MATERI PAYUNG HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

MATERI PAYUNG HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

1. PAYUNG HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) Oleh : Drs. ABDUL WAHID HASAN, M.Pd KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MOROWALI

2. CURICULUM VITAE I. DATA PRIBADI Nama : Drs. H. Abdul Wahid Hasan, M.Pd TTL : Poso , 13 Mei 1966 Agama : Islam Alamat : Jln Trans Sulawesi, Desa Ipi Kec . Bungku Tengah HP. 0857 2888 8130 E mail : [email protected] Jabatan Sekarang : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II. RIWAYAT PENDIDIKAN 1. SDN Bahoruru Tamat Tahun 1980 2. SMP Negeri 1 Bungku Tamat Tahun 1983 3. SMA Negeri 1 Bungku Tamat Tahun 1986 4. S1-TADRIS IPS ( IAIN) Makassar Tamat Tahun 1992 5. S2-Pendidikan Luar Sekolah (Universitas Negeri Malang) - 2003

3. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "Badan Usaha Milik Desa , yang selanjutnya disebut BUM Desa , adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha , memanfaatkan aset , mengembangkan investasi dan produktivitas , menyediakan jasa pelayanan , dan/ atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa ”.

4. BUMDes dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Pasal 117

5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 bagian kelima Keuangan Desa

6. UU No. 6 Tahun 2014 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB X : Pasal 87 – 90 Pendirian BUMDes disepakati melalui Musdes Hasil usaha BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan bantuan untuk masyarakat miskin. Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota) mendorong pengembangan BUMDes dengan memberi akses modal, pendampingan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa.

7. PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes Pendirian (Pasal 7 -10)

8. untuk melaksanakan ketentuan tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Desa NOMOR 3 TAHUN 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

9. Peraturan Pemerintah yang mengakomodir BUMDes / BUMDes Bersama

10. STATUS BADAN HUKUM DAN PEMERINGKATAN BUMDES TRIWULAN II 2024