materi kawal desa dalam pengelolaan dana desa

materi kawal desa camat

1. PERAN CAMAT DALAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

2. 01
02
03
04
05
06
DASAR HUKUM
KEDUDUKAN KECAMATAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT
TIM FASILITATOR KECAMATA N
TUGAS DAN WEWENANG TFK DALAM
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DESA

3. DASAR HUKUM
•Undang-undangRepublikIndonesiaNo.3Tahun2024TentangPerubahanKeduaAtasUndang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
•PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang-Undang
Nomor6Tahun2014tentangDesasebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdengan
PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2019
•Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
•Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
•PeraturanMenteriDalamNegeriNomor73Tahun2020tentangPengawasanPengelolaan
Keuangan Desa
•PeraturanBupatiJemberNomor14Tahun2020tentangPetunjukteknisPengelolaanKeuangan
Desa di Kabupaten Jember.
.
2

4. Kecamatanatauyangdisebutdengannamalainadalahbagianwilayahdaridaerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat
MerujukpadaPeraturanPemerintahNomor17Tahun2018tentangKecamatan,
dijelaskan bahwa tugas Camat antara lain :
•menyelenggarakanurusanpemerintahanumumditingkatKecamatansesuai
denganketentuanperaturanpenrndang-undanganyangmengaturpelaksanaan
urusan pemerintahan umum
•mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
–partisipasimasyarakatdalamforummusyawarahperencanaanpembangunandidesa/
Kelurahandan Kecamatan;
–sinkronisasiprogramkerjadankegiatanpemberdayaanmasyarakatyangdilakukanoleh
Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
–efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
–pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada
Bupati
KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
3

5. Dijelaskanlebihlanjutdalampasal154PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014
tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa
bahwa :
(1)Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan
melalui:
a.fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
b.fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa
c.fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
d.fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e.fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
f.fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa
g.fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
5

6. h.rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
i.fasilitasisinkronisasiperencanaanpembangunandaerahdengan
pembangunan Desa;
j.fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k.fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l.fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m.fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n.fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
o.fasilitasipenataan,pemanfaatan,danpendayagunaanruangDesaserta
penetapan dan penegasan batas Desa;
p.fasilitasipenyusunanprogramdanpelaksanaanpemberdayaanmasyarakat
Desa;
q.koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
r.koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya

7. DijelaskanlebihlanjutdalamPeraturanMenteriDalamNegeriNomor73Tahun2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 4 bahwa
(1)Bupati/WaliKotamelakukanPengawasan PengelolaanKeuanganDesadi
wilayah daerah kabupaten/kota.
(2)Pengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakanolehAPIP
daerah kabupaten/kota dan Camat.
CamatmelaksanakanPengawasanterhadapPengelolaanKeuanganDesadan
pendayagunaan aset Desa. Adapun bentuk pengawasan dilakukan dalam bentuk :
a.evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
b.evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
c.evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa
6

8. DalamrangkamelaksanakanTugasdanperanCamatdalampengelolaanKeuangan
DesadiKabupatenJember,dijelaskanpadaPeraturanBupatiJembertentang
PetunjukteknisPengelolaanKeuanganDesadiKabupatenJemberbahwaPeran
CamatdalamPengelolaankeuanganDesasalahsatunyaadalah
melakukanpembinaandanpengawasandalampelaksanaanPengelolaan
Keuangan Desa di wilayah kerja masing-masing
AdapunPembinaandanPengawasantersebutdilakukanmelaluifasilitasi,
bimbingan,supervisi,danPelatihankepadaPemerintahDesaterkaitPengelolaan
Keuangan Desa dengan menetapkan Tim Fasilitator Kecamatan / TFK
7

9. Susunan Tim Fasilitator Kecamatan (TFK)
a.Camat selaku koordinator;
b.KepalaSeksiPemerintahanataustafKecamatanyangditunjukselakufasilitator
manajemen administrasi;
c.KepalaSeksiPemberdayaanMasyarakatdanKesejahteraanSosialataustaf
Kecamatan yang ditunjuk selaku fasilitator pemberdayaan masyarakat; dan
d.PNSKecamatanyangmemilikidasarpendidikandan/ataumemilikipengalaman
pekerjaan di bidang teknis ditunjuk selaku fasilitator teknis
Peraturan Bupati Jember No 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember pasal 88 dan 898

10. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Duis vulputate nulla at ante
rhoncus, vel efficitur felis condimentum. Proin
odio odio.
Tugas Tim Fasilitator Kecamatan (TFK)
1.Menelitikelengkapandankeabsahanberkasadministrasiataspengelolaankeungandesa
sertaatassetiapdokumenpersyaratanadministrasipengajuanpenyalurandanatransfer
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten
2.Melakukanobservasidilapanganatashasilatauperkembanganpelaksanaankegiatanyang
bersumber dari pengelolaan keuangan desa
3.Melakukanpembinaandanmemberikanarahankepadadesaterkaitdenganpengelolaan
keuangan desa
4.Melakukanevaluasidanmemberikanperingatandan/atautegurantertuliskepadaKepala
Desa terhadap temuan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa
5.Melaporkanhasilpelaksanaanpembinaandanpengawasanbesertapotensipermasalahan
pengelolaankeuangandesaKepadaBupaticqKepalaDinasPemberdayaanMasyarakat
dan Desa dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten.
Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Jember pasal 88 dan 89 9

11. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Duis vulputate nulla at ante
rhoncus, vel efficitur felis condimentum. Proin
odio odio.
1.MelakukanevaluasiterhadapkesesuaianpengalokasiananggaranADD/BGHP/BGHR
pada Rancangan APBDesa
2.Melakukanfasilitasidanevaluasikelengkapanberkasadministrasiataspengelolaan
keuangandesasertaterhadapdokumenpersyaratanadministrasipengajuan
penyaluran yang bersumber dari ADD/BGHP/BGHR
3.Melakukanevaluasidokumenpertanngungjawabanmelaluiobservasidilapanganatas
hasil atau perkembangan pelaksanaan yang bersumber dari anggaran ADD/BGHP/BGHR
4.MelakukanpembinaandanmemberikanarahankepadaDesaterkaitdengan
penggunaan ADD/BGHP/BGHR
5.Melakukanevaluasidanmemberikanperingatandan/atautegurantertuliskepada
KepalaDesaterhadaptemuanindikasipenyimpangandalampenggunaanADD/BGHP/
BGHR
6.Melaporkanhasilpelaksanaanpembinaandanpengawasansebagaimanadimaksud
besertapotensipermasalahanADD/BGHP/BGHRsetiapbulankepadaTimKoordinasi
Kabupaten
Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember
Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
10

12. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Duis vulputate nulla at ante
rhoncus, vel efficitur felis condimentum. Proin
odio odio.
1.MelakukanevaluasiterhadapkesesuaianpengalokasiananggaranPenggunaanDanaDesa
pada Rancangan APBDes.
2.Melakukanfasilitasidanevaluasikelengkapanberkasadministrasiataspengelolaankeuangan
desa serta terhadap dokumen persyaratan administrasi pengajuan penyaluran Dana Desa.
3.Melakukanevaluasidokumenpertanggungjawabanmelaluiobservasidilapanganatashasil
atau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa;
4.MelakukanpembinaandanmemberikanarahankepadaDesaterkaitdengan penggunaan
Dana Desa;
5.Melakukanevaluasidanmemberikanperingatandan/atautegurantertuliskepadaKepala
Desa terhadap temuan indikasi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa.
6.Melaporkanhasilpelaksanaanpembinaandanpengawasansebagaimanadimaksudpada
angka1sampaidengan5diatasbesertapotensipermasalahanDanaDesakepadaBupati
melaluiKepalaDinasPemberdayaanMasyarakatdanDesadengantembusanditujukan
kepada Inspektur Kabupaten.
Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun 2024 Nomor: 141/0183/35.09.321/2024
(Pemerintah Kabupaten Jember)
Tugas dan Wewenang TFK dalam Penyaluran Dana Desa (DD)
11

13. CamatdapatmengusulkanpenundaanpencairananggaranADD/BGHP/BGHR dari
rekening kas desa, dalam hal hasil fasilitasi dan evaluasi terdapat:
1.Desa belum melakukan kewajiban pembayaran jaminan sosial
ketenagakerjaan.
2.Terdapat indikasi ketidaksesuaian realisasi kegiatan dengan dokumen pelaporan.
3.Kewajibanpembayaranpajakpusatdandaerahsampaidenganakhirbulansebelumnya
dalam pengelolaan keuangan desa yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Desa
12

14. KAWAL DESA
PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

15. LATAR BELAKANG
KEGIATAN
▪Maksuddarikegiataniniadalahbentuksinergitasantara
PemerintahKabupatenJemberdenganKejaksaandalamupaya
penguatantatakelolapemerintahandesamelaluiedukasihukum,
pembinaan, dan pengawasan yang bersifat preventif.
▪KegiatandilaksanakanpadamingguketigabulanAgustus
sampaidenganNovember2025yangdilaksanakansecara
bertahap 2 kecamatan setiap minggu

16. PERSIAPAN
TIMELINE KEGIATAN
PERSIAPAN
Pengumpulan Dokumen dari Desa
1.LaporanHasilMonevKecamatan
Tahun 2024 dan 2025
2.Laporan RealisasiAnggaran
Kegiatan Fisik Tahun 2024 dan 2025
3.LaporanHasilInventarisasiAsetTahun
2024 dan 2025 semester 1
4.Laporan PertanggungJawaban
BUMDesa Tahun 2024
5.Dokumen pendukung yang sudah di-checklist
oleh Desa
a.Checklist I
•Perencanaan
•Prioritas Penggunaan Dana Desa earmark tahun
2025
b.Checklist II
•Pelaksanaan
•Penatausahaan
•BUMDesa/BUMDesa Bersama/Lembaga Ekonomi/
TPK Khusus
•Infrastruktur Desa
c.Checklist III
•Pelaporan & Pertanggungjawaban
•BUMDesa

17. PEMBAGIAN
TIM
Tim Jumlah Anggota Keterangan
I1 Kesurajaksaan + 1 Inspektorat +
1 TAPM + 1 Staf
Sosialisasi di
Kecamatan lalu
menuju Lokasi Desa
terdekat
II2 Orang Kejaksaan + 1 Staf Langsung Menuju
Desa
III1 Orang Kejaksaan + 1 DPMD + 1
Staf
Langsung Menuju Desa
IV1 Orang Kejaksaan + 1 DPMD + 1 StafLangsung Menuju Desa
V1 Orang Kejaksaan + 1 Inspektorat + 1
Staf
Langsung Menuju Desa
Pelaksanaan Kawal Desa

18. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Melaksanakan Sosialisasi dengan materi:
1.Hasil Temuan Inspektorat di PKPT tiap Kecamatan
2.Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
3.Peran BPD dalam melaksanakan pengawasan
4.Materi lain dari kejaksanan
Monitoring kegiatan pembangunan di Desa:
1.Melaksanakan FGD
2.Menuju titik Lokasi Pembangunan berdasarkan Besaran Anggaran, Laporan Wadul
Gus’e, dan Hasil Monev Camat
3.Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik tahun 2024 dan tahun 2025 semester I
- Volume - Prasasti
- Papan Nama Kegiatan - Kesesuaian Pembangunan
4.Melakukan dokumentasi pada titik Lokasi
5.Monitoring dan Evaluasi LPJ BUMDesa Tahun 2024

19. Peserta Kegiatan di Kecamatan:
1.Kecamatan
2.Sekretaris Desa
3.Bendahara
4.BPD
Peserta Kegiatan di Desa:
1.Kepala Desa
2.Pelaksana Kegiatan (PK)
3.Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
4.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
5.Pendamping Desa (PD)
6.Pendamping Lokal Desa (PLD)
7.Pengurus BUMDesa
8.TF Kecamatan

20. RUNDOWN KEGIATAN
No Waktu Kegiatan Keterangan
1.08.15 WIB Berkumpul di DPMD Disediakan 5 Unit Kendaraan
2.08.15 – 09.00 WIB
Perjalanan menuju Lokasi
Kegiatan
Tim 1 Menuju Kecamatan
Tim 2 - 5 Menuju Desa
3.09.00 – 15.00 WIB
Tim 1 Melakukan Sosialisasi Hasil Program Kerja
PengawasanTahunan(PKPT)
dari Inspektorat.
Tim 2 - 5 Monitoring kegiatan
Pembangunan di desa
4.15.30 - Selesai
Kegiatan Selesai tim Kembali
menuju DPMD

21. ARAH KEBIJAKAN DANA DESA TA
2026
1.MengarahkanfokuspenggunaanDanaDesauntukmendukungAstaCitasesuaikewenangandesa,
melalui:
a.penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai
b.desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
c.penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
d.peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa;
e.program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya;
f.dukungan implementasi koperasi desa merah putih;
g.pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa;
h.pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau
i.melaksanakan program prioritas desa lainnya.
2.MemberikandukunganfasilitasterhadappembiayaanKoperasiDesaMerahPutih,sertadukungan
insentifkepadadesayangtelahberpartisipasiaktifdanberkinerjabaikdalampelaksanaanKoperasi
Desa Merah Putih.
3.MenambahkriteriaAlokasiAfirmasiberupadesayangmemilikirisikotinggiterhadapperubahaniklim
dan bencana.

22. THANK YOU
dispemasdes.jemberkab.go.id
[email protected]
Jl. Jawa, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec.
Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa
Timur 68121
0331 322870