MATERI KARANG TARUNA JAWA BARAT JUNI 25.pptx

SALAM SOSIAL

1. KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PROGRAM KARANG TARUNA INDONESIA Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI Tahun 2025

2. 1

3. 2

4. 1

5. 2

6. KEGIATAN UTAMA QEB.101. KPM yang dirujuk untuk mendapatkan program pendampingan usaha. QEB.101. Warga KAT Yang diberdayakan QEB.101. KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako QAH.101. Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako ACD.103. Izin Penyelenggaraan UGB, Izin Penyelenggaraan PUB, dan Izin Tanda Daftar LKS Berskala Nasional CDN.104. TMPNU/MPN/TMPN yang Direhab/Dipelihara BAA.103. Calon Pahlawan Nasional, Calon Perintis Kemerdekaan, dan Calon Penerima Satyalencana Kebaktian Sosial yang Terseleksi, Ditetapkan, dan Mendapatkan Penghargaan BDC.101. Warga Negara Yang Mendapatkan Penanaman Nilai Sosial Dasar BEA.103. Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang Mendapatkan Tunjangan Kehormatan/tunjangan keberlanjutan BDB.104. PSKS Lembaga yang Meningkat Peran AKtifnya dalam Pelayanan Sosial BDC.102. PSKS Perorangan yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial QDC.103. PSKS Perorangan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Pendampingan Sosial QDH.101. Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan UBA.101. Kab/Kota yang Melaksanakan Pengembangan SDM dan Keberlanjutan Kelembagaan SLRT UBB.101. Desa/ Kelurahan yang Melaksanakan Pengembangan SDM dan Keberlanjutan Kelembagaan Puskesos 3

7. SASARAN & INDIKATOR PROGRAM SASARAN 1: Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan INDIKATOR KINERJA: Persentase (%) Keluarga miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan pangan melalui pemanfaatan bantuan sosial Persentase (%) Warga KAT yang terpenuhi kebutuhan dasar SASARAN 2: Meningkatnya kemampuan masyarakat miskin dan rentan dalam menjalankan peran sosial INDIKATOR KINERJA: Persentase (%) Warga KAT yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial SASARAN 3: Meningkat pendapatan masyarakat miskin dan rentan INDIKATOR KINERJA: Persentase (%) warga KAT yang meningkat pendapatan melalui sumber pendapatan lainnya Persentase (%) keluarga miskin dan rentan meningkat pendapatan melalui Kewirausahaan Sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) SASARAN 4: Meningkatnya profesionalitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial INDIKATOR KINERJA: SASARAN 5: Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pihakpihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial INDIKATOR KINERJA: Persentase (%) meningkatnya peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan standar Persentase (%) penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai standar Persentase (%) meningkatnya peran masyarakat dalam penanaman nilai- nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial SASARAN 6: Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas INDIKATOR KINERJA: Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial Nilai kinerja anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial SASARAN 7: Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial INDIKATOR KINERJA: Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial Persentese (%) Kualitas SDM kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan pendampingan sosial sesuai standar Persentase (%) kualitas lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sesuai standar PERMENSOS NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESOS 4

8. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL 6

9. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL 7

10. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL 8

11. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL 9

12. Pasal 14 ayat (1) Relawan Sosial, terdiri atas : pekerja sosial masyarakat ; karang taruna ; tenaga pelopor perdamaian ; taruna siaga bencana ; tenaga kesejahteraan sosial kecamatan ; wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat ; wanita pemimpin kesejahteraan sosial ; kader rehabilitasi berbasis masyarakat ; kader rehabilitasi berbasis keluarga ; penyuluh sosial masyarakat ; Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ; Lembaga Peduli Keluarga ; dan/ atau Lembaga Kesejahteraan Sosial. PERMENSOS NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESOS 5

13. KARANG TARUNA Berdasarkan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Tugas Karang Taruna Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial rehabilitasi sosial, jaminan pemberdayaan sosial, melalui sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional. Kedudukan Karang Taruna Karang Taruna berkedudukan di tingkat Desa/Kelurahan/Nama lain. Jumlah Karang Taruna Karang Taruna Se- Indonesia 83.9 7 1 Desa dan K aran g K e T l a u r r u a h n a a n ak t i f Se- Indonesia 29.845 Desa dan Kelurahan Kegiatan Karang Taruna Usaha Kesejahteraan Sosial Rekreasi, Olahraga, dan Kesenian Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan melalui Produktif Usaha Ekonomi (UEP) Ikut berperan aktif mendorong Percepatan Penghapusan Kemiskinan KARANG TARUNA Sebagai Salah Satu Pilar- Pilar Sosial (PSKS) 10

14. 17 PROGRAM PRIORITAS 8 MISI ASTA CITA 8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT 5. Pemberantasan kemiskinan 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan 5. Melanjutkan program kartu- kartu dan menambahkan kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut Mendorong Percepatan Penghapusan Kemiskinan Absolut dalam Visi Misi Presiden – Wakil Presiden Terpilih Karang Taruna Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 11

15. 1. Regulasi Karang Taruna 11

16. STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 5 a. Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. b. Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.   Pasal 6 - Karang Taruna memiliki tugas: a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional. - Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat. Pasal 7 Karang Taruna memiliki fungsi: - administrasi dan manajerial; - fasilitasi; - mediasi; - komunikasi, informasi, dan edukasi; - pemanfaatan dan pengembangan teknologi; - advokasi sosial; - motivasi; - pendampingan; dan - pelopor. PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TARUNA

17. Pasal 25 a. Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh: - Pemerintah; - pemerintah daerah; dan - pengurus Karang Taruna. b. Dalam melaksanakan pemberdayaan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: - badan usaha; - potensi sumber Kesejahteraan Sosial; - lembaga pendidikan; dan/atau - masyarakat.   Pasal 26 Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan dalam bentuk peningkatan: - manajemen organisasi; - kapasitas sumber daya manusia; - kapasitas sumber daya ekonomi; - sarana dan prasarana; dan - jejaring kerja. PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TARUNA

18. 2 . Sejarah Karang Taruna 11

19. Sejarah singkat Karang Taruna Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu Jakarta Timur oleh Bapak Ghazali Kerjasama masyarakat Kampung Melayu/ Yayasan Perawatan Anak Yatim (YPAY) dengan Jawatan Pekerjaan Sosial/Depsos 1 1960- 1969 Instansi- Instansi Sosial di DKI Jakarta (Jawatan Pekerjaan Sosial/Departemen Sosial) berupaya menumbuhkan Karang Taruna baru di kelurahan melalui kegiatan penyuluhan sosial 2 Experimental Project Pertumbuhan Karang Taruna saat itu terbilang sangat lambat, tahun 1969 baru terbentuk 12 Karang Taruna, hal ini disebabkan peristiwa G 30 S/PKI 3 1966- 1977 Gubernur DKI Jakarta H. Ali Sadikin : Kebijakan untuk memberikan subsidi bagi tiap Karang Taruna dan membantu pembangunan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Menginstruksikan Walikota, Camat, Lurah & Dinas Sosial untuk memfungsikan Katar 4 Tahun 1970 Karang Taruna DKI membentuk Mimbar Pengembangan Karang Taruna (MPKT) Kecamatan sebagai sarana komunikasi antar Karang Taruna Kelurahan 5 Musyawarah Kerja Karang Taruna, Lagu Mars Karang Taruna Ciptaan Gunadi Said untuk pertama kalinya dikumandangkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Karang Taruna di Malang, Jawa Timur 7 1982 Lambang Katar ditetapkan (Kepmensos) RI No.65/HUK/KEP/XII/1982, sebagai tindak lanjut hasil Mukernas di Garut tahun 1981. Dalam lambang tercantum tulisan Aditya Karya Mahatva Yodha (artinya: Pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan dan terampil) TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang didalamnya menempatkan Katar sebagai wadah pengembangan generasi muda Dilatarbelakangi banyaknya anak- anak yang menyandang masalah sosial, seperti anak yatim, putus sekolah, dsb (kemiskinan kala itu) 1969 1975 1970 1980 Mensos mengeluarkan Keputusan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Katar (SK Nomor. 13/HUK/KEP/I/1981) Kat5ar mempunyai landasan hukum yang kuat 1981 6 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesos PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesos Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna 8 12

20. 3 . Skema Kelembagaan 13

21. TUGAS KARANG TARUNA Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial serta program prioritas nasional . KEMENTERIAN SOSIAL Pembina Fungsional dan Teknis KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pembina Umum PEMERINTAH KAB/KOTA PEMERINTAH KECAMATAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN KATAR TK. KAB/KOTA KATAR TK KECAMATAN KATAR TK. DESA/KELURAHAN KATAR TK. PROVINSI MAJELIS PERTIMBANGAN MAJELIS PERTIMBANGAN MAJELIS PERTIMBANGAN MAJELIS PERTIMBANGAN PEMERINTAH PROVINSI Struktur Kelembagaan Karang Taruna KATAR TK. NASIONAL MAJELIS PERTIMBANGAN Karang Taruna Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 KATAR TK. KEC/KAB/KOTA/PROV & NASIONAL SECARA KELEMBAGAAN MEMILIKI FUNGSI KOORDINASI & KOMUNIKASI, KATAR TK DESA/KEL SELAIN PUNYA FUNGSI KOORDINASI & KOMUNIKASI JUGA OPERASIONAL/TEKNIS 14

22. MENTERI SOSIAL Pembina Fungsional dan Teknis MENTERI DALAM NEGERI Pembina Umum Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. MENTERI DPDTT Pembangunan Desa dan Perdesaan Pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Koordinasi Fungsional dan Teknis KATAR PROVINSI KATAR NASIONAL KATAR KAB/KOTA KATAR KECAMATAN KATAR DESA/KEL GUBERNUR Pembina Umum &Teknis Perkuat koordinasi dan komunikasi antar pengurus Katar secara berjenjang dan support kepada Katar desa/kel mewujudkan tujuannya Mewujudkan Organisasi yang mewadahi generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat BUPATI/WALI KOTA Pembina Umum &Teknis CAMAT Pembina Umum &Teknis KADES/LURAH Pembina Umum &Teknis Prime Work Kelembagaan Karang Taruna 15

23. Dimensi Kearifan Lokal pada Kelembagaan Karang Taruna DIMENSI KEARIFAN LOKAL Dimensi Pengetahuan Lokal Dimensi Nilai Lokal Dimensi Keterampilan Lokal Dimensi Sumber Daya Lokal Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal 16

24. Cakupan Kearifan Lokal pada Kelembagaan Karang Taruna No. Dimensi Uraian 1. Nilai Lokal Memiliki aturan atau nilai- nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya tetapi nilai- nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai- nilai perbuatan atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan. Seperti halnya suku Dayak dengan tradisi tato dan menindik di beberapa bagian tubuh 2. Pengetahuan Lokal Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala- gejala alam lainnya. 3. Keterampilan Lokal Memiliki kemampuan untuk bertahan hidup (survival) untuk memenuhi kebutuhan kekeluargaan masing- masing atau disebut dengan ekonomi substansi. Hal ini merupakan cara mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu, meramu, bercocok tanam, hingga industri rumah tangga. 17

25. 4. Sumber Daya Lokal Menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar- besaran atau dikomersialkan. Masyarakat dituntut untuk menyimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya baginya. 5. Pengambilan Keputusan Lokal Memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak lama. Kemudian jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sangsi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan. 6. Solidaritas Kelompok Lokal Membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya manusia bergotong- royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya. 18

26. 4 . Permasalahan, peluang, harapan dan strategi 1 9

27. Permasalahan Peluang Harapan Banyak Katar telah terbentuk tapi tidak aktif (vakum); Alih kepengurusan yang baru mempengaruhi aktifitas Katar; Untuk kepentingan sesaat; Kurang bersikap kerelawanan sosial; Tidak solid dan minim pendanaan; Katar disamarkan dengan Ormas; Minimnya fasilitas sapras; Oknum mengataskan nama pengurus/anggota Katar; Tidak independen; 10. Dsb… Landasan hukum yang jelas; Lebih dikenal luas; Dukungan pejabat dan pimpinan daerah; Memperluas jaringan kemitraan dan pengalaman berorganisasi; Rumah bagi relawan social; Menciptakan lapangan kerja; Media yang edukatif dan aspiratif; Membangun kerja sama yang solid diantara generasi muda; Penggiat Perdamaian dan mencegah terjadinya konflik sosial; 10. Dsb… Mengembangkan usaha, kopetensi dan keterampilan; Membantu secara aktif program pemerintah; Mendidik generasi muda yang lebih terampil dan multi talenta; Menumbuhkan sikap peduli dan kesetiakawanan sosial terhadap sesama; Embrio tumbuhnya Lembaga Kemasyarakatan Sosial (LKS); Katar sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); Dsb… Strategi : Permutakhiran data Katar desa/kelurahan selindo (status aktif dan tidak aktif). Mengoptimalisasi peran Pengurus Katar Tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional. Penataan regulasi tentang tata kelola kelembagaan dan teknis operasionalisasi Katar; Menampilkan Best Practise Katar Percontohan. Peningkatan kapasitas SDM bagi pengurus selaku pengelola (tata Kelola kelembahgaan dan anggota/warga (skil & pengetahun UEP). Pemberian apresiasi bagi Katar berprestasi. 20

28. Aspek Karang Taruna Ormas Landasan Hukum UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 12 meningkatnya peran serta Lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya penyelenggaraan kesos. PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial . Undang- Undang (UU) yang mengatur organisasi masyarakat saat ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU ini telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Kemudian, Perppu tersebut ditetapkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017. Definisi Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan/ Status/Pendaftaran Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna Pasal 5 ayat 2 : Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan/Nama lain di dalam wilayah hukum NKRI. Dalam hal memperkuat koordinasi dan komunikasi, dibentuk kepengurusan Karang Taruna Tingkat Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi dan Nasional. Pasal 8 UU 17 Tahun 2013 : Ormas memiliki lingkup : Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota. Pasal 15 UU No.17 Tahun 2013 ayat 1 : Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum Pasal 16 UU No.17 Tahun 2013 ayat 1 : Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan surat keterangan terdaftar (lingkup nasional Mendagri) Peraturan Pendukung Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 6 ayat (1) hurup d Karang Tarunan salah satu LKD, dan Pasal 7 ayat (3) Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Antara Karang Taruna dan Organisasi Masyarakat (Ormas) 2 1

29. 5 . Kiprah Karang Taruna 22

30. Klasifikasi Karang Taruna Klasifikasi Karang Taruna: Dalam rangka meningkatkan kapasitas Karang Taruna, perlu dilakukan penetapan klasifikasi. Klasifikasi Karang Taruna, terdiri dari: Karang Taruna yang kepengurusan dan anggotanya telah menjalankan tugas dan perannya berjalan dengan baik, teratur, berkesinambungan dan mempunyai prospek program yang jelas serta berhasil mengembangkan program- program yang menciptakan generasi muda di lingkungannya yang mampu berpartisipasi mengembangkan program pembangunan nasional khususnya dibidang kesejahteraan sosial Percontohan Maju Berkembang Tumbuh Kewirausahaan Sosial Telah menjalankan 23

31. B onus D emografi, D ampak C ovid- 19 dan P eran P emuda Jumlah usia produktif (15 – 64 tahun) : 191,08 juta jiwa Jumlah pemuda (16 – 30 tahun) : 67.351.000 jiwa Memiliki kepribadian yang tangguh Semangat nasionalisme Karakter Pemuda yang diperlukan dalam pembangunan bangsa dan negara menghadapi Bonus Demografi: Berjiwa daya saing Menguasai teknologi dan informasi Negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. Pemuda adalah aktor Pembangunan. Pemuda yang berkarakter untuk membangun bangsa dan negara. Pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara: Inovatif, kreatif dan mandiri Berjiwa wirausaha 24

32. Potensi KARANG TARUNA Peran Pemuda dalam menghadapi Bonus Demografi Moral Force Penguat Moral, memberi contoh dan teladan Social Controll Pengontrol kehidupan sosial, mencegah penyimpangan Local Development Pengembangan masyarakat dengan berbasis kearifan lokal setempat Agent of change Penggerak perubahan 25

33. 5. Program Pemberdayaan Sosial 27

34. Logframe Pemberdayaan Sosial 2 8

35. Yang Miskin Lekas Mentas Tagline Pemberdayaan Sosial Graduasi dari Bansos “Sadikin dan Jamila” 2 9

36. Misi Pemberdayaan Sosial Menahan yang belum menerima bansos agar tidak masuk bansos Menahan yang sudah keluar/ mentas / graduasi agar tidak kembali menjadi penerima bansos Bansos Mendorong penerima bansos agar segera keluar dari bansos 1 2 3 30

37. Pertanian Kerajinan Olahan Kuliner Sarana Pendidikan & Sarana Olahraga Perikanan KLUSTER PEMBERDAYAAN SOSIAL Peternakan 31

38. Karang Taruna Kota Surabaya telah mengembangkan beragam usaha yang memberdayakan pemuda Karang Taruna di wilayahnya, salah satunya usaha pencucian mobil dan motor “GAS autowash” yang memiliki pekerja sebanyak 12 orang pemuda Karang Taruna yang telah dibekali pelatihan melalui workshop Karang Taruna dan siap kerja. 2 4 Succes Story KARANG TARUNA 3 2

39. Karang Taruna Kecamatan Rancasari Kota Bandung mengembangkan usaha Kafe Sajen yang beralamat di Komplek Margahayu Raya Jl. Merkuri Utara V No.12, Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Kafe Sajen merupakan inisiatif Karang Taruna Kecamatan Rancasari yang dikelola langsung oleh pemuda Karang Taruna. 2 5 Succes Story KARANG TARUNA 33

40. Succes Story KARANG TARUNA Eptilu yang merupakan salah satu pusat gerakan wirausaha muda pertanian sekaligus sebagai agro edu wisata yang dalam pengelolaannya bekerjasama dengan Karang Taruna Fajar Sejahtera Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang dan Karang Taruna Pemuda Situgede Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut - Jawa Barat. 2 6 34

41. Aksi Bersih Sungai Rawa Malang di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Karang Taruna Kecamatan Cilincing Aksi Sosial KARANG TARUNA KARANG TARUNA BERSIH- BERSIH SUNGAI 35

42. Aksi Penanaman pohon produktif dan penghijauan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Kecamatan Cilincing PENGHIJAUAN LINGKUNGAN OLEH KARANG TARUNA Aksi Sosial KARANG TARUNA 36

43. TERIMA KASIH