Materi k3 UU 1 TH 1970 BR tentang keselamatan

dasar dasar

1. Drs. Agus Sunaryo, M.M.

2. Undang – Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

3. MAKNA LOGO K3 Keputusan Menaker No 1135 tahun 1987 Palang hijau : Bebas kecelakaan dan sakit kerja Roda gigi : Bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani Warna putih : Bersih , suci Warna hijau : Selamat , sehat , sejahtera Sebelas gerigi roda : 11 Bab dalam UU Keselamatan Kerja

4. HARI K3 NASIONAL Kepmenaker No. 245/MEN/1990 tentang Hari K3 Nasional Tanggal 12 Januari Ditetapkan sebagai Hari K3 Nasional

5. PENGERTIAN K3 Pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan : tenaga kerja dan manusia pada umumnya , baik jasmani maupun rohani , hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil , makmur dan sejahtera ; Filosofi X

6. PENGERTIAN K3 K3 merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan , kebakaran , peledakan , pencemaran lingkungan , penyakit akibat kerja (ACCIDENT PREVENTION) Keilmuan X

7. KASUS KECELAKAAN Pabrik Petasan di Kosambi , 26 Okt 2017

8. KASUS KECELAKAAN BEI, 15 Januari 2018

9. KASUS KECELAKAAN Sektor konstruksi

10. KASUS KECELAKAAN Jumat , 4 Agustus 2017 LRT Palembang PT Waskita KaryaTbk . Jumat , 22 September 2017 Jalan tol Bogor— Ciawi — Sukabumi PT Waskita Karya Tbk . Kamis , 26 Oktober 2017 Jalan tol Bogor Outer Ring Road PT Wijaya Karya Tbk . Minggu , 29 Oktober 2017 Jalan tol Pasuruan — Probolinggo PT Waskita Karya Tbk . Rabu , 15 November 2017 LRT Jakarta PT Adhi Karya Tbk . Kamis , 16 November 2017 Jalan tol layang Jakarta— Cikampek II PT Waskita Karya Tbk . Sabtu , 9 Desember Jembatan Ciputrapinggan PT Bangun Pilar Patroman Selasa , 26 Desember 2017 Apartemen Pakubuwono Spring PT Total Bangun Persada Sabtu , 30 Desember 2017 Jalan tol Pemalang — Batang PT Waskita Karya Tbk . Selasa , 2 Januari 2018 Jalan tol Depok — Antasari PT Girder Indonesia Senin , 22 Januari 2018 LRT Velodrome-Kelapa Gading PT Wijaya Karya Tbk . Minggu , 4 Februari 2018 Jalur ganda kereta cepat Jakarta PT Hutama Karya Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Takyat , diolah

11. KASUS KECELAKAAN Sabtu , 30 Desember 2017 Jalan tol Pemalang — Batang PT Waskita Karya Tbk . Selasa , 2 Januari 2018 Jalan tol Depok — Antasari PT Girder Indonesia Senin , 22 Januari 2018 LRT Velodrome-Kelapa Gading PT Wijaya Karya Tbk . Minggu , 4 Februari 2018 Jalur ganda kereta cepat Jakarta PT Hutama Karya Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Takyat , diolah

12. BIAYA KECELAKAAN Gunung Es menggambarkan biaya kecelakaan

13. $ 1 $ 5 HINGGA $ 50 BIAYA DALAM PEMBUKUAN: KERUSAKAN PROPERTI (BIAYA YANG TAK DIASURANSIKAN) $ 1 HINGGA $ 3 BIAYA LAIN YANG TAK DIASURANSIKAN BIAYA KECELAKAAN DAN PENYAKIT Pengobatan/ Perawatan Gaji (Biaya Diasuransikan) Kerusakan gangguan Kerusakan peralatan dan perkakas Kerusakan produk dan material Terlambat dan ganguan produksi Biaya legal hukum Pengeluaran biaya untuk penyediaan fasilitas dan peralatan gawat darurat Sewa peralatan Waktu untuk penyelidikan Gaji terusdibayar untuk waktu yang hilang Biaya pemakaian pekerja pengganti dan/ atau biaya melatih Upah lembur Ekstra waktu untuk kerja administrasi Berkurangnya hasil produksi akibat dari sikorban Hilangnya bisnis dan nama baik GUNUNG ES - BIAYA KECELAKAAN masmutarno 13

14. Untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja oleh manajemen 2 4 Merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja dalam perlindungan K3 untuk mewujudkan kesejahteraan 3 1 Merupakan persyaratan perdagangan global 3 3 Menciptakan tempat kerja yang sehat , aman dan produktif MENGAPA K3 PENTING ?

15. K3 DAN GLOBALISASI Tempat Kerja : Aman Nyaman Sehat Nihil Kecelakaan & PAK Produksi & produktifitas Kelangsungan Usaha Daya saing ( Lokal , Regional, Global) Menjawab Tantangan & Meraih Peluang Kontribusi mewujudkan :

16. PENDEKATAN K3 Pendekatan Hukum K3 merupakan ketentuan perundangan K3 wajib dilaksanakan Pelanggaran K3 dapat dikenakan sangsi pidana K3 mencegah kerugian K3 meningkatkan produktivitas Pendekatan Ekonomi Pendekatan Kemanusiaan K3 menimbulkan penderitaan bagi sikorban / keluarga K3 melindungi pekerja / masyarakat K3 bagian dari HAM

17. Pendekatan Hukum created by sutarno investasi +/- 1 M kerugian > 1 M K3 - Pendekatan Ekonomi

18. K3 diatur dengan Undang Undang yaitu UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja . Memuat syarat-syarat K3 yang wajib dilaksanakan oleh para pengurus tempat kerja di seluruh wilayah NKRI. Dlm UU No 1 Th 1970, mengamanatkan kepada Menteri Tenaga Kerja sebagai pemegang Kebijakan Nasional di bidang K3. Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang , Menteri telah menerbitkan seperangkat aturan pelaksanaan K3 antara lain : Persyaratan Keteknikan , Medik , Kelembagaan , Personel , Kesisteman maupun koordinasi sektoral . K3 - Pendekatan Hukum

19. Sistem Manajemen K3 Auditor SMK3 Ahli K3 Umum Ahli K3 Kimia Ahli K3 Listrik Ahli K3 Konstruksi Ahli K3 P Kebakaran Ahli K3 PAA Ahli K3 PUBT Teknisi Lift Teknisi Listrik Petugas P3K Petugas K3 Kimia Operator K3 TKBT Petugas Peran Kebakaran Regu Penang. Kebakaran Koordinator Penang. Kebakran P2K3 PJK3 DK3 Pesawat Tenaga Produksi Pesawat Angkat Angkut Pesawat Uap / Boiler Esakalator Elevator Bejana Tekanan Instalasi Listrik Instalasi Penyalur Petir Instalasi Penang. Kebakaran REGULASI K3 2. ALAT / MESIN:

20. Pasal 86 - UU No 13 Tahun 2003 1 Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerja ; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku .

21. Pasal 87 – UU No 13 Tahun 2003 Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan . Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah .

22. Undang-Undang No 1/1970

23. Dasar Hukum UUD 1945 Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Pasal 87 UU No.1/1970 Tentang Keselamatan Kerja PP 50 Tahun 2012 ttg Penerapan SMK3 Sanksi Permenaker 26/2014 Penyelenggaraan audit SMK3 Peraturan Pelaksanaan

24. 24 Istilah R. Lingkup Syarat 2 Keselamatan Kerja Pengawasan Pembinaan P2K3 Kecelakaan Kewajiban & Hak Tenaga Kerja Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja Kewajiban Pengurus Ketentuan Penutup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UU No. 01 Tahun 1970 11 Bab 18 Pasal

25. TUJUAN K3 Memberikan perlindungan tenaga kerja Memberikan perlindungan orang lain di tempat kerja Menjamin sumber produksi dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien

26. ISTILAH Ruangan / Lapangan Tertutup / Terbuka Bergerak / tetap TEMPAT KERJA - U saha T enaga kerja S umber bahaya Pasal 1

27. ISTILAH (LANJUTAN) Orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja Orang / badan hukum yg menjalankan usaha  mempergunakan tempat kerja Pelaksana UU No. 1/1970  Ditunjuk Menteri Tenaga Kerja Pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja  ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja . PENGURUS PENGUSAHA DIREKTUR PEGAWAI PENGAWAS Tenaga teknis berkeahlian khusus dari Luar Departemen Tenaga Kerja  Ditunjuk Menteri Tenaga Kerja AHLI KESELAMATAN KERJA Pasal 1

28. RUANG LINGKUP Udara Darat Dalam tanah Permukaan air Dalam air Pasal 2 ayat 1 18 kelompok tempat kerja Jenis-jenis usaha ( tempat kerja ) yang diwajibkan melaksanakan syarat K3, tempat kerja yang mempunyai sumber bahaya , yg berkaitan dgn : Keadaan mesin,pesawat,alat kerja , peralatan dan bahan Sifat pekerjaan Cara bekerja Lingkungan Proses produksi

29. Tempat kerja dimana dibuat , dicoba , dipakai atau dipergunakan mesin , pesawat , alat , perkakas , peralatan atau instalasi yang berbahaya RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (a) 18 tempat kerja

30. dibuat , diolah , dipakai , dipergunakan , diperdagangkan , diangkut , atau disimpan bahan atau barang yang: dapat meledak , mudah terbakar , menggigit , beracun , menimbulkan infeksi , bersuhu tinggi RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (b) 18 tempat kerja

31. dikerjakan pembangunan , perbaikan , perawatan , pembersihan atau pembongkaran rumah , gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan , saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (c) 18 tempat kerja

32. dilakukan usaha : pertanian , perkebunan , pembukaan hutan , pengerjaan hutan , pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya , peternakan , perikanan dan lapangan kesehatan RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (d) 18 tempat kerja

33. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas , perak , logam atau bijih logam lainnya , batu-batuan , gas, minyak atau mineral lainnya , baik di permukaan atau di dalam bumi , maupun di dasar perairan RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (e) Seorang anggota staf PT Freeport Indonesia, Kamis (2/2), melihat proses flotasi atau pengapungan mineral tambang , seperti tembaga , emas , dan perak . Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga , emas , dan perak . Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare , dikeringkan , dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran . 18 tempat kerja

34. dilakukan pengangkutan barang , binatang atau manusia , baik di darat , melalui terowongan , dipermukaan ai r, dalam air maupun di udara RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (f) 18 tempat kerja

35. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal , perahu , dermaga , dok , stasiun atau gudang RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (g) 18 tempat kerja

36. dilakukan penyelaman , pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (h) 18 tempat kerja

37. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 ( i ) 18 tempat kerja

38. dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (j) 18 tempat kerja Peleburan pasir timah Peleburan baja

39. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah , kejatuhan , terkena pelantingan benda , terjatuh atau terperosok , hanyut atau terpelanting RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (k) 18 tempat kerja Penambang Emas Illegal Beresiko Tertimbun Tanah Longsor

40. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (l) dilakukan pekerjaan dalam tangki , sumur atau lubang 18 tempat kerja

41. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (m) terdapat atau menyebar suhu , kelembaban , debu , kotoran , api , asap , uap , gas, hembusan angin , cuaca , sinar atau radiasi , suara atau getaran ; 18 tempat kerja

42. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (n) dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah ; 18 tempat kerja

43. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (o) dilakukan pemancaran , penyiaran atau penerimaan radio , radar , televisi , atau telepon ; 18 tempat kerja

44. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (p) dilakukan pendidikan , pembinaan , percobaan , penyelidikan atau riset ( penelitian ) yang menggunakan alat teknis ; 18 tempat kerja

45. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (q) dibangkitkan , dirubah , dikumpulkan , disimpan , dibagi-bagikan atau disalurkan listrik , gas, minyak atau air ; 18 tempat kerja

46. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (r) diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan , instalasi listrik atau mekanik . 18 tempat kerja tornado

47. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 mencegah dan mengurangi kecelakaan mencegah , mengurangi dan memadamkan kebakaran mencegah dan mengurangi bahaya peledakan huruf a - r

48. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran ataukejadian-kejadian lain yang berbahaya ; memberi pertolongan pada kecelakaan ; memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja ;

49. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu , kelembaban , debu , kotoran , asap , uap , gas, hembusan angin , cuaca , sinar radiasi , suara dan getaran ; mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis , peracunan , infeksi dan penularan .

50. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai ; menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik ; menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup ; memelihara kebersihan , kesehatan dan ketertiban ;

51. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 memperoleh keserasian antara tenaga kerja , alat kerja , lingkungan , cara dan proses kerjanya ; mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang , binatang , tanaman atau barang ; mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan ;

52. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat , perlakuan dan penyimpanan barang ; mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya ; menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi .

53. SYARAT- SYARAT K3 MELIPUTI: Perencanaan Pembuatan Pengangkutan Peredaran Perdagangan Pemasangan Pemakaian Penggunaan Pemeliharaan dan Penyimpanan Bahan , barang produk teknis dan Alat produksi Pasal 4

54. POLA P ENERAPAN K3 Pemeriksaan / perhitungan teknis Pengesahan gambar rencana Pemeriksaan/ pengujian Pengesahan Pemakaian Perencanaan -Pemasangan -Pembuatan -dll - Pemakaian - Peredaran - Pengangkutan Riksa Uji Berkala Termasuk produk dari Luar Negeri Pasal 4

55. PENGAWASAN K3 Pasal 5 MENAKER RI DIRJEN BINWASNAKER & K3 DIREKTUR PNK 3 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PUSAT (KEMNAKER) DISNAKER PROVINSI DI TEMPAT KERJA DI PJK 3 AHLI K 3

56. PENGAWASAN K3 Pasal 6 Ketentuan banding bagi yang tidak memerima keputusan direktur

57. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 8 Pemeriksaan kesehatan badan,kondisi mental dan kemampuan fisik tenaga kerja : Yang akan diterimanya ( Baru ) Yang hendak dipindah ke tugas / pekerjaan lain (yang berpotensi bahaya ) Berkala min satu tahun sekali Oleh Dokter perusahaan (yang dibenarkan oleh Menteri )

58. PEMBINAAN Pasal 9 Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru : Kondisi dan bahaya di tempat kerja Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan Menyediakan APD Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman Mempekerjakan setelah yakin memahami K3 Melakukan pembinaan pencegahan kecelakaan pemberantasan / penanggulangan kebakaran peningkatan K3 pemberian P3K Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3 Pengurus diwajibkan :

59. PANITIA PEMBINA K3 (P2K3) Pasal 10 Fungsi Wadah kerjasama peningkatan bidang K3 antara : - Pihak perusahaan ( managemen ) - Pihak pekerja Susunan Diatur dan tetapkan oleh Menteri Peraturan pelaksana Permenaker No. 4 Tahun1987 Menteri Tenaga Kerja berwenang membertuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

60. KECELAKAAN KERJA Pasal 11 Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan Permenaker No. 3 / 98

61. KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA Pasal 12 KEWAJIBAN Memberikan keterangan pada Pegawai Pengawas / Ahli Keselamatan Kerja Memakai APD Memenuhi dan mentaati syarat K3 HAK Meminta pengurus untuk melaksanakan Syarat K3 Menyatakan keberatan , jika syarat K3 belum terpenuhi

62. KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA ( Perlindungan Thp Orang Lain) Pasal 13 mentaati semua petunjuk keselamatan kerja memakai alat-alat perlindungan diri (APD)

63. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 14 Menempatkan semua syarat keselamatan kerja & Undang-undang 1/1970

64. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 14 Memasang gambar keselamatan kerja & bahan pembinaan lainnya

65. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 14 Menyediakan secara cuma-cuma , semua APD  utk TENAGA KERJA dan Orang Lain

66. Ketentuan – ketentuan penutup Peraturan pelaksana Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan . Sanksi ancaman pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp . 100.000,- Pasal 15

67. PERATURAN PELAKSANAAN

68. PERATURAN PELAKSANAAN Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan

69. PERATURAN PELAKSANAAN

70. PERATURAN PELAKSANAAN

71. PERATURAN PELAKSANAAN

72. PERATURAN PELAKSANAAN

73. PERATURAN PELAKSANAAN

74. PERATURAN PELAKSANAAN

75. PERATURAN PELAKSANAAN

76. PERATURAN PELAKSANAAN

77. PERATURAN PELAKSANAAN

78. PERATURAN PELAKSANAAN