Materi Kuliah 5 Inovasi 2021.ppt materi kuliah

materi kuliah

1. Kualitas Inovasi
Kuliah 5

2. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Inovasi menjadi salah satu
 
tool 
dalam mengakselerasi
peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang
meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus
melakukan inovasi.
Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain
kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK),
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting
karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat
dalam meningkatkan pelayanan publik.

4. Inovasi Menurut Para Ahli
•Ancok (2012) menyebutkan tiga langkah utama dalam proses inovasi
yaitu: memproduksi gagasan, mengevaluasi gagasan, dan
mengimplementasikan gagasan.
•Arpaci (2010) yang menunjukkan terdapat empat tahap utama dalam
melakukan inovasi yaitu: penemuan ide, pengembangan pro-yek,
produksi, dan inovasi.
•Sung, Cho, dan Choi (2011) juga memperlihatkan tiga tahapan utama
proses inovasi yaitu: inisiasi, adopsi, implementasi.

5. Inovasi melalui pembelajaran organisasi
•Pembelajaran organisasi sebagai basis dalam membangun pengetahuan
tidak hanya dilakukan pada organisasi profit melainkan juga digunakan
organisasi pemerintah untuk menyesuaikan tuntutan lingkungan
eksternal dan juga pengembangan kapasitas sumber daya pegawai
(Choi, 2012). Komitmen organisasi dalam melakukan pembelajaran akan
mendorong terjadinya inovasi, learning orientation berkorelasi positif
dengan terjadinya inovasi. Artinya, semakin proses pembelajaran
didukung dan dilakukan maka akan memperkuat terjadinya inovasi.
•Dalam perspektif pembelajaran organisasi, kegiatan mempelajari
naskah akademik maupun benchmarking dapat dikategorikan ke dalam
perspektif pemrosesan informasi yang menggunakan sumber daya
organisasi untuk menambah dan meningkatkan kapasitas pengetahuan
yang dimiliki (Dasgupta & Gupta, 2009)

6. Inovasi dengan Kolaborasi
•Merancang sistem inovasi dilakukan melalui tiga skenario yakni melakukan
kerja sama eksternal, merancang mekanisme kerja, dan mengupayakan
legalitas produk. Kerja sama dengan pihak eksternal dilakukan dalam hal
pengembangan soal untuk memenuhi database soal tes serta
pengembangan aplikasi. Kerja sama dengan pihak eksternal merupakan
pelaksanaan dari fase riset dan pengembangan dalam proses inovasi yang
di dalamnya dibutuhkan sumber daya pengetahuan untuk menciptakan hal
yang baru (Zizlavsky, 2013). Kolaborasi antara pihak pemerintah dengan
pihak eksternal sejatinya mampu meningkatkan kualitas dan efektivitas
layanan yang diberikan organisasi pemerintah. Para agen inovasi dapat
saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki
(Cankar & Petkovsek, 2013). Proses kolaborasi ini sejati-nya dapat dilihat
juga sebagai perspektif pembelajaran bagi organisasi pemerintah (Kallio &
Lappalainen, 2015).

7. Selain melakukan kolaborasi dengan pihak
eksternal, sistem inovasi dibangun melalui
merancang mekanisme kerja. Mekanisme
kerja disusun sebagai strategi teknis panduan
dalam pelaksanaan inovasi agar agenda
inovasi dapat dijalankan sesuai dengan
standar operasional dan prosedur yang tepat.
Mekanisme kerja juga disusun dalam rangka
menggali keterlibatan seluruh sumber daya
dan unit kerja yang ada sehingga mendapat
dukungan bersama.

8. Aspek inovasi seringkali identik dengan pola pemimpinan
transformasional yang terbukti memberikan pengaruh
signifikan dalam menumbuhkan budaya inovasi organisasi
yang berujung pada peningkatan kinerja superior (Sethibe
& Steyn, 2015).
Transformational leadership merupakan implementasi dari
gaya memengaruhi, menginspirasi, karisma, me-motivasi,
serta menstimulan tumbuhnya pengetahuan sebagai
modal tidak terhindarkan dalam menjalankan proses
inovasi. Transformational leadership dapat mengubah
paradigma berfikir pegawai untuk lebih tertarik
berkontribusi kepada organisasi, bukan sebaliknya lebih
banyak berharap dari organisasi (Hu, Gu, & Chen, 2013).

9. Willcocks (2014) menjelaskan salah satu hal terpenting
dalam proses inovasi adalah bagaimana organisasi mampu
menjaga keberlanjutan agenda inovasi lintas waktu. Hal ini
dapat dilakukan melalui langkah akulturasi, inspirasi,
pendanaan, serta injeksi.
Untuk memperoleh keberlanjutan inovasi dibutuhkan
langkah dalam menciptakan nilai-nilai tambah baik berupa
produk baru dengan kinerja yang lebih unggul, biaya yang
lebih rendah, maupun efisiensi proses yang lebih baik.
(Metz, Burek, Hultgren, Kogan, & Schwartz, 2016).
Keberhasilan dan kegagalan inovasi pada ruang birokrasi
bukan terletak pada kebaruannya namun pada tingkat
penerimaan dan keberlanjutan inovasi

11. DASAR PELAKSANAAN
INOVASI DAERAH
INOVASI DAERAH adalah semua BENTUK pembaharuan
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
UU No.23 Tahun 2014 Pasal 386 Ayat (2)

12. Tidak ada bangsa atau industri yang maju dan mampu
bersaing tanpa adanya inovasi.
Inovasi adalah cara untuk memenangkan persaingan baik
dikalangan masyarakat maupun pemerintah.
Inovasi adalah jalan pintas menuju kemajuan yang lebih
cepat.
Inovasi bermakna perlawanan terhadap kemapanan
(comfort zone) yang kadang-kadang tidak mudah untuk
diterima.

13. Nokia sang raksasa produser telepon genggam mati tak
berdaya menghadapi iphone dan samsung.
Taksi konvensional yang kerepotan menghadapi ta ksi
online.
Koran/majalah yang mulai kewalahan menghadapi media
online.
TV konvensional mulai tersingkir oleh youtube dan video
streaming.
Kantor pos kalah bersaing dengan jasa pengantar barang
seperti TIKI.
Retail dan mall yang kalah menghadapi e-commerce.

14. Pasal 386
(1)Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan inovasi.
(2)Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Pasal 387
Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan
Daerah mengacu pada prinsip:
a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak ada konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan diri sendiri.
Penjelasan UU 23/2014:
Bentuk pembaharuan antara
lain penerapan hasil Iptek
dan temuan baru dalam
penyelengg. pemerintahan

15. 9. Inovasi Daerah
Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh
inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk
itu maka diperlukan adanya perlindungan
terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang
dilakukan oleh ASN di Daerah dalam
memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya
memacu kreativitas Daerah untuk
meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu
perlu adanya kriteria yang obyektif yang
dapat dijadikan pegangan bagi pejabat
Daerah untuk melakukan kegiatan yang
bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi
akan terpacu dan berkembang tanpa ada
kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran
hukum.
Kata Kunci:
Perlu adanya perlindungan kepada
ASN dalam ber-inovasi.
Harus ada kriteria yg obyektif sbg
pegangan dlm melakukan inovasi.
Menumbuhkembangkan inovasi dgn
adanya payung hukum yang jelas.

16. BAB I:KETENTUAN UMUM
BAB II:BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu: Bentuk Inovasi Daerah
Bagian Kedua : Kriteria Inovasi Daerah
BAB III:PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu: Pengusulan Inovasi Daerah
Bagian Kedua : Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah
BAB IV:UJI COBA INOVASI DAERAH
BAB V:PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INOVASI DAERAH
BAB VI:DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH
BAB VII:PENDANAAN
BAB VIII:INFORMASI INOVASI DAERAH
BAB IX:PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB X:KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI:KETENTUAN PENUTUP
•11 BAB
•36 PASAL

17. Peningkatan
pelayanan publik
Pemberdayan dan
peran serta
masyarakat
Peningkatan daya
saing Daerah
SASARAN
8
Prinsip
Inovasi
Daerah

18. BENTUK

19. USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH DAPAT BERASAL DARI:
a.KDH  dapat dibantu pihak yg ditunjuk oleh KDH; dilengkapi proposal
 dibahas Tim Independen (beranggotakan unsur PT, profesional,
pakar/praktisi).  dikoordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Litbang
b.ANGGOTA DPRD  dituangkan dalam proposal Inovda  dibahas dan
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD  disampaikan kepada KDH dan
diverifikasi oleh OPD yang membidangi Litbang.
c.ASN  disampaikan ke atasan (kepala SKPD) disertai proposal utk dpt
ijin tertulis  Proposal disampaikan kpd OPD yang membidangi litbang
utk dievaluasi  Jika layak, OPD yang membidangi litbang
menyampaikan inisiatif Inovda kpd KDH.
d.PERANGKAT DAERAH  disampaikan kpd Balitbangda disertai
proposal Inovda utk dibahas  jika layak (sesuai kriteria), OPD yang
membidangi litbang menyampaikan inisiatif Inovda kepada KDH.
e.ANGGOTA MASYARAKAT  disampaikan kepada pimpinan ketua
DPRD/KDH disertai proposal Inovda untuk dibahas  jika disampaikan
kepada ketua DPRD, proposal diteruskan kepada KDH, untuk dievaluasi
oleh OPD yang membidangi litbang  jika layak, Balitbangda
menyampaikan inisiatif Inovda kepada KDH.
Proposal Inovasi Daerah
sekurang-kurangnya memuat:
a.bentuk Inovasi Daerah;
b.rancang bangun Inovasi
Daerah dan pokok perubahan
yang akan dilakukan;
c.tujuan Inovasi Daerah;
d.manfaat yang diperoleh;
e.waktu uji coba Inovasi
Daerah; dan
f.anggaran, jika diperlukan.

20. KDH menetapkan Keputusan KDH mengenai
InovDa + OPD pelaksananya  Penetapan
Keputusan Kepala Daerah setelah inisiatif
InovDa dibahas oleh tim independen atau sudah
dibahas oleh DPRD atau sudah dinyatakan layak
Balitbangda.
Keputusan KDH sekurang-kurangnya memuat:
a.Perangkat Daerah pelaksana;
b.bentuk Inovasi Daerah;
c.rancang bangun InovDa dan pokok2 perubahan
yang akan dilakukan;
d.tujuan Inovasi Daerah;
e.manfaat yang diperoleh;
f.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
g.anggaran yang diperlukan.
Keputusan KDH dijadikan dasar untuk
melaksanakan Inovasi Daerah.
Mendagri melakukan pendataan sebagai dasar
pengawasan dan pembinaan pelaksanaan
inovasi daerah
Dalam melakukan pemeriksaan Mendagri
berkoordinasi dengan Menteri/Kepala LPNK
yang membidangi objek InovDa.
Pasca
penetapan
Keputusan
KDH
INOVASI YANG
SEDERHANA, tidak
berdampak negatif
pada masy dan
tidak merubah
prosedur
UJI COBA
TIDAK PERLU
UJICOBA

21. HASIL UJICOBA YANG DILAPORKAN
DAPAT DITERAPKAN
KE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PENERAPAN
INOVASI
Ada pembebanan
pada masy/APBD
Tidak Ada
pembebanan pada
masy/ APBD
PERDA PERKADA
Perda dan Perkada dapat menerapkan tata laksana
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbeda
dengan yang diatur peraturan perundang-undangan
sepanjang tidak menyangkut kesehatan, keamanan,
dan keselamatan manusia dan lingkungan.

22. Mendagri melakukan penilaian terhadap daerah yang
melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari KDH.
Dasar Kriteria Penilaian:
•dampaknya terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pelayanan publik; dan
•dapat diterapkan pada daerah lain
Mendagri menetapkan prov dan kab/kota sebagai calon penerima penghargaan
dan/atau insentif inovasi daerah berdasarkan hasil penilaian inovasi daerah.
Pemerintah daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau
OPD yang mengusulkan inovasi daerah yang berhasil diterapkan.
kementerian/LPNK dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada
pemerintah daerah terhadap inovasi daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan mendagri.
PENGHARGAAN
PENILAIAN

23. •Kemendagri melakukan diseminasi dengan cara
menyebarluaskan penerapan inovasi daerah yang telah
dinyatakan berhasil kepada daerah lain
•Daerah yang berhasil menerapkan inovasi daerah dapat
dijadikan rujukan bagi daerah lain
•Penerapan hasil inovasi daerah oleh daerah lain
sebagaimana dimaksud sebelumnya ditetapkan dengan
Perda atau Perkada
•Inovasi daerah yang telah diterapkan oleh daerah tertentu
dapat diterapkan secara nasional oleh Kemendagri

24. Kegiatan inovasi daerah ditetapkan dalam rencana kerja
pemerintah daerah dan dianggarkan dalam apbd dan sumber
pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Apabila belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam
apbd tahun berjalan, kegiatan inovasi daerah dituangkan dalam
perubahan RKPD dan dianggarkan dalam APBD-P tahun berjalan
Penganggaran inovasi daerah dianggarkan pada perangkat daerah
yang akan melaksanaan inovasi daerah dan jika tidak menghasilkan
inovasi maka alokasi tidak diberikan pada tahun anggaran
berikutnya.

25. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
•Pemerintah Daerah menyediakan
informasi Inovasi Daerah dan
dikelola dalam sebuah sistem
informasi Pemerintah Daerah
•Informasi Inovasi Daerah
bertujuan untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,
peningkatan Pelayanan Publik,
dan peningkatan potensi sumber
daya Daerah.
•Informasi Inovasi Daerah dikelola
secara terpusat oleh Kemendagri
INFORMASI INOVASI DAERAH
•BINWAS pelaksanaan Inovasi Daerah
secara umum dilaksanakan oleh Mendagri
•BINWAS pelaksanaan Inovasi Daerah
secara teknis dilaksanakan oleh menteri
terkait atau pimpinan LPNK terkait dan
dikoordinasikan oleh Mendagri
•BINWAS pelaksanaan Inovasi Daerah oleh
Perangkat Daerah provinsi dilaksanakan
oleh gubernur.
•BINWAS pelaksanaan Inovasi Daerah oleh
kab/kota secara umum dan teknis
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dan dikoordinasikan
oleh Mendagri
•BINWAS pelaksanaan Inovasi Daerah oleh
Perangkat Daerah kab/kota dilaksanakan
oleh bupati/walikota.

33. Contoh Inovasi