Materi Koperasi Sektor Jasa Keuangan Tanggal 25 Januari 2024-Data Statistik.pptx

Materi Koperasi

1. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur Koperasi di Sektor Jasa Keuangan (RPOJK Koperasi SJK) Surabaya , 25 Januari 202 4

2. Overview OJK Perbankan Pasar Modal Perasuransian , Dana Pensiun , Lembaga Pembiayaan , dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (LJKL) OJK melakukan tugas pengaturan dan p engawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor : “ Pasal 6 ” Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

3. Perasuransian Perbankan Industri Keuangan Non-Bank Pasar Modal Dana Pensiun LJK Lainnya Lembaga Pembiayaan DPPK DPLK Perusahaan Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Umum Perusahaan Reasuransi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Lembaga Penjamin Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan LPEI Perusahaan Pergadaian BPJS LKM PT PNM (Persero) Penyelenggara P2P Lending Pelaku LJKNB

4. Perasuransian Perbankan PPDP Pasar Modal Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan DPPK DPLK Perusahaan Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Umum Perusahaan Reasuransi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi Lembaga Penjamin Perusahaan Modal Ventura Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur LJK Lainnya Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan LPEI Perusahaan Pergadaian BPJS LKM PT PNM (Persero) Penyelenggara P2P Lending Pelaku LJKNB Pasca UUP2SK PVML Perusahaan Pembiayaan

5. Data Statistik LJKNB November 2023 Pe rkembangan Sektor Perasuransian , Penjaminan , dan Dana Pensiun (PPDP)

6. Data Statistik LJKNB November 2023 Pe rkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan , Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro , dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)

7. Berdasarkan Pasal 32B Peraturan Dewan Komisioner Nomor 5/PDK.02/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan . Kepala Bidang Pengawasan Sektor Lembaga Pembiayaan , Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro , dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya , mempunyai tugas pokok : melaksanakan pengembangan untuk mendukung pengaturan ; melaksanakan penyusunan peraturan ; melaksanakan pengembangan sistem pengawasan ; melaksanakan pembinaan , pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha / persetujuan / pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain; melakukan pengawasan khusus ; memberikan perintah tertulis , menunjuk dan/ atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak / lembaga jasa keuangan ; melaksanakan penegakan peraturan / hukum atas peraturan ; melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana ; melaksanakan pengendalian kualitas pengawasan ; melaksanakan protokol manajemen krisis ; melaksanakan pemberian bimbingan teknis ; melaksanakan koordinasi perizinan dan pengawasan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Fungsi dan Peran OJK bidang PVML

8. Apa itu Koperasi Sektor Jasa Keuangan ? Dengan demikian , yang dimaksud dengan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan adalah b adan hukum k operasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan dan memperoleh izin sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari Otoritas Jasa Keuangan ( bukan jenis LJK baru ) . Koperasi di Sektor Jasa Keuangan (KSJK) Keterangan : RPOJK KSJK mengatur mengenai persiapan KSP menjadi KSJK mulai sejak daftar koperasi diterima OJK dari Kemenkop sampai dengan KSJK mengajukan izin kepada OJK . Berdasarkan Pasal 44B UU P2SK: Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan . Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan " melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan " adalah bertindak sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan . Kegiatan dalam sektor jasa keuangan di antaranya mencakup kegiatan perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun , pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan peraturan perundang-undangan sebagai kegiatan di sektor jasa keuangan. 8

9. Keterangan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi SJK Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (PP 9/1995) Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Karakteristik Koperasi Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melakukan kegiatan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan , calon anggota koperasi yang bersangkutan , koperasi lain dan atau anggotanya menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan ; menghimpun dana dari anggota Koperasi lain; menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/ atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain; menerima sumber pendanaan dari bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi ; dan/ atau melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan , usaha perasuransian , usaha program pensiun , Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan , dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan . Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam & Koperasi Sektor Jasa Keuangan

10. Meliputi sektor Perbankan , Pasar Modal dan Industri Keuangan NonBank (IKNB). Koperasi Sektor Jasa Keuangan 10 Amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) / Koperasi SJK: BPR/BPRS PPDP Perbankan Pasar Modal Securities Crowd-funding (SCF) Perasuransian Lembaga Penjamin PVML Perusahaan Pembiayaan PPI PMV LPBBTI Perusahaan Pergadaian LKM

11. Persyaratan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan Perbedaan Perusahaan Asuransi Perusahaan Pembiayaan Usaha Gadai PMV BPR BPRS LKM Dasar Hukum POJK Nomor 67/POJK.05/ 2015 POJK Nomor 47/POJK.05/ 2020 POJK Nomor 31/POJK.05/2016 POJK Nomor 34/POJK.05/2015 POJK Nomor 62/POJK.03/ 2020 POJK Nomor 3/POJK.03/ 2016 POJK Nomor 10/POJK.05/ 2021 Kegiatan Usaha Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko , pertanggungan ulang risiko , pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi , asuransi syariah, reasuransi , atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian .  ( Pasal 1 angka 4) Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.  Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak , jasa titipan , jasa taksiran , dan/ atau jasa lainnya , termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.  Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan   melalui penyertaan modal dan/ atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur . Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.  Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.   Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 

12. Persyaratan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan Perbedaan Perusahaan Asuransi Perusahaan Pembiayaan Usaha Gadai PMV BPR BPRS LKM Permodalan Perusahaan Asuransi : Modal Disetor sebesar Rp150 miliar .  Perusahaan Reasuransi : Modal Disetor sebesar Rp300 miliar . Perusahaan Asuransi Syariah: Modal Disetor sebesar Rp100 miliar .  Perusahaan Reasuransi Syariah: Modal Disetor sebesar Rp175 miliar .  ( Pasal 6) Modal disetor pada saat   pendirian paling sedikit Rp250 miliar .  ( Pasal 8 ayat 1) Modal Disetor berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten / kota atau provinsi .  Jumlah Modal Disetor Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit :  Rp500 juta , untuk lingkup wilayah usaha kabupaten / kota ; atau   Rp2,5 miliar , untuk lingkup wilayah usaha provinsi .  ( Pasal 4 ayat 1 dan 2) PMV harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut :  PMV bentuk PT Modal Disetor paling sedikit Rp50 miliar ; PMV bentuk Koperasi Modal Disetor paling sedikit Rp25 miliar ; atau   PMV bentuk perseroan komanditer , memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25 miliar . PMVS harus memenuhi ketentuan permodalan pada  saat pendirian sebagai berikut :  PMVS bentuk PT memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp20 miliar ;  PMVS bentuk koperasi , memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp10 miliar ; atau   PMVS bentuk perseroan komanditer , memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp10 miliar ( Pasal 9) Modal disetor pendirian BPR ditetapkan paling sedikit : Rp100 miliar , bagi BPR yang didirikan di zona 1; Rp50 miliar , bagi BPR yang didirikan di zona 2; dan  Rp25 miliar , bagi BPR yang didirikan di zona 3. Dengan pertimbangan tertentu , OJK berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPR yang lebih tinggi dari pada jumlah modal disetor . Modal disetor pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50%.  ( Pasal 6) Modal disetor untuk mendirikan BPRS paling sedikit :  Rp12 miliar , bagi BPRS yang didirikan di zona 1; Rp7 miliar , bagi BPRS yang didirikan di zona 2;  Rp5 miliar , bagi BPRS yang didirikan di zona 3; dan  Rp3,5 miliar , bagi BPRS yang didirikan di zona 4. ( Pasal 6) Modal disetor pendirian LKM ditetapkan paling sedikit : Rp300 juta , untuk cakupan wilayah usaha desa / kelurahan ; Rp500 juta , untuk cakupan wilayah usaha kecamatan ; atau Rp1 miliar , untuk cakupan wilayah usaha kabupaten / kota . ( Pasal 5 ayat 2)

13. Mekanisme Persiapan Implementasi Transformasi Koperasi SJK Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi harus melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 2O2 Undang-Undang ini . P enilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus diselesaikan paling lambat 2 ( dua ) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan ; K operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) dalam Pasal 2O2 Undang-Undang ini wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; P enyelenggaraan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi menyerahkan daftar koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 2O2 Undang-Undang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai sektor jasa keuangan; Otoritas Jasa Keuangan memproses perizinan usaha yang diajukan oleh koperasi yang tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak daftar koperasi diterima sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sektor jasa keuangan; dan Sebelum Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf f, izin usaha koperasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf e tetap berlaku dan pengawasan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi atau Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai perkoperasian. 12 Januari 2025 12 Januari 2026

14. Peranan Kemenkop UKM dan OJK dalam Persiapan Implementasi Transformasi Koperasi SJK Keterangan Pemerintah ( Kemenkop UKM) Otoritas Jasa Keuangan Penilaian Koperasi sesuai kriteria KSJK menurut UU P2SK √ - Sosialisasi mengenai KSJK √ √ Penyerahan daftar KSJK kepada OJK √ - Bimbingan teknis perizinan KSJK - √ Pemrosesan izin usaha KSJK oleh OJK - √ Pengawasan KSJK sebelum memperoleh izin usaha dari OJK √ - Pengawasan KSJK setelah memperoleh izin usaha dari OJK - √ Penyusunan ketentuan mengenai perizinan , pengaturan , dan pengawasan KSJK - √ Penyusunan pedoman internal OJK - √

15. PERUSAHAAN ASURANSI JIWA Perusahan : 52 Koperasi : TOTAL KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN: 1 77 PERUSAHAAN ASURANSI UMUM Perusahan : 72 Koperasi : PERUSAHAAN REASURANSI Perusahan : 7 Koperasi : PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Perusahan : 148 Koperasi : PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH Perusahan : 4 Koperasi : LKM Perusahan : 237 Koperasi : 172 USAHA GADAI Perusahan : 135 Koperasi : PERUSAHAAN MODAL VENTURA Perusahan : 54 Koperasi : BPR Perusahan : 1441 Koperasi : 5 BPRS Perusahan : 167 Koperasi : Statistik Koperasi di Sektor Jasa Keuangan

16. TERIMA KASIH Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur Koperasi di Bidang Sektor Jasa Keuangan