MATERI LPPD TOMOHON , tomohon sulawesi utara

untuk semua orang

1. KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN LPPD Oleh: JAEKSEN K. LONTENG, S.IP, MAP ANALIS KEBIJAKAN MUDA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Manado, 8 Februari 2023 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROV. SULUT (LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)

2. DASAR HUKUM LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; PP Nomor  12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP Nomor 33 tahun 201 8 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat ; PP Nomor 13 tahun 201 9 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 201 9 t entang Satu Data Indonesia; Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. 3 Urusan Pemerintahan Absolut: urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren: urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Umum: urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/ walikota di wilayahnya masing-masing, misalnya urusan menjaga 4 pilar negara. KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

4. 3 PARADIGMA PELAPORAN LPPD LKPJ DPRD R LPPD PUBLIK KEMENDAGRI

5. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LPPD No UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1 . KDH wajib menyampaikan LPPD, LKPJ, dan RLPPD . (Pasal 69 ayat 1) 2 . LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten /Kota disampaikan oleh Bupati / Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. ( Pasal 70 ayat 2 dan 3) 3. LPPD disampaikan paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. ( Pasal 70 ayat 4 dan 5) No PP No. 1 3 Tahun 201 9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Dalam Menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. ( Pasal 10 ayat 2) 2. LPPD disampaikan melalui sistem informasi elektronik secara daring . ( Pasal 11 ayat 4)

6. TIM PENYUSUN LPPD No Permendagri No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 . Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim . ( Pasal 4 ayat 2) 2. Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD Kab /Kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dengan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim . ( Pasal 4 ayat 3) 3. Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah disusun sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit memuat unsur yang terdiri atas Inspektorat Daerah, Bappeda , Biro/Bagian yang menangani administrasi pemerintahan , Biro/Bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana , dan Perangkat Daerah lainnya . ( Pasal 4 ayat 4)

7. REVIU LPPD No PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 . Data yang tertuang dalam LPPD Kab /Kota sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan . ( Pasal 10 ayat 3) No Permendagri No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah , dilakukan oleh APIP inspektorat daerah . ( Pasal 9 ayat 1) 2. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu , yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. ( Pasal 9 ayat 2) 3. Hasil Reviu Dokumen dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan APIP Inspektorat Daerah bersangkutan untuk menjadi dasar penyusunan Rancangan LPPD . ( Pasal 9 ayat 4)

8. Orkestrasi sekda dan PERAN- posisi tim penyusun serta APIP DALAM PENYUSUNAN LPPD Sekda Prov & Kab /Kota selaku Ketua tim penyusun dan pokja penyusunan LPPD , memberikan arahan , melaksanakan konsolidasi & Binwas terhadap anggota tim penyusunan LPPD baik dari Biro/Bagian Pemerintahan , Tim APIP dan Perangkat Daerah; Inspektorat Daerah wajib melakukan Reviu atas data kinerja dan data dukung LPPD. Berkaitan dengan hal tsb , seyogyanya Inspektorat Daerah memposisikan dirinya sebagai APIP. Hal Ini dimaksudkan agar Inspektorat Daerah membantu , membimbing dan mengarahkan Tim Penyusun baik dari Biro/Bagian Pemerintahan dan Perangkat Daerah sehingga dapat melaporkan kinerja Kepala Daerah secara Tepat dan Benar ; Tim Penyusun (Biro/Bagian Pemerintahan dan Perangkat Daerah) melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk memahami , mencari dan menyediakan Data Kinerja serta Data Dukung ( evidence based ) yang berkaitan dengan IKK (113 IKK Outcome utk Provinsi & 125 IKK Outcome utk Kab /Kota serta 6 IKK Makro) untuk di reviu oleh APIP Inspektorat Daerah. Seluruh Perangkat Daerah wajib menyediakan data penyelenggaraan 32 Urusan Konkuren sesuai Tusi masing-masing.

9. PENGHARGAAN DAN SANKSI TERKAIT LPPD No UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1 . Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat . ( Pasal 70 ayat 5) 2 . Berdasarkan hasil evaluasi Menteri mengkoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah berupa pemberian penghargaan dan sanksi . ( Pasal 70 ayat 6 dan 7) No PP No. 1 3 Tahun 201 9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi , kabupaten , dan kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tertinggi atas usulan Menteri . ( Pasal 34 ayat 1) 2. Penghargaan kepada Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . ( Pasal 35) No Permendagri No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Penghargaan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi berdasarkan hasil EPPD berupa parasamya purnakarya nugraha kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan satyalancana karya bhakti praja nugraha kepada kepala daerah . ( Pasal 32 ayat 3)

10. PENGHARGAAN DAN SANKSI TERKAIT LPPD (2) No UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1 . Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur , sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati / wali kota . ( Pasal 73 ayat 1) 2 . Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 ( dua ) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan , kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk . ( Pasal 73 ayat 2) No PP No. 12 Tahun 201 7 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Jika hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membuktikan daerah berkinerja rendah : a) Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis / kepala LPNK sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pembinaan secara berkoordinasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah provinsi ; dan b) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota . ( Pasal 32 ayat 1) 2. Jika pembinaan telah dilakukan dan daerah tidak menunjukkan perbaikan kinerja serta penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang telah dibina tersebut tidak berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas atau tidak berpotensi merugikan sebagian besar masyarakat di daerah yang bersangkutan : a) Menteri Dalam Negeri melakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi , setelah berkoordinasi dengan menteri teknis / kepala LPNK terkait ; atau b) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota , setelah meminta pertimbangan Menteri Menteri Dalam Negeri. ( Pasal 32 ayat 2) 1. Dalam hal daerah yang sudah dibina dan dilakukan fasilitasi khusus tetap tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas atau berpotensi merugikan sebagian besar masyarakat di daerah yang bersangkutan , Menteri Dalam Negeri melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten / kota , setelah berkoordinasi dengan menteri teknis / kepala LPNK terkait . Pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang diambil alih , dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan . ( Pasal 33 ayat 1 dan 2)

11. MUATAN LPPD Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari : Capaian Kinerja Makro , b) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan c) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemda . Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) yang terdiri dari : a) Capaian Kinerja Pelaksanaan TP yang diterima Provinsi dari Pemerintah Pusat dan b) Capaian Kinerja Pelaksanaan TP yang diterima Kab /Kota dari Provinsi ; Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari : a) Hasil Penerapan SPM , b) Kendala Penerapan SPM dan c) Ketersediaan Alokasi Anggaran Penerapan SPM

12. APRIL - SEPTEMBER JANUARI - MARET Tahap 3 Reviu Rancangan LPPD oleh APIP Inspektorat Daerah Tahap 8 Pengajuan Usulan Pemerintah Daerah Penerima Dana Insentif Daerah ( Kemenkeu ); Pengajuan Usulan Penghargaan Satyalancana dan Parasamsya melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ( Setneg ) Tahap 4 Penginputan Data Kinerja dan Pengunggahan Data Dukung /Evidence oleh Tim Penyusun LPPD melalui SILPPD dan Reviu oleh APIP pada SILPPD Tahap 7 Perhitungan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) yang menghasilkan Pemeringkatan secara otomatis di SI LPPD dengan hasil akhir Kepmendagri Tahap 1 Pembentukkan Tim : 1)Tim Nasional, 2 Tim Daerah, 3) Tim Penyusun LPPD, 4) Tim Reviu LPPD Tahap 5 PENYAMPAIAN LPPD SECARA DIGITAL MELALUI SI LPPD Tahap 9 Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat : Analisa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Rekomendasi sebagai dasar Penyusunan RKPD Tahun Selanjutanya dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan . Tahap 2 Penyusunan Rancangan LPPD oleh Tim Penyusun Tahap 6 Pelaksanaan Evaluasi LPPD Kabupaten /Kota oleh Tim Daerah dan Evaluasi LPPD Provinsi dan Validasi Hasil Evaluasi Timda Oleh Tim Nasional Melalui SI LPPD RENCANA TIMELINE PENYUSUNAN LPPD DAN PELAKSANAAN EPPD SETIAP TAHUN ( PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020)

13. TIM DAERAH EPPD ( Psl 29 Permendagri No 18/2020) 01 06 02 08 03 04 GUBERNUR KAPER BPKP PROV INSPEKTUR DAERAH PROV SEKDA PROV KEPALA BAPPEDA PROV KADIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROV KEPALA BPS PROV 05 Tim Daerah Provinsi dalam melakukan EPPD kabupaten/kota melaksanakan :

14. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENYUSUNAN LPPD 1. DATA YG DISAMPAIKAN TIDAK DILENGKAPI DGN EVIDENCE/BUKTI YG DI PERSYARATKAN; 2. KURANG OPTIMALNYA KINERJA APIP DAERAH DLM MELAKUKAN REVIU; KESALAHPAHAMAN TIM PENYUSUN LPPD DALAM MEMAKNAI DEFINISI OPERASIONAL MASING-MASING INDIKATOR KINERJA KUNCI; 4. KESALAHAN DALAM MELAKUKAN INPUT DATA, TERUTAMA DATA-DATA INDIKATOR KINERJA MAKRO, SEPERTI : SEHARUSNYA MENGINPUT PRESENTASE TETAPI YG DI INPUT ADALAH JUMLAH; 5. BANYAKNYA DAERAH YG TIDAK MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA.

15. http//:elppd.kemendagri.go.id PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (SILPPD) Terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik , Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah telah membangun Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik .

16. PENYAMPAIAN LAPORAN MENGGUNAKAN SILPPD Pasal 11 ayat 4 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Upload dokumen LPPD dalam format PDF Input data pendukung dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Entry Data Reviu oleh APIP Provinsi dan Kabupaten /Kota Reviu Dokumen LPPD Reviu IKK Pusat ( Kinerja Penyusunan dan Pelaporan Provinsi dan Kabupaten /Kota) Provinsi ( Kinerja Penyusunan Pelaporan Kabupaten /Kota) Kabupaten /Kota ( Progres Upload dan Input IKK) Evaluasi Pemerintah Pusat Laporan

17. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik , Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri telah membangun Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik . Sebagai bentuk perbaikan kualitas sistem pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula menggunakan manual menjadi elektronik; Percepatan proses pelaporan data dari tingkat pelaksana pemerintahan hingga pengambil kebijakan baik di tingkat Pusat maupun Daerah; Peningkatan kemampuan dan kemudahan akses data terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tepat waktu, efisiensi biaya dan waktu penyusunan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; Serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1 2 3 4

18. LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA: Mengoptimalkan kinerja Tim Penyusun dan Pokja Penyusunan LPPD Kab /Kota serta Tim Reviu (APIP Inspektorat Daerah Kab /Kota). Menyelesaikan penginputan data dan data dukung LPPD Kab /Kota pada SILPPD, dan menyampaikan LPPD Kab /Kota berbasis SILPPD kepada Gubernur masing-masing, paling lambat 31 Maret 2022. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta output dari Tim Penyusun dan Pokja Penyusunan LPPD Kab /Kota serta Tim Reviu untuk perbaikan kinerja di masa mendatang .

19. LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH provinsi : Membentuk Tim Daerah Provinsi dengan keputusan Gubernur , yang bertugas melaksanakan beberapa hal sebagai berikut : Melakukan EPPD terhadap LPPD Kabupaten /Kota melalui verifikasi data kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota dan data dukung yang tersaji dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Menyusun berita acara pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten /Kota setelah proses EPPD terhadap LPPD Kabupaten /Kota selesai dilaksanakan ; Penyampaian berita acara dan laporan hasil pelaksanaan EPPD Kabupaten /Kota kepada Gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi ; dan Penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah Kabupaten /Kota yang dievaluasi sebagai umpan balik . Mengoptimalkan kinerja Tim Penyusun dan Pokja Penyusunan LPPD Provinsi serta Tim Reviu (APIP Inspektorat Daerah Provinsi ). Menyelesaikan penginputan data dan data dukung LPPD Provinsi pada SILPPD, dan menyampaikan LPPD Provinsi berbasis SILPPD kepada Menteri Dalam Negeri, paling lambat 31 Maret 2022. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta output dari Tim Penyusun dan Pokja Penyusunan LPPD Provinsi serta Tim Reviu untuk perbaikan kinerja di masa mendatang .

20. TERIMA KASIH