Materi pembuatan izin satu pintu melalui sistem OSS.pptx

sistem pengajuan izin usaha melalui online dan satu pintu yang memudahkan dalam mendapatkan izin baik usaha kecil, menengah maupun skala besar dan internasional dengan terintegrasi oleh dinas serta bisa dilihat dimana dan kapan saja, juga dapat menambah atau mengurangi usaha yang ada tanpa perlu repot datang ke kantor dinas karna bisa dilakukan melalui online dan kapan saja.

1. KE MENTERI AN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA OSS Online Single Submission Menuju Pelayanan Yang Lebih Baik

2. TENTANG SAYA Nama : M. Ikhsan Atsyauri As, S.Kom Tempat/Tanggal Lahir : Serapuh ABC, 14 Oktober 1995 Alamat : Dusun I Desa Serapuh ABC Pendidikan : S1 Teknik Informatika Kerja : Yayasan Pendidikan Nurul Huda Organisasi : Tim IT DPD GRADASI Sumatera Uara Wakil Ketua DPC GRADASI Langkat

3. Outline : Prinsip Dasar Kebijakan Reformasi Perizinan Dalam OSS Model Pembangunan, Pengembangan , dan Penerapan OSS Apa Yang Harus Dilakukan Satgas ( Baik K/L maupun Daerah)

4. DASAR KEBIJAKAN REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA DALAM OSS 4 Pada dasarnya Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha ( Perpres No. 91/2017) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, untuk : Mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui penerapan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission /OSS). Memberikan fasilitas sistem checklist ( hutang perizinan ) di kawasan-kawasan ekonomi . Menerapkan sistem data sharing . Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas ( leading sector dan pendukung ) di K/L, Provinsi , Kabupaten /Kota. Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi . Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi , dan DPM-PTSP Kabupaten /Kota) yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi , Kabupaten /Kota). MENATA ULANG

5. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI PADA PENERAPAN OSS Perizinan tersebar dan tidak terkoordinir Jenis perizinan tidak standard Memerlukan rekomendasi dari K/L Tidak terintegrasi secara elektronik Tidak ada pengawalan Perizinan hanya melalui satu PTSP Jenis perizinan standard Menghilangkan rekomendasi dari K/L Terintegrasi secara elektronik Pengawalan proses perizinan oleh SATGAS PENGUASA & BIROKRAT PELAYAN MASYARAKAT 5

6. TAHAPAN PERUBAHAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA 6 Perbaikan Pelayanan Proses Rumit & Lambat Pengawasan Berkelanjutan Pelayan Masyarakat Standarisasi Prosedur Penguasa & Birokrat SEBELUM FASE I FASE II FASE III Perizinan tersebar dan tidak terkoordinir Jenis perizinan tidak standard Memerlukan rekomendasi dari K/L Tidak terintegrasi secara elektronik Perizinan hanya melalui satu PTSP Jenis perizinan tidak standard Memerlukan rekomendasi dari K/L Tidak terintegrasi secara elektronik Perizinan hanya melalui satu PTSP Jenis perizinan standard Tidak memerlukan rekomendasi dari K/L Tidak terintegrasi secara elektronik Perizinan hanya melalui satu PTSP Jenis perizinan standard Tidak memerlukan rekomendasi dari K/L Terintegrasi secara elektronik Tidak ada pengawalan PENGAWALAN PROSES PERIZINAN OLEH SATGAS SAAT INI 6

7. MODEL PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN OSS Identitas Perusahaan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)

8. KONSEP ALUR PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION 8 STANDAR NASIONAL PTSP DPM-PTSP MALL PELAYANAN PUBLIK Perizinan K/L Sistem Online Perizinan Terintegrasi Online Single Submission Data Sharing Helpdesk/Klinik Online Offline Investor Pelaku usaha /investor mengajukan permohonan perizinan hanya ke PTSP/DPM-PTSP Seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di K/L dan Pemda berada dalam 1 ( satu ) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik . Tahapan Uji Coba penerapan OSS perizinan end to end akan dilakukan Minggu I Mei 2018. SKPD Pemprov SKPD Pemkab / Pemkot 8

9. STATUS TEKNIS Disepakati bahwa sebelum masuk ke system OSS, akan dilakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan system auto register/auto approval Adapun Parameter untuk pendaftaran , antara lain: Nama Pendaftar Alamat Identitas (KTP/ Paspor ) Data data lain yang terdapat pada TDP, SIUP, API, Akses Kepabeanan 9

10. Mekanisme perizinan dasar dengan OSS – Auto Approval 10 P E LAKU USAHA Perorangan Mendirikan Badan Usaha : PT CV, Firma Koperasi Notaris OSS Online Single Submission AHU ( kumham ) Single Identity Number sekaligus sebagai : SIUP TDP API Akses Kepabeanan NIB ( Nomor Induk Berusaha ) NPWP BPJS Kesehatan Akses Kepabeanan BPJS Ketenagakerjaan DJP BPJS PTSP Pusat PTSP Daerah DJBC Kemenaker RPTKA 10

11. 11 PRIORITAS PENGAWALAN OLEH SATGAS MELALUI COMMUNICATION PLATFORM PENGAWALAN PRIMA 1 Pengawalan terhadap penyelesaian perizinan untuk investasi yang bernilai di atas Rp 5 Triliun . Pengawalan langsung dilaksanakan oleh Satgas K/L Leading Sector dengan supervisi Satgas Nasional . PENGAWALAN PRIMA 2 Pengawalan terhadap penyelesaian perizinan untuk investasi yang bernilai Rp 1 Triliun – Rp 5 Triliun . Pengawalan langsung dilaksanakan oleh Satgas Provinsi terkait dengan supervisi Satgas K/L Leading Sector . PENGAWALAN PRIMA 3 Pengawalan terhadap penyelesaian perizinan untuk investasi yang bernilai di bawah Rp 1 Triliun . Pengawalan langsung dilaksanakan oleh Satgas Kabupaten /Kota dengan supervisi Satgas Provinsi . Pengawalan oleh Satgas dilakukan sejak investor mendapatkan NIB ( komitmen ).

12. ALUR MUDAH BERUSAHA DENGAN OSS 12 02 04 01 AKTA NOTARIS Pengesahan Badan Usaha dan NPWP oleh AHU PENDAFTARAN Login untuk akses ke OSS dan mengisi data tambahan untuk pendaftaran berusaha 03 NIB ( Nomor Induk Berusaha ) BPJS Perusahaan , RPTKA, Izin Lokasi * KOMITMEN & KEPATUHAN Menyetujui untuk pemenuhan Izin Lokasi , Standar Lingkungan , Bangunan , & SLF ( CHECKLIST ) serta mengisi data usaha dan permohonan fasilitas 05 USAHA Penerbitan Izin Usaha Sektoral , Izin Lokasi , Izin Lingkungan , Izin Bangunan , dan Penetapan Fasilitas 06 KOMITMEN & KEPATUHAN Menyetujui untuk pemenuhan Sertifikat BPJS, Standar / Sertifikasi ( CHECKLIST) dan menyelesaikan izin Lainnya 07 KOMERSIAL/ OPERASIONAL Penerbitan Izin Komersial / Sertifikasi tertentu 30 Menit 09 MONITORING Proses Izin , tindakan dan Pelaporan 08 NOTIFIKASI Penerbitan notifikasi perizinan dan komitmen kepatuhan OUTPUT INPUT 5 Menit * Izin Lokasi otomatis bagi yang sudah memiliki RDTR

13. ELEMEN DATA AHU BADAN HUKUM 1 Nama 2 Jenis 3 NPWP 4 Jangka Waktu 5 Alamat 6 RT/RW 7 Kecamatan 8 Kelurahan 9 Provinsi 10 Kabupaten 11 Kode Pos Perseroan 12 Nomor Telepon Perseroan 13 Maksud dan Tujuan (KBLI) MODAL DASAR 16 Klasifikasi Saham 17 Nilai Saham Perlembar 18 Jumlah Lembar Persaham 19 Total Modal AKTA NOTARIS 14 No. Akta 15 Tanggal Akta MODAL DITEMPATKAN 20 Klasifikasi Saham 21 Nilai Saham Perlembar 22 Jumlah Lembar Persaham 23 Total Modal 24 Dalam bentuk uang 25 Dalam bentuk lainnya KLASIFIKASI SAHAM 26 Klasifikasi Saham 27 Nilai Saham Perlembar 28 Jumlah Lembar Persaham 29 Jabatan Pemegang Saham 30 Total Modal PEMEGANG SAHAM 31 Nama 32 Jenis Identitas 33 Nomor Identitas 34 Masa Berlaku ID 35 Pengendali 36 NPWP 37 Alamat 38 Nomor Telepon 39 Fax 40 Email 41 Nilai Saham 42 Status Badan Hukum 43 Status Penanaman Modal 13

14. Pemegang Saham 1 Nama 2 Jenis Identitas 3 Nomor Identitas 4 Masa Berlaku ID 5 Pengendali 6 NPWP 7 Alamat 8 Nomor Telepon 9 Fax 10 Email 11 Nilai Saham 12 Status Badan Hukum 13 Status Penanaman Modal Status 19 Status Badan Hukum 20 Status Penanaman Modal KBLI Dan Bidang Usaha 14 Kode KBLI 2017 15 Bidang Usaha 16 status Tanah Usaha 17 Luas Tanah Usaha RPTKA 28 Nomor Surat Pengajuan 29 Jumlah TKI Laki - Laki 30 Jumlah TKI Perempuan 31 Jumlah TKA Laki – Laki 32 Jumlah TKA Perempuan 33 Jumlah Kesempatan Kerja 34 Nama Jabatan TKA 35 Jumlah TKA 36 Jangka Waktu Pengunaan TKA 37 Gaji 38 Kab /Kota Penempatan TKA 39 Jabatan TKA ( bisa lebih dari 1) 40 Jumlah TKA per Jabatan 41 Keterangan per Jabatan TKA 42 Asal Negara TKA ( bisa lebih dari 1) Jenis API 18 Jenis API (U/P) Nilai Rencana Investasi 21 Pembelian dan Pematangan Tanah 22 Bangunan / Gedung ( nilai investasi ) 23 Mesin Peralatan ( nilai investasi ) 24 Mesin Peralatan US$ (nilai investasi) 25 Sub Jumlah ( nilai investasi ) 26 Modal Kerja ( nilai Investasi ) 27 Jumlah Investasi ELEMEN DATA TAMBAHAN 14

15. CETAKAN PRODUK NIB 15

16. CETAKAN PRODUK PERIZINAN DASAR 16

17. KOMITMEN & COMPLIANCE - 1 17

18. KOMITMEN & COMPLIANCE - 2 18

19. IZIN KOMERSIAL (SAMPLE) 19

20. NOTIFIKASI 20

21. BPJS 21

22. ISI DATA DALAM NIB SMART CARD Data Identitas Pelaku Usaha / Investor (NIB) Data Referensi Investor dalam OSS (link ke data warehouse investor di OSS, bila diupdate oleh instansi , otomatis data di smartcard akan ikut terupdate ) Data Ijin yang dimiliki investor yang terproses OSS (link ke data perijinan investor dalam data warehouse di OSS, bila data ijin yang diterima bertambah , maka akan otomatis bertambah pula data dalam smartcard ) Dengan konsep ini , maka smartcard ini akan berisi seluruh data perijinan milik pendaftar /investor OSS, sehingga dapat menggantikan ijin ijin kertas yang selama ini harus dibawa terus menerus antar instansi NIB Nomor Induk Berusaha 321401 0 180318 0001 22

23. KONSEP ALUR NIB SMART CARD NIB Nomor Induk Berusaha 321401 0 180318 0001 1. Data Permohonan Masuk Via OSS 2. OSS Memproses Permohonan 4. PTSP/DPMPTSP/KL Mendapat Tembusan dari OSS dan Memproses Ijin serta memberikan persetujuan elektronis Sistem PTSP/DPMPTSP/KL 3. Setiap Ijin yang telah diberikan disimpan dalam bentuk data elektronis dalam smartcard yang mengakses database OSS 23

24. STATUS SAAT INI Portal OSS sudah dilengkapi dengan 2 Fasilitas Utama, yaitu : Layanan Publik /Terbuka, yang terdiri dari 4 fitur Utama : Registrasi Pengguna OSS dengan model Auto Approval Penjelasan tentang OSS Informasi Regulasi terkait perijinan berusaha Simulasi Ijin Berusaha Layanan Terbatas , dengan login pasca pendaftaran , dengan fitur : Pengajuan Ijin Secara Tunggal Melalui OSS Track and Trace permohonan Ijin OSS OSS kom untuk pengajuan keluhan layanan perijinan 24

25. APA YANG HARUS DILAKUKAN SATGAS K/L /PEMDA Mendefinisikan ijin eksisting yang ditangani instansi terkait Grouping Ijin berdasar Group ijin dasar yang bersifat pendaftaran Group ijin lanjutan yang bersifat acuan ( checklist ) seperti Lahan , Bangunan , Standar lingkungan , Amdal , dsb . Group ijin usaha , terkait pemenuhan usaha sektor tertentu , seperti Ijin Usaha Industri , Ijin Usaha Transportasi , dsb Group ijin komersial , terkait operasional usaha pada saat sudah melaksanakan investasinya seperti ijin tata niaga , dsb Mendefinisikan Penyederhanaan Perijinan Berdasarkan Model diatas mempertimbangkan factor: Eliminasi duplikasi Pengurangan Prosedur Eliminasi Proses manual / intervensi petugas Posibilitas penggunaan tanda tangan digital (digital signature) 25 25

26. 1 2 3 Setelah investor registrasi dan login OSS, investor dapat akses data pengesahan AHU Data tersebut dikirim oleh AHU ke OSS secara Online. Rekonsiliasi menggunakan data NIK Pengurus Detil Data AHU Data – data tersebut meliputi elemen-elemen untuk izin Dasar, komitmen penyelesaian izin lokasi, Komitmen Complience standar lingkungan dan bangunan, SLF, izin usaha dan izin komersil, antara lain: System akan memvalidasi Bidang Usaha Terkait DNI, Tax Holiday, Tax Allowance, Incentive Pemenuhan Pembayaran PNBP – Pendapatan Daerah Detil Data Tambahan System OSS Menerbitkan: NIB Izin Dasar Komitmen pemenuhan Standar Lingkungan Izin Usaha Sektoral Komitmen Compliance Izin Komersil Izin Komersil yang akan didapat setelah Compliance dengan Standarnya Investor Submit Komitmen dan Perstujuan Disclaimer System OSS mendistribusikan data NIB ke system K/L/D yang berkepentingan KBLI dan bidang usaha Nilai Investasi Alamat tempat usaha Data API Izin Usaha Ketenaga Kerjaan BPJS Data Pengesahan AHU - KUMHAM Input Data Tambahan Yang Tidak Ada DI AHU PROSES PERIZINAN BERUSAHA DI OSS Komitmen Dan Submit Otomatis 20 Menit 10 Menit 26

27. Pendaftaran MONITORING SETELAH NIB TERBIT 1 2 3 4 5 6 Penerbitan NIB Settlement Billing - Komitmen Standar - Izin Usaha - Compliance Standar - Izin Komersil Monitoring NIB  NON AKTIF  DRAFT  AKTIF  DIIZINKAN BERUSAHA  DIIZINKAN BEROPERASI  DICABUT Kondisi: Ada Data AHU Belum dilengkapi oleh Investor Kondisi : NIB Sudah Terbit Izin Dasar sudah Terbit Izin Usaha Sudah Terbit Billing Belum dibayar Kondisi: Billing Sudah dibayar Sudah terima Pembayaran dari Simponi Kondisi: Izin Lokasi Disetujui Komitmen Standar Lingkugan Dipenuhi Kondisi: Memenuhi Compliance terhadap Standar Izin Komersil  DIBEKUKAN Kondisi Ke-1 Komitmen Standar Lingkugan TIDAK DIPENUHI TIDAK COMPLIANCE terhadap Standar Izin Komersil Kondisi Ke-2 Ada Pelanggaran Ringan Kondisi Ke-1: Ada Pelanggaran Berat Kondisi Ke-2: Komitmen dan Compliance Tidak dipenuhi kembali setelah tengga waktu . Dinyatakan Pailit Status Nomor Induk Berusaha (NIB): Aktif Belum Aktif Dizinkan Usaha Dizinkan Komersil Dibekukan Dicabut ONLINE SINGLE SUBMISSION REPUBLIK INDONESIA Hasil Validasi NIB: NIB : 18976342516234 Nama Badan : MAKMUR JAYA Jenis Badan : Perseroan Terbatas (PT) Status :  DIIZINKAN BEROPERASI 27

28. PRINT OUT NIB Print out NIB merupakan bukti sah (berkekuatan hukum) yang digunakan secara fisik (cetakan) dan untuk memverifikasi keabsahan data pelaku usaha yang tersimpan di OSS (scan melalui smartphone) Verifikasi tersebut diperlukan pada saat dilakukan pengawasan oleh K/L/D 28

29. AHU OSS Investor Notaris Satgas 6 K/L/D DJP ALUR GLOBAL PERTUKARAN DATA SYSTEM OSS Request NPWP 1. Pendaftaran Izin Berusaha NPWP 2. Kirim Pengesahan 7. Kirim Perizinan/ Standar/ Compliance 3. Melengkapi Data 6. Distribusi NIB++ NIB, Komitment, Compliance 4. Settlement 5. Generate 8. Kirim Laporan (Pembekuan/Pencabutan) 9. Notifikasi 10. Monitoring Detil Service Pertukaran Data 29

30. TERIMA KASIH! Jika Mempunyai Pertanyaan? Email : [email protected] Instagram : @adipatencena Facebook : @paticawa ikhzan adipatencena Handphone : 0823 6149 0667 Website : yaspennurulhuda.sch.id