Materi mekanisme Pengembangan Ekonomi Lokal.pptx

TitovMayvani1 4 views 21 slides Sep 07, 2025
Slide 1
Slide 1 of 21
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21

About This Presentation

usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi  pada suatu wilayah


Slide Content

Dukungan Pemerintah Daerah Melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah dalam Pengembangan Potensi Lokal di Daerah Titov Chuk’s Mayvani, SE.,ME.,

Pengembangan Ekonomi Lokal “PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah , dunia usaha , masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi   pada suatu wilayah . “ Menurut Blakely and Bradshaw (1994) PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Tujuan Dan Sasaran PEL

Mengapa Perlu PEL BAGI NASIONAL

BAGI DAERAH Mengapa Perlu PEL

4 Pilar Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Peningkatan Kemandirian Masyarakat & Daerah Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Wilayah Penanganan Daerah Khusus Integrasi Ekonomi Antara Daerah Tertinggal & Daerah Maju

Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pilar pertama , meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal , dilakukan melalui kebijakan: (1) pengembangan ekonomi lokal, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan, dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; Pilar kedua , mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah , dilakukan melalui kebijakan: (1) penyediaan informasi potensi wilayah, (2) pemanfatan teknologi tepat guna, (3) peningkatan investasi dan kegiatan produksi, (4) pemberdayaan dunia usaha dan UMKM, dan (5) pengembangan kawasan produksi/perdesaan; Pilar ketiga , memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan maju , dilakukan melalui kebijakan: (1) pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, (2) pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan (3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Pilar keempat , meningkatkan penanganan pengembangan daerah khusus yang memiliki karakteristik ‘ keterisolasian ’, dilakukan melalui kebijakan : (1) pembukaan keterisolasian daerah (pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil), (2) penanganan komunitas adat terasing, dan (3) pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Teori partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam dinamika sosial yang memungkinkan mereka memperoleh bagian keuntungan dari kelompok yang memiliki pengaruh (Arnstein, 1969). Tipologi Partisipasi Masyarakat

P emberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep dalam pembangunan ekonomi yang berisi rangkuman nilai – nilai masyarakat guna membangun paradigma baru pembangunan yang memiliki sifat people – centered, participatory , empowerment dan sustainable (Chamber, 1996) Teori pemberdayaan masyarakat

Faktor Lokasi Proses Manajemen Tata Kepemerintahan Kesinergian dan Fokus Kebijakan Kelompok Sasaran Pembangunan Berkelanjutan Pengembangan Ekonomi Wilayah Berkelanjutan Heksagonal PEL

Kelompok Sasaran Investor luar : Peraturan ttg kemudahan investasi , informasi prospek bisnis , kapasitas berusaha dan hukum , keamanan , kampanye , pusat pelayanan investasi Pelaku Usaha Lokal : Modal, promosi , peningkatan teknologi , manajemen & kelembagaan Pelaku Usaha Baru : Pelatihan kewirausahaan , pendampingan & monitoring, insentif , kecepatan ijin 11

FAKTOR LOKASI Faktor lokasi terukur : Akses ke dan dari lokasi , akses ke pelabuhan laut dan udara , sarana transportasi , infrastruktur komunikasi , infrastruktur energi , ketersediaan air bersih , tenaga kerja trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal , Faktor lokasi tdk terukur untuk dunia usaha : Peluang kerjasama , Lembaga Penelitian Faktor lokasi tidak terukur individual: Kualitas : pemukiman , lingkungan , fasilitas pendidikan dan pelatihan , pelayanan kesehatan , fasos & fasum , etos kerja SDM 12

Keterkaitan dan Fokus Kebijakan Perluasan Ekonomi : Kebijakan : investasi , promosi , persaingan usaha , peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha , informasi tenaga kerja , pengembangan keahlian Pemberdayaan Masy . & Pengembangan Komunitas Kebijakan : Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemitraan swasta , pengurangan kemiskinan Pembangunan Wilayah Kebijakan : kwsn ind , pusat pertumbuhan , pengemb . Komunitas , kerjasama antar daerah , tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra , sistem industri berkelanjutan 13

Pembangunan Berkelanjutaan Ekonomi : Pengembangan Industri pendukung , perusahaan dgn Business Plan, perusahaan dgn inovasi Sosial Kontribusi thd kesejahteraan , PEL & adat / kelembagaan lokal Lingkungan Penerapan amdal , daur ulang , kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam 14

Tata Kepemerintahaan Kemitraan Pemerintah & dunia usaha : Kemitraan : infrastruktur,promosi & perdagangan , pembiayaan Reformasi Sektor Publik Reformasi : sistem insentif , restrukturisasi organisasi pemerintahan , prosedur pelayanan publik Pengembangan Organisasi asosiasi industri : status, peran , manfaat 15

Proses Manajemen Diagnosa secara partisipatif Analisis & Pemetaan : potensi ekonomi , daya saing , kondisi politis lokal , serta identifikasi stakeholder Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif Diagnosis vs perencanaan , jumlah stakeholder, sinkronisasi ( sektoral&spasial ), implementasi vs perencanaan Monev secara partisipatif Keterlibatan stakeholder: indikator & monev , frekuensi : monev & diskusi pemecahan masalah , hasil monev vs perencanaan yg akan datang 16

17 Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Pengumpulan Data Analisis Data Pemetaan Status PEL PenetapanFaktor Pengungkit PEL Identifikasi Stakeholder Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan Penyusunan Rencana Bisnis Pelaksanaan PEL Monitoring dan Evaluasi TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V RPJMD Adopsi dalam Dokumen Rencana Daerah RKPD APBD

18 EXAMPLE : BEST PRACTICE OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT K afe Pujon Kidul Malang Cafe Pujon Kidul merupakan sebuah destinasi wisata alam yang memadukan keindahan alam dan kuliner lokal. Kafe ini dikelilingi hamparan sawah yang luas dan diujungnya terdapat pemandangan pegunungan. Awal berdirinya destinasi ini adalah untuk tujuan pemberdayaan, dimana pengurus POKDARWIS menginginkan ada kegiatan untuk anak – anak muda di desa tersebut. Kemudian pemerintah desa setempat lantas mendirikan BUMdes untuk mewadahi pembentukan destinasi wisata tersebut

19 EXAMPLE : BEST PRACTICE OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 3. Kampung Polowijen Kampung Polowijen merupakan kampung unik dimana sejumlah rumah dihiasi dengan rajutan bambu. Rumah – rumah unik ini berada di pinggir kali kecil yang airnya jernih. Beberapa gazebo bambu terdapat di pinggir kali. Gazebo ini menjadi tempat nyaman bagi warga setempat untuk melakukan kegiatan dengan santai. Mereka biasa menggunakannya untuk menggambar motif batik malang atau produk lainnya. Di samping itu banyak warga Polowijen yang mulai mempelajari tari tradisional Tari Topeng Malangan. Hal tersebut dikarenakan disana pernah hidup sosok Mbah Reni yang merupakan empu Tari Topeng.

20 EXAMPLE : BEST PRACTICE OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 2. Desa Adat Osing Kemiren Banyuwangi Kemiren dijadikan sebagai desa adat wisata diprakarsai oleh POKDARWIS Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Dijadikannya sebagai desa adat wisata karena memiliki berbagai keunikan mulai dari tradisi, adat, kesenian kuliner serta pola hidup masyarakatnya masih menjaga tradisi yang ada sejak dulu.

Aplikasi  e-PAD (Pendapatan Asli Daerah) A plikasi e-retribusi T eknologi I nformasi dan K omunikasi Kab . B anyuwangi TIK Mempermudah dan Memperluas Jangkauan Pelayanan Pemerintah 34 SKPD 25 KECAMATAN Smart Kampung ( Antar obat gratis, UMKM kuliner local) 60 RUMAH SAKIT, PUSKESMAS, KLINIK KESEHATAN 28 KELURAHAN 189 DESA