Materi Kadssadsadasdsadsdis Posyandu.pptx

sadasdsa

1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN AMASRUL, SH KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT

2. POS PELAYANAN TERPADU Posyandu , suatu lembaga yg mempunyai prinsip dari , oleh , utk , dan bersama masyarakat dgn tetap memperoleh bantuan dari pemerintah Posyandu mrpkn t empat atau wadah pelayanan masy – garda terdepan bagi pelayanan sosial dasar di masy yg memiliki pengaruh tinggi dan kedekatan yg erat dg masy jika dibandingkan dari lembaga2 yg ada di desa / kel . bantuan pemerintah ---> fasilitasi , bimbingan teknis , penyuluhan , pengkaderan , pemenuhan sarana / prasarana dasar , bantuan vaksin dan obat-obatan , dsb . POSYANDU

3. Departemen Kesehatan pada tahun 1975 menetapkan kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Adapun yang dimaksud dengan PKMD ialah strategi pembangunan kesehatan yang menerapkan prinsip gotong royong dan swadaya masyarakat , dengan tujuan agar mayarakat dapat menolong dirinya sendiri , melalui pengenalan dan penyelesaian masalah kesehatan secara lintas program dan lintas sektor terkait . TAHAP RINTISAN Pencanangan Posyandu yang merupakan bentuk baru ini , dilakukan secara massal untuk pertama kali oleh Kepala Negara Republik Indonesia pada tahun 1986 di Yogyakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional . SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB ) SK MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 1085 SK MENTERI KESEHATAN NO. 21/ Menkes / Ins.B /IV/1985 SK Kepala BKKBN NO. 112/HK-011/A/1985 TAHAP AWAL Pada tahun 1990, terjadi perkembangan yang sangat luar biasa , yakni dengan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri ( Inmendagri ) Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu . Melalui instruksi ini , seluruh kepala daerah ditugaskan untuk meningkatkan pengelolaan mutu Posyandu . Pengelolaan Posyandu dilakukan oleh satu Kelompok Kerja Operasional ( pokjanal ) Posyandu yang merupakan tanggung jawab bersama antara masyrakat dengan Pemerintah Daerah ( Pemda ) TAHAP PENGEMBANGAN revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk penguatan posyandu . Melalui SE MENDAGRI DAN OTDA Nomor 411.3/1116/ SJ Tgl.13juni 2001 yg intinya : 1. terlaksananya keg posyandu scr rutin dan berkesinambungan ; 2. tercapainya pemberdayaan masyarakat dan kader melalui advokasi , sosialisi dll ; 3. terwujudnya penguatan kelembagaan posyandu TAHAP PENGUATAN Perlu dibentuk kelompok kerja operasional posyandu yang dapat mendukung revitalisasi posyandu PERKEMBANGAN DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN POSYANDU AN PERIODISASI Membentuk satu wadah yg dapat memberikan pelayanan kesehatan secara preventif pada satu tempat yg bernama Posyandu

4. PENGINTEGRASIAN BERBAGAI LAYANAN SOSIAL DASAR PERKEMBANGAN LAYANAN POSYANDU POSYANDU GENERASI I Kes Ibu & Anak KB Kes Ibu & Anak KB PAUD BKB Kes Ibu & Anak KB PAUD BKB EKONMI KEL HAL Aktual dan Urgen

5. DASAR HUKUM POSYANDU

6. KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN LOKUS PEMBANGUNAN DESA KEL PP NO. 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN BAB III KELURAHAN B agian Ketujuh Pemberdayaan , Pendampingan Masyarakat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 27 Pemb . Masy . Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan . LKK dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan . LKK diatur dengan Peraturan Menteri UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BAB XII Pasal 94 Ayat 1 s.d 4 Penjelasan Pasal 150 Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) PKK Posyandu Karang Taruna LPM PP 47/2015 tentang Perubahan Atas PP 43/2014 LKD Pasal 150 PP 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.6/2014 PERMENDAGRI NO.18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA Pasal 14 PermendagrI 18/2018 Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan .

7. MAKNA PASAL 94 UU NOMOR 6 TAHUN 2014 FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA TERPADU DENGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN DESA, SEJALAN DENGAN MAKNA PASAL 150 Ayat 4 – PP No. 43/2014 PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SEBAGAI WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT DALAM BERBAGAI ASPEK, SERTA SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA Membantu fungsi penyelngaraan pemdes 2 Pelaksana Pembangunan 3. Pembinaan Kemasyarakatan 4. Pemberdayaan masyarakat PERDES Peraturan Bupati Peraturan Walikota Pembinaan dan Fasilitasi Kab/Kota APBDesa Dana Kel Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pengelolaan Keu Desa PEYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Permendagri Nomor 130 tahun 2018 KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MAKNA PASAL 114 UU NOMOR 6 TAHUN 2014 Pembinaan dan Fasilitasi Provinsi MAKNA PASAL 115 UU NOMOR 6 TAHUN 2014

8. POSYANDU (AWAL) 5 KEGIATAN POKOK 5 MEJA PELAYANAN POSYANDU PENGEMBANGAN - POS PAUD - BINA KELUARGA BALITA - KETAHANAN PANGAN - SIMPAN PINJAM - DLL MISI SAMA POKSAR SAMA PERSONIL SAMA SALING TERKAIT BERBEDA SUMBERNYA/ PENANGGUNGJAWABNYA DIBINA SECARA INTENSIF BERJENJANG MELALUI POKJANAL POSYANDU BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2007 DIINTEGRASIKAN MELALUI PERMENDAGRI NO. 19/2011 TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU KONSISTENSI DAN KOMITMEN PEMERINTAH/ PEMERINTAH DAERAH ??? BERDASARKAN UU NO.6/2014 - POSYANDU MERUPAKAN SALAH SATU JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) KONDISI OBYEKTIF DAN PERSPEKTIF POSYANDU REPOSISI DAN REDEFINISI Posyandu meruapakan lembaga yang menyediakan layanan kesehatan dan sosial dasar lainnya Pegeseran dan atau pembaharuan kedudukan Posyandu , yang semula berupa kegiatan menjadi kelembagaan .

9. TENTANG KELEMBAGAAN TENTANG PENGEMBANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU TENTANG PEMBINAAN Perubahan kebijakan sistem pemerintahan Perubahan Kebijakan lembaga Kemasy KERANGKA PIKIR PERUBAHAN KEBIJAKAN POSYANDU UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perintah Daerah Perpres 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa PP 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 Tentang Desa PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) PERLU KEBIJAKAN PENGATURAN YG HOLISTIK DAN INTEGRATIF DALAM SATU PERMENDAGRI TENTANG POSYANDU PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN POKJANAL PEMBINAAN POSYANDU BELUM ADA……………..? MERUPAKAN SATU KESATUAN KEBIJAKAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DLM PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN POSYANDU PENYATUAN KEBIJAKAN

10. KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBIAYAI PELAYANAN SOSIAL DASAR YANG BERDAMPAK LANGSUNG PADA MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan ; dan atau Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan kelurahan

11. Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar yang pelaksanaannya dapat disinergikan dengan layanan lainnya sesuai potensi daerah . Salah satu kegiatan sosial dasar di Posyandu , yakni kegiatan kesehatan , yang utamanya adalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana   (KB), Imunisasi , Gizi , dan pendidikan pola hidup sehat yang dilakukan dalam 5 (lima) langkah kegiatan pada hari buka serta di luar hari buka posyandu . Dalam pelaksanaannya , posyandu dapat mengembangkan kegiatan tambahan sesuai dengan kebutuhan , kesepakatan dan kemampuan masyarakat . DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT POSYANDU SEBAGAI LKD TENTUNYA JUGA MENJALANKAN PERAN STRATEGIS YAITU SEBAGAI : Wadah partisipasi masyarakat Mitra Pemerintahan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan TUGAS POSYANDU SEBAGAI LKD : Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa ; Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ; dan Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa . “ Dalam melaksanakan tugas , LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa ”. FUNGSI POSYANDU SEBAGAI LKD : menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat ; meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa ; menyusun rencana , melaksanakan , mengendalikan , melestarikan , dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif ; menumbuhkan , mengembangkan , dan menggerakkan prakarsa , partisipasi , swadaya , serta gotong royong masyarakat ; meningkatkan kesejahteraan keluarga ; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia . “ SEHINGGA PERENCANAAN KEGIATAN POSYANDU TERINTEGRASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ” ( Permendagri 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD)

12. POSYANDU: DARI UKBM KE LKD P e n g i n teg r as i an layanan sosial dasar POSYANDU P o s y a ndu sebagai UKBM Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan perilaku hidup bersih dan sehat; kesehatan usia lanjut; BKN; Pos PAUD; percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; kesehatan reproduksi remaja; dan peningkatan ekonomi keluarga Permendagri No.19 tahun 2011 Permendagri No.18 tahun 2018 Memiliki konsekuensi pengorganisasiannya, pengaturan terhadap pengaturan manajemen kelembagaan, dan termasuk juga dengan pendanaan 5 program Kes-KB Kerjasama Depkes , BKKBN, Depdagri POSYANDU sebagai LKD

13. PERUBAHAN KE ARAH POSYANDU SEBAGAI LKD Saat ini Yang dituju Kelembagaan UKBM LKD mengkoordinir UKBM SDM Kader masing2 UKBM Kader kesehatan Peralatan Peralatan masing2 UKBM Dipadukan menjadi satu Pedoman Sesuai program Sesuai sasaran (Balita, Remaja, usia produktif, lansia Sistem Informasi Terpisah-pisah Terintegrasi dengan sistem digital Database Pendanaan Dari masing-masing sektor Terutama Dana Desa, Kemendes dan APBD Proses Berjalan sesuai UKBM Dikoordinir oleh LKD Posyandu Output Masing-2 UKBM IKS dan cakupan masing-masing sasaran

14. TINGKAT PERKEMBANGAN LKD POSYANDU Sekarang semua desa/kelurahan punya LKD Posyandu Perlu dirumuskan tingkat perkembangan LKD Posyandu , dihitung berdasarkan pencapaiannya pada program kesehatan. Indikator yang diusulkan sederhana: Tingkat perkembangan LKD POSYANDU: pratama, madya, purnama, mandiri Kabupaten/Kota dengan proporsi posyandu baik (purnama + mandiri) sebanyak >60% mendapatkan penghargaan

15. FAKTOR PENDUKUNG POSYANDU 01 Dukungan dari kepala desa/ lurah dan perangkatnya (RT/ RW), tokoh masyarakat,TP-PKK, Pokja Posyandu, Pokjanal Posyandu, dan masyarakat. 02 Keluarga yang m em a n f a a t ka n Posyandu 03 Inovasi yang menarik dan prestasi yang dikelola oleh kader. 04 Aktifnya kader secara sukarela sebagai pejuang kemanusiaan

16. FAKTOR PENGHAMBAT POSYANDU Kesulitan dalam hal sumber dana untuk operasional Posyandu terutama di wilayah perkotaan, karena kelurahan tidak dapat mengalokasikan dana operasionalnya. Sistem pencatatan/pelaporan yang belum sederhana dan terintegrasi Sulitnya mencari kader baru (kaderisasi) untuk menjaga keberlangsungan Posyandu Masih belum terintegrasinya layanan Posyandu dalam satu atap

17. TERIMA KASIH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT