali perubahan , Anggaran Dasar No. 04, tgl 8 Agustus 2022 Memuat Nama Perusahaan Waktu Berdiri Perusahaan Maksud & Tujuan Kegiatan Usaha Berapa Modal yang disetor Direksi , Dewan Komisaris Dan ketentuan lain mengenai Organisasi Perusahaan KD No. 3/KD/2025 Susunan Nama dan Pembagian Tugas Direksi KD No. 4/KD/2025 Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja ( beserta perubahan ) KD No. 14/KD/2024 Nomenklatur Jabatan KD No. 3/KD/2025 Susunan Nama dan Pembagian Tugas Direksi KD No. 4/KD/2025 Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja ( beserta perubahan ) KD No. 14/KD/2024 Nomenklatur Jabatan KD No. 7/KD/2023 Tata Kelola Keikutsertaan Tender PT SUCOFINDO KD No. 8/KD/2023 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan dengan Mitra Kerja di Lingkungan PT SUCOFINDO KD No. 9/KD/2023 Batas Kewenangan Penandatanganan Perjanjian / Kontrak dan Nota Kesepahaman PT SUCOFINDO KD No. 10/KD/2023 Kewenangan Pengesahan Pembayaran , Pengeluaran Dana dan Penandatanganan Dokumen Keuangan KD No. 11/KD/2023 Kebijakan Pengajuan BOMHD, RBO dan Surat Pernyataan PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPAHAMI HOME

6. PERIZINAN PERUSAHAAN PERIZINAN KORPORAT Perizinan yang diproses dan dikelola di Divisi SEKPER, yang kebutuhan / portofolio lebih dari 1 Unit Kerja . PERIZINAN OPERASIONAL UNIT KERJA Perizinan yang di proses dan dikelola di Unit Kerja terkait Kebutuhan / portofolio khusus 1 Unit Kerja /Cabang Note: Pada tahun 2018, Perizinan sudah melalui Online Single Submission (OSS) Output izin dari OSS: Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (SBUJK) Sertifikat Standart Dengan adanya OSS ada beberapa izin yang digantikan dengan NIB, yaitu - SIUP Domisili TDP PENTING HOME

7. LITIGASI DAN NON LITIGASI Litigasi adalah Proses penyelesaian sengketa jalur Pengadilan Non Litigasi adalah Proses penyelesaian sengketa jalur di luar pengadilan atau dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Seperti Arbitrase , mediasi , konsolidasi , dll DEFINISI Wanprestasi Perbuatan Melawan hukum Pelanggaran Regulasi Perbuatan yang diancam pidana Ketidaksesuaian dengan Standar Operasional Prosedur PERMASALAHAN HUKUM Kelebihan Kekurangan Biaya pengajuan gugatan lebih murah dibandingkan dengan biaya administrasi di BANI ; Pemeriksaan perkara tetap dilakukan tanpa kehadiran Tergugat ( setelah dipanggil secara patut ); Putusan dapat dieksekusi langsung oleh Pengadilan Negeri. Terdapat biaya-biaya lain ( ahli , akomodasi ); Putusan Pengadilan Negeri tidak bersifat final karena masih terdapat upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; Kerahasiaan sengketa tidak terjamin karena perkara akan dipublikasi oleh Pengadilan Negeri melalui website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan sidang bersifat terbuka untuk umum . LITIGASI/Jalur PENGADILAN Kelebihan Kekurangan 1. Para Pihak dapat memilih Arbiter yang memahami mengenai pokok sengketa ; 2. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih cepat ( maksimal 180 hari ); 3. Putusan arbitrase bersifat final; 4. Kerahasiaan sengketa terjamin . 1. Biaya yang dikeluarkan cukup besar , tergantung nilai tuntutan yang diajukan . Biaya tersebut diluar biaya-biaya lain seperti administrasi , panggilan dan lain – lain; 2. Bahwa putusan arbitrase tidak serta merta dapat di eksekusi namun harus melalui Pengadilan Negeri; 3. Proses eksekusi di Pengadilan Negeri dengan melakukan pendaftaran Putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri; dan pelaksanaan putusan sangat bergantung pada Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase efektif apabila Para Pihak beritikad baik untuk menaati dan melaksanakan putusan . ARBITRASE

8. LITIGASI DAN NON LITIGASI Maka ada hal hal yang perlu di perhatikan apabila menerima surat panggilan Kebenaran Identitas Diri Status Panggilan ( saksi /Ahli/ Tersangka / dll ) Latar Belakang panggilan ( Kasus / Permasalahan ) Narahubung dari APH PANGGILAN DAN PEMERIKSAAN DARI APARAT PENEGAK HUKUM (APH) APH YANG DAPAT MELAKUKAN PEMANGGILAN PEMERIKSAAN Kepolisian Kejaksaan Kehakiman ( Pengadilan ) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) – Bea Cukai , Kemen LH, Pajak , Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Mempersiapkan dokumen-dokumen terkait Tetap tenang agar dapat berfikir dengan baik dalam memberikan keterangan sesuai fakta yang didengar , dilihat dan dialami sendiri ( bukan asumsi dari saksi ) Proses pemeriksaan dapat didampingi oleh 1( satu ) oragng dengan persetujuan penyelidik Pihak yang diperiksa berhak meminta waktu istirahat , makan , ibadah, dll PERSIAPAN MENGHADIRI PANGGILAN ATAU PEMERIKSAAN HOME

9. PERJANJIAN DAN KONTRAK Perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih . (Ps. 1313 KUHPerdata ) Kontrak adalah Perjanjian yang dibuat secara tertulis karena perjanjian juga dapat dibuat secara lisan . DEFINISI Syarat sahnya perjanjian ps. 1320 KUHPerdata Sepakat Cakap Suatu Hal Tertentu Kausa Halal DEFINISI Berdasarkan pasal 31 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Pembuatan kontrak wajib menggunakan bahasa Indonesia PERLU DIPERHATIKAN

10. PERJANJIAN DAN KONTRAK JENIS KONTRAK PT SUCOFINDO

11. PERJANJIAN DAN KONTRAK PERJANJIAN/KONTRAK YANG WAJIB DILAKUKAN LEGAL REVIEW

12. Anggaran Dasar serta perubahannya ; - Jika tidak diberikan oleh klien , datanya dapat diperoleh dengan mengakses https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt Akta Susunan Pengurus ; Surat Keputusan/Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan atau Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti bahwa perusahaan Mitra/ Klien aktif dan tidak dalam keadaan p ailit , serta memiliki perizinan yang sesuai dengan pekerjaan ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Dokumen pendukung lainnya untuk kepentingan legal review , termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja , Surat Perintah Kerja , Berita Acara Aanwijzing dan sebagainya ; Untuk perjanjian/kontrak Kemitraan wajib dilengkapi persetujuan dari pejabat berwenang sesuai dengan Peraturan Internal Perusahaan, Kontrak Induk/ kontrak Kerja dengan Pemberi Kerja, persetujuan dilakukannya kemitraan oleh Pemberi Kerja (untuk kemitraan Proyek) dan profil Mitra. DOKUMEN PENDUKUNG LEGAL REVIEW KONTRAK

13. KEPALA Judul Kalimat Pembuka ( tanggal dan lokasi penandatanganan Perjanjian ) Komparisi / Identitas Para Pihak ; Premis SUBSTANSI Maksud dan tujuan Ruang lingkup Tata Cara Pekerjaan Hasil Pekerjaan Jangka Waktu Hak dan Kewajiban Biaya / Imbalan Jasa Cara Pembayaran Batasan Tanggung Jawab Force Majeure / Keadaan Kahar Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan Pengakhiran Perjanjian Denda dan Ganti Rugi Lampiran *) disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak PENUTUP Penutup Bagian pendatanganan LAMPIRAN (Jika ada) Ruang Lingkup Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan/Kerangka Acu a n Kerja Time Schedule Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Jasa PT SUCOFINDO Struktur Perjanjian / Kontrak

14. Bagian / Perihal Penjelasan Judul Judul harus sesuai dan menggambarkan isi dan maksud dari Perjanjian / Kontrak Kalimat Pembuka ( Tanggal Perjanjian dan tempat) Tanggal diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan Perjanjian / Kontrak yang dilakukan Para Pihak dan mencantumkan tempat pelaksanaan perjanjian. Jika Penanggalan back dated hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja atau dokumen laiinya yang menyatakan kesepakatan Para Pihak untuk melakukan kerjasama . Komparisi Berisi Identitas para pihak,termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan ( rechtsbekwaanheid ) serta kewenangan ( rechtshandelingen ) , Kedudukan bertindak para pihak ; Untuk pejabat yang menandatangani dari klien dipastikan pejabat yang berwenang yang dibuktikan dan dilampirkan akta pendirian dan/atau akta pengangkatan direksi atau SK pengangkatan jabatan, agar hal ini sungguh diperhatikan kembali oleh unit kerja, mengingat jika pejabat yang bertanggung jawab dan menandatangani bukan pejabat yang berwenang maka perjanjian ini dapat dibatalkan ; Pejabat yang menandatangani dari PT SUCOFINDO agar disesuaikan dengan KD Kewenangan . Jika harga pekerjaan merupakan harga satuan maka agar diperhitungkan akumulasi jumlah imbalan yang didapat dari perjanjian ini per tahunnya . Premis Menerangkan latar belakang atau fakta diadakan Perjanjian / Kontrak : Menerangkan bidang atau jasa atau pekerjaan masing-masing perusahaan; Latar belakang atau alasan dibuatnya Perjanjian / Kontrak ; kesepakatan melakukan k erjasama ; Dokumen yang menjadi dasar kesepakatan Maksud dan Tujuan Ketentuan mengenai maksud dan tujuan kerja sama atau pekerjaan Ruang Lingkup Berisi lingkup dari kerja sama atau pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak . Yang dituliskan secara rinci apa aja yang menjadi tanggung jawab Sucofindo . Pada saat melakukan legal review dituliskan untuk mengingatkan unit kerja : Lingkup Pekerjaan telah sesuai dengan portofolio dan perizinan Sucofindo . Bahwa ruang lingkup pekerjaan telah diatur secara rinci sesuai dengan kesepakatan Para Pihak; Bahwa unit kerja dapat memenuhi segala ketentuan kualifikasi baik itu alat dan atau tenaga kerja yang telah disepakati dalam perjanjian ini; Bahwa tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan kompetensi  dan memahami SOP dan atau tata cara pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati; Bahwa seluruh kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangan para pihak, dan diarsipkan Tata Cara Pekerjaan Berisi tata cara pelaksanaan pekerjaan, baik itu dari SOP internal Perusahaan maupun sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Struktur Perjanjian / Kontrak

15. Bagian/ Perihal Penjelasan Hasil Pekerjaan Yang berisikan hasil pekerjaan yang diberikan kepada Klien. Hasil pekerjaan dalam bentuk apa (laporan atau sertifikat dsb sesuai kesepakatan) Diberikan dalam waktu berapa lama Diberikan kepada siapa Diberikan dalam bentuk apa Jangka Waktu Jangka waktu pekerjaan disesuaikan dengan kesepakatan Para Pihak, jika waktu perjanjian lebih dari 2 tahun sebaiknya ada evaluasi yang dilakukan Internal. Untuk jangka waktu agar disepakati : Jangka waktu seluruhnya (sejak kesepakatan hingga selesainya hak kewajiban masing-masing pihak); Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (dibuat time sheet yang menjadi lampiran dalam perjanjian ) . Hak dan Kewajiban Berisi hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak . Dalam hal kewajiban perlu diperhatikan hak kewajiban PT SUCOFINDO yaitu : Kewajiaban untuk menerima pembayaran dengan tepat waktu jika Pihak Klien tidak membayarkan atau terlambat membayarkan seusai perjanjian maka PT Sucofindo berhak untuk menghentikan pekerjaan / menarik hasil pekerjaan sampai pihak klien membayarkan ; Hak untuk menerima data dan informasi untuk kelancaran pekerjaan ; Hak untuk menerima rekomendasi dari vendor kepada anak perusahaan atau afilasinya untuk kelancaran pekerjaan ; Hak untuk menerima ijin keluar masuk di wilayah Pihak klien atau afilasinya ; Hak untuk membatalkan perjanjian jika pihak Pertama tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai perjanjian . B iaya /Imbalan Jasa Biaya atau Imbalan yang diterima akibat dari penyelesaian pekerjaan: S esuai d engan kesepakatan Para Pihak . Jika pembayaran menggunakan mata uang asing makan Sesuai dengan Undang Namor 7 tahun 2011 tentang mata uang , Pasal 21 kewajiban untuk penggunaan mata uang rupiah dalam: setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran ; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/ atau transaksi keuangan lainnya , Jika karena suatu hal disepakati menggunakan mata uang asin maka agar menggunakan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (“ JISDOR ”) yang berlaku pada saat pembayaran/ dikeluarkan invoice . Imbalan yang menentukan pejabat yang bewenang menandatangan sesuai dengan KD Kewenangan PT Sucofindo , maka jika pekerjaan dalam bentuk satuan maka dimintrakan ke unit kerja potensi pendatangan dalam setahun atau didalam perjanjian dituliskan kesepakatan maksimal pendapat . Biaya lain-lain seperti pemenuhan sarana prasarana . B

16. Bagian/ Perihal Penjelasan Cara Pembayaran Berisi Persyaratan Pembayaran atau Penagihan Pembayaran dilakukan didepan atau diakhir atau dengan termint Jika dalam termin disesuaikan dengan ruang ligkup / laporan hasil pekerjaan Untuk waktu pembayaran agar dilakukan 14 hari sete l ah diterimanya dokumen kelengkapan dari PT SUCOFINDO. Jika terdapat biaya lain- lain maka dilihat bagaimana tata cara pembayarannya . Jika Pihak Pemberi kerja terlambat dan/atau tidak membayarkan maka Perusahaan akan memberikan pemberitahuan dan berhak untuk menghentikan pekerjaan (jika termin) atau untuk dilakukan penarikan hasil pekerjaan atau penahan hasil pekerjaan. Batas Tanggung Jawab Adanya pembatasan tanggung jawab PT SUCOFINDO : Kewajiban Sucofindo terbatas pada penyediaan jasa sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini pada waktu dan tempat pelaksanaan jasa sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini . Para Pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang tidak diatur secara tertulis dalam Perjanjian ini , akan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Sucofindo yang ada pada Lampiran Perjanjian ini , dan menjadi kesatuan dalam Perjanjian ini . Jika terdapat konflik atau ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Perjanjian ini dan Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Sucofindo , Para Pihak setuju bahwa ketentuan dalam Perjanjian ini akan berlaku di atas Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Sucofindo . Hukum yang Berlaku Mengatur hukum negara yang dipilih yang mengatur Perjanjian / Kontrak . Menggunakan Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Perselisihan P enyelesaian perselisihhan dilakukan secaera musyawarah mufakat, jika dalam waktu 60 hari tidak ada kata sepakat maka diselesaikan melalui Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) dengan putusan BANI putuan akhir dan mengikat bagi Para Pihak ; atau Melalui mediasi jika Perjanjian dibuat dengan BUMN/Anak Perusahaan BUMN/ Afiliasi BUMN. Pengakhiran perjanjian Kondisi atau hal – hal yang menyebabkan perjanjian dapat diakhiri: Jangka Waktu; Kesepkatan Para Pihak; Force Majeure / Keadaan Kahar; Ingkar Janji. Dan lain- lain yang disepakati C

17. Bagian/ Perihal Penjelasan Sanksi atau Denda Sanksi atau denda, mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun  2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 79 ayat 4 bahwa Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1% ( satu permil ) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan . Sehingga untuk Sanksi dan denda sebesar 1‰ ( satu permil ), dengan maksimal 5% , diberi Batasan 5% agar denda tidak berjalan terus menerus . Lampiran Lampiran dari Perjanjian ini merupakan berupa dokumen atau kejelasan tata cara pelaksanaan pelaksanaan atau rincian aturan main perjanjianbagian yang tidak terpisahkan dan dianggap merupakan kesatuan dari Perjanjian ini . Yang selalu disarankan jika tidak dirinci dalam perjanjian : Lampiran – 1 Ruang Lingkup Jasa/ Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan / SOP; Lampiran – 2 Tarif Jasa dan Beban Lainnya ; Lampiran – 3 Time Sheet/ Time Schedule; Lampiran – 4 Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Jasa PT SUCOFINDO. D HOME

18. TERIMAKASIH

19. KD No. 3/KD/2025 Susunan Nama dan Pembagian Tugas Direksi KD No. 4/KD/2025 Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja ( beserta perubahan ) KD No. 14/KD/2024 Nomenklatur Jabatan mengatur : susunan nama , pembagian tugas setiap Direksi , Unit Kerja yang dibawahkan setiap Direktorat . mengatur : definisi ; tingkatan organisasi ; jenis Unit Kerja; klasifikasi cabang ; tata cara evaluasi dan perubahan organisasi ; bagan organisasi korporat ; direktorat dan unit kerja ; tupoksi unit kerja ; pembagian wilayah operasi ; daftar Cabang; dan daftar UP. mengatur : definisi ; pengelompokkan level jabatan ; tata cara perubahan nomenklatur jabatan ; daftar nomenklatur korporat ; dan daftar nomenklatur unit kerja .

20. KD No. 16/KD/2022 Penetapan Portofolio -Sub Portofolio-Layanan Kegiatan KD No. 9/KD/2020 Ketentuan Umum Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Tidak Tetap KD No. 12/KD/2023 Pedoman Pengadaan Barang /Jasa PT SUCOFINDO * next Slide mengatur : definisi ; jenis-jenis PTT; persetujuan , wewenang dan tanggung jawab ; syarat ; mekanisme ; dll mengatur : definisi ; organisasi pengadaan ; wewenang dan tanggung jawab ; ketentuan penunjukkan langsung ; metode kondisi normal dan kondisi khusus ; dll

21. 5 PERATURAN INTERNAL PERUSAHAAN TERKAIT KD No. 7/KD/2023 Tata Kelola Keikutsertaan Tender PT SUCOFINDO KD No. 8/KD/2023 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan dengan Mitra Kerja di Lingkungan PT SUCOFINDO KD No. 9/KD/2023 Batas Kewenangan Penandatanganan Perjanjian / Kontrak dan Nota Kesepahaman PT SUCOFINDO KD No. 10/KD/2023 Kewenangan Pengesahan Pembayaran , Pengeluaran Dana dan Penandatanganan Dokumen Keuangan KD No. 11/KD/2023 Kebijakan Pengajuan BOMHD, RBO dan Surat Pernyataan

22. KEPATUHAN DI UNIT KERJA ATAS KERJA SAMA Memiliki persetujuan dari Pejabat yang berwenang atas proyek atau kerja sama yang akan dilakukan ; Memastikan Kontrak ditandatangani sebelum melakukan Pekerjaan ; Melaksanakan kewajiban dalam Kontrak ; Menjalankan Pekerjaan sesuai SOP; Tidak mengalihkan pekerjaan tanpa persetujuan Pemberi Kerja ; Berdasarkan KD No. 8/KD/2023 dalam hal melakukan kerja sama dengan pihak lain, harus dipenuhi persetujuan sebagai berikut : KD No. 8/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan dengan Mitra Kerja di Lingkungan PT SUCOFINDO dan Pedoman Tata Cara Kerja Sama Perusahaan dengan Mitra Kerja Keputusan Direksi Nomor 9/KD/2023 tentang Batas Kewenangan Penandatanganan Perjanjian / Kontrak dan Nota Kesepahaman PT SUCOFINDO Membagi klasifikasi dokumen serbagai berikut : Nota Kesepahaman ; Perjanjian Kerahasiaan ; Perjanjian Kerja Sama Kemitraan ; Perjanjian Operasional . Batas kewenangan ditetapkan berdasarkan : Nilai perjanjian ; Status pihak mitra ; Jenis perikatan ; KD No. 9/2023 tentang Batas Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kontrak dan Nota Kesepahaman PT SUCOFINDO