MATERI KEKERASAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR.pptx

materi kekerasan terhadap anak

1. PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK Oleh : IPDA RIO KALUARA SASUANG, S.Sos , S.H., M.H. ( Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Bolmut )

2. Definisi Dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun , termasuk anak yang masih didalam kandungan . Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup , tumbuh , berkembang , dan berpartisipasi , secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan , serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

3. Prinsip perlindungan anak Non diskrimina si Kepentingan terbaik bagi anak Kelangsungan hidup & tumbuh kembang anak ; Penghargaan terhadap anak

4. Hak Anak Hak Hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . Memperoleh pendidikan dan pengajaran Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi eksploitasi baik ekonomi maupun seksual penelantaran kekejaman dan penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya termasuk kebutuhan khusus lainnya . Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum .

5. Kewajiban Anak Menghormati orangtua , wali , dan guru Mencintai keluarga , masyarakat , dan menyayangi teman Mencintai tanah air bangsa dan negara Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya Melaksanakan etika dan akhlak mulia

6. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kejahatan Sebagai Pelaku Kejahatan

7. Kekerasan Terhadap Anak ( Sebagai Korban ) Menurut Undang-undang Perlindungan anak No 23 Tahun 2002 , Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak - anak atau kekuasaan.

8. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak Kekerasan fisik: Tindakan yang yg langsung menyakitkan tubuh anak yg menyebabkan rasa sakit dan atau luka ditubuhnya Kekerasan Seksual: Setiap perbuatan yg berupa pemaksaan hubungan seksual dgn cara tdk wajar dan/atau tdk disukai, pemaksaan hub ungan seksual dgn org lain utk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu Kekerasan Emosional: Tindakan- tindakan yg menyebabkan perasaan/emosi anak tertekan. Pengabaian: Terjadi ketika ortu, wali atau orang dewasa lain tdk menyiapkan hal-hal penting utk pengembangan jasmani dan mental anak

9. Bentuk Kekerasan Seksual Pemerkosaan, incest, sodomi, pencabulan, penjualan anak utk layanan seksual, eksploitasi seksual anak u n t u k pelacuran dan eksploitasi seksual anak melalu pernikahan anak. Cakupan : mempekerjakan, menggunakan, membujuk, menawarkan/menjanjikan, memaksa anak terlibat d a l a m setiap prilaku seksual yg eksplisit/simulasi dari prilaku seksual d en g a n tujuan memproduksi penggambaran visual dari penggambaran tsb.

10. Siapa pelaku kekerasan seksual pada anak ? J ustru or a g y an g memiliki hubungan dekat d en g a n anak (or ang tu a , kakak/adik, keluarga, tetangga, teman sepermainan, teman sekolah, guru pembimbing di lingkungan rumah dan guru disekolah Apa yang menjadi faktor penyebabnya ? Mudahnya mengakses pornografi melalui p e rangkat teknologi seperti internet, media cetak mapun media elektronik (hp, game on line), Er a kebebasan pers Media-medai sosial sep erti face b ook , twiter, skype, what’s app , dan sebagainya

11. Dampak K ekerasan Seksual bagi Anak J angka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk , ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan . J angka panjangnya , ketika dewasa nanti dia akan mengalami phobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual . Bisa juga setelah menjadi dewasa , anak tesebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa

12. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagi Korban Kejahatan Seksual Secara preventif , yaitu hak atas rasa aman , hak atas kebebasan pribadi , sosialisasi hak-hak korban dan akses terhadap APH/keadilan . Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya . Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku , tujuan pelaku melakukan tindak pidana , cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban . Pasal 81 (1) UU No. 23 Tahun 2002 mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun . Adanya pidana tambahan berupa ganti kerugian . Menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana / kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana ( Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP)

13. Secara Represif diperlukan perlindungan hukum berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis , sebagaimana diatur dalam pasal 98-101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi serta perlindungan identitas dari pemberitaan media massa dan untuk menghindari labelisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 (3) UU Perlindungan Anak , dan Pasal 90 UU Sistem Peradilan Pidana Anak .

14. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Definisi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena : disangka , didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum ( anak nakal ), atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukan orang / kelompok orang / lembaga /Negara terhadapnya , atau telah melihat , mendengar , merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum . Anak Nakal adalah : anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

15. Batas Usia Menurut Undang-Undang Pe nga dilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 , m engatur mengenai batas usia minimum seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak , yaitu : Dalam p asal 4 ayat (1): “ Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun .” Pada Penjelasan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa batas umur 8 tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis , psikologis , dan pedagogis . Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkannya .

16. Bentuk Perlindungan Hukum Diversi Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat . Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum . Diversi bertujuan untuk : Mencapai perdamaian antara korban dan anak ; Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

17. Namun terhadap diversi sebagaimana dimaksud , dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : Diancam dgn pidana penjara dibawah 7 ( tujuh ) tahun ; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dgn melibatkan anak dan orang tua / walinya , korban dan / atau orang tua / walinya , Pembimbing Kemasyarakatan , dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif .

18. Restorative Justice Restorative justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu , duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa mendatang . Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat .

19. Sanksi Bagi Anak Nakal Putusan hakim dalam sidang pengadilan anak dapat berupa menjatuhkan : Pidana atau Tindakan kepada terdakwa anak nakal . Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pidana , dapat berupa : Pidana penjara ; Pidana kurungan ; Pidana denda ; atau Pidana pengawasan . Namun dalam hal ini , hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak   setengah dari hukuman orang dewasa Disamping pidana pokok , juga dapat dihukum dengan pidana tambahan berupa : Perampasan barang-barang tertentu ; dan / atau Pembayaran ganti kerugian .

20. Sedangkan dalam Pasal 24 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal , dapat berupa : Mengembalikan anak kepada : Orangtua ; Wali ; atau Orangtua asuh Menyerahkan anak kepada Negara ( anak Negara untuk mengikuti pendidikan , pembinaan dan latihan kerja ;) atau Menyerahkan anak nakal kepada Departemen Sosial , atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan , pembinaan dan latihan kerja .

21. Pohon yang kuat tidak tumbuh dari tunas yang lemah , lindungi anak sejak dini , agar kelak tumbuh menjadi generasi bangsa yang kuat dan mandiri .

22. PRE DIKTIF – RESPON SI BILITAS – TRANSPARAN SI BERKEADILAN