Materi masa demokrasi liberal (sej).docx

Materi Sejarah

1. Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada
kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa
kebijakan yang dilakukan antara lain:
Gunting Syafruddin
Kalau kamu pikir program ini adalah menggunting uang kertas, salah. Salah banget. Kebijakan
ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,50
ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950
oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara.
Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan
dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah
dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian
kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun
kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di
masyarakat dan menambah kas negara.
Ilustrasi kebijakan Gunting Syafruddin. Bagian kiri digunakan sebagai uang, bagian kanan bisa
ditukarkan dengan obligasi. Djangan keliru, Squad! (Sumber: ekonomi.metrotvnews.com).
 
Baca juga: Sejarah Kebijakan Gunting Syafruddin
 
Eh, tapi kalau saat ini, kamu jangan coba-coba gunting uang kamu ya, Squad. Bisa-bisa kamu
kena denda atau bahkan dipenjara karena melanggar undang-undang. Please, jangan sampe...
 

2. Gerakan Benteng
Kamu masih suka main benteng, gak, Squad? (Sumber: news.okezone.com).
 
Salah lagi, Squad! Sistem ekonomi gerakan benteng bukan seperti benteng yang di atas, ya,
catet! Sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial
menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro
Djojohadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, yang dituangkan dalam program kerja
Kabinet Natsir.
Pada dasarnya sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri
dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700
pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun, program ini
tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam
negeri. Banyak yang menggunakan dana kredit tersebut untuk memenuhi kepentingan
pribadinya.

3. Sumitro Djojohadikusumo. (Sumber: http://iluni-feb-ui.com).
 
Sistem Ekonomi Ali Baba
Sistem ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo menteri ekonomi pada
masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum
pribumi. Kata “Ali” mewakili pengusaha pribumi dan “Baba” mewakili pengusaha Tionghoa.
Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional
pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi. Namun, program ini gagal karena
pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha nonpribumi.

4. Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo. (Sumber: amazon.fr).
 
Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa,
Swiss untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda.
Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung tanggal 7 Januari 1956, adapun kesepakatan
yang pada Finek adalah:
1.hasil KMB dibubarkan.
2.Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
3.Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional
Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah
secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanudin Harahap melakukan
pembubaran Uni-Indonesia dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani
pembatalan KMB.

5.  
Gerakan Asaat
Gerakan Asaat yang digagas oleh Mr. Asaat bertujuan melindungi perekonomian warga
Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. Pada
Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha
pribumi.
 
Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya
pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya kabinet menekankan pada program pembangunan
ekonomi jangka pendek kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang
disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956 biro ini menyusun RPLT. Kalau di saat ini,
mungkin sebutan yang sering digunakan adalah Renstra (Rencana Strategis) mungkin, yaa...
 
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)
Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah
tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan
(Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar
dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Rencana
tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:
1.adanya kesulitan dalam menentukan prioritas.
2.Terjadi ketegangan politik.
3.Timbul pemberontakan PRRI/ Permesta.
 
Nasionalisasi Perusahaan Asing
Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan
kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran
perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau
lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan
dikeluarkannya undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.

6. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia di antaranya adalah
Bank Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij (Bank Dagang Negara), Bank De
Nationale Handelsbank N. V (Bank Umum Negara), N.V Nederlandsche Handels Maatschappij
(Bank Exim), Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij/KNILM (Garuda
Indonesia), dll.
Pesawat KNILM di salah satu bandara di Jawa. (Sumber: media-kitlv.library.leiden.edu).
 
Nasionalisasi de Javasche Bank
Squad pernah jalan-jalan ke Kota Tua Jakarta lalu pergi ke Museum BI (Bank Indonesia)?
Bangunan tersebut punya sejarah yang panjang sebagai saksi kehidupan ekonomi bangsa.
Dulunya gedung itu milik Belanda, tepatnya milik de Javasche Bank.
Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi de Javasche
Bank yang berdasarkan pada keputusan Pemerintah RI No. 122 dan 123. Pemerintah
memberhentikan Dr. Houwing sebagai Presiden de Javasche Bank dan mengangkat Mr.
Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden de Javasche Bank yang baru. Pada tanggal 15
Desember 1951 diumumkan Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi de
Javasche Bank menjadi Bank Sentral kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, de Javasche Bank
berganti menjadi Bank Indonesia.

7. de Javasche Bank di Batavia yang sekarang menjadi Museum Bank Indonesia di kawasan Kota
Tua Jakarta. Hayo, siapa yang pernah foto-foto di sini? (Sumber: media-kitlv.library.leiden.edu).
 
Itu dia, Squad, perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal.
Selain di bidang ekonomi, dalam bidang lainnya pun Bangsa Indonesia sudah berkembang.