Materi Kuliah OL SHIdssdfsdfdsfdsfdsfdsf

sfsfsfsf

2. SISTEM
SUATU KESATUAN YANG TERDIRI DARI BAGIAN-
BAGIAN YANG SALING BERHUBUNGAN SATU
SAMA LAIN, SECARA FUNGSIONAL, SALING
TERGANTUNG
DIBATASI DALAM SUATU LINGKUNGAN
PERUBAHAN SUATU BAGIAN BERAKIBAT PADA
BAGIAN YANAG LAIN
MEMBENTUK SUATU KESATUAN KERJA
UNTUK MENCAPAI TUJUAN

3. LAWRENCE M. FRIEDMAN
SISTEM HUKUM
3 BAGIAN/KOMPONEN
I.KOMPONEN STRUKTURAL
BERGERAK DI DALAM SUATU MEKANISME
 LEMBAGA PEMBUAT UNDANG-UNDANG
 PENGADILAN
 PENEGAK HUKUM
 BADAN YANG BERWENANG MENERAPKAN
HUKUM

4. II. KOMPONEN SUBSTANSIII. KOMPONEN SUBSTANSI
HASIL NYATA DARI SISTEM HUKUMHASIL NYATA DARI SISTEM HUKUM
HUKUM IN CONCRETO HUKUM IN CONCRETO
(KAIDAH HUKUM INDIVIDUAL)(KAIDAH HUKUM INDIVIDUAL)
KEPUTS. KASUS ,YURISPRUDENSIKEPUTS. KASUS ,YURISPRUDENSI
HUKUM IN ABSTRACTO HUKUM IN ABSTRACTO
(KAIDAH HUKUM UMUM)(KAIDAH HUKUM UMUM)
DASAR HK INDIVIDU BAGI DASAR HK INDIVIDU BAGI
SIAPA SAJASIAPA SAJA

5. III. KOMPONEN BUDAYA HUKUM
SIKAP PUBLIK /WARGA MASYARAKAT
BESERTA NILAI-NILAI YANG DIPEGANG
HUKUM KELUARGA
HUKUM WARIS

6. MACAM - MACAM SISTEM
HUKUM
1. SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL
BERKEMBANG DI NEGARA -NEGARA EROPA
DARATAN
SERING DISEBUT SEBAGAI "CIVIL LAW"
BERASAL DARI KODIFIKASI HUKUM YANG
BERLAKU DI KEKAISARAN ROMAWI MASA
PEMERINTAHAN KAISAR YUSTINIANUS ABAD VI
S.M.

7. KUMPULAN PERATURAN HUKUMNYA
DISEBUT "CORPUS JURIS CIVILIS"
DIANUT, DIJADIKAN DASAR PERUMUSAN
NEGARA- NEGARA : JERMAN, BELANDA,
PERANCIS, ITALIA, AMERIKA LATIN, ASIA,
INDONESIA
(DJAMALI,1996 : HAL 68-74)

8. PRINSIP DASAR SISTEM HUKUM EROPA
KONTINENTAL
HUKUM MEMPEROLEH KEKUATAN MENGIKAT,
KARENA DIWUJUDKAN DALAM PERATURAN-
PERATURAN YANG BERBENTUK UNDANG-UNDANG
DAN TERSUSUN SECARA SISTEMATIK DI DALAM
KODIFIKASI ATAU KOMPILASI TERTENTU
TUJUAN HUKUM: KEPASTIAN HUKUM (NILAI UTAMA)
HANYA DAPAT DIWUJUDKAN KALAU TINDAKAN-
TINDAKAN HUKUM MANUSIA DI DALAM PERGAULAN
HIDUP DIATUR DENGAN PERATURAN HUKUM
TERTULIS

9. HAKIM TIDAK DAPAT LELUASA
MENCIPTAKAN HUKUM YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN MENGIKAT
HAKIM BERFUNGSI MENETAPKAN DAN
MENAFSIRKAN PERATURAN DALAM BATAS-
BATAS WEWENANGNYA

10. 2. SISTEM HUKUM ANGLO-SAXON
SISTEM HUKUM ANGLO SAXON = SISTEM HUKUM
ANGLO AMERIKA
ASAL: DARI INGGRIS ABAD XI, SERING DISEBUT
SEBAGAI SISTEM " COMMON LAW" DAN SISTEM
"UNWRITTEN LAW". TAPI TIDAK SEPENUHNYA
BENAR, DIKENAL JUGA ADANYA SUMBER-
SUMBER HUKUM TERTULIS (STATUTES)

11. MERUPAKAN SISTEM HUKUM POSITIF DI
AMERIKA UTARA, KANADA, BEBERAPA
NEGARA ASIA, INGGRIS, AUSTRALIA,
AMERIKA SERIKAT

12. PRINSIP DASAR SISTEM HUKUM
ANGLO SAXON
SUMBER HUKUM : PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM DAN ATAU
PENGADILAN, MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM.
PRINSIP- PRINSIP DAN KAEDAH HUKUM DIBENTUK DAN
MENJADI KAEDAH YANG MENGIKAT UMUM.
SUMBER-SUMBER HUKUM, SEPERTI PUTUSAN HAKIM,
KEBIASAAN, PERATURAN TERTULIS, UNDANG-UNDANG ,
DAN PERATURAN ADMINISTRASI NEGARA TIDAK
TERSUSUN SECARA SISTEMATIK DALAM HIERARKI
TERTENTU

13. PERANAN HAKIM BERFUNGSI TIDAK HANYA SEBAGAI
PIHAK YANG BERTUGAS MENETAPKAN DAN
MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM SAJA, JUGA
MEMBENTUK SELURUH TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT
HAKIM MEMPUNYAI WEWENANG SANGAT LUAS UNTUK
MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU
DAN MENCIPTAKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM BARU
HUKUM BARU AKAN MENJADI PEGANGAN BAGI HAKIM-
HAKIM LAIN UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA SEJENIS

14. DOKTRIN YANG DIANUT:
THE DOCTRINE OF PRECEDENT/
STARE DECISIS
HUKUM YANG SUDAH ADA DI DALAM
PUTUSAN HAKIM LAIN DARI PERKARA
SEJENIS SEBELUMNYA HAKIM HARUS
MENDASARKAN PADA PRINSIP SEBELUMNYA
(PRESEDEN)

15. BILA BELUM ADA PUTUSAN TERDAHULU, HAKIM
DALAM MEMUTUSAKAN PERKARA SESEORANG
DAPAT MENETAPKAN PUTUSAN BARU
BERDASAR KAN NILAI-NILAI KEADILAN,
KEBENARAN AKAL SEHAT
KARENA BERKEMBANG DARI PUTUSAN HAKIM
UNTUK SUATU PERKARA ATAU KASUS, MAKA
SISTEM INI SERING DISEBUT SEBAGAI CASE LAW

16. 3.SISTEM HUKUM ADAT
SISTEM HUKUM ADAT HANYA DALAM
KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA
ISTILAHNYA BERASAL DARI BAHASA
BELANDA "ADATRECHT", OLEH SNOUCK
HURGRONJE

17. PENGERTIAN HUKUM ADAT MENGANDUNG
MAKNA: HUKUM INDONESIA DAN
KESUSILAAN MASYARA KAT MERUPAKAN
HUKUM ADAT
BERSUMBER PADA PERATURAN-PERATURAN
HUKUM TIDAK TERTULIS YANG TUMBUH
BERKEMBANG DAN DIPERTAHANKAN DNG
KESADARAN HUKUM MASYARAKATNYA

18. BERSIFAT TRADISIONAL DENGAN BERPANGKAL
KEPADA KEHENDAK NENEK MOYANG
DAPAT BERUBAH TERGANTUNG DARI PENGARUH
KEJADIAN DAN KEADAAN HIDUP YANG SILIH
BERGANTI
PEMUKA ADAT BERPERAN MELAKSANAKAN SISTEM
HUKUM ADAT. PENGARUHNYA BESAR, PEMIMPIN
YANG DISEGANI, MENJAGA KEUTUHAN HIDUP
SEJAHTERA

19. PEMUKA ADAT DIANGGAP SBG ORANG YANG
PALING MAMPU MENJALANKAN DAN MEMELIHARA
PERATURAN, SELALU DITAATI MASYARAKATNYA
BERDASARKAN KEPERCAYAAN PADA NENEK
MOYANG
PERANAN INI DAPAT MENGUBAH HUKUM ADAT
SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT TANPA
MENGHAPUS KEPERCAYAAN DAN KEHENDAK SUCI
NENEK MOYANG

20. 4.SISTEM HUKUM ISLAM
DIANUT OLEH MASYARAKAT ARAB, BERKEMBANG DI ASIA,
AFRIKA, EROPA DAN AMERIKA SECARA INDIVIDUAL/
KELOMPOK
BERSUMBER HUKUM PADA : QURAN, SUNAH NABI, IJMA DAN
QIYAS
DASAR HUKUM: MENGATUR SEGI PEMBANGUNAN, POLITIK,
SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

21. PENGERTIAN DASAR SISTEM
HUKUM
1.SUBYEK HUKUM
SETIAP PIHAK YANG MENJADI PENDUKUNG
HAK DAN KEWAJIBAN
BERUPA:
1.1. PRIBADI KODRATI
1.2. PRIBADI HUKUM
1.3. PEJABAT/TOKOH

22. 2. HAK DAN KEWAJIBAN
HAK :
SUATU KEBOLEHAN UNTUK MELAKUKAN
SESUATU / TIDAK MELAKUKAN SESUATU.
WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM
PADA SUBYEK HUKUM.
KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH
HUKUM PADA SUBYEK HUKUM.

23. PALING PENTING KEWAJIBAN UNTUK TIDAK
MENYALAH GUNAKAN HAK.
ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN TERDAPAT HUBUNGAN
KORELATIF
HAK DIBATASI KEWAJIBAN
KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH HUKUM
PADA SUBYEK HUKUM

24. 3.PERISTIWA HUKUM
PERISTIWA YANG MEMBAWA AKIBAT HUKUM
KEJADIAN YANG MENIMBULKAN/ MENGHAPUSKAN
HAK/KEWAJIBAN
PERISTIWA SOSIAL BERSEGI HUKUM

25. 1.PERILAKU DALAM HUKUM: SIKAP TINDAK YANG
MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM
1. PERILAKU MENURUT HUKUM
1.1. SEPIHAK
1.2. JAMAK PIHAK
1.3. SEREMPAK
2. PERILAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN
MELANGGAR HUKUM
3. ZAAKWARNEMING
PERISTIWA HUKUM DAPAT
BERUPA :

26. 2.KEJADIAN MISALNYA : KELAHIRAN
3.KEADAAN, YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG-
JAWABKAN
4.HUBUNGAN HUKUM
MERUPAKAN HUBUNGAN-HUBUNGAN DALAM
HUKUM, SEBAGAI IKATAN HAK DAN KEWAJIBAN
ANTAR SUBYEK HUKUM

27. 5.OBYEK HUKUM
YAITU SEGALA SESUATU MENJADI OBYEK DARI
HUBUNGAN HUKUM. ADAKALANYA OBYEK HUKUM
DINAMAKAN BENDA, YANG DIBEDAKAN :
A. BENDA YG BERWUJUD DAN YG TIDAK
BERWUJUD
B. BENDA YG BERGERAK DAN BENDA TDK
BERGERAK